Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SAIPI-2021
Similar to SAIPI-2021 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
SAIPI-2021
- 1. UPDATING SAIPI - 2021 Emharri Manda Nasution
- 2. Perbandingan Standar 1 SAIPI 2014 dengan SAIPI 2021
- 3. Unsur Standar Kelompok Standar Substansi Standar Sisi Perbandingan SAIPI 2014 vs SAIPI 2021
- 4. Unsur Standar SAIPI 2014 • Nomor • Judul • Paragraf Standar/Pernyataan: persyaratan pokok dalam praktik Pengawasan Intern dan evaluasi efektivitas kinerjanya, yang berlaku pada tingkatan organisasi dan individual • Paragraf Penjelasan/Interpretasi: penjelasaan lebih lanjut istilah dan konsep yang digunakan dalam Standar SAIPI 2021 • Nomor • Judul • Paragraf Standar/Pernyataan: persyaratan pokok dalam praktik Pengawasan Intern dan evaluasi efektivitas kinerjanya, yang berlaku pada tingkatan organisasi dan individual • Kerangka Penjelasan/Interpretasi: penjelasaan lebih lanjut istilah dan konsep yang digunakan dalam Standar • Implementasi: rincian standar atribut dan standar kinerja dengan menyajikan persyaratan yang sesuai untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode untuk asurans (A) dan konsultansi (K)
- 5. Kelompok Standar SAIPI 2014 • Standar Atribut •Terdiri dari Prinsip-prinsip Dasar dan Standar Umum •Mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit intern. •Terdiri dari 6 Pernyataan Standar (PPD = 3 & SU = 3) dan 11 Interpretasi (PPD = 3 & SU = 8) •Standar Kinerja •Terdiri dari Standar Pelaksanaan AI dan Standar Komunikasi AI •Mengatur sifat pengawasan intern dan menetapkan kriteria mutu •Terdiri dari 6 Pernyataan Standar (SPAI = 4 & SKAI = 2) dan 27 Interpretasi (SPAI = 19 & SKAI = 8) SAIPI 2021 • Standar Atribut •Mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan pengawasan •Terdiri dari 4 Pernyataan Standar dan 14 Interpretasi. • Standar Kinerja •Mengatur sifat pengawasan intern dan menetapkan kriteria mutu •Terdiri dari 7 Pernyataan Standar dan 28 Interpretasi
- 6. Perbandingan SAIPI Berdasarkan Kelompok Standar SAIPI-2014 Standar Atribut 1000 = Prinsip-prinsip Dasar 2000 = Standar Umum Standar Pelaksanaan 3000 = Standar Pelaksanaan. 4000 = Standar Komunikasi. SAIPI-2021 1000 = Standar Atribut 2000 = Standar Kinerja
- 7. Substansi Standar Atribut No. Standar Standar Prinsip-Prinsip Dasar 1000 Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) 1100 Independensi dan Objektivitas 1110 Independensi APIP 1120 Objetivitas Auditor 1130 Gangguan terhadap Independensi atau Objektivitas 1200 Kepatuhan terhadap Kode Etik Standar Umum 2000 Kompetensi dan Kecermatan Profesional 2010 Kompetensi Auditor 2011 Latar Belakang Pendidikan Auditor 2012 Kompetensi Standar 2013 Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan 2014 Penggunaan Tenaga Ahli 2020 Kecermatan Profesional Auditor – Skeptisme Profesional Auditor 2100 Kewajiban Auditor 2110 Mengikuti Standar Audit 2120 Meningkatkan Kompetensi 2200 Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas SAIPI 2014 No. Standar Standar 1000 Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab 1010 Pengakuan Panduan yang Diwajibkan pada Piagam Pengawasan Intern 1100 Independensi dan Objektivitas 1110 Independensi APIP 1111 Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern 1120 Objetivitas Auditor 1130 Pelemahan terhadap Independensi atau Objektivitas 1200 Kecakapan dan Kecermatan Profesional 1210 Kecakapan 1220 Kecermatan Profesional (Due Professional Care) 1230 Pengembangan Profesi Berkelanjutan 1300 Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 1310 Persyaratan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 1311 Penilaian Intern 1312 Penilaian Ekstern 1320 Pelaporan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 1321 Pernyataan“Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia” 1322 Pengungkapan Ketidaksesuaian SAIPI 2021 MM MM MM MM MS MM MM MS MS
