PKWT Suisti.pdf

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
Confidential – Human Capital
Halaman 1 dari 10
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
No. 6687/PKWT/Kary-Perkasa/VI/2022
Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Bulan Januari tahun Dua ribu Dua puluh Dua (04.01.2022) di Jakarta
telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Kerja antara :
I. Nama : Edi Susanto, SH
Jabatan : HC Operation & Services Dept. Head
Alamat : PT. Nawakara Perkasa Nusantara
Komp. Golden Plaza Blok C No. 1-3
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA berdasarkan
surat kuasa No. 104/DIR/NPN/VI/2021 yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”
d e n g a n
II. Nama : Suisti Oktaviani
Alamat : Jl. Masjid Raya Gg. H. Naming Rt.001 /007 No 32 Larangan Selatan Tangerang
Status : TK/0
(Single=S, Kawin tanpa anak=K0, Kawin anak satu=K1, dst)
No. Telp : 08995407235
No. KTP : 3671134808930001
(foto copy KTP terlampir)
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pribadi yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan melaksanakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan
dan syarat – syarat sebagai berikut :
Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1.1 PIHAK PERTAMA dengan ini setuju mempekerjakan PIHAK KEDUA, melakukan tugas – tugas
dan tanggung jawab untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dengan status dan kondisi sebagai
berikut :
Tempat Penerimaan : DKI JAKARTA
Lokasi kerja / Proyek : Head Office
Direktorat / Divisi / Dept. : Collection & Fund Management
Jabatan / Pekerjaan : Collection Staff
1.2 Dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia dalam memenuhi kepentingan operasional,
PIHAK PERTAMA selanjutnya berwenang mengangkat, menempatkan dan atau mengalih
tugaskan PIHAK KEDUA dibagian manapun didalam Perusahaan atau anak Perusahaan Milik
PIHAK PERTAMA.
1.3 PIHAK KEDUA sebagai karyawan bersedia ditempatkan dalam wilayah kerja PIHAK PERTAMA
di Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA
2.1. Perjanjian Kerja ini adalah bentuk hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA untuk jangka waktu tertentu selama terhitung mulai tanggal 05 Januari 2022 Sampai
dengan 04 Januari 2023.

Halaman 2 dari 10
2.2. Perjanjian Kerja ini hanya dapat diperpanjang dan/atau dapat dilakukan perubahan (addendum)
atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2.3. Perjanjian Kerja ini adalah bentuk hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA untuk jangka waktu tertentu tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
tentang pengalihan perlindungan hak – hak bagi pekerja yang obyek kerjanya tetap ada (sama)
kepada perusahaan alih daya.
Pasal 3
PENDAPATAN, JAMSOSTEK dan PAJAK
3.1 PIHAK KEDUA mendapatkan upah/gaji setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam PKWT,
dan struktur gaji dari komponen sebagai berikut :
a. Pendapatan Tetap
Gaji Pokok
- Tunjangan Dasar : Rp. 3.801.702,-/ bulan
- Tunjangan Jabatan : Rp. 850.000,-/ bulan
b. Pendapatan Tidak Tetap
- Tunjangan Transport : Rp. 15.000,-/ hadir
3.2 Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan tanpa keterangan mengacu
pada Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 40 ayat 1 PP No. 36 Tahun
2021.
3.3 Apabila PIHAK KEDUA dalam keadaan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dikarenakan
sakit atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, maka upah akan dibayarkan
PIHAK PERTAMA dengan skala menurun sampai dengan berakhirnya masa berlaku PKWT yang
ditandatangani dengan merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3.4 PIHAK KEDUA diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Dan PIHAK KEDUA bersedia dipotong pendapatannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Perusahaan
menanggung iuran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3.5 Pemberian THR dihitung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3.6 Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 4
FASILITAS PENGOBATAN
Pelayanan kesehatan dikelola oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagai berikut:
4.1 Selama masa Perjanjian Kerja ini kepada Pihak Kedua diberikan pelayanan kesehatan sebagai
berikut :
4.1.1. Rawat Inap melalui pihak Asuransi kesehatan yang telah ditunjuk oleh pihak pertama.
- Besaran Biaya Kamar per hari ditentukan berdasarkan Posisi
4.1.2. Rawat Jalan melalui pihak Asuransi kesehatan yang telah ditunjuk oleh pihak pertama.
- Besaran pagu rawat jalan untuk setahun ditentukan sesuai Posisi.
