Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf

Resume PP Pelaksana UU Cipta Kerja - Kluster Ketenagakerjaan
Resume Peraturan Pemerintah Pelaksana
UU Cipta Kerja - Kluster Ketenagakerjaan

OUTLINE
PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja
I
PP tentang Pengupahan
II
PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan
III
PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
IV

I a.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

5
Jenis & Dasar PKWT
5
1
Berdasarkan Jangka Waktu
a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
b. pekerjaan yang bersifat musiman (musim atau cuaca tertentu) atau kondisi tertentu
(pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu); dan
c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Jangka waktu paling lama 5 tahun, dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan dengan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.
Berdasarkan Selesainya Suatu Pekerjaan Tertentu
a. pekerjaan yang sekali selesai; atau
b. pekerjaan yang sementara sifatnya.
Jangka waktu didasarkan atas kesepakatan para
pihak dan dapat diperpanjang sampai batas waktu
tertentu hingga selesainya pekerjaan.
2
(Pasal 5-9 PP 35/2021)

6
Jenis & Dasar PKWT
6
Berdasarkan Pekerjaan Tertentu Lainnya
Pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran
upah Pekerja berdasarkan kehadiran. PKWT jenis ini dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja
Harian.
Untuk perjanjian kerja harian, dilakukan dengan ketentuan bekerja kurang dari 21 hari
dalam 1 bulan. Apabila mencapai 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka
hubungan kerjanya demi hukum berubah menjadi PKWTT.
3
 Perjanjian kerja harian dapat dibuat secara kolektif dengan sekurang-
kurangnya memuat:
a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
b.nama/alamat pekerja;
c. jenis pekerjaan yang dilakukan;
d.besarnya Upah.
 Pengusaha wajib memenuhi hak-hak Pekerja termasuk hak atas
program jaminan sosial.
(Pasal 10-11 PP 35/2021)

Ketentuan Umum PKWT
PKWT paling sedikit memuat:
a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besaran upah dan cara pembayaran;
f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau syarat kerja yang diatur
dalam PP/PKB;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
(Pasal 54 UUK & Pasal 13 PP 35/2021)
Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis
serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
(Pasal 57 Ayat 1 UUK)
Pencatatan PKWT
 PKWT harus dicatatkan secara daring pada Kementerian
Ketenagakerjaan paling lambat 3 hari setelah PKWT
ditandatangani.
 Selama sistem pencatatan daring belum tersedia,
pencatatan melalui Disnaker Kab/Kota, 7 hari setelah PKWT
ditandatangani. (Pasal 14 PP 35/2021)
Larangan Dalam PKWT
 PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja. (Pasal 58 UUK & Pasal 12 PP 35/2021)
 PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat
tetap. (Pasal 4 Ayat 2 PP 35/2021)
7

Uang Kompensasi Berakhirnya PKWT
 Pengusaha wajib memberikan Uang Kompensasi kepada Pekerja PKWT yang PKWT-nya berakhir karena jangka
waktunya atau selesainya pekerjaan yang telah ditentukan dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus
menerus. (Pasal 61A UUK & Pasal 15 PP 35/2021)
 Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum
perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan
setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. (Pasal 15 Ayat 3 PP 35/2021)
Besaran Uang Kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
(Pasal 16 PP 35/2021)
a. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan Upah;
b. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan atau lebih dari
12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:
masa kerja
12
× 1 bulan upah
c. Komponen Upah dalam perhitungan Uang Kompensasi:
i. Upah tanpa tunjangan/ Upah Pokok; atau
ii. Upah pokok dan tunjangan tetap.
8

Pengecualian Uang Kompensasi Berakhirnya PKWT
 Uang Kompensasi tidak diberikan dalam hal masa kerja PKWT kurang dari 1 bulan,
atau PKWT-nya berakhir karena: (1-3: Pasal 61A UUK)
1. Meninggal dunia;
2. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga PPHI yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, PP/PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja; atau
4. Pekerja merupakan TKA (Pasal 15 Ayat 5 PP 35/2021);
 Uang Kompensasi untuk pekerja pada usaha mikro dan kecil diberikan sesuai kesepakatan. (Pasal 16 Ayat 6 PP
35/2021)
Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan
dalam PKWT (PHK Sepihak), Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung
berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh. (Pasal 17 PP 35/2021)
9

Ketentuan Transisi PKWT Sebelum UUCK
Pada saat PP 35/2021 mulai berlaku (02 Feb 2021):
1. PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya PKWT.
2. Uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan dengan
ketentuan besaran uang kompensasinya dihitung berdasarkan masa kerja Pekerja yang
perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan UUCK (02 Nov 2020).
(Pasal 63-64 PP 35/2021)
Pemberian Uang Kompensasi berakhirnya PKWT Tidak Berlaku Surut,untuk:
1. PKWT yang telah berakhir sebelum PP 35/2021 disahkan; atau
2. Masa kerja yang telah dilakukan sebelum UUCK disahkan (untuk yang PKWT nya masih
berlaku)
10

Ib.
Alih Daya (Outsouring)

 Alih daya tidak lagi dibedakan antara pemborongan pekerjaan (job supply) atau
penyediaan jasa pekerja/buruh (labour supply)
 Alih daya tidak lagi dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang (non core business
process)
TIDAK ADA LAGI PEMBATASAN JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DIALIHDAYAKAN
Jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, tergantung pada kebutuhan sektor.
Konsep pengaturan mengenai alih daya dalam
Peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
DITITIKBERATKAN PADA PERLINDUNGAN PEKERJA
dalam konteks hubungan kerja, bukan hubungan bisnis antara perusahaan
pemberi pekerjaan dengan perusahaan alih daya.
12

 Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
 Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan
berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya,
didasarkan pada PKWT atau PKWTT yang dibuat secara tertulis.
 Pelindungan Pekerja, upah, kesejahteraan, Syarat Kerja, dan perselisihan yang
timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya serta diatur dalam
Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pemerintah Pusat ≠ Pemerintah Daerah
13

Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh, artinya: (Penjelasan Pasal 66 Ayat 3 UUK)
perusahaan alih daya yang baru memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh minimal sama
dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan alih daya sebelumnya.
PKWT harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh, apabila terjadi pergantian
perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada (pekerjaan tersebut masih ada pada
perusahaan pemberi pekerjaan yang sama).
Persyaratan pengalihan pelindungan hak merupakan jaminan atas kelangsungan
bekerja bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam
Perusahaan Alih Daya.
Dalam hal Pekerja PKWT tersebut tidak memperoleh jaminan kelangsungan
bekerja, maka Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak-
hak Pekerja tersebut.
(Pasal 66 Ayat 3 UUK & Pasal 19 Ayat 1 PP 35/2021)
(Pasal 66 Ayat 3 UUK & Pasal 19 Ayat 2-3 PP 35/2021)
14

Ic.
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Jenis Waktu Kerja
Waktu kerja standar:
1. 7 jam/hari dan
40 jam/minggu,
6 hari kerja; atau
2. 8 jam/hari dan
40 jam/minggu,
5 hari kerja.
3. Diatur dalam PK,
PP/PKB
Kurang dari standar:
1. Penyelesaian
pekerjaan <7
jam/hari;
2. Menerapkan
waktu kerja
fleksibel; atau
3. Dapat dikerjakan
di luar lokasi kerja.
4. Diatur dalam PK
Lebih dari standar:
1. Untuk sektor
tertentu;
2. Diatur dalam
Peraturan
Menteri;.dan
3. Diatur dalam
PK, PP/
PKB
16
(Pasal 21 (2) PP 35/2021) (Pasal 23 (2) PP 35/2021)
(Pasal 23 (3)
PP 35/2021)

Perusahaan dapat memberikan hak istirahat panjang.
1 hari setelah 6 hari kerja atau 2 hari setelah 5 hari kerja.
Atau berdasarkan Peraturan Menteri bagi sektor tertentu
Mingguan
Cuti Tahunan diberikan sekurang-kurangnya 12
hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan
Cuti tahunan
WA JIB
Istirahat Panjang
17
(Pasal 22 dan Pasal 35 PP 35/2021)

Maks. 4 jam/hari dan
18 jam/minggu
𝑻𝑼𝑳 =
𝟏
𝟏𝟕𝟑
× 𝒖𝒑𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏
UKL Tidak berlaku bagi pekerja golongan jabatan tertentu yang tanggung jawabnya sebagai pemikir,
perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat
dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi. Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam PK,
PP/PKB. Apabila tidak diatur maka golongan jabatan tersebut berhak atas UKL.
(Pasal 26 sampai Pasal 31 PP 35/2021)
HARI BIASA
ISTIRAHAT MINGGUAN/
HARI LIBUR RESMI
(6 hari kerja)
HARI LIBUR RESMI JATUH
PADA HARI KERJA TERPENDEK
(6 hari kerja)
ISTIRAHAT MINGGUAN/
HARI LIBUR RESMI
(5 hari kerja)
Jam ke - 1 2 1 - 7 8 9 - 11 1- 5 6 7 - 9 1 – 8 9 10 - 12
Upah Lembur
per jam
1,5 x TUL 2 x TUL 2 x TUL 3 x TUL 4 x TUL 2 x TUL 3 x TUL 4 x TUL 2 x TUL 3 x TUL 4 x TUL
18

Id.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

3
Dalam hal pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian PHK wajib
dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja dan/atau
SP.
Prinsip Dasar PHK
1 Pengusaha, pekerja, serikat pekerja (SP), dan Pemerintah harus mengupayakan
agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
2
Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh
pengusaha kepada Pekerja dan/atau SP di dalam Perusahaan (untuk pekerja yang
merupakan anggota SP).
4
Dalam hal perundingan bipartit tidak mendapatkan kesepakatan, PHK dilakukan
melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
20
(Pasal 37 & 39 PP 35/2021)

 Pemberitahuan PHK, berupa surat tertulis yang memuat maksud dan alasan PHK, kompensasi PHK
serta hak lainnya bagi Pekerja yang timbul akibat PHK. (Penjelasan Pasal 37 Ayat 3 PP 35/2021)
 Pemberitahuan PHK disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja dan/atau SP
di dalam Perusahaan (untuk pekerja yang merupakan anggota SP). (Pasal 37 Ayat 2 PP 35/2021)
Pemberitahuan PHK tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal pekerja/buruh: (Pasal 151A
UUCK & Pasal 52 Ayat 3 PP 35/2021)
1. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
2. hubungan kerja berakhir sesuai dengan PKWT;
3. mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, PP/PKB;
4. meninggal dunia; atau
5. melakukan pelanggaran bersifat mendesak di-PHK yang diatur dalam Perjanjian Kerja, PP/PKB.
Jangka waktu pemberian pemberitahuan PHK: (Pasal 37 Ayat 3-4 PP 35/2021)
1. Paling lambat 7 hari kerja sebelum PHK, dalam hal PHK dilakukan dalam masa percobaan; atau
2. Paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK, untuk PHK selain dikarenakan tidak lulus masa
percobaan PHK yang tidak memerlukan pemberitahuan PHK.
21

