1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Perkara perdata antara Hasan Hariri melawan Sofi Larasati dan Hikmat Riadi, ahli waris Ahmad Mulyanto. Hasan menggugat Ahmad karena wanprestasi atas iklan jual tanah yang dimuat di koran. Hasan membuktikan terjadinya perjanjian jual beli tanah, pembayaran uang muka, namun Ahmad meninggal dunia tanpa menyelesaikan transaksi. Pengadilan diminta menghukum tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman dan praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang berbeda dengan ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menyebabkan beda-beda penerapan hukum antara pemahaman undang-undang dengan putusan hakim dan beda-beda putusan untuk kasus yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman PPHI yang dibangun ber
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Surat perjanjian ini membahas transaksi jual beli mobil antara Eliana selaku penjual dan Taufik Nurmansyah selaku pembeli, dimana Taufik membeli mobil Daihatsu Sirion tahun 2012 dari Eliana dengan harga Rp82 juta yang dibayar tunai. Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan penyerahan mobil, jaminan, dan penyelesaian perselisihan.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Perkara perdata antara Hasan Hariri melawan Sofi Larasati dan Hikmat Riadi, ahli waris Ahmad Mulyanto. Hasan menggugat Ahmad karena wanprestasi atas iklan jual tanah yang dimuat di koran. Hasan membuktikan terjadinya perjanjian jual beli tanah, pembayaran uang muka, namun Ahmad meninggal dunia tanpa menyelesaikan transaksi. Pengadilan diminta menghukum tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman dan praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang berbeda dengan ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menyebabkan beda-beda penerapan hukum antara pemahaman undang-undang dengan putusan hakim dan beda-beda putusan untuk kasus yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman PPHI yang dibangun ber
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Surat perjanjian ini membahas transaksi jual beli mobil antara Eliana selaku penjual dan Taufik Nurmansyah selaku pembeli, dimana Taufik membeli mobil Daihatsu Sirion tahun 2012 dari Eliana dengan harga Rp82 juta yang dibayar tunai. Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan penyerahan mobil, jaminan, dan penyelesaian perselisihan.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia, mulai dari pengertian dasar seperti konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, serta sejarah perkembangan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia dan dunia.
[Ringkasan]
Undang-undang No 42 Tahun 1999 mengatur tentang jaminan fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak atau piutang dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Undang-undang ini mengatur pengertian, asas-asas, objek, pembentukan, pendaftaran, pengalihan, eksekusi, dan sanksi pidana terkait jamin
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia, mulai dari pengertian dasar seperti konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, serta sejarah perkembangan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia dan dunia.
[Ringkasan]
Undang-undang No 42 Tahun 1999 mengatur tentang jaminan fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak atau piutang dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Undang-undang ini mengatur pengertian, asas-asas, objek, pembentukan, pendaftaran, pengalihan, eksekusi, dan sanksi pidana terkait jamin
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
2, be & gg, beny adhi, hapzi ali, ethics of consumer protection, universi...beny adhi
Dokumen tersebut membahas dua poin utama:
1. Hak-hak konsumen secara universal meliputi hak keamanan, informasi, memilih, dan didengar pendapat serta lingkungan hidup yang bersih. Konsumen merupakan pemangku kepentingan penting dalam hubungan dengan pelaku usaha.
2. Pajak merupakan beban bagi masyarakat dan bisnis, namun diperlukan untuk pendanaan negara meski seringkali menimbulkan penghindaran
UU ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, dan melakukan iklan yang menyesatkan. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi; serta hak mendapat kompensasi bila barang tidak sesuai. Pelaku usaha mempunyai hak menerima pembayaran dan perlindungan hukum,
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak dan perlindungan konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, serta melakukan promosi atau iklan yang menyesat
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan menjamin keamanan produk. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti menjual produk yang tidak sesuai standar atau memberikan informasi yang menyesatkan.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha serta upaya yang dilakukan lembaga perlindungan konsumen untuk membela konsumen.
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...megiirianti083
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hak dan kewajiban konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Modul ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek hukum terkait perlindungan konsumen.
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumenLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak konsumen serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi barang yang tidak sesuai standar atau menawarkan barang secara menyesatkan.
Modul ini membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dan kasus iklan Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. Empat Hak Konsumen dari PresidenEmpat Hak Konsumen dari Presiden
John F. Kennedy.John F. Kennedy.
Gerakan perlindungan Konsumen pada era
tahun 1960 an di Amerika Serika dilatar
belakangi dengan beberapa kejadian penting .
Sehingga mendapat dukungan dari Presiden
Amerika Serikat saat itu John F. Kennedy
dalam pidato kenegaraannya dihadapan
kongres Amerika Serikat berjudul “ A special
Message of Protection the Consumer
Interest, yang menggemukakan empat hak
konsumen, yaitu :
3. The right to safety-to be protected
againts the marketing of goods hazardous
to health or life.
The right to be informed-to be protected
againts fraudulent, deceitful, or grossly,
misleading information, advertising,
labeling, and other practices, and to be
given the facts needed to make informed
choices.
4. The right to choose-to be assured, wherever
possible, access to a variety of products and
services at competitive prices and in those
industries in which competition is not
workable and government regulation is
substituted, there should be assurance of
statisfactory quality and services at fair
prices.
The right to be heard-to be assured that
consumer interest will receive full and
sympathetic consideration in the formulation
of government policy and fair and expedition
treatment in its administrative tribunals.
5. Hak-Hak Konsumen menurutHak-Hak Konsumen menurut
UUPK No. 8 Tahun1999 (Pasal 4)UUPK No. 8 Tahun1999 (Pasal 4)
a. Hak atas kenyamanan,
keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.
6.
7.
8.
9.
10. b. Hak untuk memilih
barang dan/atau jasa
sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan.
11.
12.
13. c. Hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau
jasa.
14.
15.
16. d. Hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya
atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.
17.
18. e. Hak untuk mendapatkan
advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara
patut.
19.
20. f. Hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atrau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.
21. Kewajiban Konsumen (Pasal 5)Kewajiban Konsumen (Pasal 5)
a. Membaca atau mengikuti
petunjuk dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa demi
keamanan dan keselamatan.
22.
23. b. Beritikad baik dalam melakukan
transaksi pembelian barang dan/atau
jasa
25. d. Mengikuti upaya penyelesaian
hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
26. Hak Pelaku Usaha (Pasal 6)Hak Pelaku Usaha (Pasal 6)
a. Hak untuk menerima pembayaran yang
sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan
hukum dari tindakan konsumen yang
tidak beritikad baik.
27.
28. c. Hak untuk melakukan pembelaan diri
sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila
terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.
29. Kewajiban Pelaku Usaha (PasalKewajiban Pelaku Usaha (Pasal
7)7)
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan
usahanya,
b. Memberikan informasi yang benar, jelas
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani
konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.
30. d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan/atau jasa yang berlaku.
31. e. Memberi kesempatan kepada
konsumen untuk menguji
dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat
dan/atau jasa yang
diperdagangkan
32.
33. f. Memberi kompensasi, ganti rugi,
dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan atau jasa yang
diperdagangkan.
g. Memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.