- 8. SAIPI 2014; Substansi Standar Kinerja SAIPI 2021; Substansi Standar Kinerja No. Standar Standar 3000 Mengelola Kegiatan Audit Intern 3010 Menyusun Rencana Kegiatan Audit Intern 3020 Mengomunikasikan dan Meminta Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan 3030 Mengelola Sumber Daya 3040 Menetapkan Kebijakan dan Prosedur 3050 Melakukan Koordinasi 3060 Menyampaikan Laporan Berkala 3070 Menindaklanjuti Pengaduan dari Masyarakat 3100 Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern 3110 Tata Kelola Sektor Publik 3120 Manajemen Risiko 3130 Pengendalian Intern Pemerintah 3200 Perencanaan Penugasan Audit Intern 3210 Pertimbangan Dalam Perencanaan 3220 Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, Metodolgi, dan Alokasi Sumber Daya 3230 Program Kerja Penugasan 3240 Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern 3250 Evaluasi atas Ketidakpatuhan Auditi terhadap Peraturan Perundang- undangan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan (Abuse) 3300 Pelaksanaan Penugasan Audit Intern 3310 Mengidentifikasi Informasi 3320 Mengnalisis dan Mengevaluasi Informasi 3330 Mendokumentasikan Informasi 3340 Supervisi Penugasan 4000 Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern 4010 Kriteria Komunikasi 4011 Komunikasi atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 4012 Komunikasi atas Ketidakpatuhan Auditi terhadap Peraturan Perundang- undangan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan (Abuse) 4020 Kualitas Komunikasi 4030 Metodologi, Bentuk, Isi, dan Frekuensi Komunikasi 4040 Tanggapan Auditi 4050 Kesesuaian dengan Standar Audit 4060 Pendistribusian Hasil Audit Intern 4100 Pemantauan Tindak Lanjut No. Standar Standar 2000 Pengelolaan Pengawasan Intern 2010 Perencanaan 2020 Komunikasi dan Persetujuan 2030 Pengelolaan Sumber Daya 2040 Kebijakan dan Prosedur 2050 Koordinasi 2060 Pelaporan kepada Pimpinan K/L/D 2070 Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat 2080 Penyediaan Jasa Ekstern dan Tanggung Jawab APIP atas Pengawasan Intern 2100 Sifat Dasar Pengawasan Intern 2110 Tata Kelola 2120 Manajemen Risiko 2130 Pengendalian Intern 2200 Perencanaan Penugasan Pengawasan Intern 2201 Pertimbangan Perencanaan 2210 Tujuan Penugasan 2220 Ruang Limngkup Penugasan 2230 Alokasi Sumber Daya Penugasan 2240 Program Kerja Penugasan 2300 Pelaksanaan Penugasan 2310 Identifikasi Informasi 2320 Analisis dan Evaluasi 2330 Dokumentasi Informasi 2340 Supervisi Penugasan 2400 Komunikasi Hasil Penugasan 2410 Kriteria Komunikasi 2420 Kualitas Komunikasi 2421 Kesalahan dan Kelalaian 2422 Tanggapan Klien 2430 Pengungkapan atas Kesesuaian dengan Standar 2431 Pengungkapan atas Ketidaksesuaian 2440 Penyampaian Hasil Penugasan 2450 Opini Makro 2500 Pemantauan Tindak Lanjut 2600 Komunikasi Penerimaan Risiko MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MS MS MS MS MS MS MS MS
- 9. Pernyataan SAIPI-2014 yang Dihapus • 1200 - Kepatuhan terhadap Kode Etik • 2011 - Latar Belakang Pendidikan Auditor • 2012 - Kompetensi Standar • 2013 - Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan • 2014 - Penggunaan Tenaga Ahli • 2100 - Kewajiban Auditor • 2110 - Mengikuti Standar Audit Modifikasi Substansi atas Pernyataan SAIPI- 2014 • 1130 - Pelemahan terhadap Independensi atau Objektivitas • 1311 - Penilaian Intern • 1312 - Penilaian Ekstern Pernyataan Tambahan dalam SAIPI-2021 • 1010 - Pengakuan Panduan yang Diwajibkan pada Piagam Pengawasan Intern. • 1111 - Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern. • 1320 - Pelaporan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas • 1321 – Pernyataan “Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”. • 1322 - Pengungkapan Ketidaksesuaian. Substansi Standar Atribut; SAIPI-2014 vs SAIPI-2021 Selebihnya adalah Modifikasi Minor atas SAIPI-2014
- 10. Standar Atribut SAIPI 2014 yang Dihapus Pernyataan Standar Keterangan 1200 - Kepatuhan terhadap Kode Etik Auditor harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan. 22. Penugasan audit intern harus mengacu kepada Standar Audit ini, dan Auditor wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit ini. 23. Auditor diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, dan Perilaku Profesional. 2012 - Kompetensi Standar Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern, dan kompetensi kumulatif. 2013 - Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education). 08. Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) yang sesuai dengan jenjangnya dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah. Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya. 09. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik. Pendidikan profesional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus- kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan intern.