PHK tidak
dapat dihindari
PHK diberitahukan kepada
Pekerja
dan/atau SP/SB
(Pasal 37 Ayat 2 PP 35/2021)
Pemberitahuan disampaikan
secara sah dan patut dalam
jangka waktu tertentu (7-14
hari kerja sebelum PHK)
PHK tertentu tidak
memerlukan pemberitahuan
Pengusaha wajib melaporkan PHK ke
Instansi Ketenagakerjaan
(Pasal 38 PP 35/2021)
Pelaporan ini terkait juga dengan
pengajuan manfaat Jaminan Sosial
Penyelesaian PHK diselesaikan
melalui mekanisme PPHI
(Pasal 39 PP 35/2021)
Penolakan disampaikan dalam bentuk
surat yang disertai dengan alasannya,
paling lambat 7 hari kerja setelah
diterimanya surat pemberitahuan.
22

Besaran Kompensasi PHK
a. Cuti tahunan yang belum diambil
dan belum gugur;
b. Biaya atau ongkos pulang untuk
pekerja buruh dan keluarganya
ketempat pekerja buruh diterima
bekerja; dan
c. Hal-hal lain yang ditetapkan
dalam PK, PP, dan PKB.
PESANGON UANG PENGHARGAAN MASA KERJA UANG PENGGANTIAN HAK
23

No. Alasan PHK
Pesango
n
UPMK UPH
Uang
Pisah
1
Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau
pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh; (Pasal 41 PP
35/2021)
1x 1x V -
2
Pengambilalihan perusahaan dan inisiatif PHK dilakukan oleh
pengusaha (Pasal 42 Ayat 1 PP 35/2021)
1x 1x V -
3
Pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan Syarat Kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja. (Pasal 42 Ayat 2 PP 35/2021)
0,5x 1x V -
4
Efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian (Pasal 43
Ayat 1 PP 35/2021)
0,5x 1x V -
5
Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan (Pasal 43
Ayat 2 PP 35/2021)
1x 1x V -
6
Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami
kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau
mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua)
tahun (Pasal 44 Ayat 1 PP 35/2021)
0,5x 1x V -
24

No. Alasan PHK
Pesango
n
UPMK UPH
Uang
Pisah
7
Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan
mengalami kerugian. (Pasal 44 Ayat 2 PP 35/2021)
1x 1x V -
8
Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force
majeur) (Pasal 45 Ayat 1 PP 35/2021)
0,5x 1x V -
9
Keadaan memaksa (force majeur) yang tidak mengakibatkan
Perusahaan tutup. (Pasal 45 Ayat 2 PP 35/2021)
0,75x 1x V -
10
Perusahaan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian.
(Pasal 46 Ayat 1 PP 35/2021)
0,5x 1x V -
11
Perusahaan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) bukan karena Perusahaan mengalami kerugian.
(Pasal 46 Ayat 2 PP 35/2021)
1x 1x V -
12 Perusahaan Pailit. (Pasal 47 PP 35/2021) 0,5x 1x V -
13
Adanya permohonan PHK yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan
alasan Pengusaha melakukan perbuatan dalam Pasal 154A ayat (1)
huruf g UUK. (Pasal 48 PP 35/2021)
1x 1x V -
25

No. Alasan PHK
Pesango
n
UPMK UPH
Uang
Pisah
14
Adanya putusan lembaga PPHI yang menyatakan Pengusaha tidak
melakukan perbuatan dalam Pasal 154A ayat (1) huruf g UUK.
(Pasal 49 PP 35/2021)
- - V V
15
Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan
memenuhi syarat dalam Pasal 154A ayat (1) huruf i UUK. (Pasal 50
PP 35/2021)
- - V V
16
Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih
berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua)
kali secara patut dan tertulis. (Pasal 51 PP 35/2021)
- - V V
17
Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan
pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. (Pasal 52 Ayat 1
PP 35/2021)
0,5x 1x V -
18
Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang
diatur dalam Perjanjian Kerja, PP/PKB. (Pasal 52 Ayat 2 PP 35/2021)
- - V V
26

No. Alasan PHK
Pesango
n
UPMK UPH
Uang
Pisah
19
Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam)
bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian Perusahaan. (Pasal
54 Ayat 1 PP 35/2021)
- - V V
20
Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam)
bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana yang tidak berkaitan dengan kerugian Perusahaan.
(Pasal 54 Ayat 2 PP 35/2021)
- 1x V -
21
Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa
6 (enam) bulan untuk Tindak Pidana yang berkaitan dengan
kerugian perusahaan dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah. (Pasal
54 Ayat 4 PP 35/2021)
- - V V
22
Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa
6 (enam) bulan untuk Tindak Pidana yang tidak berkaitan dengan
kerugian perusahaan dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah. (Pasal
54 Ayat 5 PP 35/2021)
- 1x V -
27

No. Alasan PHK
Pesango
n
UPMK UPH
Uang
Pisah
23
Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan. (Pasal 55 PP 35/2021)
2x 1x V -
24 Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun. (Pasal 56 PP 35/2021) 1,75x 1x V -
25 Pekerja/Buruh meninggal dunia. (Pasal 57 PP 35/2021) 2x 1x V -
Pengusaha pada Usaha Mikro dan Kecil wajib membayar Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan/atau uang pisah bagi Pekerja/Buruh
yang mengalami PHK dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para
pihak. (Pasal 59 PP 35/2021)
UKM
28

Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja dalam program pensiun sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat
diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas Uang Pesangon
dan UPMK serta uang pisah.
Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tersebut lebih kecil
daripada UP dan UPMK serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh
Pengusaha.
Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
(Pasal 58 PP 35/2021)
29

OUTLINE
RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
I
RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
III
IV
II

31
31
Filosofi dan Prinsip Pengupahan
 Prinsip Pengupahan (Pasal 3 PP 36/2021)
Hak Pekerja/Buruh atas upah timbul pada saat terjadi
hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dan Pengusahan dan
berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.
 Filosofi Pengupahan (Pasal 2 PP 36/2021)
1. Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusian;
2. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama (tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran
politik) dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi;
3. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
nilainya (pekerjaan yang bobotnya sama, diantaranya namun tidak terbatas pada
kompetensi, risiko kerja, dan tanggungjawab dalam satu perusahaan)

32
1. Pemerintah Pusat menetapkan Kebijakan Pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan
hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Kebijakan Pengupahan merupakan program strategis.
3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada
kebijakan Pemerintah Pusat.
4. Kebijakan pengupahan, meliputi:
a. upah minimum;
b. struktur dan skala upah;
c. upah kerja lembur;
d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak
dan kewajiban lainnya.
32
Kebijakan Pengupahan
(Pasal 4-5 PP 36/2021)

33
33
Kebijakan Pengupahan (2)
(Pasal 6 PP 36/2021)
 Kebijakan Pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 Penghasilan diperoleh dalam bentuk:
Upah Tanpa Tunjangan
Upah Pokok & Tunjangan Tetap
Upah Pokok, Tunjangan Tetap
&Tunjangan Tidak Tetap
Upah Pokok & Tunjangan Tidak
Tetap
Insentif
Bonus
Uang Pengganti Fasilitas Kerja
Uang Service Pada Usaha
Tertentu
THR
Upah
1 Pendapatan Non - Upah
2

01
Upah Pokok &
Tunjangan Tetap
Besarnya Upah Pokok Paling
sedikit 75% dari jumlah
Upah Pokok dan Tunjangan
Tetap
02
Upah Pokok, Tunjangan
Tetap & Tunjangan
Tidak Tetap
Besarnya Upah Pokok Paling
sedikit 75% dari jumlah
Upah Pokok dan Tunjangan
Tetap
04
Pengaturan Komponen
Upah
Komponen Upah yang digunakan
diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama
03
Yang dimaksud dengan “jabatan atau pekerjaan
tertentu” adalah jabatan yang memiliki tanggung
jawab sebagai pemikir, perencana dan
pengendali jalannya perusahaan antara lain
jabatan pada supervisor, manajer dan ahli
dengan besaran upah paling sedikit batas paling
tinggi upah untuk dasar perhitungan Jaminan
Pensiun
Persentase Besaran Upah Pokok
Pada Jabatan Tertentu
Persentase Besaran Upah Pokok dalam Komponen
Upah untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dapat
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
Komponen Upah
34
(Pasal 7 Ayat 2-5 PP 36/2021)

SATUAN WAKTU
PERJAM HARIAN BULANAN
DAN/ATAU
SATUAN HASIL
SESUAI HASIL DISEPAKATI
• Perusahaan wajib melakukan peninjauan upah secara berkala.
• Peninjauan tersebut harus dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas
• Peninjauan dan penentuan periode diatur dalam Perjanjian Kerja, PP/PKB.
(Pasal 88B & Pasal 14-18 PP 36/2021)
(Pasal 92A UUK jo. Pasal 48 PP 36/2021)

36
 Perhitungan upah per jam terendah menggunakan formula penghitungan
sebagai berikut:
Upah per jam terendah =
𝑼𝒑𝒂𝒉 𝑩𝒖𝒍𝒂𝒏𝒂𝒏
𝟏𝟐𝟔
Penjelasan:
• UM = Upah Minimum
• Angka 126 merupakan angka pembagi yang diperoleh dari hasil perkalian 52 minggu dikalikan 29
jam dibagi 12 bulan.
• 29 jam merupakan median jam kerja tertinggi di Indonesia berdasarkan data Sakernas.
• Penetapan upah secara per jam tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar iuran jaminan
sosial yang menjadi tanggung jawab pengusaha yang dihitung secara proporsional.
 Perhitungan upah sehari sebagai berikut:
a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 25; atau
b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 21.
36
Upah Per Jam dan Per Hari
(Pasal 16 – 17 PP 36/2021)

37
 UM yang ditetapkan oleh Gubernur, dapat terdiri atas:
a. UM pertama kali, bagi daerah yang belum pernah menetapkan UM, dan/atau;
b. UM hasil penyesuaian, bagi daerah yang telah menetapkan UM.
 UM pertama kali, ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada
wilayah yang bersangkutan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi rata-rata 3
tahun terakhir dari:
a. paritas daya beli;
b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
c. median upah.
 UM hasil penyesuaian, dihitung berdasarkan variabel pertumbuhan
ekonomi atau inflasi pada wilayah yang bersangkutan.
 Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
37
(Pasal 25-26 PP 36/2021)

