1. PRIVATIZATION AND
PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS
by E. S. Savas
Sony Sonjaya
170720120503
Mata Kuliah Manajemen Pelayanan Publik
Dosen : Dr. Dra. Sintaningrum, MT.
Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

2. Definisi
“Privatization is the transfer of enterprise ownership⎯in whole or in
part⎯from the state to private hands”
“Privatization is the act of reducing the role of government or increasing
the role of the private institutions of society in satisfying people’s needs;
it means relying more on the private sector and less on government. “
“This is also called denationalization and “destatization.”
“Both the public and private sectors play important roles in privatization,
and it is increasingly common to refer to “public-private partnerships,”

3. Model & Bentuk Privatisasi

4. Delegation
Delegasi merupakan strategi privatisasi paling luas, disebut privatisasi parsial, delegasi
membutuhkan peran aktif terus untuk pemerintah, yang tetap bertanggung jawab untuk
fungsi sementara mendelegasikan kegiatan produksi aktual ke sektor swasta.
 By Contract
Melakukan perjanjian dengan pihak swasta untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan
publik dan dengan sengaja membuat suatu iklim kompetisi. Cara “Tendering” merupakan
pilihan yang banyak dipakai, sehingga pemerintah bisa mengurangi biaya aktifitas dalam
pelayanan publik
 The British contracted for Hessian mercenaries to fight in America’s War of Independence .
 Contractors were cleaning the streets of New York by 1676
 By Public-Private Competition
Pemerintah menciptakan iklim persaingan kontrak pelayanan publik antara pemerintah
itu sendiri dengan operator swasta (“managed competition” or “competitive sourcing”).
Dengan tekanan persaingan, pemerintah (public agencies) terbukti berusaha
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Delegation
 By Franchise.
Dengan sistem waralaba, pemerintah memberikan hak ekslusif untuk menjual
layanan atau produk kepada pihak swasta sebagai imbalan perusahaan swasta
membayar “fee franchise” kepada pemerintah atas jasa/produk yang telah
dibuatnya.
 Pengaturan ini biasanya disebut juga konsesi ”concession” atau sewa ”leasse”
 By Public-Private Partnership.
PPP dalam pengertian ini pemerintah menyatakan kebutuhan untuk
pembangunan dengan modal besar, infrastruktur berumur panjang dan fasilitas
yang diinginkan dibangun menggunakan kombinasi pemerintah dan
pembiayaan swasta dan kemudian dioperasikan oleh badan swasta
 Kerjasama bisa berlangsung 20 sampai 99 tahun mulai dari konstruksi, operasi,
pemeliharaan.

6. Delegation
 By Grants and Other Subsidies
Pengaturan delegasi pelayanan publik oleh pemerintah dengan memberikan
hibah, pinjaman lunak, perlakuan pajak khusus, dan jenis subsidi untuk
beberapa pelayanan publik tertentu, sehingga pihak swasta tertarik untuk
mengerjakan jenis pelayanan publik tersebut.
 By Voucher.
Pemerintah menerbitkan voucher kepada masyarakat yang layak agar bisa
menikmati produk/jasa yang disediakan oleh swasta.
 By Mandate
Pemerintah mengeluarkan amanat, bahwa pemerintah memerlukan kerjasama
dan keterlibatan dengan pihak swasta dalam melakukan aktifitas pelayanan
publik.

7. Divestment
Divestasi berarti merubah seluruh atau sebagian status suatu perusahaan
pelayanan publik (fungsi,aset dan sistem pengelolaannya ) milik pemerintah
kepada pihak swasta dalam suatu peristiwa satu kali dengan beberapa
persyaratan yang disepakati. Biasanya dalam bentuk penjualan atau
penutupan perusahaan.
 By Sale
Kebijakan menjual sebagian atau seluruh asset serta fungsi perusahaan milik pemerintah
kepada pihak swasta dengan mekanisme pasar.
 By Liquidation
Menutup perusahaan pemerintah berkinerja buruk, kemudian menjual sisa aset yang
dimiliki perusahaan tersebut dengan tujuan membangun kembali perusahaan baru yang
memiliki kinerja atau kegunaan yang lebih baik.
 By Free Transfer
Divestasi tidak memerlukan penjualan suatu perusahaan; yang terakhir dapat diberikan,
misalnya, kepada karyawan, kepada pengguna atau pelanggan, kepada masyarakat
luas, atau kelas yang memenuhi syarat orang.

8. Displacement
Diplacement/pemindahan merupakan proses yang lebih pasif atau tidak
langsung berkaitan dengan aktifitas pelayanan publik yang dilakukan. Secara
bertahap berpindah dilakukan oleh sektor swasta. Sering terjadi karena
perjuangan aspirasi, inisiatif dan kewirausahaan lokal. melibatkan pengusaha
atau relawan yang memulai alternatif sehingga pelayanan publik dilakukan oleh
pihak non-pemerintah.
 By Default
Ketika masyarakat menganggap pemerintah produksi barang atau jasa tidak memadai,
dan sektor swasta memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi ini, ini adalah
perpindahan secara default. Secara bertahap, masyarakat mulai melihat ke sektor
swasta , jika layanan tumbuh dari waktu ke waktu dan barang atau jasa yang dipasok
pemerintah terus diabaikan atau peran pemerintah menyusut secara relatif, sektor
swasta akan memainkan lebih besar dan lebih besar peran pada akhirnya masyarakat
akan menghindari pelayanan publik yang dikelola pemerintah. Kondisi ini tidak diciptakan
dengan sengaja.

9. Displacement
 By Withdrawal.
Merupakan kondisi “default” yang disengaja. pemerintah dapat melakukan penarikan
disengaja, atau "penumpahan beban pelayanan publik kepada pihak sektor swasta yang
berekspansi ke bidang tersebut. Hal ini juga telah disebut "privatisasi oleh kepunahan.“.
Hal ini terjadi ketika fungsi badan publik tidak “perform” atau bebannya lebih efektif bila
diserahkan kepada pihak swasta.
 By Voluntary Action.
Penciptaan unit kolektif yang dapat meringankan beban pemerintah dalam mengelola
dan memelihara fasilitas dan kegiatan publik. Kesadaran dan partisipasi masyarakat
perlu dibangun. Selain meningkatkan kualitas hidup lokal, organisasi tersebut dapat
menempa rasa yang sangat dibutuhkan masyarakat
 By Deregulation.
Perusahaan milik pemerintah dan kegiatan pemerintah sering ada karena mereka
memiliki status monopoli dan sektor swasta dilarang bersaing. Deregulasi memfasilitasi
privatisasi jika itu memungkinkan sektor swasta untuk menantang monopoli pemerintah
dan bahkan menggantikan sama sekali.

10. Critical Review Terhadap Privatisasi
E. S. Savas
 Dengan Privatisasi Pemerintah memiliki banyak pilihan dan efisiensi
keuangan dalam melaksanakan pelayanan publik namun Pemerintah
berpotensi juga gagal untuk menentukan dimensi layanan yang akan dibeli
dari kontraktor (pihak swasta)
.
 Dengan Privatisasi Pemerintah melakukan pengadaan produk/jasa publik
yang kompetitif dan beragam. Namun potensi konflik kepentingan adalah
bahaya konstan dalam privatisasi, kewaspadaan dan pengawasan dari
pihak eksternal diperlukan .
 Dengan Privatisasi berkurang beban Pemerintah dalam memenuhi
barang/jasa publik, namun Pemerintah perlu memantau kinerja penyedia
swasta, karena pada hakikatmya tanggung jawab pemenuhan pelayanan
publik tetap berada di pemerintah.

11. Critical Review Terhadap Privatisasi
E. S. Savas
 Pada Prakteknya Privatisasi sering memaksimalkan keuntungan, bukan
dengan memproduksi barang/layanan lebih efisien , tetapi dengan mencari
klien paling mahal atau dengan mempekerjakan pekerja upah rendah ,
sering secara paruh waktu. Privatisasi seringkali meresahkan psikologis
karyawan BUMN/BUMD
 Privatisasi adalah sinyal tentang kompetensi dan keinginan untuk
penyediaan layanan publik. Ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah
tidak dapat diharapkan untuk pelayanan publik yang baik Pemerintah
gagal untuk mempertahankan lingkungan yang kompetitif pemerintah
cenderung memanfaatkan status monopoli.
 Aset negara merupakan kekayaan seluruh warga negara, privatisasi sangat
rentan (terutama divestasi) menimbulkan kesan bahwa pemerintah
meremehkan aset negara, sehingga menimbulkan “untrust” kepada
pemerintah..

12. Sekian dan Terima Kasih