- 11. Standar Atribut SAIPI 2014 yang Dihapus Pernyataan Standar Keterangan 2014 - Penggunaan Tenaga Ahli Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila Auditor tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan audit intern. 10. Pendidikan dan pengalaman auditor memungkinkan ia menguasai atau memahami hal-hal bisnis secara umum, tetapi ia tidak diharuskan memiliki keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat untuk melaksanakan praktik profesi atau pekerjaan lain. Namun dalam audit intern, auditor mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan subjektif, yang secara potensial material terhadap pelaksanaan audit intern. Masalah- masalah seperti ini mungkin memerlukan keterampilan atau pengetahuan khusus dan menurut pertimbangkan auditor memerlukan penggunaan pekerjaan tenaga ahli untuk mendapatkan bukti audit yang kompeten. 11. Pimpinan APIP harus memperoleh saran/nasihat dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan audit intern. 12. Tenaga ahli yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada, aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. 13. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi sebagaimana supervisi terhadap auditor. 14. Dalam hal tenaga ahli digunakan untuk penugasan audit intern, maka harus ada pemahaman dan komunikasi yang cukup antara Auditor dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut. 15. Ketepatan dan kelayakan metode dan asumsi yang digunakan dan penerapannya merupakan tanggung jawab tenaga ahli, sedangkan tanggung jawab auditor terbatas kepada simpulan dan fakta atas hasil audit intern. Auditor harus (1) memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, (2) melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dengan memperhitungkan taksiran risiko pengendalian auditor, dan (3) mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan auditor. Biasanya auditor akan menggunakan pekerjaan tenaga ahli, kecuali jika prosedur auditor menyebabkan ia yakin bahwa fakta yang ditemukan tenaga ahli tersebut tidak masuk akal dalam keadaan tersebut. Jika auditor yakin bahwa fakta yang ditemukan tenaga ahli tidak masuk akal, ia harus menerapkan prosedur tambahan, yang dapat mencakup pemerolehan pendapat dari tenaga ahli lain. 16. Pimpinan APIP harus menolak penugasan konsultansi atau memperoleh saran/nasehat dan bantuan yang kompeten jika auditor tidak memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan
- 12. Standar Atribut SAIPI 2014 yang Dihapus Pernyataan Standar Keterangan 2100 - Kewajiban Auditor 2110 - Mengikuti Standar Audit Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit intern yang dianggap material. 23. Agar pekerjaan auditor dapat dievaluasi, maka setiap auditor wajib untuk mengikuti Standar Audit dalam melaksanakan pekerjaannya yang dianggap material. Suatu hal dianggap material apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan hasil audit intern. Materialitas biasanya dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan/atau peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut diungkapkan.
- 13. Standar Atribut; Modifikasi Substansi Pernyataan Standar dan Pernyataan Tambahan Dibahas pada Pokok Bahasan 2 Telaah Pernyataan Standar
- 14. Pernyataan SAIPI-2014 yang Dihapus • 3220 - …. Metodologi, …. • 3240 - Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern • 3250 - Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern • 4011 - Komunikasi atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern • 4012 - Komunikasi atas Ketidakpatuhan Auditi terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan (Abuse) • 4030 - Metodologi, Bentuk, Isi, dan Frekuensi Komunikasi Modifikasi Substansi atas Pernyataan SAIPI- 2014 • 2010 - Perencanaan • 2060 - Pelaporan kepada Pimpinan K/L/D • 2210 - Tujuan Penugasan • 2220 - Ruang Limngkup Penugasan • 2330 - Dokumentasi Informasi • 2340 - Supervisi Penugasan • 2440 - Penyampaian Hasil Penugasan • 2500 - Pemantauan Tindak Lanjut Pernyataan Tambahan dalam SAIPI-2021 • 2080 - Penyediaan Jasa Ekstern dan Tanggung Jawab APIP atas Pengawasan Intern. • 2431 - Pengungkapan atas Ketidaksesuaian • 2450 - Opini Makro • 2600 - Komunikasi Penerimaan Risiko Substansi Standar Kinerja; SAIPI-2014 vs SAIPI-2021 Selebihnya adalah Modifikasi Minor atas SAIPI-2014
- 15. Standar Kinerja SAIPI 2014 yang Dihapus Pernyataan Standar Keterangan 3220 - Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Alokasi Sumber Daya Dalam membuat rencana penugasan audit intern, Auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. 36. …. 37. … 38. …. 39. … 40. … 41. … Metodologi 42. Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit yang meliputi antara lain: a. penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit intern tertentu; b. penetapan jumlah bukti yang akan diuji; c. penggunaan teknologi audit intern yang sesuai seperti teknik sampling dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern; d. pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. perancangan prosedur audit intern untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (abuse). Dihapus dari standar untuk ditetapkan terpisah dalam setiap panduan penugasan pengawasan