38
Rp
Upah Minimum Pertama kali (setting)
 Penetapan Upah Minimum pertama kali dapat
dilakukan terhadap Wilayah yang belum pernah
menetapkan Upah Minimum;
 Wilayah yang belum pernah menetapkan Upah
Minimum, nilai UM-nya dihitung menggunakan
formula penetapan UM.
Penyesuaian Upah Minimum (Adjusting)
38
 Bagi wilayah yang telah menetapkan Upah
Minimum dilakukan penyesuaian upah
minimum.
 Penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan
pada kisaran nilai tertentu diantara batas
atas dan batas bawah Upah Minimum pada
wilayah yang bersangkutan.
 Batas atas Upah Minimum merupakan acuan
nilai Upah minimum tertinggi yang dapat
ditetapkan.
 Batas bawah Upah Minimum merupakan
acuan nilai Upah minimum terendah yang
dapat ditetapkan.
(Pasal 25 – 35 PP 36/2021) * Ilustrasi Penghitungan di slide berikutnya

39
* Ilustrasi Penggunaan Formula Penyesuaian UM
• Jika existing UM masih berada di
ranah UM maka masih bisa
dilakukan penyesuaian dg Formula
Penyesuaian UM
• Jika existing UM sudah berada di
ranah upah layak maka sesuai dg
pasal 90A UU Cipta Kerja
diserahkan ke mekanisme bipartit
di perusahaan
Garis Kemiskinan
Batas Bawah (BB) UM
Batas Atas (BA) UM
Ranah Upah Layak
Ranah UM
Garis
Konsumsi
Penduduk
39

40
 Batas tertinggi UM dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
Batas Tertinggi UM(t) = Rata2 Konsumsi perkapita(t) × Rata2 Banyaknya ART(t)
Rata2 Banyaknya ART Bekerja(t)
Penjelasan:
• Batas Tertinggi UM(t) = Acuan batas tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan.
• Rata2 Konsumsi perkapita(t) = Rata-rata konsumsi perkapita perbulan yang dihitung dari survei
sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap Tahunnya.
• Rata2 Banyaknya ART(t) = Rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga yang dihitung dari survei
sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap Tahunnya.
• Rata2 Banyaknya ART Bekerja(t) = Rata-rata banyaknya orang yang berkerja per-rumah tangga
dihitung dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap Tahunnya.
 Batas terendah UM dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
Batas Terendah UM(t) = Batas Tertinggi UM(t) × 50%
Penjelasan:
Batas Terendah UM(t) = Acuan batas terendah bagi upah minimum yang akan ditetapkan.
Batas Tertinggi UM(t) = Acuan batas tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan.
40
Penghitungan Batas Tertinggi & Terendah UM

41
 Nilai tertentu diantara batas tertinggi dan batas terendah (= UM yang akan ditetapkan)
dihitung berdasarkan formula penyesuaian UM sebagai berikut:
UM(t+1) = Upah Minimum yang akan ditetapkan.
UM(t) = Upah Minimum tahun berjalan.
Max = Fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
PE(t) = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang
mencangkup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II
tahun berjalan (dalam persen).
Inflasi(t) = Inflasi Provinsi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan
periode September tahun berjalan (dalam persen).
BT(t) = Acuan batas tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan.
BB(t) = Acuan batas terendah bagi upah minimum yang akan ditetapkan.
 Dalam hal Upah Minimum tahun berjalan lebih tinggi dari Batas tertinggi Upah Minimum, maka
Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum tahun berikutnya sama dengan nilai Upah
Minimum tahun berjalan (UM(t+1) = UM(t))
41
𝑈𝑀 𝑡+1 = 𝑈𝑀 𝑡 + 𝑀𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖%, 𝑃𝐸% 𝑡 ×
𝐵𝐴 𝑡 − 𝑈𝑀 𝑡
𝐵𝐴 𝑡 − 𝐵𝐵 𝑡
× 𝑈𝑀 𝑡
Penghitungan Upah Minimum

42
 Syarat tertentu dalam penetapan UM
Kabupaten/Kota, yaitu:
a. rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 3
(tiga) tahun terakhir di wilayah tersebut lebih
tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan
ekonomi provinsi; atau
b. selama 3 (tiga) tahun terakhir nilai
pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi di
kabupaten/kota tersebut, selalu positif dan
lebih tinggi dari nilai provinsinya.
 UM Kabupaten/Kota ditetapkan setelah
penetapan UM Provinsi.
 UM kabupaten/kota ditetapkan harus lebih
besar dari Upah minimum provinsi.
 Penetapan UM bagi Kabupaten/Kota yang belum
pernah menetapkan UM menggunakan formula
dengan tahapan perhitungan sebagai berikut:
a. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP
berdasarkan rasio Paritas Daya Beli;
b. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP
berdasarkan rasio Penyerapan Tenaga Kerja;
dan
c. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP
berdasarkan rasio Median Upah.
 Dalam hal hasil perhitungan Upah Minimum
Kabupaten/Kota menggunakan formula tersebut di
atas, lebih rendah dari nilai UMP, maka
bupati/walikota tidak dapat merekomendasikan
kepada Gubernur.
42
(Pasal 30 - 34 PP 36/2021)
* Ilustrasi Penghitungan di slide berikutnya

43
Ilustrasi Pengunaan Formula Penetapan UMK Pertama Kali
PPP merupakan variabel ekonomi
Variabel ketenagakerjaan berkaitan
dengan kesempatan kerja
Variabel ketenagakerjaan berkaitan
dengan kemampuan perusahaan
43

44
Upah Terendah Pada Usaha Mikro dan Kecil
 Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada usaha yang
bersangkutan.
 Kesepakatan upah tersebut sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata
konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.
 Nilai upah yang disepakati sekurang-kurangnya sebesar 25% di atas garis
kemiskinan di tingkat Provinsi.
 Data bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang statistik.
UMKM
44
(Pasal 36 PP 36/2021)
* Ilustrasi Penghitungan di slide berikutnya