- Besaran Biaya Kamar per hari ditentukan berdasarkan Posisi.

Halaman 3 dari 10
4.2 Fasilitas Pengobatan ini berlaku untuk PIHAK KEDUA ditambah 1 (satu) orang istri yang sah dan
maksimum 3 (tiga) orang anak sah yang belum menikah (maksimal berumur 21 tahun) dan belum
bekerja.
4.3 Batasan plafond pengobatan yang tidak habis di akhir tahun, tidak diberikan dan tidak dapat
diuangkan kepada PIHAK KEDUA.
4.4 PIHAK KEDUA diikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan dengan dipotong pendapatannya
untuk iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
HAK CUTI
5.1 Cuti tahunan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah 12 bulan bekerja selama terus menerus
sebanyak 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) tahun yang diatur oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan
kebutuhan, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.2 Berdasarkan keperluan tugas dan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menunda permohonan cuti
yang diajukan PIHAK KEDUA.
Pasal 6
HARI, JAM KERJA DAN LEMBUR
6.1 Jam dan Hari kerja sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Pihak Pertama (Perusahaan)
mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.2 PIHAK KEDUA berada ditempat kerja 15 (lima belas) menit sebelum tugas dimulai dan
meninggalkan tempat tugas 15 (lima belas) menit setelah tugas selesai, waktu yang dimaksud
digunakan untuk kesiapan serah terima tugas (bagi yang dapat Shift).
6.3 Bagi Karyawan yang berhak lembur (karyawan tanpa tunjangan jabatan atau dibawah level
Supervisor) maka bekerja melebihi jam kerja kumulatif 40 jam seminggu dihitung sebagai kerja
lembur dimana perhitungannya mengacu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terkait Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 terkait Waktu Kerja
& Waktu Istirahat.
Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK
7.1 PARA PIHAK berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan sebaik-baiknya seluruh isi dan
ketentuan – ketentuan yang telah dituangkan dan disepakati dalam PKWT ini.
7.2 PARA PIHAK berkewajiban untuk membantu dan manjaga ketenangan kerja dan usaha serta
kelancaran operasional Perusahaan.
7.3 PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan kerja yang
harmonis melalui kerjasama yang baik, hormat-menghormati dan saling mempercayai sehingga
hubungan itu terpelihara dengan baik sebagaimana mestinya.
Pasal 8
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA
Perjanjian kerja ini berakhir apabila :
8.1 PIHAK KEDUA meninggal dunia.
8.2 Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini.
8.3 PIHAK KEDUA mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis
dan tanpa dilengkapi dengan bukti yang sah. PIHAK KEDUA sudah 2 kali dipanggil secara patut dan
tertulis, dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun

Halaman 4 dari 10
2020 tentang Cipta Kerja terkait Klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun
2021 terkait Pemutusan Hubungan Kerja.
8.4 Apabila salah satu pihak memutuskan Hubungan Kerja secara sepihak selama Perjanjian Kerja
masih berlaku, maka pihak yang memutuskan tersebut wajib memberikan ganti kerugian kepada
pihak yang diputus sebesar upah tiap bulannya sampai kontrak kerja selesai, terkecuali sebagai
berikut :
8.4.1 Apabila PIHAK KEDUA di PHK karena kesalahan atau melanggar tata tertib sesuai dengan
yang diatur pada perjanjian kerja ini dan Peraturan Perusahaan yang berlaku maka
Perusahan tidak berkewajiban untuk membayarkan sisa kontrak tersebut.
8.4.2 Apabila PIHAK KEDUA mempunyai hubungan kerja dengan pihak lain dalam arti seluas –
luasnya, dianggap mengundurkan diri dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk
membayarkan sisa kontrak tersebut.