- 16. Standar Kinerja SAIPI 2014 yang Dihapus Pernyataan Standar Keterangan 3240 Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya serta memberikan rekomendasi yang diperlukan 10. Auditor harus mempunyai pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur- prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Pemahaman atas rancangan sistem pengendalian intern digunakan untuk menentukan saat dan jangka waktu serta penentuan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan audit intern. Oleh karena itu, auditor harus memasukkan pengujian atas sistem pengendalian intern auditi dalam prosedur audit internnya. 11. Pemahaman atas sistem pengendalian intern dapat dilakukan melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan dokumen, atau mereviu laporan pihak lain. Tidak semua jenis pengawasan intern dilakukan evaluasi SPI dan dimasukkan pada Standar 2240. 3250 Evaluasi atas Ketidakpatuhan Auditi terhadap Peraturan Perundangundangan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan (Abuse) Auditor harus merancang audit internnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). 10. Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan dua faktor berikut: rumitnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud dan masih barunya peraturan perundang-undangan tersebut. 11. Auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (fraud) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit intern. Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor adalah keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan kecurangan. 12. Ketidakpatutan (abuse) bisa terjadi tetapi tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya ketidakpatutan (abuse) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit intern. Meskipun demikian, auditor harus mempertimbangkan secara hati-hati karena terjadinya ketidakpatutan (abuse) ini bersifat subjektif. 13. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk mendeteksi kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Dalam kondisi tertentu, Auditor, sesuaimekanisme intern APIP, diwajibkan untuk melaporkan indikasi terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse) ini kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sudah tercantum dalam 2210 - Tujuan Penugasan
- 17. Standar Kinerja SAIPI 2014 yang Dihapus Pernyataan Standar Keterangan 4011 - Komunikasi atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi. 06. Kelemahan atas sistem pengendalian intern yang dilaporkan adalah yang mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan kelemahan yang tidak signifikan cukup disampaikan kepada auditi dalam bentuk surat (management letter). Berkaitan dengan standar 2030 (tujuan penugasan) 4012 - Komunikasi atas Ketidakpatuhan Auditi terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan (Abuse) Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). 07. Apabila berdasarkan informasi yang diperoleh, auditor menyimpulkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse), auditor harus mengomunikasikan hal tersebut. 08. Apabila peraturan perundang-undangan mengatur bahwa APIP harus segera melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse) maka auditor harus segera melaporkan sesuai dengan ketentuan internal APIP tanpa harus menunggu laporan hasil audit diselesaikan. 09. Auditor dapat menggunakan bantuan konsultan hukum untuk menentukan apakah telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan serta mekanisme pelaporannya. Berkaitan dengan standar 2030 (tujuan penugasan)
- 18. Standar Kinerja SAIPI 2014 yang Dihapus Pernyataan Standar Keterangan 4030 - Metodologi, Bentuk, Isi, dan Frekuensi Komunikasi Komunikasi audit harus dibuat secara tertulis berupa laporan dan harus segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. 28. Komunikasi audit intern harus dibuat secara tertulis untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atas kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor. Keharusan membuat komunikasi secara tertulis tidak berarti membatasi atau mencegah komunikasi lisan dengan auditi selama proses audit berlangsung. 29. Pembuatan komunikasi hasil audit secara tertulis dilakukan segera setelah selesainya pekerjaan lapangan, tanpa harus ditunda. 30. Pembuatan komunikasi audit secara tertulis dapat dilakukan secara berkala (interim) sebelum selesainya penugasan/pekerjaan lapangan untuk memenuhi kebutuhan informasi hasil pengawasan yang mendesak bagi stakeholders. Komunikasi audit intern melalui laporan hasil audit intern, harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. 31. Bentuk laporan pada dasarnya bisa berbentuk surat atau bab. Bentuk surat digunakan apabila dari hasil audit tidak diketemukan banyak fakta yang signifikan. Sedangkan bentuk bab digunakan apabila dari hasil audit ditemukan banyak fakta dan/atau signifikan. 32. Laporan hasil penugasan audit intern, baik bentuk surat maupun bab, setidaknya harus memuat: a. dasar melakukan audit intern; b. identifikasi auditi; c. tujuan/sasaran, lingkup, dan metodologi audit intern; d. pernyataan bahwa penugasan dilaksanakan sesuai dengan standar audit; e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi; f. hasil audit intern berupa kesimpulan, fakta, dan rekomendasi; g. tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab; h. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan; i. pelaporan informasi rahasia apabila ada.
