Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 2021_Infographic PP 35 thn 2021 Pasal 2 - 17 PKWT.pdf
Similar to 2021_Infographic PP 35 thn 2021 Pasal 2 - 17 PKWT.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
2021_Infographic PP 35 thn 2021 Pasal 2 - 17 PKWT.pdf
- 1. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor – Senayan City Jl Asia Afrika Lot 19 - Jakarta 10270 INFOGRAPHIC PKWT PP 35 / 2021 PKWT Alih Daya Waktu Kerja Waktu Istirahat Resume by : @tanyalegal +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 Bedah PHK
- 2. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal What’s New ? Jangka waktu PKWT Lumsump 5 tahun Kompensasi berakhir PKWT Pencatatan PKWT Daring / Online Adanya masa kerja Pekerja PKWT Apa hal baru di PP 35/2021 Dibandingkan dengan UU 13/2003 Dan Kepmen 100/VI/2004 ? Aturan PKWT usaha mikro/kecil
- 3. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Materi Pasal PKWT PASAL MATERI PASAL 4 Pembagian PKWT 5 PKWT berdasar jangka waktu 6 Waktu PKWT 7 PKWT musiman 8 Perpanjangan PKWT 9 PKWT selesai suatu pekerjaan tertentu 10 Perjanjian Kerja Harian PASAL MATERI PASAL 11 Isi Perjanjian kerja harian 12 Larangan masa percobaan pada PKWT 13 Isi perjanjian PKWT 14 Pencatatan PKWT 15 Kompensasi berakhir PKWT 16 Perhitungan kompensasi berakhir PKWT 17 Perhitungan kompensasi pihak yang mengakhiri PKWT sebelum waktunya PKWT diatur pada pasal 4 – 17 PP 35/2021
- 4. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Pembagian PKWT PKWT Didasarkan pada : Pasal 4 ayat 1 Pekerjaan bersifat tetap Tidak bisa menggunakan PKWT Pasal 4 ayat 2 Perbandingan dengan UU 13/2003 : Ketentuan pasal 4 ini masih sama dengan pembagian PKWT pada pasal 56 UU 13/2003
- 5. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Pembagian PKWT pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT Berdasar Jangka Waktu Pekerjaan yang sekali selesai Pekerjaan yang sementara sifatnya PKWT Berdasar Selesainya Suatu Pekerjaan Tertentu Pasal 5 ayat 1 Maksimal PKWT 5 tahun termasuk perpanjangan (Pasal 8 ayat 1) Max. 5 tahun (pasal 6) Tergantung musim/cuaca (pasal 7) Pasal 5 ayat 2 Pasal 5 ayat 3 PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap
- 6. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Jangka Waktu PKWT PKWT berdasar Jangka Waktu pasal 5 ayat 1 Pasal 8 ayat 1 Jangka waktu maksimal 5 tahun Max. 5 tahun Pasal 8 ayat 2 Bisa dilakukan perpanjangan PKWT Pasal 8 ayat 3 Masa kerja Pekerja/Buruh saat perpanjangan tetap dihitung sejak terjadi hubungan kerja PKWT Perpanjangan PKWT Perbandingan dengan UU 13/2003 : Pada pasal 56 ayat 4 UU 13/2003 disebutkan : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perbedaan : - Pasal 56 UU 13/2003 : PKWT 1 = 2 tahun PKWT 2 = 1 tahun, jeda 30 hari, perpanjangan max 2 tahun - Pasal 8 ayat 1 PP 35/2021 = Total PKWT termasuk perpanjangan = 5 tahun (tidak menyebut detil waktu) - Jangka waktu yang terlalu rigid ini banyak dikeluhkan oleh dunia usaha karena tidak sesuai dengan kondisi bisnis, hal ini yang membuat pemerintah menentukan aturan jangka waktu secara lumpsump
- 7. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Perpanjangan PKWT Mulai PKWT Masa PKWT Akhir PKWT Pasal 9 ayat 3 Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Pasal 9 ayat 4 Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Perpanjangan PKWT Akhir Perpan jangan PKWT Pasal 9 ayat 5 Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT. Perbandingan dengan UU 13/2003 : Isi pasal 9 ayat 3 PP 35/2021 sama dengan pasal 3 ayat 3 Kepmen 100/VI/2004. Pada pasal 9 ayat 4 PP 35/2021 mengganti kata pembaharuan seperti yang disebut pada Kepmen 100/VI/2004 dengan kata perpanjangan, namun secara makna adalah sama yaitu perpanjangan/pembaharuan untuk pekerjaan yang belum selesai. Selain itu PP 35/2021 menambahkan kata masa kerja pada pasal 9 ayat 5, hal ini mengingat adanya ketentuan pemberian kompensasi. Hal ini tidak ditemui pada UU 13/2003.
- 8. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Perjanjian Kerja Harian Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Pasal 10 ayat 3 Bekerja kurang dari 21 hari sebulan Pasal 10 ayat 4 Jika Pekerja/buruh bekerja 21 hari/lebih selama 3 bulan Berturut atau lebih, Perjanjian kerja berubah menjadi PKWTT Perbandingan dengan UU 13/2003 : Ketentuan masih sama dengan ketentuan pada pasal 10 Kepmenakertrans 100/VI/2004 Pada PP 35/2021 pasal 11 ayat 2 ditambahkan kata perjanjian kerja dapat dibuat secara kolektif. Hal ini menambahkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Kepmen 100/VI/2004 yang hanya menyebut tentang daftar pekerja saja. Pasal 10 ayat 2 PERJANJIAN KERJA HARIAN Pasal 10 ayat 1 PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran. = Pasal 11 ayat 2 perjanjian kerja harian dapat dibuat secara kolektif
- 9. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Isi Perjanjian PKWT Pasal 13 PKWT paling sedikit memuat: a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besaran dan cara pembayaran Upah; f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama; g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT; h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam PKWT. Perbandingan dengan UU 13/2003 : Pada UU 13/2003 dan Kepmen 100/VI/2004 tidak menyebutkan mengenai rincian isi PKWT diatas. Hal tersebut diatas sebenarnya merupakan isi perjanjian kerja secara umum dan pastinya sudah diterapkan oleh banyak perusahaan, PP 35/2021 mempertegas hal tersebut.
- 10. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Pencatatan PKWT Pengusaha Kementrian Ketenagakerjaan/ Instansi Ketenagakerjaan Pasal 14 ayat 1 PKWT dicatat maksimal 3 hari setelah tanda tangan Secara DARING ( online ) Pasal 14 ayat 2 PKWT dicatat ke Instansi Ketenagakerjaan maksimal 7 hari setelah tanda tangan ( jika pencatatan PKWT daring belum tersedia ) Perbandingan dengan UU 13/2003 : Pada Pasal 13 Kepmenaker 100/VI/2004 disebutkan : PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan. PP 35/2021 menambahkan kewajiban pencatatan PKWT secara daring / online. Hal ini pastinya supaya pencatatan lebih efektif dan dapat terkontrol dari pusat, mengingat metode pelaporan PKWT saat ini tidak efektif dan tidak dilaksanakan.
- 11. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Kompensasi Berakhir PKWT Pasal 15 Mulai PKWT Masa PKWT Akhir PKWT Pasal 15 ayat 2 Kompensasi diberikan Di akhir PKWT Pasal 15 ayat 3 Syarat diberi kompensasi Masa kerja Pekerja/Buruh Minimal 1 bulan Perpanjangan PKWT Akhir Perpan jangan PKWT Pasal 15 ayat 4 Jika PKWT diperpanjang, Kompensasi diberi sebelum perpanjangan. Kompensasi berikutnya (perpanjangan) Diberi setelah perpanjangan PKWT selesai. Pasal 15 ayat 5 Kompensasi tidak berlaku Bagi TKA status PKWT Kompensasi berakhir PKWT Perbandingan dengan UU 13/2003 : Pasal 62 UU 13/2003 menyebut mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum waktunya, tanpa menyebut kompensasi bagi Pekerja/Buruh yang berakhir PKWT sampai habis waktunya. Pada PP 35/2021 ditambahkan mengenai kompensasi bagi Pekerja/Buruh saat selesai waktu PKWT.
- 12. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Kompensasi Pasal 16 MASA KERJA NILAI KOMPENSASI 12 bulan 1 bulan Upah > 1 bulan < 12 bulan Proporsional : Masa kerja X 1 bulan Upah 12 >12 bulan Proporsional : Masa kerja X 1 bulan Upah 12 Uang kompensasi berakhir PKWT : Perbandingan dengan UU 13/2003 : Pasal 62 UU 13/2003 menyebut mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum waktunya, tanpa menyebut kompensasi bagi Pekerja/Buruh yang berakhir PKWT sampai habis waktunya. Pada PP 35/2021 ditambahkan mengenai kompensasi bagi Pekerja/Buruh saat selesai waktu PKWT.
- 13. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Kompensasi Pasal 16 ayat 2 UPAH = Upah Pokok + Tunjangan Tetap Pasal 16 ayat 3 Jika Upah di Perusahaan BUKAN Upah Pokok + Tunjangan Tetap = Upah Pokok tanpa tunjangan Pasal 16 ayat 4 Jika Upah di Perusahaan Upah Pokok + Tunjangan Tidak Tetap = Upah Pokok Pasal 16 ayat 5 Jika pekerjaan selesai lebih cepat dari waktu PKWT, maka kompensasi dihitung sampai waktu selesai pekerjaan Pasal 16 ayat 6 Kompensasi pada usaha mikro = kesepakatan Pengusaha & Pekerja/Buruh
- 14. www.arazylaw.co.id Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Pengakhiran PKWT sebelum waktunya Pengusaha Pekerja / Buruh Salah satu pihak Mengakhiri hubungan kerja Sebelum jangka waktu berakhir Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh. Pasal 17 Wajib bayar kompensasi Perbandingan dengan UU 13/2003 : Pasal 62 UU 13/2003 menyebut mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum waktunya, dengan perhitungan sisa Upah yang belum dibayar sampai dengan habis masa PKWT.
- 15. Arazy Legal Advisory Panin Tower 15th Floor Senayan City - Jakarta www.arazylaw.co.id +6221 5064 5037 +62 818 0686 1582 @tanyalegal Terima Kasih Partners: Nur Cahyo, S.H., M.H. Chandra Karina, S.H., L.L.M Legal Consultation Legal Advisory PHI Litigation Industrial Relation Advisory Legal Training Our Services :