8.4.3 Apabila terlibat dan terbukti dalam kejahatan yang termasuk dalam tindakan pidana di dalam
atau diluar lingkungan kerja yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan sisa kontrak tersebut.
8.4.4 Apabila perilaku dan kinerja dari karyawan tidak mencapai atau dibawah standard yang
ditentukan oleh perusahaan, yang tercantum didalam formulir penilaian atau evaluasi
standard Perusahaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi hingga
melakukan PHK dan tidak berkewajiban untuk membayarkan sisa kontrak tersebut.
8.4.5 Apabila terjadi kondisi kahar/ di luar kendali PARA PIHAK, maka PARA PIHAK tidak wajib
membayarkan sisa kontrak atau kewajiban lainnya, diluar sisa gaji bulan berjalan dan sisa
cuti yang belum gugur.
8.4.6 Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan tidak sehat
(unfit) oleh Pihak Medis (keterangan dokter) yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayarkan sisa kontrak.
Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA wajib untuk memenuhi dan tunduk kepada Perjanjian Kerja ini dengan memperhatikan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
9.1 PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mempunyai majikan lain dalam arti kata yang seluas luasnya
selain PIHAK PERTAMA selama jangka waktu berlakunya Perjanjian.
9.2 Apabila masih ada permasalahan/ perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban yang belum
diselesaikan oleh majikan terdahulu sebelum diadakan Perjanjian Kerja ini maka PIHAK KEDUA
dengan ini menjamin tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan berupa apapun terhadap PIHAK
PERTAMA. Perselisihan tersebut tidak akan menganggu pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
9.3 Mengenai segala masalah yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan dirundingkan dengan
tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 10
9.4 Disamping santunan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan memberikan sumbangan berupa Uang
Duka kepada karyawan sebagai berikut :
Jenis Uang Duka
• Karyawan meninggal dunia : Rp. 2.000.000,-
• Istri/ Suami/ anak meninggal dunia : Rp. 1.500.000,-
• Orang Tua/ Mertua meninggal dunia : Rp. 500.000,-
• Biaya Pemakaman (suami/ istri/ anak) : Rp. 500.000,-
9.5 Tertib Izin Meninggalkan Pekerjaan
9.6 Seorang karyawan diberi izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah sesuai
dengan pada Pasal 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 40 PP No. 36 Tahun 2021.
Alasan Meninggalkan Tempat
Pekerjaan
Diijinkan
Selama
Dokumen Yang Perlu Dilampirkan
a. Perkawinan Karyawan/i 3 Hari Surat Keterangan dari Instansi Terkait
b. Menikahkan anak 2 Hari Surat Keterangan dari Instansi Terkait
c. Istri Melahirkan/ Keguguran 2 Hari
Surat Keterangan RS/ Dokter/
Instansi yang berwenang
d. Khitanan/ Baptis anak 2 Hari Surat Keterangan RS / Gereja
e. Menjaga istri/ suami/ anak 2 Hari
f. Kematian suami/ istri/ anak/ orang
tua/ mertua/ menantu
2 Hari
g. Anggota keluarga dalam satu
rumah meninggal dunia
1 Hari
h. Panggilan Instansi pemerintah
yang tidak diwakilkan
Tentatif
Surat Panggilan dengan terlebih
dahulu ada persetujuan manager
personalia dari perusahaan
*. Apabila jumlah hari yang diambil melebihi yang ditetapkan diatas maka kelebihan hari
dikurangi dari cuti tahunan
Pasal 10
KESELAMATAN KERJA
10.1 Untuk memelihara keselamatan kerja, PIHAK PERTAMA menyediakan alat-alat keselamatan
kerja bagi PIHAK KEDUA sesuai bidang tugas masing-masing.
10.2 PIHAK KEDUA diwajibkan memakai alat-alat pelindung keselamatan kerja sesuai dengan sifat
pekerjaan masing-masing dan wajib mentaati peraturan-peraturan serta syarat-syarat
keselamatan kerja.
10.3 PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh PIHAK
PERTAMA dan menjaga lingkungan kerja yang sehat.
10.4 Apabila alat-alat kerja tersebut hilang atau rusak karena kesalahan PIHAK KEDUA, PIHAK
KEDUA wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.

Halaman 6 dari 10
Pasal 11
TATA TERTIB
11.1 Perusahaan menetapkan Tata tertib berupa larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban kepada
PIHAK KEDUA bilamana dilanggar dapat mengakibatkan pemberian sanksi.
11.2 Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Memberikan perlindungan terhadap :
- Jiwa dan badan manusia.
- Harkat/ harga diri manusia.
- Harta benda milik perusahaan.
b. Menegakkan peraturan :
- Peraturan Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah.
- Kesepakatan/ Kontrak Kerja.
c. Menghormati Hak Asasi Manusia ( HAM ) dengan tidak membedakan :
- Ras.
- Suku.
- Keturunan.
- Bangsa.
- Golongan.
- Agama.
- Kepercayaan.
- Jenis Kelamin.
Pasal 12
PELANGGARAN BERIKUT SANKSI
12.1 PIHAK PERTAMA dapat melakukan dan menjatuhkan sanksi kepada PIHAK KEDUA bilamana
PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran tata tertib atau perbuatan-perbuatan tercela. Sanksi
diberikan berupa:
a. Peringatan Lisan atau Teguran Lisan, antara lain :
1. Bermalas – malasan, tidak tertib, bergurau/mengobrol pada jam kerja, berhenti bekerja tidak
pada waktunya dan menelantarkan/menunda pekerjaan/tugasnya.
2. Tidak mengindahkan saran/petunjuk/nasihat–nasihat yang diberikan oleh atasannya terhadap
suatu kesalahan dan/atau perbuatan yang pernah dilakukan.
3. Berdagang di dalam lingkungan kerja.
4. Terlambat hadir di tempat kerja.
5. Memakai sandal pada saat bekerja.
6. Memakai pakaian seragam dan kelengkapannya tidak sesuai peraturan.
7. Istirahat melebihi waktu yang ditentukan.
8. Mangkir 1 (satu) hari kerja tanpa keterangan dalam sebulan
9. Karyawan yang datang terlambat atau pulang lebih awal 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1
(satu) bulan dari jam yang sudah ditentukan.
10. Tidak mengenakan ID Card, menempatkan/memakai kartu tanda pengenal bukan di tempat
yang telah ditentukan dan atau tidak menjaga keutuhannya.
11. Mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan kerja
12. Beristirahat tidak pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
13. Masuk/keluar Perusahaan tidak melalui pintu yang telah ditetapkan.
14. Melalaikan kewajibannya untuk memberitahukan dan menyerahkan surat keterangan
perubahan alamat (tempat tinggal) dan status keluarga (perkawinan, kelahiran dan kematian).

Halaman 7 dari 10
15. Atas kelalaiannya menyebabkan orang lain dirugikan (misalnya surat bukti absen tidak
disampaikan kebagian time keeper, dll).
Pemberian peringatan lisan ini harus didokumentasikan/dicatat oleh atasan langsung karyawan.
Apabila peringatan lisan belum menghasilkan suatu perbaikan di dalam tingkah laku serta prestasi
kerja karyawan, atau apabila terjadi suatu pelanggaran lain maka surat peringatan tertulis harus
diberikan kepada karyawan.
b. Surat Peringatan I (Pertama), antara lain :
1. Melakukan pelanggaran ulang setelah mendapat teguran lisan.
2. Keluar lingkungan kerja tanpa izin atasan yang berwenang.
3. Keluar/masuk lingkungan tempat kerja tidak memalui jalan yang semestinya.
4. Tidak mengindahkan/melanggar peraturan–peraturan, pedoman keselamatan dan kesehatan
kerja/tata kebersihan lingkungan.