- 19. Standar Kinerja; Modifikasi Substansi Pernyataan Standar dan Pernyataan Tambahan Dibahas pada Pokok Bahasan 2 Telaah Pernyataan Standar
- 21. Standar Atribut No. Standar Standar 1000 Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab 1010 Pengakuan Panduan yang Diwajibkan pada Piagam Pengawasan Intern 1100 Independensi dan Objektivitas 1110 Independensi APIP 1111 Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern 1120 Objetivitas Auditor 1130 Pelemahan terhadap Independensi atau Objektivitas 1200 Kecakapan dan Kecermatan Profesional 1210 Kecakapan 1220 Kecermatan Profesional (Due Professional Care) 1230 Pengembangan Profesi Berkelanjutan 1300 Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 1310 Persyaratan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 1311 Penilaian Intern 1312 Penilaian Ekstern 1320 Pelaporan Program Penjaminandan PeningkatanKualitas 1321 Pernyataan“Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia” 1322 Pengungkapan Ketidaksesuaian No. Standar Standar 2000 Pengelolaan Pengawasan Intern 2010 Perencanaan 2020 Komunikasi dan Persetujuan 2030 Pengelolaan Sumber Daya 2040 Kebijakan dan Prosedur 2050 Koordinasi 2060 Pelaporan kepada Pimpinan K/L/D 2070 Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat 2080 Penyediaan Jasa Ekstern dan Tanggung Jawab APIP atas Pengawasan Intern 2100 Sifat Dasar Pengawasan Intern 2110 Tata Kelola 2120 Manajemen Risiko 2130 Pengendalian Intern 2200 Perencanaan Penugasan Pengawasan Intern 2201 Pertimbangan Perencanaan 2210 Tujuan Penugasan 2220 Ruang Limngkup Penugasan 2230 Alokasi Sumber Daya Penugasan 2240 Program Kerja Penugasan 2300 Pelaksanaan Penugasan 2310 Identifikasi Informasi 2320 Analisis dan Evaluasi 2330 Dokumentasi Informasi 2340 Supervisi Penugasan 2400 Komunikasi Hasil Penugasan 2410 Kriteria Komunikasi 2420 Kualitas Komunikasi 2421 Kesalahan dan Kelalaian 2422 Tanggapan Klien 2430 Pengungkapan atas Kesesuaian dengan Standar 2431 Pengungkapan atas Ketidaksesuaian 2440 Penyampaian Hasil Penugasan 2450 Opini Makro 2500 Pemantauan Tindak Lanjut 2600 Komunikasi Penerimaan Risiko Standar Kinerja SAIPI 2021
- 23. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 1010 Mengakui Panduan yang Diwajibkan pada Piagam Pengawasan Intern Sifat wajib dari Acuan Dasar Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) yang meliputi Definisi, Prinsip Dasar, Standar, dan Kode Etik Pengawasan Intern harus dinyatakan dalam Piagam Pengawasan Intern. Pimpinan APIP harus mendiskusikan misi Pengawasan Intern dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam KP3IP dengan Pimpinan K/L/D dan Komite Audit untuk K/L/D yang telah memiliki Komite Audit. 1100 Independensi dan Objektivitas Aktivitas Pengawasan Intern harus independent dan auditor harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Interpretasi Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Pimpinan APIP harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Pimpinan K/L/D. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harusd ikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.
- 24. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 1011 Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern Dalam hal Pimpinan APIP memiliki atau diperkirakan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar tugas dan fungsi PengawasanIntern, harus dibuat mekanisme pengendalian untuk membatasi pelemahan independensi dan objektivitas. Interpretasi Pimpinan APIP dapat diberi peran dan tanggung jawab tambahan diluar tugas dan fungsi PengawasanI ntern. Peran dan tanggung jawab ini dapat melemahkan independensi unit APIP dan/atau objektivitas auditor. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, Pimpinan K/L/D memastikan adanya pengendalian seperti evaluasi jalur pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik, serta mengembangkan mekanisme alternatif untuk mendapatkan asurans terkait peran dan tanggung jawab tambahan. 1120 Objektivitas Auditor Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. Interpretasi Benturan kepentingan dalah suatu situasi dimana auditor yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional. Benturan kepentingan tersebut dapat mengganggu objektivitas auditor. Benturan kepentingan dapat muncul, meski tidak ada pelanggaran standar.B enturan kepentingan dapat menimbulkans uatu perilaku yang tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada auditor, APIP, dan profesi. Benturan kepentingan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melaksanakan tugasd an tanggungjawabnya secara objektif.
- 25. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 1130 Pelemahan terhadap Independensi atau Objektivitas Jika terjadi pelemahan terhadap independensi atau objektivitas, baik secara faktual maupun penampilan, maka pelemahan tersebut harus diungkapkan kepada Pimpinan K/L/D dan Komite Audit untuk K/L/D yang telah memiliki Komite Audit. Bentuk pengungkapan tergantung pada pelemahan yang dihadapi. Interpretasi Pelemahan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, benturan kepentingan personal, pembatasan uang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil, dan properti, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan. Implementasi 1130.A1 Auditor harus menolak melaksanakan penugasan asurans yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas auditor dianggap melemah apabila auditor memberikan jasa asurans atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya. 1130,A2 Penugasan asurans yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP. 1130.A3 APIP dapat memberikan jasa asurans meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultansi, dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultansi tersebut tidak mengganggu objektivitas dan jika terdapat pelemahan objektivitas individual maka dilakukan pengaturan penugasan auditor. 1130.K1 Auditor dapat memberikan jasa konsultansi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggungjawabnya. 1130.K2 Jika auditor memiliki potensiyang dapat melemahkan independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultansi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.