Ilustrasi Penerapan Upah Pada Usaha Mikro dan Kecil
Catatan:
1. 50% merupakan kisaran nilai terendah namun layak bagi
seorang untuk dapat bekerja.
2. Rata-rata konsumsi juga telah memperhatikan taraf hidup
umum penduduk pada suatu wilayah.
3. Penggunaan nilai ini dimaksudkan untuk mendorong
seseorang agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan
karena nilainya lebih tinggi dari Garis Kemiskinan.
4. harus menghasilkan nilai upah sekurang-kurangnya sebesar
25% di atas garis kemiskinan.
5. Kriteria Usaha Mikro & Kecil harus sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
6. Usaha Mikro & Kecil yang dikecualikan wajib
mempertimbangkan faktor:
a. Mengandalkan sumber daya tradisional
b. Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan
padat modal.
Upah Terendah Usaha Mikro Kecil(t+1) = 50% Rata2 Konsumsi Perkapita(t) & 25% > Garis Kemiskinan
Rata-rata
Garis
Kemiskinan
50% Rata2 Konsumsi
>25%
45

46
1. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk
dewan Pengupahan.
2. Dewan Pengupahan terdiri atas:
a. Dewan Pengupahan Nasional;
b. Dewan Pengupahan Provinsi; dan
c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
3. Dewan pengupahan terdiri atas unsur
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/
serikat buruh, pakar dan akademisi.
Dewan Pengupahan
46
(Pasal 69 - 70 PP 36/2021)

I. DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka:
a. perumusan kebijakan pengupahan; dan
b. penyusunan dan pengembangan sistem Pengupahan
Tugas Dewan Pengupahan
47
II. DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka:
a. penetapan upah minimum provinsi;
b. penetapan upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten/kota yang
mengusulkan; dan
c. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
III. DEWAN PENGUPANAN KABUPATEN/KOTA
Memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/walikota
dalam rangka:
a. pengusulan upah minimum kabupaten/kota;
b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem
pengupahan.
(Pasal 71 PP 36/2021)

1. UMP dan/atau UMK tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada tahun 2020 dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan Desember 2021;
2. Upah Minimum Sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku
sampai dengan:
a. Surat Keputusan mengenai penetapan Upah Minimum sektoral berakhir; atau
b. Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota didaerah tersebut ditetapkan lebih tinggi
dari Upah Minimum Sektoral.
3. Upah Minium Sektoral Provinsi dan/atau Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan setelah tanggal 2 November
2020 wajib dicabut gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
sejak ditetapkan.
4. Gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral.
5. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah
minimum yang telah ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi
atau menurunkan upah.
Ketentuan Peralihan PP 36/2021 Tentang Pengupahan
48
(Pasal 82 - 83 PP 36/2021)

OUTLINE
PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
I
II
IV
PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
III

50
Ketentuan Umum Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
TUJUAN JKP
Mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh
kehilangan pekerjaan
PRINSIP
PENYELENGGARAAN
Asuransi Sosial
PENYELENGGARA BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat
PENDANAAN
PROGRAM
Iuran dari Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan lain (modal awal,
rekomposisi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan dana operasional BPJS
Ketenagakerjaan
MANFAAT Uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja
50
UUCK & PP 37/2021

KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha.
Warga Negara Indonesia;
Belum mencapai usia 54
(lima puluh empat) tahun
pada saat mendaftar; dan
Persyaratan Peserta JKP :
a. Pekerja yang bekerja pada usaha besar dan menengah,
diikutsertakan pada program JKN (BPJS Kesehatan), JKK,
JHT, JP, dan JKM;
b. Pekerja yang bekerja pada usaha kecil dan mikro,
diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN
(BPJS Kesehatan), JKK, JHT, dan JKM; atau
c. Dalam hal pekerja mempunyai hubungan kerja dengan
lebih dari 1 (satu) pengusaha, wajib diikutsertakan
dalam program JKP masing-masing Pengusaha dan
pekerja memilih salah satu sebagai tempat pekerjaan
yang didaftarkan dalam Program JKP.
Mingguan
Ketentuan keikutsertaan Peserta JKP:
Peserta JKP terdiri atas :
a. Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan
oleh Pengusaha dalam program jaminan
sosial; dan
b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh
Pengusaha dalam program jaminan sosial.
(Pasal 4 PP 37/2021)
51

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN
Iuran JKP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah per bulan yang besarannya
merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha dan tidak melebihi batas atas upah.
(Upah = upah pokok + tunjangan tetap)
Iuran sebesar 0,46% ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pengusaha kepada BPJS
Ketenagakerjaan dengan ketentuan :
 0,14% dari rekomposisi iuran program JKK;
 0,10% dari rekomposisi iuran JKM; dan
 0,22% dari upah ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Rekomposisi iuran artinya tidak berasal dari pekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial
lainnya (JKK dan JKM) yang menjadi hak pekerja/buruh (Penjelasan Pasal 46E UU SJSN).
Batas atas upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran untuk pertama kali ditetapkan
sebesar Rp 5 juta. Apabila upah melebihi batas atas upah, maka yang digunakan sebagai dasar
perhitungan iuran adalah batas atas upah. Sedangkan apabila upah kurang dari batas atas upah,
maka dasar perhitungan iuran adalah upah riil.
Besaran iuran dan batas atas upah akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan
setiap 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
(Pasal 11-13 PP 37/2021)
52