5. Mencoret–coret, mengotori, menggambar atau menempelkan tulisan/gambar–gambar lain
ditembok gedung, pakaian kerja dan lain–lain tanpa izin atasan yang berwenang untuk itu.
6. Berada dalam wilayah atau ruang kerja orang lain tanpa izin atau alasan yang jelas.
7. Pada waktu jam kerja PIHAK KEDUA bersikap dan bertingkah laku atau mengucapkan kata –
kata yang tidak patut menurut norma dan etika umum.
8. Mangkir kerja 2 (dua) hari kerja tanpa keterangan berturut-turut atau tidak dalam sebulan.
9. PIHAK KEDUA pada waktu jam kerja telah melakukan tindakan yang menurut pendapat
Penanggung Jawab Keamanan PT. NPN harus diberikan Surat Peringatan I (Pertama).
10. Karyawan yang datang terlambat atau pulang lebih awal 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1
(satu) bulan dari jam yang sudah ditentukan.
11. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya kecuali atas perintah pimpinan
bersangkutan.
12. Meninggalkan pekerjaan tanpa seijin atasannya.
13. Tidak memenuhi aturan tentang kebersihan dan kerapihan tempat kerja dan alat-alat kerjanya
serta lingkungan Perusahaan.
14. Tidak memakai pakaian kerja yang telah ditetapkan Perusahaan.
15. Selama jam kerja karyawan tidak menggunakan sepatu kecuali pada saat akan dan setelah
melaksanakan ibadah Shalat.
16. Memboroskan waktu jam kerja (antara lain mondar-mandir).
17. Masa berlaku Surat Peringatan I ini selama 6 (Enam) bulan.
c. Surat Peringatan II (Kedua), antara lain :
1. Melakukan pelanggaran setelah mendapat Surat Peringatan I.
2. Meninggalkan tempat tugas sebelum petugas penggantinya hadir ditempat tugas.
3. Menanyakan dan atau memberitahukan kepada rekan kerja lainnya tentang hal – hal yang
menyangkut penghasilan/gaji sendiri maupun rekan kerja lainnya, kecuali petugas/pejabat
yang ditunjuk untuk itu.
4. Memindahkan alat pemadam kebakaran dari tempatnya atau mengisyaratkan/membunyikan
alarm atau tanda bahaya bukan untuk tujuan semestinya.
5. Berlaku tidak sopan terhadap atasan atau teman sekerja.
6. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Spesifikasi Satuan Pekerjaan dan Rincian Pekerjaan atau
Peraturan dan Ketentuan lain yang telah diterapkan dalam perjanjian ini.
7. Mangkir 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam
sebulan.
8. Kelalaian, kecerobohan yang dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan.
9. Menambah, mengurangi atau merubah isi dokumen perusahaan yang bukan wewenangnya
secara sengaja dan tidak benar.
10. Karyawan yang datang terlambat atau pulang lebih awal 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu
1 (satu) bulan dari jam yang sudah ditentukan.
11. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas dan standar operasi yang ditentukan baginya
termasuk standar pelayanan terhadap pelanggaran Perusahaan.

Halaman 8 dari 10
12. Tidak melaporkan kepada atasannya tentang adanya gangguan keamanan dan keselamatan
yang diketahuinya yang dapat merugikan Perusahaan.
13. Tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaan.
14. Masa berlaku Surat Peringatan II ini selama 6 (Enam) bulan.
d. Surat Peringatan III (Tiga), antara lain :
1. Peningkatan sanksi pelanggaran dari Surat Peringatan Kedua (SP-2) yang jenis dan atau
berat pelanggarannya sama dan atau lebih rendah.
2. PIHAK KEDUA telah mendapat Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II yang masih
berlaku.
3. Menolak melaksanakan perintah yang wajar dari atasannya atau tidak bersedia bekerja secara
bergilir walaupun telah diberi penjelasan.
4. Mencoret, mencabut atau merobek pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan
perusahaan/atasan.
5. Mangkir 4 (empat) hari kerja berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam
sebulan.
6. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah di coba di bidang tugas yang ada.
7. Dengan sengaja tanpa alasan yang jelas atau izin atasan telah memindahkan/ menyimpan
barang milik perusahaan di satu tempat yang tidak semestinya.
8. Tidak mengenakan seragam termasuk sepatu kerja, atribut satpam dan/atau pelindung
keselamatan kerja, kecuali atas izin atasan dan telah jelas sebab – sebab/alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan.
9. Karyawan yang datang terlambat atau pulang lebih awal 15 (limabelas) kali dalam kurun waktu
1 (satu) bulan dari jam yang sudah ditentukan.
10. Menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak dari atasan.
11. Dalam melaksanakan tugas menolak menggunakan alat-alat/perlengkapan kesehatan dan
keselamatan kerja sebagaimana mestinya.
12. Melalaikan kewajiban secara sengaja.
13. Di dalam lingkungan Perusahaan menyelenggarakan/menghadiri rapat/pertemuan atau
mengedarkan/menempelkan poster, plakat, surat edaran, selebaran, brosur atau sejenisnya
yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan Perusahaan tanpa seijin yang berwenang.
14. Melaksanakan kewajibannya secara serampangan.
15. Memindahkan barang milik Perusahaan dari tempatnya dengan niat untuk dimilliki.
16. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba dibeberapa bagian.
17. Mengisikan kartu hadir orang lain/kartu hadirnya diisikan orang lain dengan
sepengetahuannya.
18. Menolak atau dengan sengaja menghindari pemeriksaan oleh petugas keamanan atau
petugas lain yang diberi wewenang untuk itu.
19. Sengaja atau tidak sengaja tidur pada saat bertugas.
20. Tidak menjaga diri atau lalai sehingga ia tidak bisa menjalankan tugas yang dibebankan
kepadanya.
21. Tidak melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan.
22. Penadah barang illegal.
23. Menyalahgunakan kartu pegawai (badge), alat komunikasi dan alat transportasi milik klien,
kartu bank dan ATM dari pihak Perusahaan (jika ada), kartu asuransi kesehatan dan
jamsostek, surat kontrak kerja dan kelengkapan tugas lainnya.
24. Melakukan perkelahian, saling memukul sesama teman kerja di dalam lingkungan
perusahaan.
25. Tidak berusaha untuk mencegah timbulnya bahaya yang dapat merugikan orang dan/atau
harta benda PT. NPN.
26. Menggunakan harta benda atau peralatan PT. NPN yang bukan menjadi wewenangnya, atau
memberikan peluang kepada orang lain yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian
PT. NPN.
27. Ditarik oleh PIHAK PERTAMA atas usulan, rekomendasi pengguna jasa keamanan atau klien.
28. Menerima suap/pemberian apapun baik dalam bentuk uang, barang atau jasa-jasa dari
siapapun juga untuk kepentingan pribadi.

Halaman 9 dari 10
29. Tidak melaksanakan standar kesehatan kerja perusahaan sehingga terjadi kelalaian yang
dapat menimbulkan kecelakaan bagi dirinya/orang lain atau rekan kerjanya dan atau kerugian
bagi perusahaan.
30. Menolak perintah kerja dari Penanggung Jawab Keamanan PT. NPN atau unsur Manajemen
PT. NPN yang disampaikan secara lisan, oleh karena situasi pada saat itu memerlukan
adanya tindakan segera untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan atau
untuk menanggulangi ketertiban dan gangguan keamanan yang terjadi.
31. Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah.
32. Tidak mematuhi perintah atasannya tanpa alasan yang dapat diterima.
33. Mempergunakan barang-barang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin
pejabat berwenang.
34. Ceroboh melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan/bahaya bagi dirinya dan
atau orang lain.
35. Bekerja tanpa mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan kerja yang telah
ditentukan baginya, misalnya menggunakan mesin, peralatan, bahan lainnya milik
Perusahaan serta tidak cermat dan atau kurang hati-hati sehingga dapat menimbulkan
kerusakan/pemborosan dan atau bahaya bagi dirinya/orang lain.
36. Masa berlaku Surat Peringatan III ini selama 6 (Enam) Bulan.
e. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh dengan alas
an pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan
pertama, kedua dan ketiga secara berturut - turut.
f. Pembebasan tugas (skorsing) adalah tindakan yang diberikan kepada karyawan yang sedang
dalam proses PHK.
12.2 Menjatuhkan sanksi PHK demi hukum bilamana PIHAK KEDUA melakukan :
a. Mogok tidak mau kerja tidak melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan telah
dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan
kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
b. Mengancam PIHAK PERTAMA, baik ancaman yang ditujukan kepada personil, management
ataupun fisik Perusahaan.
c. Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapat Surat Peringatan III/terakhir dengan
melakukan lagi pelanggaran/kesalahan.
12.3 Melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat diantaranya :
1. Melakukan penipuan, Pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan.
2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan.
3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainya dilingkungan kerja,
4. Melakukan tindakan asusila atau perjudian dilingkungan kerja.
5. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha
dilingkungan kerja.
6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan dan Undang-Undang tenaga kerja.
7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya atau
menghilangkan barang milik Perusahaan atau yang disediakan oleh Perusahaan yang dapat
menimbulkan kerugian bagi pengusaha.
8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan
bahaya di tempat kerja.

Halaman 10 dari 10
9. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali
untuk kepentingan Negara
10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
11. Mengakses user id email, sistem dan aplikasi domain Perusahaan tanpa ijin dari user dan
atasan user terkait.
12. Melakukan agitasi, sabotase atau perbuatan lain yang mengakibatkan kerusuhan/kerugian
terhadap milik perusahaan.
13. Menghasut karyawan lain dengan menyebarkan berita-berita tidak benar, mengadakan
propaganda, mengadakan pertemuan tanpa izin, menempelkan phamplet/selebaran yang
mengganggu ketertiban, ketentraman/ketenangan kerja, menimbulkan ketidakpuasan,
keresahan, kekacauan, huru-hara dilingkungan perusahaan.
14. Melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun pada waktu melaksanakan tugasnya, atau
ketika sedang berada di wilayah kerja PT. NPN, baik dengan alasan untuk kepentingan
pribadi, golongan ataupun pihak lain.
Pasal 13
HAK BELADIRI
13.1 PIHAK KEDUA mempunyai hak beladiri atas sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh PIHAK
PERTAMA, bilamana sanksi yang dijatuhkan tidak tetap apabila tidak benar menurutnya
sebagaimana situasi kejadian di lapangan;
13.2 Hak beladiri baru dapat dilaksanakan bilamana sanksi telah dijatuhkan.
13.3 Hak beladiri dapat disampaikan secara lisan dan secara tertulis.
a. Hak Beladiri Secara Lisan
Hak beladiri ini disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengambil waktu setelah
tenang dan ditempat/ ruang kerja atasan atau ruang yang ditetapkan untuk itu.
b. Hak Beladiri Secara Tertulis
Disampaikan secara tertulis atas keberatan-keberatan yang diajukan PIHAK KEDUA
berdasarkan fakta dilapangan dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA secara berjenjang
sampai pada jenjang tertinggi PT. NPN Pusat di Jakarta.
13.4 Hak beladiri disampaikan dengan tetap memperhatikan azas musyawarah dan mufakat.
Pasal 14
PENUTUP
14.1 Demikianlah Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan setelah dibaca, dimengerti dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai secukupnya, maka apabila dikemudian hari
terjadi suatu sengketa, perbedaan dan/atau pertentangan, kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah.
14.2 Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dengan ketentuan bila ada
kekeliruan atau kekurangan, kedua belah pihak sepakat untuk diadakan perubahan dikemudian hari.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT. Nawakara Perkasa Nusantara
Edi Susanto, SH Suisti Oktaviani
HC Operation & Services Dept. Head Karyawan

PKWT Suisti.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PKWT Suisti.pdf

Similar to PKWT Suisti.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PKWT Suisti.pdf