- 26. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 1311 Penilaian Intern Penilaian intern harus mencakup: 1. Pemantauan berkelanjutan atas kinerja Pengawasan Intern; dan 2. Penilaian berkala dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang praktik Pengawasan Intern. Interpretasi Pemantauan berkelanjutan merupakan bagian tidak terpisahkan dari supervisi, reviu dan penilaian kinerja Pengawasan Intern. Pemantauan berkelanjutan dimasukkan dalam kebijakan dan praktik rutin yang digunakan untuk mengelola kegiatan Pengawasan Intern serta menggunakan proses, alat, dan informasi yang dianggap perlu dalam mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar. Penilaian berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar. Pengetahuan memadai tentang praktik Pengawasan Intern mensyaratkan paling tidak adanya pemahaman menyeluruh atas seluruh elemen KP3IP
- 27. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 1312 Penilaian Ekstern Penilaian ekstern harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar organisasi. Pimpinan APIP harus menginformasikan kepada atau mendiskusikan dengan Pimpinan K/L/D mengenai: 1. Bentuk, isi dan frekuensi penilaian ekstern; 2. Kualifikasi dan independensi tim atau penilai ekstern, termasuk kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Interpretasi Penilaian ekstern dapat dilakukan sepenuhnya oleh penilai ekstern atau dilakukan secara mandiri dengan validasi oleh penilai ekstern yang independen. Penilai ekstern harus memberikan kesimpulan mengenai kesesuaian dengan Kode Etik dan Standar. Selain itu, penilai ekstern juga dapat memberikan masukan terkait aspek operasional atau strategis Pengawasan Intern. Penilai atau tim penilai yang memenuhi syarat memiliki kompetensi dalam praktik professional Pengawasan Intern dan proses penilaian ekstern. Kompetensi dapat dibuktikan melalui gabungan dari pengalaman dan pemahaman teori. Dalam hal terdapat anggota tim yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, setidaknya tim secara kolektif harus memiliki kompetensi yang disyaratkan. Pimpinan APIP menggunakan pertimbangan profesionalnya ketika mengevaluasi, apakah seorang penilai/tim penilai memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat disebut memenuhi syarat. Penilai atau tim penilai yang independen artinya, baik secara factual maupun penampilan, tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak menjadi bagian dari atau dibawah pengendalian APIP yang dinilai. Pimpinan APIP mendorong pengawasan Pimpinan K/L/D dalam penilaian ekstern untuk mengurangi benturan kepentingan yang telah atau berpotensi terjadi.
- 28. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 1320 Pelaporan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Pimpinan APIP melaporkan program penjaminan dan peningkatan kualitas kepada Pimpinan K/L/D. Pelaporan mencakup: 1.Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern; 2.Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan; 3.Kesimpulan penilai atau tim penilai; 4.Rencana tindak perbaikan. Interpretasi Bentuk, Isi dan frekuensi komunikasi hasil Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas ditetapkan oleh Pimpinan APIP dengan mempertimbangkan tanggung jawab Pengawasan Intern dan Pimpinan APIP sebagaimana ercantum pada Piagam Pengawasan Intern. Untuk menunjukkan kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar, hasil penilaian intern dan ekstern dikomunikasikan setelah penugasan,serta hasil pemantauan berkelanjutan dikomunikasikan paling tidak setahun sekali 1321 Pernyataan “Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia” Pernyataan bahwa “Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”, dapat diungkapkan jika didukung dengan hasil program penjaminan dan peningkatan kualitas. Interpretasi Pengawasan Intern telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar, apabila simpulan penjaminan dan peningkatan kualitas sesuai dengan Kode Etik dan Standar. 1322 Pengungkapan Ketidaksesuaian Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik dan Standar yang mempengaruhi kegiatan Pengawasan Intern secara keseluruhan, Pimpinan APIP harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada Pimpinan K/L/D.
- 30. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2010 Perencanaan Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi. Interpretasi Dalam menyusun perencanaan berbasis risiko, Pimpinan APIP berkonsultansi kepada Pimpinan K/L/D dan Pimpinan Unit Organisasi untuk memperoleh pemahaman strategi, tujuan, risiko, dan proses manajemen risiko organisasi. Pimpinan APIP harus mereviu dan menyesuaikan perencanaan untuk merespon perubahan proses bisnis, risiko, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Implementasi 2010.A1 Perencanaan Pengawasan Intern harus didasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi termasuk risiko kecurangan (fraud), yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan memperhatikan masukan Pimpinan K/L/D dan Pimpinan Unit Organisasi. 2010,A2 Pimpinan APIP harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan harapan Pimpinan K/L/D dan Pimpinan Unit Organisasi dan pemangku kepentingan lain dalam memberikan opini atau kesimpulan lainnya. 1210.K1 Pimpinan APIP harus mempertimbangkan untuk menerima permintaan konsultansi yang berpotensi meningkatkan nilai tambah bagi organisasi. Penerimaan permintaan konsultansi harus dicantumkan dalam perencanaan Pengawasan Intern.
- 31. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2050 Koordinasi Pimpinan APIP harus berbagi informasi, melakukan koordinasi, dan mempertimbangkan kegiatan asurans dan konsultansi dari pihakekstern dan pihak intern lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan. Interpretasi Pimpinan APIP harus menetapkan proses pemanfaatan hasil asurans dan konsultansi pihak ekstern dan pihak intern lainnya dengan mempertimbangkan kompetensi, objektivitas, dan kecermatan professional pihak lain. Pimpinan APIP juga harus memahami lingkup, tujuan dan hasil asurans dan konsultansi pihak lain. Pimpinan APIP bertanggung jawab memastikan bahwa pemanfaatan pekerjaan dan hasil asurans dan konsultansi pihak lain mendukung Pengawasan Intern. 2060 Pelaporan kepada Pimpinan K/L/D Pimpinan APIP harus melaporkan secara berkala dalam setahun tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja Pengawasan Intern. Laporan juga harus mencakup risiko strategis, risiko fraud, kelemahan pengendalian, isu tata kelola, dan hal lainnya yang perlu perhatian Pimpinan K/L/D. Interpretasi Pimpinan APIP menentukan periode berkala dan isi laporan. Pimpinan APIP mengomunikasikan laporan kepada Pimpinan K/L/D yang mencantumkan informasi sebagai berikut: 1. Perencanaan audit dan progresnya. 2. Hasil Pengawasan Intern. 3. Respon manajemen terhadap risiko, yang menurut penilaian Pimpinan APIP seharusnya Organisasi tidak dapat menerima risiko tersebut
- 32. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2070 Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat Pimpinan APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Interpretasi Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2080 Penyedia Jasa Ekstern dan Tanggung Jawab APIP atas Pengawasan Intern Apabila Pengawasan Intern menggunakan pihak ekstern, Pimpinan APIP memiliki tanggung jawab untuk memelihara aktivitas Pengawasan Intern yang efektif. Interpretasi Tanggungjawab tersebut ditunjukkan melalui program penjaminan dan peningkatan kualitas yang menilai kesesuaian Pengawasan Intern yang mengguakan penyedia jasa ekstern terhadap Kode Etik dan Standar.
- 33. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2210 Tujuan Penugasan Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugasan. Implementasi 2210.A1 Auditor harus melakukan penilaian terhadap risiko kegiatan. Hasil penilaian atas risiko tersebut harus tercermin dalam tujuanpenugasan. 2210.A2 Auditor harusmempertimbangkankemungkinantimbulnyakesalahanyang signifikan, fraud, ketidaktaatan, dan permasalahanlain pada saatmenyusuntujuanpenugasan. 2210.A3 Kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Auditor harus memastikan apakah Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan Unit Kerja telah menetapkan kriteria yang memadai terkait pencapaian tujuan dan sasaran. Apabila memadai, auditor harus menggunakan kriteria tersebut dalam penugasannya. Apabila tidak memadai, auditor harus mengembangkan kriteria lain bersama Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan Unit Kerja. Inter- pretasi Jenis-jenis kriteria dapat meliputi: 1.Intern (misalnya, kebijakan dan prosedur organisasi). 2.Ekstern(misalnya, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang). 3.Praktik terdepan (misalnya, panduan industri dan profesional). 2210.K1 Tujuan penugasan konsultansi harus diarahkan pada proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan klien. 2210.K2 Tujuan penugasan konsultansi harus konsisten dengan nilai, strategi, dan tujuan organisasi.
- 34. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2220 Ruang Lingkup Penugasan Ruang lingkup penugasan yang ditetapkan harus memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Implementasi 2220.A1 Ruang lingkup penugasan harus mempertimbangkan sistem, dokumen, sumber daya manusia, dan aset yang relevan, termasuk yang berada di bawah pengelolaan pihak ketiga. 2220.A2 Jika timbul peluang dilakukan layanan konsultansi yang signifikan saat penugasan asurans, maka dibuat kesepakatan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggungjawab masing-masing pihak, dan maksud lain yang ingin dicapai, dan hasil penugasan konsultansi dikomunikasikan berdasarkan standar penugasan konsultansi. 2220.K1 Dalam melaksanakan penugasan konsultansi, auditor harus memastikan bahwa ruang lingkup penugasan yang disepakati telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat ketidaksepakatan atas ruang lingkup, auditor Bersama klien harus berdiskusi untuk menentukan kelanjutan penugasan. 2220.K2 Selama penugasan konsultansi, auditor harus mendiskusikan pengendalian intern yang konsisten dengan tujuan penugasan dan memperhatikan permasalahan pengendalian yang signifikan.
- 35. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2320 Analisis dan Evaluasi Auditor harus menyusun kesimpulan dan hasil penugasan berdasarkan analisis dan evaluasi yang memadai. 2330 Dokumentasi Informasi Auditor harus mendokumentasikan informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. Implementasi 2330.A1 Pimpinan APIP harus mengendalikan akses atas hasil penugasan. Pimpinan APIP harus memperoleh persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi dan/atau pendapat ahli hukum sebelum memberikan hasil penugasan ke pihak ekstern sesuai kebutuhan. 2330.A2 Pimpinan APIP harus mengembangkan kebutuhan retensi penyimpanan hasil penugasan sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan. 2330.K1 Pimpinan APIP harus menetapkan kebijakan kustodian dan retensi hasil penugasan konsultansi, sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan. 2340 Supervisi Penugasan Penugasan audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan peningkatan kompetensi auditor. Interpretasi Tingkat supervisi yang diperlukan tergantung pada kemahiran dan pengalaman auditor dan kompleksitas penugasan. Bukti kegiatan supervisi didokumentasikan dan disimpan.
- 36. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2430 Pengungkapan atas kesesuaian dengan Standar Auditor harus menyatakan dalam setiap laporan hasil penugasan bahwa Pengawasan Intern “dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”. 2431 Pengungkapan atas ketidaksesuaian Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik atau Standar yang mempengaruhi penugasan, komunikasi hasil penugasan harus mengungkapkan: a. Prinsip atau aturan perilaku pada Kode Etik atau Standar yang tidak sepenuhnya dilaksanakan; b. Alasan ketidaksesuaian, c. Dampak ketidaksesuaian tersebut terhadap penugasan dan hasil penugasan yang dikomunikasikan.
- 37. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2440 Penyampaian Hasil Penugasan Pimpinan APIP harus mengomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang tepat. Inter- pretasi Pimpinan APIP bertanggung jawab atas komunikasi final penugasan serta menentukan metode dan tujuan distribusi. Apabila Pimpinan APIP mendelegasikan wewenang tersebut, Pimpinan APIP tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Implementasi 2440.A1 Pimpinan APIP bertanggung jawab mengomunikasikan hasil akhir penugasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penugasan dan memastikan hasil penugasan akan ditindaklanjuti. 2440.A2 Apabila tidak ditentukan lain oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penugasan kepada pihak di luar organisasi, Pimpinan APIP harus: 1. Menilai potensi risiko yang dihadapi organisasi; 2. Berkonsultansi dengan Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan/atau ahli hukum apabila diperlukan; dan 3. Mengendalikan pemanfaatan hasil penugasan oleh pihak luar organisasi. Inter- pretasi Dalam hal hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, Pimpinan APIP harus mengungkapkan secara jelas tujuan pemanfaatannya dan meminta pihak luar untuk berkomunikasi dengan Pimpinan APIP apabila akan memanfaatkan hasil penugasan selain untuk tujuan yang telah ditentukan. 2440.K1 Pimpinan APIP bertanggungjawab mengomunikasikan hasil akhir penugasan konsultansi kepada klien. 2440.K2 Dalam penugasan konsultansi, Pimpinan APIP agar mengidentifikasi permasalahan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Apabila permasalahan tersebut signifikan, Pimpinan APIP harus mengomunikasikan kepada Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- 38. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2450 Opini Makro Apabila APIP memberikan opini makro, Pimpinan APIP harus memperhatikan strategi, sasaran, dan risiko-risiko organisasi dan ekspektasi Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi serta pemangku kepentingan lainnya. Opini makro harus didukung dengan informasi yang relevan, andal, cukup, dan bermanfaat. Interpretasi Komunikasi atas opini makro meliputi: 1. Ruang lingkup, termasuk periode waktu yang terkait dengan opini makro tersebut; 2. Batasan ruang lingkup; 3. Pertimbangan terhadap kegiatan terkait lainnya termasuk keterkaitannya dengan penyedia jasa asurans lain; 4. Ikhtisar dari informasi yang mendukung opini; 5. Kerangka kerja risiko atau pengendalian, atau kriteria lain yang dipergunakan sebagai dasar pengungkapan opini makro; 6. Opini, pendapat, atau kesimpulan yang diberikan. Pimpinan APIP harus menjelaskan alasan atas opini makro yang tidak sesuai harapan Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi.
- 39. Nomor Standar Judul dan Pernyataan Standar 2500 Pemantauan Tindak Lanjut Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada klien. Implementasi 2500.A1 Pimpinan APIP harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa klien telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerimar isiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. 2500.K1 Pengawasan Intern harus memantau tindak lanjut hasil penugasan konsultansi yang telah disepakati dengan klien. 2600 Komunikasi Penerimaan Risiko Dalam hal Pimpinan APIP menyimpulkan bahwa Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi menerima tingkat risiko yang tidak dapat diterima oleh organisasi, Pimpinan APIP harus membahas masalah ini secara berjenjang dengan Pimpinan di atasnya. Jika Pimpinan APIP meyakini bahwa permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka Pimpinan APIP harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi. Interpretasi Identifikasi atas risiko yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dapat dilakukan melalui penugasan asurans maupun konsultansi, pemantauan tindak lanjut atas hasil penugasan sebelumnya, atau melalui kegiatan lainnya. Keputusan untuk menerima atau tidak menerima risiko adalah tanggung jawab klien, bukan tanggung jawab Pimpinan APIP.
- 40. 56