MANFAAT JKP (3)
Manfaat Uang Tunai
Manfaat Akses Informasi Pasar
Kerja
Manfaat Pelatihan Kerja
1. Diberikan paling banyak 6 bulan upah
dengan ketentuan :
a. 45% dari upah untuk 3 bulan
pertama; dan
b. 25% upah untuk 3 bulan
berikutnya.
2. Upah yang digunakan sebagai dasar
pembayaran adalah upah terakhir
pekerja yang dilaporkan ke BPJS
Ketenagakerjaan.
3. Batas atas upah Rp 5 juta.
4. Apabila upah yang dilaporkan tidak
sesuai dengan upah sebenarnya,
pengusaha wajib membayar
kekurangan manfaat uang tunai kepada
pekerja/buruh secara sekaligus.
Bentuk layanan akses informasi pasar kerja :
a. Informasi pasar kerja (data lowongan
pekerjaan melalui SIK); dan/atau
b. Bimbingan jabatan (asessmen diri
dan/atau konseling karir).
Catatan :
1) Layanan akses informasi pasar kerja dan
pelatihan kerja dilakukan oleh Pengantar Kerja /
Petugas AntarKerja di dalam SIK
2) Peserta yang sudah mendapatkan manfaat (akses
informasi / pelatihan kerja) mendapatkan
pekerjaan, wajib melaporkan penempatannya
melalui SIK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterima bekerja.
1. Pelatihan berbasis kompetensi yang
dilakukan melalui Lembaga Pelatihan
Kerja (LPK) milik pemerintah, swasta
atau perusahaan yang terverifikasi di
SIK dan telah memiliki sertifikat
akreditasi.
2. LPK dapat bekerjasama dengan
Lembaga Sertifikasi Profesi untuk
menyelenggarakan sertifikasi uji
kompetensi.
3. Manfaat pelatihan kerja dapat diakses
melalui SIK.
4. Diselenggarakan secara daring
dan/atau luring.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga
pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.
(Pasal 21-34 PP 37/2021)
53

PELAKSANAAN PEMBERIAN MANFAAT JKP
Hak atas manfaat JKP diajukan
Peserta paling banyak 3 (tiga) kali
selama masa usia kerja :
1) Manfaat I : setelah terpenuhi masa
iur & kepesertaan.
2) Manfaat II : sekurang-kurangnya
setelah membayar iuran selama 5
tahun sejak memperoleh manfaat
JKP pertama.
3) Manfaat III : sekurang-kurangnya
setelah membayar iuran selama 5
tahun sejak memperoleh manfaat
JKP kedua.
(Pasal 35 PP 37/2021)
Manfaat JKP bagi Peserta
yang mempunyai
hubungan kerja dengan
lebih dari 1 (satu)
Pengusaha, diberikan jika
PHK dilakukan oleh
perusahaan yang
didaftarkan dalam
program JKP.
(Pasal 36 PP 37/2021)
54

55
1. Untuk kepesertaan JKP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan
integrasi data kepesertaan JKP.
2. Integrasi data dilakukan paling lama dalam waktu 6 bulan sejak Peraturan
Pemerintah berlaku (02 Agustus 2021)
3. Dalam masa integrasi data, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan
pendaftaran kepesertaan JKP tanpa memperhatikan kepesertaan
JKN (Jenis Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha).
4. Dalam hal sesudah masa integrasi dan terdapat kepesertaan JKP
yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan JKN, maka iuran
yang telah dibayarkan Pemerintah Pusat diperhitungkan dalam
pembayaran iuran JKP berikutnya.
55
Integrasi Data BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
(Pasal 48 PP 37/2021)

• Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan dalam program JKP, maka pengusaha
wajib memenuhi hak pekerja berupa :
– Manfaat uang tunai dengan perhitungan manfaat sebagaimana diatur dalam PP
yang dibayarkan secara sekaligus; dan
– Manfaat pelatihan kerja.
– Pengaturan ini dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro.
• Pengusaha yang menunggak iuran JKP sd. 3 bulan berturut-turut :
a. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai kepada peserta; dan
b. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada
peserta.
• Pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda dapat meminta
penggantian manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan yang diajukan
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pengusaha membayar hak peserta, dan BPJS wajib
membayar penggantian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat
permintaan dan dokumen pendukung diterima oleh BPJS.
PENGENAAN SANKSI (1)
(Pasal 37 PP 37/2021)
(Pasal 39 PP 37/2021)
56

Hak atas manfaat JKP hilang apabila pekerja:
Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu
diberikan dalam hal pengusaha melanggar beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan serta pengenaannya dilakukan secara bertahap.
Sanksi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari:
a. pengaduan; dan/atau
b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
PENGENAAN SANKSI (2)
Tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama masa 3
(tiga) bulan sejak PHK;
Telah mendapatkan pekerjaan; atau
Meninggal dunia.
Penerapan sanksi tersebut dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(Pasal 40 PP 37/2021)
(Pasal 46-47 PP 37/2021)
57

Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja
Indonesia pada semua jenis jabatan. Penggunaan TKA dilakukan
apabila jabatan tersebut belum dapat diduduki oleh tenaga kerja
Indonesia serta memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Pemberi Kerja yang dapat mempekerjakan TKA
01
Instansi pemerintah, perwakilan negara
asing, dan badan internasional
02
Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan
asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia
03 Perusahaan swasta asing
04 Badan Hukum Perseroan atau Yayasan sesuai hukum Indonesia atau
Badan Usaha Asing yang terdaftar di instansi yang berwenang
05 Lembaga sosial, keagamaan,
pendidikan dan kebudayaan
06 Usaha impresariat
07
Badan usaha yang diperbolehkan
mempekerjakan TKA
(Pasal 3 (2) PP 34/2021)
59

1. Dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan dan jangka
waktu tertentu serta memiliki kompetensi untuk jabatan
tersebut (Pasal 42 (4) UUK)
2. Dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. (Pasal
42 (2) UUK)
Jabatan yang boleh diduduki, ditetapkan oleh Menteri
Direksi dan Komisaris
TKA pada sektor Vokasi,
Ekonomi Digital, dan Migas
bagi kontraktor kerjasama*
Persetujuan Pemberi Kerja
TKA Pertama
*) Jabatan pada sektor-sektor tersebut ditetapkan menteri
Pengusaha dapat mempekerjakan TKA yang
sudah dipekerjakan Pemberi Kerja TKA lain.
Jangka waktu TKA yang merangkap jabatan
paling lama sampai jangka waktu
Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja Pertama.
(Pasal 5 PP 34/2021)
Rangkap Jabatan sebagai:
Pemberi Kerja TKA Kedua
mengajukan RPTKA
Batasan Penggunaan TKA
Aturan Rangkap Jabatan
Syarat:
60

61
61
Mengirimkan Data
Calon TKA
Membayar DKPTKA Pengesahan RPTKA
Mengajukan Vitas
dan Itas
Input Data Calon
TKA
Melampirkan
Dokumen
Dibayarkan
melalui bank
yang ditunjuk
Menteri atau
Pemerintah
Daerah
Verifikasi
Pengajuan
Permohonan
RPTKA, Data
Calon TKA &
DKPTKA
Mengajukan
Vitas
menggunakan
Pengesahan
RPTKA
Mengajukan Itas
mengunnakan
Vitas Kerja yang
telah diterbitkan
Pengajuan
Permohonan RPTKA
Mengisi
Permohonan
Pengesahan
RPTKA
Melampirkan
Dokumen
Penilaian Kelayakan
(2 Hari Kerja)
Penerbitan Hasil Penilaian
Kelayakan
Alur Proses Penggunaan TKA
Pengecekan Data &
Dokumen (2 hari kerja)
Billing Pembayaran DKPTKA
Data Calon TKA*
(*dapat diajukan bersamaan
dengan Permohonan
Pengesahan RPTKA
Pembayaran Billing pada
Bank
Menyampaikan Bukti
Pembayaran Melalui Daring
Verifikasi Data
(2 hari kerja)
Penerbitan Pengesahan
RPTKA
Pengajuan Vitas (2 hari
kerja) & Itas (diberikan di
pemeriksaan imigrasi)
Penerbitan Vitas & Itas
Proses
Output

62
Direksi atau Komisaris dengan kepemilikan saham
tertentu atau pemegang saham sesuai aturan fasilitas
penanaman modal.
Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan
negara asing.
TKA yang dibutuhkan pada jenis kegiatan berikut:
a. Produksi yang terhenti karena keadaan darurat (keadaan tidak terencana yang disebabkan bencana, kerusakan
mesin utama, huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi
perusahaan/masyarakat umum);
b. Vokasi (pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi);
c. Perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi (perusahaan berbasis teknologi dan memiliki modal tertentu
antara lain digital fintech & tech startup);
d. Kunjugan bisnis (pembicaraan bisnis, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran
internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia);
e. Penelitian untuk jangka waktu tertentu (diperuntukan bagi penelitian ilmiah).
(Pasal 19 PP 34/2021)

63
1. Paling lama untuk jangka waktu 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang
2. Yang dimaksud “Pekerjaan yang bersifat sementara” antara lain:
a. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan
di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan;
b. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan
purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha;
c. Pekerjaan yang sekali selesai atau kurang dari 6 bulan.
RPTKA untuk Pekerjaan
yang bersifat sementara
RPTKA untuk Pekerjaan
lebih dari 6 bulan
Paling lama untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 tahun.
RPTKA Kawasan
Ekonomi Khusus
1. Paling lama untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 tahun.
2. RPTKA untuk Direksi dan Komisaris diberikan sekali dan berlaku selama yang
bersangkutan memegang jabatan tersebut.
(Pasal 17 PP 34/2021)

64
64
Kewajiban Pemberi Kerja TKA
Menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan
keahlian TKA.*
Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping*
• Alih teknologi dan keahlian dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang bertujuan agar Tenaga
Kerja Pendamping memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang digunakan TKA;
• Pendidikan dapat dilakukan di dalam (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) dan/atau di luar negeri;
• Tenaga Kerja Pendamping mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi
sesuai peraturan perundang-undangan.
Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir.*
*) dikecualikan untuk jabatan Direksi, Komisaris, Kepala Kantor Perwakilan, serta Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan, dan TKA
yang bersifat sementara (Pasal 42 (3) UUK)
Memberikan pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia yang dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau
bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia.*
Menjamin TKA terdaftar pada jaminan social:
• Bekerja lebih dari 6 bulan: Mendaftarkan pada program jaminan sosial nasional bagi TKA;
• Bekerja kurang dari 6 bulan: Perusahaan asuransi minimal untuk jenis risiko kecelakaan kerja.
01
02
03
04
05
(Pasal 45 (1) UUK & Pasal 7-8 & Pasal 28-30 PP 34/2021)

TERIMA KASIH

Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf

Similar to Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf (20)

Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf