SlideShare a Scribd company logo
1 of 169
Download to read offline
PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN KERJA
KONSTRUKSI DAN
BANGUNAN
Yakin Ermanto.ST.CTOT
 Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting
dalam pembangunan.
 Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai
dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang
menyangkut aspek K3 & L
 Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan
memperhatikan standar dan ketentuan K3 & L
yang berlaku.
Latar Belakang K3 Konstruksi
Data Kecelakaan
 Konstruksi : 31,9 %
 Industri : 31,6 %
 Transport : 9,3 %
 Pertambangan : 2,6 %
 Kehutanan : 3,8 %
 Lain-lain : 20 %
Data Penyebab Kecelakaan Sektor Konstruksi
Terjatuh : 26%
Terbentur : 12 %
Tertimpa : 9%
Mesin & alat : 8%
Alat tangan : 7%
Transport : 7 %
Lain-lain : 6%
Menurut anda
Mengapa jenis
kecelakanan
Terjatuh
menduduki tempat
tertinggi ?
Jika melihat gambar dibawah ini apa pendapat
anda?
Bagaimana dengan gambar dibawah ini?
1. KONSTRUKSI BANGUNAN
Kegiatan yg berhubungan dengan seluruh tahapan yang di
lakukan pada tempat kerja.
2. SARANA BANGUNAN
Semua instalasi/peralatan/sarana pendukung dari kegiatan
tahapan konstruksi bangunan mulai dari kegiatan
pelaksanaan, serah terima sampai dengan masa
pemeliharaan dan perawatan.
3. MASA KONSTRUKSI
Tahapan pekerjaan yang dilakukan kontraktor/ pelaksana yang
menghasilkan produk teknis bangunan.
Pengertian
4. MASA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI
Suatu tahapan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor/ pelaksana dalam
penyelesaian produk teknis bangunan dan menyerahkan kepada pemilik/
pengelola bangunan tempat kerja.
0
5. MASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN
Suatu tahapan pekerjaan yang dilakukan pemilik/ pengelola bangunan
dengan tujuan bangunan tempat kerja memenuhi syarat k3
( Lanjutan )
Pengertian
 Melibatkan banyak tenaga kerja kasar
berpendidikan relatif rendah (Non
Skill)
 Memiliki masa kerja terbatas
 Memiliki intensitas kerja yang tinggi
 Bersifat multi disiplin dan multi crafts
 Menggunakan peralatan kerja
beragam (jenis, teknologi, kapasitas
dan kondisinya)
Karakteristik Kegiatan
Proyek Konstruksi
Proyek
Konstruksi
Pemilik Proyek
Kontraktor
Sub Kontraktor
Pekerja Proyek Pekerja Subkon
Pemasok dll
Instansi Teknis
Masyarakat
Unsur Terkait dalam Proyek
Konstruksi
Peraturan Perundangan
K3 Bidang Konstruksi Bangunan
UNDANG UNDANG
NO. 1 TAHUN 1970
tentang KESELAMATAN KERJA
PERMENAKERTRANS
NO. PER. 01/MEN/1980
tentang K3 PADA KONSTRUKSI BANGUNAN
SKB MENAKER DAN MENTERI PU
No. 174/MEN/1986 DAN No. 104/KPTS/1986
tentang
K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN
K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA
Ruang lingkup K3 Konstruksi
Bab II Psl 2 (1) K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air,
di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI.
Ket. Psl 2 (2) c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan
atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya
termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan
i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah
atau perairan
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA
Ruang lingkup K3 Konstruksi (lanjutan)
k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun
tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau
terperosok, hanyut atau terpelanting
m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran,
api, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi,
suara atau getaran
( Lanjutan )
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA
Syarat-syarat K3 (Konstruksi)
Psl 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3
untuk:
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
…… dst …….
s/d
r.
( Lanjutan )
1. Adanya kewajiban melapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah
dengan syarat untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3
2. Adanya kewajiban membentuk organisasi/kepanitiaan K3 dalam
proyek a.l. dalam bentuk P2K3 (Panitia Pembina K3) perusahaan atau
bentuk kepanitiaan lainnya
3. Adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai
dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan
Permenaker No. 01/Men/1980
tentang K3 Konstruksi Bangunan, di dalamnya telah
ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di
sektor kegiatan konstruksi, antara lain :
 Dibuatkan Akte Pengawasan K3 Proyek Konstruksi,
untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh
pengurus maupun Ahli K3 perusahaan
 Diadakan Pelatihan bagi para teknisi sebagai Ahli
Muda K3, Ahli Madya K3 dan Ahli Utama K3 Bidang
Konstruksi untuk Petugas K3 di proyek yang
bersangkutan.
( Lanjutan )
Permenaker No. 01/Men/1980
7. Disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi :
a. Catatan Identifikasi kecelakaan kerja yang ada
b. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di
atas
c. Dibuatkan Prosedur Kerja Aman yang menyangkut
seluruh jenis kegiatan
d. Dibuatkan Instruksi Kerja Aman untuk langkah-langkah
kegiatan yang bersifat khusus
e. Dibuat Rencana kerja K3 yang komprehensip terkendali
oleh pimpinan proyek.
( Lanjutan )
Permenaker No. 01/Men/1980
f. Dibuatkan Pedoman Teknis K3 yang khusus
melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat
spesifik
g. Dilakukan Inspeksi oleh Ahli K3 khususnya oleh
Pegawai Pengawas K3 (Pemerintah)
h. Dilakukan Audit oleh ahli-ahli audit independen
i. Dan seterusnya
Permenaker No. 01/Men/1980
( Lanjutan )
SKB MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
No.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986
TENTANG
K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
8 PASAL, 14 BAB
o PASAL 2 KONSTRAKTOR WAJIB PENUHI SYARAT –SYARAT K3
o PASAL 3 MENTERI PEKERJAAN UMUM MEMBERI SANKSI ADMINISTRASI
o PASAL 4 KOORDINASI DEPNAKERTRANS DAN PEKERJAAN UMUM
o PASAL 5 AHLI K3 KONSTRUKSI
o PASAL 6 PENGAWASAN DEPNAKER DAN PEKERJAAN UMUM
PEDOMAN :
BAB I ADMINISTRASI  KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP K3 TERMASUK
BIAYA YANG TIMBUL.
 PETUGAS K3 FULL TIME < 100 ORANG
TK > 100 ORANG (P2K3)
 STRUKTURAL ( 6 BULAN ) BUAT SOP
BAB II S/D XIV (TEKNIS)
 Tata Letak dan Jarak Aman
 Penggalian dan Pembebasan Lahan
 Pengangkutan dan Transportasi
 Pesawat Angkat dan Angkut
 Pengelasan
 Perancah dan Pengaman di ketinggian
 Alat Keselamatan Kerja
 Pengelolaan Bahan Berbahaya
 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
 Pengelolaan Limbah
SKB Menaker & Men PU 174/104/1986
1. UU No.13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
2. UU No.18 Tahun 1999 ttg Jasa Konstruksi
3. PP No.28 Tahun 2000 ttg Juklak Jakon
4. PP No.29 Tahun 2000 ttg Penyelenggaraan Jakon
5. PP No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi
6. SE Menteri PU No. 03/SE/M/2005 ttg Penyelenggaraan Jakon
Untuk Instansi Pemerintah TA. 2005, meliputi : Pengaturan dua
pihak yaitu : Penyedia Jakon dan Pengguna Jakon
a) Mengawasi K3 yg dilakukan oleh Penyedia Jasa;
b) Menghentikan pekerjaan;
c) Penyedia Jasa melaporkan jika ada kecelakaan kerja;
d) Penyedia Jasa bertanggung jawab tehadap K3 selama pekerjaan
berlangsung.
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi wajib
menyelenggarakan K3 dgn ketentuan Pengguna Jasa :
7. Ranc. Kepmen Kimpraswil (PU) ttg Pelaksanaan K3 Konstruksi
8. Ranc. Pembaruan SKB Menakertrans dan Menteri Kimpraswil (PU)
Ketentuan Umum
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan
tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Tentang Kontrak Kerja
Perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang
kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta Jamsostek.
UU No.18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI
 Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan ttg keteknikan,
keamanan, K3, perlindungan TK, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin
terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
 Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat,
keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan
keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
PASAL 2
PASAL 22 huruf l
PASAL 23 (2)
 Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para
pihak dalam pelaksanaan K3 serta jaminan sosial
UU No.18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI
Ketentuan umum
Mengatur tentang kehandalan, Keselamatan dan Kesehatan
serta kenyamanan gedung.
PELAKSANAAN TEKNIS K3
- Kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran
- Kewajiban pemasangan sistem proteksi aktif dan pasif
- Kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman
- Kelengkapan sarana pengolahan limbah
- Kelengkapan sarana kenyamanan gedung
UU No.28 Th 2000 ttg BANGUNAN GEDUNG
PROSES PEKERJAAAN
o Pembangunan.
o Perbaikan.
o Perawatan.
o Pembersihan, pembongkaran rumah, gedung,
bangunan pengairan, bangunan lainnya,
saluran atau terowongan di bawah tanah
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
K3 KONSTRUKSI & SARANA BANGUNAN
Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas
permukaan tanah atau perairan
Dilakukan pekerjaan mengandung bahaya tertimbun
tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda,
terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting
MASA
KONSTRUKSI
PERWATAN/
PEMELIHARAAN
BANGUNAN
SERAH TERIMA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
LAPORAN :
o NAMA & ALAMAT PERUSAHAAN
o NAMA & PEMILIK PERUSAHAAN
o NAMA & ALAMAT PELAKSANA KONSTRUKSI
o PROGRAM K3 PELAKSANA KONSTRUKSI
o KEGIATAN K3 PELAKSANAN KONSTRUKSI
o PESAWAT/INSTALASI/PERALATAN YANG DIGUNAKAN.
o FASILITAS K3
o JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
o PESAWAT / INSTALASI YG TERPASANG PADA BGN
TEMPAT KERJA & SUBKONTRAKTOR YG MELAKSANAKAN.
PEMERIKSAAN
PENGAWAS SPESIALIS K3 KONSTRUKSI
EVALUASI
KONTRAKTOR
WAJIB LAPOR PEKERJAAN
KONSTRUKSI
(Bila proyek > 6 bulan )
IPK3 KABUPATEN/KOTA
WAJIB LAPOR PEKERJAAN
KONSTRUKSI/PROYEK
Permenaker 1/ Th 1980
BAB I PASAL 2
LAPORAN :
o NAMA & ALAMAT PERUSAHAAN
o NAMA & PEMILIK PERUSAHAAN
o NAMA & ALAMAT PELAKSANA KONSTRUKSI
o PROGRAM K3 PELAKSANA KONSTRUKSI
o KEGIATAN K3 PELAKSANAN KONSTRUKSI
o PESAWAT/INSTALASI/PERALATAN YANG
DIGUNAKAN.
o FASILITAS K3
o JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
o PESAWAT / INSTALASI YG TERPASANG PADA BGN
TEMPAT KERJA & SUBKONTRAKTOR YG
MELAKSANAKAN.
PEMERIKSAAN
PENGAWAS SPESIALIS
K3 KONSTRUKSI
EVALUASI
KONTRAKTOR IPK3 KABUPATEN/KOTA
BUKU AKTE PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI
Pemeriksaan K3 Ke
Lokasi Proyek
BUKU AKTE PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI/PROYEK
(Diterbitkan bila proyek 6 bulan keatas)
• BERITA ACARA PEMERIKSAAN
• DATA PROYEK
• LAP. CHECK LIST PEMERIKSAAN
• HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN
• SARAN-SARAN
PROSEDUR STANDAR OPERASI
KONTRAKTOR
PROSEDUR STANDAR
OPERASI
DINAS TENAGA KERJA
IPK3 KABUPATEN/KOTA
AHLI K3 KONSTRUKSI
• TATA CARA ADMINISTRASI
• TAHAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
* TAHAPAN PEKERJAAN PONDASI
* TAHAPAN PEKERJAAN BETON
* TAHAPAN PEKERJAAN BAJA.
* TAHAPAN PEKERJAAN MEKANIKAL
* TAHAPAN PEKERJAAN LISTRIK.
* TAHAPAN PEKERJAAN FINISHING.
PEMERIKSAAN
PENGAWAS SPESIALIS
K3 KONSTRUKSI
EVALUASI
• DATA UMUM & TEKNIS TAHAPAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI
• ANALISA HASIL PEMERIKSAAN PROSEDUR
STANDAR OPERASI
• REKOMEDASI SYARAT-SYARAT K3 UNTUK
PEMECAHAN KECELAKAAN
PERSYARATAN WAJIB
DILAKSANAKAN
PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN PERTAMA
Pada awal kontraktor menyampaikan pekerjaan konstruksi
PEMERIKSAAN PERIODIK/BERKALA
Dilakukan pada setiap tahapan :
• TAHAPAN PEKERJAAN PONDASi
• TAHAPAN PEKERJAAN BETON
• TAHAPAN PEKERJAAN BAJA
• TAHAPAN PEKERJAAN MEKANIKAL
• TAHAPAN PEKERJAAN LISTRIK
• TAHAPAN PEKERJAAN FINISHING
PEMERIKSAAN KHUSUS
PERMOHONAN
o STANDAR
KONTRAKTOR IPK3
• Motor Diesel / Genset
• Scaffolding
• Pesawat Angkat
• Instalasi Pipa Air
• Instalasi Tata Udara
• Instalasi Lift
• Instalasi Prot Kebakaran
• Instalasi Penyalur Petir
• Pondasi
• Tiang Pancang
• Utilitas Bangunan
• Hoisting Lift
• Struktur Bangunan
• Instalasi Penerangan
PEMBUATAN LAPORAN (ADMINISTRATIF)
PENGESAHAN
ALAT
o Pegawai Pengawas (specialis)
o Ahli K3 Konstruksi
PENGESAHAN PENGGUNAAN ALAT
PERALATAN KONSTRUKSI & SARANAN BANGUNAN
PERMOHONAN
o STANDAR
KONTRAKTOR IPK3
• Power
Shovel/Excavator
• Mesin Pancang / Alat
Pneumatic
• Mobil Crane
• Tower Crane
• Buldozer
• Mesin Aspal Mixer Plant
• Clamp Shell
• Penggalian
• Backhoe
• Dragline
• Sarana bangunan
lainnya
PENGESAHAN
ALAT
PENGESAHAN PENGGUNAAN ALAT
PERALATAN KONSTRUKSI & SARANAN BANGUNAN
PEMBUATAN LAPORAN (ADMINISTRATIF)
o Pegawai Pengawas (specialis)
o Ahli K3 Konstruksi
Pembinaan
Pembinaan dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya melibatkan
secara aktif peran masyarakat jasa konstruksi
Sangsi
- Teguran tertulis
- Penghentian sementara
- Pembatasan kegiatan
- Pembekuan ijin
- Pencabutan ijin
Pidana --> oleh Kemenakertrans
Administratif --> oleh Dep PU
PENYELENGGARAAN K3 PADA PROYEK
KONSTRUKSI
- Dimulai pada tahap perencanaan
- Unsur yang terlibat
- Komitmen manajemen
- Pembentukan organisasi P2K3
- Kerangka dan penjabaran tugas
- Pembinaan / sosialisasi, awal, rutin, dan khusus
- Aktivitas kegiatan
- Pengawasan internal dan eksternal
- Reward & Punishment
OBYEK-OBYEK SPESIFIK PADA PROYEK
KONSTRUKSI
- Tempat dan lingkungan kerja
- Alat, mesin, instalasi
- Perancah
- Tangga
- Alat angkat
- Alat konstruksi / alat berat
- Konstruksi bawah tanah
- Penggalian
- Pemancangan
- Pekerjaan beton
- Pekerjaan peledakan
- Pekerjaan penunjang / finishing
SERTIFIKASI
Alat
- Persyaratan administratif
- Pemeriksaan visual
- Pengujian beban
- Rekomendasi / Ijin
Kompetensi Personil
- Persyaratan peserta
- Pelatihan
- Evaluasi
- Sertifikasi
- Lisensi
- Penunjukan
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
Tentang
Sertifikasi Kompetensi K3 Bid Konst Bangunan
Jenis Kompetensi Personil :
- Ahli K3 Utama,
- Ahli K3 Madya
- Ahli K3 Muda
- Teknisi Scaffolding
A. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org
- Min. 1 org Ahli Utama
- Min. 1 org Ahli Madya
- Min. 2 org Ahli Muda
B. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org
- Min. 1 org Ahli Madya
- Min. 1 org Ahli Muda
C Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org
- Min. 1 org Ahli Muda
D. Teknisi perancah harus memiliki SIO
SERTIFIKASI KOMPETENSI
PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
TAHAP I
CONCEPTUAL
ENGINEERING
TAHAP II
Basic
Engineering
Tahap III
Detailed
Engineering
Tahap IV
Equipment
Procurement
and Constr.
Tahap V
Commissioning
& Start-Up
Tahap VI
Operation &
Maintenance
Tahap VII
Demolition
Tahap Kegiatan
Aspek Keselamatan harus telah dimulai sejak proyek dirancang dengan
mempertimbangkan keselamatan dalam pembangunan atau
pengoperasiannya.
• Safety Review
• AMDAL
TAHAP PENGELOLAAN
K3 PROYEK
Dilakukan Analisa Keselamatan terhadap rancangan proyek dengan
mengidentifikasi potensi bahaya serta standar dan perundangan yang terkait
dengan rancangan
• What If Analysis
Tahap Kegiatan
TAHAP I
CONCEPTUAL
ENGINEERING
TAHAP II
Basic
Engineering
Tahap III
Detailed
Engineering
Tahap IV
Equipment
Procurement
and Constr.
Tahap V
Commissioning
& Start-Up
Tahap VI
Operation &
Maintenance
Tahap VII
Demolition
TAHAP PENGELOLAAN
K3 PROYEK
Dilakukan Analisa Keselamatan lebih rinci setelah rancangan detail konstruksi
selesai dan ada rincian peralatan dan sistim yang akan digunakan terhadap
rancangan proyek
• Hazops
• What If Analysis
• Quantitative Risk Analysis
Tahap Kegiatan
TAHAP I
CONCEPTUAL
ENGINEERING
TAHAP II
Basic
Engineering
Tahap III
Detailed
Engineering
Tahap IV
Equipment
Procurement
and Constr.
Tahap V
Commissioning
& Start-Up
Tahap VI
Operation &
Maintenance
Tahap VII
Demolition
TAHAP PENGELOLAAN
K3 PROYEK
Penerapan K3 dalam kegiatan fisik konstruksi
dengan menerapkan Manajemen K3 Proyek :
- CSMS
- Safety Audit
- Safety Review
Tahap Kegiatan
TAHAP I
CONCEPTUAL
ENGINEERING
TAHAP II
Basic
Engineering
Tahap III
Detailed
Engineering
Tahap IV
Equipment
Procurement
and Constr.
Tahap V
Commissioning
& Start-Up
Tahap VI
Operation &
Maintenance
Tahap VII
Demolition
TAHAP PENGELOLAAN
K3 PROYEK
Sebelum fasilitas dijalankan dan konstruksi dinyatakan
selesai diadakan kajian ulang untuk meyakinkan standar
keselamatan yang ada untuk fasilitas tersebut sudah
memenuhi :
- Pre Start-up Safety Review
- Safety Inspection
Tahap Kegiatan
TAHAP I
CONCEPTUAL
ENGINEERING
TAHAP II
Basic
Engineering
Tahap III
Detailed
Engineering
Tahap IV
Equipment
Procurement
and Constr.
Tahap V
Commissioning
& Start-Up
Tahap VI
Operation &
Maintenance
Tahap VII
Demolition
TAHAP PENGELOLAAN
K3 PROYEK
Penerapan K3 dalam operasi (Operational Safety) sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kegiatan yang bersangkutan
- Pabrik kimia
- Industri Umum
- Industri Jasa
- Fasilitas Umum dsb.
Tahap Kegiatan
TAHAP PENGELOLAAN
K3 PROYEK
TAHAP I
CONCEPTUAL
ENGINEERING
TAHAP II
Basic
Engineering
Tahap III
Detailed
Engineering
Tahap IV
Equipment
Procurement
and Constr.
Tahap V
Commissioning
& Start-Up
Tahap VI
Operation &
Maintenance
Tahap VII
Demolition
Penerapan K3 dalam kegiatan pembongkaran atau penghancuran baik
dengan menggunakan peralatan mekanik atau dengan bahan peledak.
Tahap Kegiatan
TAHAP PENGELOLAAN
K3 PROYEK
TAHAP I
CONCEPTUAL
ENGINEERING
TAHAP II
Basic
Engineering
Tahap III
Detailed
Engineering
Tahap IV
Equipment
Procurement
and Constr.
Tahap V
Commissioning
& Start-Up
Tahap VI
Operation &
Maintenance
Tahap VII
Demolition
Safety
Engineering
Construction
Safety
Personnel
Safety
 Physical Hazards
 Chemical Hazards
 Electrical Hazards
 Mechanical Hazards
 Biological Hazards
 Psychological Hazards
 Sebab Kecelakaan Konstruksi
◦ Human Factors
 Unsafe Acts
◦ Technical Factors
 Materials
 Equipments
 Working Environment
Safety
Approach/
pendekatan K3
Engineering
Control
Adm
Procedure
Human
Control
 Sangat dominan di lingkungan konstruksi.
 Pekerja heterogen, tingkat skill dan edukasi
berbeda, pengetahuan tentang keselamatan rendah.
 Perlu penanganan khusus.
 Pemilihan tenaga kerja
 Pelatihan sebelum mulai kerja
 Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan
berlangsung
 Berkaitan dengan kegiatan kerja proyek seperti
penggunaan peralatan dan alat berat, penggalian,
pembangunan, pengangkutan dsb.
 Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang
tidak memenuhi standar keselamatan (substandards
condition)
 Perencanaan kerja yang baik.
 Pemeliharaan dan perawatan peralatan
 Pengawasan dan pengujian peralatan kerja
 Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang
aman
 Penerapan Sistim Manajemen Mutu
Dikembangkan dengan
mempertimbangkan berbagai aspek
antara lain :
◦ Skala Proyek
◦ Jumlah Tenaga Kerja
◦ Lokasi Kegiatan
◦ Potensi dan Resiko Bahaya
◦ Peraturan dan standar yang berlaku
◦ Teknologi proyek yang digunakan
Acc.
Investigasi
Audit
Policy Adm/Pros
Emergency
Waste
Working
Environtment
Transport
Safety
Contractor
Safety Equipment
Insp.
Project
Safety
Safety
Inspection
Training
Safe Work
Practices
Ijin
Kerja
Safety
Committee
Safety
Promotion
Hazard
Identifikasi
Elemen
Program
Elemen Program K3 Proyek
 Merupakan landasan keberhasilan K3 dalam
proyek.
 Memuat komitmen dan dukungan manajemen
puncak terhadap pelaksanaan K3 dalam
proyek.
 Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja
dan digunakan sebagai landasan kebijakan
proyek lainnya.
 Menetapkan sistim organisasi pengelolaan K3
dalam proyek.
 Menetapkan personal dan petugas yang
menangani K3 dalam proyek.
 Menetapkan prosedur dan sistim kerja K3 selama
proyek berlangsung termasuk tugas dan
wewenang semua unsur terkait.
 Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen
kerja dan perijinan yang berlaku.
 Kontraktor harus memiliki Manual Keselamatan
Kerja sebagai dasar kebijakan K3 dalam
perusahaan.
 Kontraktor harus memiliki prosedur kerja aman
sesuai dengan jenis pekerjaan dalam kontrak yang
akan dikerjakannya.
( Lanjutan )
 Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani K3
yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup
kegiatan.
 Organisasi K3 harus memiliki asses kepada penanggung
jawab proyek.
 Kontraktor harus memiliki personil yang cukup yang
bertanggung jawab mengelola kegiatan K3 dalam
perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan.
 Kontraktor harus memiliki personil atau pekerja yang
cakap dan kompeten dalam menangani setiap jenis
pekerjaan serta mengetahui sistim cara kerja aman untuk
masing-masing kegiatan.
 Sebelum memulai suatu pekerjaan,harus dilakukan
Identifikasi Bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam
setiap pekerjaan.
 Identifikasi Bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan
dan Safety Department.
 Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah baku
seperti Check List, dsb.
 Semua hasil Identifikasi Bahaya harus didokumentasikan
dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam
melakukan setiap kegiatan.
 Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian K3
yang mencakup kehandalan K3 dalam rancangan
dan pelaksanaan pembangunannya.
 Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa
proyek dibangun dengan standar keselamatan yang
baik sesuai dengan persyaratan
 Kontraktor jika diperlukan harus melakukan
project safety review untuk setiap tahapan
kegiatan kerja yang dilakukan.
 Project Safety Review bertujuan untuk
mengevaluasi potensi bahaya dalam setiap
tahapan proyek secara sistimatis.
( Lanjutan )
 Pembinaan dan Pelatihan K3 untuk semua
pekerja dari level terendah sampai level
tertinggi.
 Dilakukan pada saat proyek dimulai dan
dilakukan secara berkala.
 Pokok Pembinaan dan Latihan :
◦ Kebijakan K3 Proyek.
◦ Cara melakukan pekerjaan dengan aman.
◦ Cara penyelamatan dan penanggulangan darurat.
SAFETY INDUCTION & TOOLBOX MEETING
Safety Induction
Program Pendekatan K3
dan Housekeeping bagi
orang baru di Proyek
(termasuk Karyawan dan
Pekerja).
Tool Box Meeting
Pengarahan tentang K3 &
Housekeeping yang
ditujukan kepada para
Pekerja dan Karyawan yang
akan berada di Area Kerja
SAFETY TALK
Kegiatan Safety Talk untuk Tukang Besi dan Cara Pemakaian Fire Extinguisher
Kegiatan Safety Talk untuk Tukang Kayu di Los Kerja Kayu Proyek
Petugas Safety Supervisor mengawasi K3 Pekerjaan Galian Pile Cap, Pasangan
Bekisting Batako dan Erection TC
Wajib Helm dan Sepatu
SAFETY TALK
 Panitia Pembina K3 merupakan salah satu penyangga
keberhasilan K3 dalam perusahaan.
 Panitia Pembina K3 merupakan saluran untuk membina
keterlibatan dan kepedulian semua unsur terhadap K3.
 Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina K3 atau
Komite K3 (Safety Committee).
 Komite K3 beranggotakan wakil dari masing-masing fungsi
yang ada dalam kegiatan kerja.
 Komite K3 membahas permasalahan K3 dalam perusahaan
serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada
manajemen untuk peningkatan K3 dalam perusahaan.
 Selama kegiatan proyek berlangsung
diselenggarakan program-program Promosi
K3.
 Bertujuan untuk mengingatkan dan
meningkatkan awareness para pekerja
proyek.
 Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk,
buletin, lomba K3 dsb.
 Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja.
 Harus disusun pedoman keselamatan untuk
setiap pekerjaan berbahaya di lingkungan
proyek misalnya :
◦ Pekerjaan pengelasan
◦ Scaffolding
◦ Bekerja di ketinggian
◦ Penggunaan bahan kimia berbahaya
◦ Bekerja di ruangan tertutup
◦ Bekerja dengan peralatan mekanis
◦ dsb.
 Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan
berbahaya, perlu dikembangkan sistim ijin kerja.
 Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai
jika telah memiliki ijin kerja yang dikeluarkan oleh
fungsi berwenang (pengawas proyek atau K3).
 Ijin Kerja memuat cara melakukan pekerjaan, safety
precaution dan peralatan keselamatan yang
diperlukan.
 Merupakan program penting dalam phase
konstruksi untuk meyakinkan bahwa tidak ada
unsafe action dan unsafe condition di
lingkungan proyek.
 Inspeksi dilakukan secara berkala.
 Dapat dilakukan oleh Petugas K3 atau dibentuk
Joint Inspection semua unsur dan Sub
Kontraktor.
Meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain:
 Safety Patrol (team 2/3 orang)
 Safety Supervisor (petugas ditunjuk PM)
 Safety Meeting (bahasan hasil temuan supervisor)
 Semua peralatan (mekanis, power tools, alat
berat dsb) harus diperiksa oleh ahlinya sebelum
diijinkan digunakan dalam proyek.
 Semua alat yang telah diperiksa harus diberi
sertifikat penggunaan dilengkapi dengan label
khusus.
 Pemeriksaan dilakukan secara berkala.
 Harus disusun pedoman Keselamatan
Kontraktor/Sub Kontraktor.
 Sub Kontraktor harus memenuhi standar
keselamatan yang telah ditetapkan.
 Setiap Sub Kontraktor harus memiliki petugas
K3.
 Pekerja Sub Kontraktor harus dilatih mengenai
K3 secara berkala.
 Kontraktor merupakan unsur penting dalam
perusahaan sebagai mitra yang membantu
kegiatan operasi perusahaan
 Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam
menjalankan kegiatannya, dimana faktor
penyebabnya :
◦ Tenaga Kontraktor bersifat sementara
◦ Pekerja kasar dan pendidikan lebih rendah
◦ Tingkat disiplin dalam bekerja kurang
◦ Pemahaman tentang peraturan K3 perusahaan
rendah
◦ Terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan
sehingga lebih banyak terpapar bahaya.
LATAR BELAKANG
CONTRACTOR SAFETY
( Lanjutan )
 Kecelakaan yang menimpa kontraktor tinggi.
 Kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat
menimbulkan bahaya bagi operasi perusahaan
dan berakibat kecelakaan perusahaan.
 Kecelakaan yang menimpa kontraktor juga
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
LATAR BELAKANG
CONTRACTOR SAFETY
( Lanjutan )
 Kegiatan Kontraktor harus dikelola dengan baik
untuk menjamin keselamatan dalam setiap
kegiatan kerja kontraktor yang dapat
membahayakan operasi perusahaan.
 Perusahaan harus menerapkan Contractor Safety
Management System (CSMS)/SMK3.
LATAR BELAKANG
CONTRACTOR SAFETY
( Lanjutan )
 CSMS adalah suatu sistim
manajemen untuk mengelola
kontraktor yang bekerja di
lingkungan perusahaan.
 CSMS merupakan sistim
komprehensif dalam pengelolaan
kontraktor sejak tahap perencanaan
sampai pelaksanaan pekerjaan
 Untuk meyakinkan bahwa kontraktor
yang bekerja di lingkungan
perusahaan telah memenuhi standar
dan kriteria K3 yang ditetapkan
perusahaan.
 Sebagai alat untuk menjaga dan
meningkatkan kinerja keselamatan di
lingkungan kontraktor
 Untuk mencegah dan menghindarkan
kerugian yang timbul akibat aktivitas
kerja kontraktor
 Undang-undang No.1 Tahun 1970
◦ Perusahaan bertanggung jawab menjamin keselamatan
setiap orang yang berada ditempat kerjanya (termasuk
kontraktor dan pihak lainnya yang berada di tempat
kerja).
 Undang Perlindungan Konsumen
◦ Perusahaan wajib melindungi keselamatan konsumen
sebagai akibat kegiatan perusahaan.
CSMS terdiri dari 6 langkah yang terbagi 2
Tahapan, sebagai berikut :
Tahap Administrasi
◦ Risk Assessment
◦ Pra Kualifikasi
◦ Seleksi
Tahap Implementasi
◦ Pre-Job Activity
◦ Pelaksanaan Pekerjaan
◦ Evaluasi
Risk Assessment
Pra Kualifikasi
Seleksi
Pre Job Activity
Job in progress
Evaluasi
Administratif Implementasi
Proses Kontrak
o proses mengidentifikasi sumber bahaya,
o penilaian resiko, dan
o tindakan untuk menghilangkan serta mengurangi resiko
secara terus menerus.
RISK MANAGEMENT
Dalam K3 adalah meliputi :
 Bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko suatu
pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor.
 Untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan
kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan
aman
 Sebagai dasar menentukan kriteria kontraktor yang
sesuai melaksanakan pekerjaan
“RISK”
Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian
yang akan timbul dari sumber bahaya (hazard)
tertentu yang terjadi
 Sifat pekerjaan
 Lokasi kerja
 Potensi bahaya di tempat kerja
 Potensi / kualifikasi kontraktor
 Pekerjaan simultan
 Lamanya pekerjaan
 Pengalaman dan keahlian kontraktor
“Level of RISK”
(Tingkat Resiko)
adalah perhitungan antara konsekuensi / dampak yang
mungkin timbul dan probabilitas
 Resiko diukur dan diberi peringkat :
◦ Rendah
◦ Medium
◦ Tinggi
 Klasifikasi Impak Resiko
◦ Personnel Safety and Health Risks
◦ Process Safety Impacts
◦ Environmental Impacts
 Untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang
memenuhi persyaratan K3L untuk melakukan
pekerjaan.
 Mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan
kontraktor tentang persyaratan administratif,
pengalaman dalam K3L, organisasi K3L, personil K3L
yang dimiliki, record K3 di proyek sebelumnya,
Manual K3L yang dimiliki, serta referensi yang pernah
diperoleh.
 Menentukan kontraktor yang akan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan proses penunjukan atau
pelelangan yang berlaku.
 Pra Kualifikasi aspek K3L sebagai salah satu unsur
menentukan pemenang.
 Dilaksanakan setelah pemenang/pelaksana pekerjaan
ditetapkan.
 Dilaksanakan kegiatan awal sebagai persiapan sebelum
pekerjaan dijalankan meliputi antara lain :
◦ Pertemuan pendahuluan membahas rencana kerja.
◦ Menentukan strategi pelaksanaan pekerjaan.
◦ Menentukan persyaratan perijinan yang diperlukan.
◦ Menentukan persyaratan tenaga kerja yang diperlukan.
◦ Menentukan sistim pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
 Program K3L diimplementasikan pada saat kegiatan
kerja berlangsung.
 Kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan
dalam setiap langkah kegiatannya sesuai dengan sifat
dan jenis bahaya yang ada.
 Program K3 yang dijalankan disesuaikan dengan skala
pekerjaan, tingkat resiko dan jumlah tenaga kerja yang
dipekerjakan.
 Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala,
khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai.
 Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kinerja
kontraktor.
 Sebagai masukan untuk meningkatkan program
CSMS dalam perusahaan.
 Dibentuk tim evaluasi yang melibatkan semua
unsur terkait dalam perusahaan.
 Kegiatan Proyek melibatkan aktivitas transportasi
yang tinggi.
 Pembinaan dan Pengawasan transportasi di luar dan
di dalam lokasi Proyek.
 Semua kendaraan angkutan Proyek harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.
 Selama proyek berlangsung harus dilakukan
pengelolaan lingkungan dengan baik mengacu
dokumen Amdal.
 Selama proyek berlangsung dampak negatif harus
ditekan seminimal mungkin untuk menghindarkan
kerusakan terhadap lingkungan.
 Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam
jumlah besar, dalam berbagai bentuk.
 Limbah harus dikelola dengan baik sesuai dengan
jenisnya.
 Limbah harus segera dikeluarkan dari lokasi
proyek
 Perlu disusun prosedur keadaan darurat sesuai
dengan kondisi dan sifat bahaya proyek misalnya
bahaya kebakaran, kecelakaan, peledakan dsb.
 SOP Darurat harus disosialisasikan dan dilatih
kepada semua pekerja.
 Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek harus
diselidiki oleh petugas yang terlatih dengan tujuan
untuk mencari penyebab utama agar kejadian serupa
tidak terulang kembali.
 Semua kecelakaan/kejadian harus dicatat dan dibuat
analisa serta statistik kecelakaan.
 Digunakan sebagai bahan dalam rapat komite K3
Proyek.
 Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai dengan
jangka waktu proyek.
 Audit K3 berfungsi untuk mengetahui kelemahan
dan kelebihan pelaksanaan K3 dalam proyek
sebagai masukan pelaksanaan proyek
berikutnya.
 Sebagai masukan dalam memberikan
penghargaan K3.
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI
K3KONSTRUKSI

More Related Content

Similar to K3KONSTRUKSI

2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.ppt2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.pptDimasAnanda18
 
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxPRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxstiteknas jambi
 
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxfe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxIqbalpdc
 
Batch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdf
Batch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdfBatch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdf
Batch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdfAhmadHaris72
 
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.pptUU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.pptirwankurniawan45
 
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerjaUU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerjaAl Marson
 
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webExecutive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webAlIslamiCaligrafi
 
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi   ipan juandaMakalah k3 bidang konstruksi   ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juandaJuanda Ipan
 
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptxLaLuWierWirahman1
 
01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx
01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx
01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptxforrok1
 
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptxdce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptxAhmad
 
Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3
Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3
Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3Rinda Fitri
 
Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188TisnaSetyady
 
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptxHendyArifianto1
 
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptxHendyArifianto1
 
PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptx
PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptxPELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptx
PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptxHendyArifianto1
 
201605 02-peraturan perundangan k3
201605 02-peraturan perundangan k3201605 02-peraturan perundangan k3
201605 02-peraturan perundangan k3ahmad fuadi
 

Similar to K3KONSTRUKSI (20)

k3-konstruksi-baru1.ppt
k3-konstruksi-baru1.pptk3-konstruksi-baru1.ppt
k3-konstruksi-baru1.ppt
 
2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.ppt2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.ppt
 
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxPRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
 
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxfe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
 
Batch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdf
Batch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdfBatch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdf
Batch 195 Standar Persiapan Observasi Lapangan.pdf
 
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.pptUU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
UU NO.1 TH,1970 Tentang Keselamatan Kerja.ppt
 
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerjaUU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
 
K3_KONSTRUKSI_Runi.ppt
K3_KONSTRUKSI_Runi.pptK3_KONSTRUKSI_Runi.ppt
K3_KONSTRUKSI_Runi.ppt
 
Subdit KBLPK.pptx
Subdit KBLPK.pptxSubdit KBLPK.pptx
Subdit KBLPK.pptx
 
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webExecutive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
 
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi   ipan juandaMakalah k3 bidang konstruksi   ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
 
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
 
01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx
01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx
01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx
 
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptxdce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
 
Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3
Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3
Keselamatan dan-kesehatan-kerja-k3
 
Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188
 
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
 
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
699424042-PELAKSANA-PEMELIHARAAN-JEMBATAN.pptx
 
PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptx
PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptxPELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptx
PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN.pptx
 
201605 02-peraturan perundangan k3
201605 02-peraturan perundangan k3201605 02-peraturan perundangan k3
201605 02-peraturan perundangan k3
 

K3KONSTRUKSI

  • 1. PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI DAN BANGUNAN Yakin Ermanto.ST.CTOT
  • 2.  Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan.  Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang menyangkut aspek K3 & L  Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 & L yang berlaku. Latar Belakang K3 Konstruksi
  • 3. Data Kecelakaan  Konstruksi : 31,9 %  Industri : 31,6 %  Transport : 9,3 %  Pertambangan : 2,6 %  Kehutanan : 3,8 %  Lain-lain : 20 %
  • 4. Data Penyebab Kecelakaan Sektor Konstruksi Terjatuh : 26% Terbentur : 12 % Tertimpa : 9% Mesin & alat : 8% Alat tangan : 7% Transport : 7 % Lain-lain : 6% Menurut anda Mengapa jenis kecelakanan Terjatuh menduduki tempat tertinggi ?
  • 5. Jika melihat gambar dibawah ini apa pendapat anda?
  • 6. Bagaimana dengan gambar dibawah ini?
  • 7. 1. KONSTRUKSI BANGUNAN Kegiatan yg berhubungan dengan seluruh tahapan yang di lakukan pada tempat kerja. 2. SARANA BANGUNAN Semua instalasi/peralatan/sarana pendukung dari kegiatan tahapan konstruksi bangunan mulai dari kegiatan pelaksanaan, serah terima sampai dengan masa pemeliharaan dan perawatan. 3. MASA KONSTRUKSI Tahapan pekerjaan yang dilakukan kontraktor/ pelaksana yang menghasilkan produk teknis bangunan. Pengertian
  • 8. 4. MASA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI Suatu tahapan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor/ pelaksana dalam penyelesaian produk teknis bangunan dan menyerahkan kepada pemilik/ pengelola bangunan tempat kerja. 0 5. MASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN Suatu tahapan pekerjaan yang dilakukan pemilik/ pengelola bangunan dengan tujuan bangunan tempat kerja memenuhi syarat k3 ( Lanjutan ) Pengertian
  • 9.  Melibatkan banyak tenaga kerja kasar berpendidikan relatif rendah (Non Skill)  Memiliki masa kerja terbatas  Memiliki intensitas kerja yang tinggi  Bersifat multi disiplin dan multi crafts  Menggunakan peralatan kerja beragam (jenis, teknologi, kapasitas dan kondisinya) Karakteristik Kegiatan Proyek Konstruksi
  • 10. Proyek Konstruksi Pemilik Proyek Kontraktor Sub Kontraktor Pekerja Proyek Pekerja Subkon Pemasok dll Instansi Teknis Masyarakat Unsur Terkait dalam Proyek Konstruksi
  • 11. Peraturan Perundangan K3 Bidang Konstruksi Bangunan UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 tentang KESELAMATAN KERJA PERMENAKERTRANS NO. PER. 01/MEN/1980 tentang K3 PADA KONSTRUKSI BANGUNAN SKB MENAKER DAN MENTERI PU No. 174/MEN/1986 DAN No. 104/KPTS/1986 tentang K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
  • 12. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Ruang lingkup K3 Konstruksi Bab II Psl 2 (1) K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI. Ket. Psl 2 (2) c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan
  • 13. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Ruang lingkup K3 Konstruksi (lanjutan) k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran ( Lanjutan )
  • 14. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Syarat-syarat K3 (Konstruksi) Psl 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk: a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. …… dst ……. s/d r. ( Lanjutan )
  • 15. 1. Adanya kewajiban melapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah dengan syarat untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3 2. Adanya kewajiban membentuk organisasi/kepanitiaan K3 dalam proyek a.l. dalam bentuk P2K3 (Panitia Pembina K3) perusahaan atau bentuk kepanitiaan lainnya 3. Adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan Permenaker No. 01/Men/1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan, di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi, antara lain :
  • 16.  Dibuatkan Akte Pengawasan K3 Proyek Konstruksi, untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh pengurus maupun Ahli K3 perusahaan  Diadakan Pelatihan bagi para teknisi sebagai Ahli Muda K3, Ahli Madya K3 dan Ahli Utama K3 Bidang Konstruksi untuk Petugas K3 di proyek yang bersangkutan. ( Lanjutan ) Permenaker No. 01/Men/1980
  • 17. 7. Disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi : a. Catatan Identifikasi kecelakaan kerja yang ada b. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di atas c. Dibuatkan Prosedur Kerja Aman yang menyangkut seluruh jenis kegiatan d. Dibuatkan Instruksi Kerja Aman untuk langkah-langkah kegiatan yang bersifat khusus e. Dibuat Rencana kerja K3 yang komprehensip terkendali oleh pimpinan proyek. ( Lanjutan ) Permenaker No. 01/Men/1980
  • 18. f. Dibuatkan Pedoman Teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik g. Dilakukan Inspeksi oleh Ahli K3 khususnya oleh Pegawai Pengawas K3 (Pemerintah) h. Dilakukan Audit oleh ahli-ahli audit independen i. Dan seterusnya Permenaker No. 01/Men/1980 ( Lanjutan )
  • 19. SKB MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986 TENTANG K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI 8 PASAL, 14 BAB o PASAL 2 KONSTRAKTOR WAJIB PENUHI SYARAT –SYARAT K3 o PASAL 3 MENTERI PEKERJAAN UMUM MEMBERI SANKSI ADMINISTRASI o PASAL 4 KOORDINASI DEPNAKERTRANS DAN PEKERJAAN UMUM o PASAL 5 AHLI K3 KONSTRUKSI o PASAL 6 PENGAWASAN DEPNAKER DAN PEKERJAAN UMUM PEDOMAN : BAB I ADMINISTRASI  KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP K3 TERMASUK BIAYA YANG TIMBUL.  PETUGAS K3 FULL TIME < 100 ORANG TK > 100 ORANG (P2K3)  STRUKTURAL ( 6 BULAN ) BUAT SOP BAB II S/D XIV (TEKNIS)
  • 20.  Tata Letak dan Jarak Aman  Penggalian dan Pembebasan Lahan  Pengangkutan dan Transportasi  Pesawat Angkat dan Angkut  Pengelasan  Perancah dan Pengaman di ketinggian  Alat Keselamatan Kerja  Pengelolaan Bahan Berbahaya  Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran  Pengelolaan Limbah SKB Menaker & Men PU 174/104/1986
  • 21. 1. UU No.13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan 2. UU No.18 Tahun 1999 ttg Jasa Konstruksi 3. PP No.28 Tahun 2000 ttg Juklak Jakon 4. PP No.29 Tahun 2000 ttg Penyelenggaraan Jakon 5. PP No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 6. SE Menteri PU No. 03/SE/M/2005 ttg Penyelenggaraan Jakon Untuk Instansi Pemerintah TA. 2005, meliputi : Pengaturan dua pihak yaitu : Penyedia Jakon dan Pengguna Jakon
  • 22. a) Mengawasi K3 yg dilakukan oleh Penyedia Jasa; b) Menghentikan pekerjaan; c) Penyedia Jasa melaporkan jika ada kecelakaan kerja; d) Penyedia Jasa bertanggung jawab tehadap K3 selama pekerjaan berlangsung. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi wajib menyelenggarakan K3 dgn ketentuan Pengguna Jasa : 7. Ranc. Kepmen Kimpraswil (PU) ttg Pelaksanaan K3 Konstruksi 8. Ranc. Pembaruan SKB Menakertrans dan Menteri Kimpraswil (PU)
  • 23. Ketentuan Umum Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Tentang Kontrak Kerja Perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta Jamsostek. UU No.18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI
  • 24.  Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan ttg keteknikan, keamanan, K3, perlindungan TK, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi  Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara PASAL 2 PASAL 22 huruf l PASAL 23 (2)  Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta jaminan sosial UU No.18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI
  • 25. Ketentuan umum Mengatur tentang kehandalan, Keselamatan dan Kesehatan serta kenyamanan gedung. PELAKSANAAN TEKNIS K3 - Kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran - Kewajiban pemasangan sistem proteksi aktif dan pasif - Kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman - Kelengkapan sarana pengolahan limbah - Kelengkapan sarana kenyamanan gedung UU No.28 Th 2000 ttg BANGUNAN GEDUNG
  • 26. PROSES PEKERJAAAN o Pembangunan. o Perbaikan. o Perawatan. o Pembersihan, pembongkaran rumah, gedung, bangunan pengairan, bangunan lainnya, saluran atau terowongan di bawah tanah RUANG LINGKUP PENGAWASAN K3 KONSTRUKSI & SARANA BANGUNAN Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan Dilakukan pekerjaan mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting MASA KONSTRUKSI PERWATAN/ PEMELIHARAAN BANGUNAN SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 27. LAPORAN : o NAMA & ALAMAT PERUSAHAAN o NAMA & PEMILIK PERUSAHAAN o NAMA & ALAMAT PELAKSANA KONSTRUKSI o PROGRAM K3 PELAKSANA KONSTRUKSI o KEGIATAN K3 PELAKSANAN KONSTRUKSI o PESAWAT/INSTALASI/PERALATAN YANG DIGUNAKAN. o FASILITAS K3 o JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. o PESAWAT / INSTALASI YG TERPASANG PADA BGN TEMPAT KERJA & SUBKONTRAKTOR YG MELAKSANAKAN. PEMERIKSAAN PENGAWAS SPESIALIS K3 KONSTRUKSI EVALUASI KONTRAKTOR WAJIB LAPOR PEKERJAAN KONSTRUKSI (Bila proyek > 6 bulan ) IPK3 KABUPATEN/KOTA WAJIB LAPOR PEKERJAAN KONSTRUKSI/PROYEK Permenaker 1/ Th 1980 BAB I PASAL 2
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32. LAPORAN : o NAMA & ALAMAT PERUSAHAAN o NAMA & PEMILIK PERUSAHAAN o NAMA & ALAMAT PELAKSANA KONSTRUKSI o PROGRAM K3 PELAKSANA KONSTRUKSI o KEGIATAN K3 PELAKSANAN KONSTRUKSI o PESAWAT/INSTALASI/PERALATAN YANG DIGUNAKAN. o FASILITAS K3 o JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. o PESAWAT / INSTALASI YG TERPASANG PADA BGN TEMPAT KERJA & SUBKONTRAKTOR YG MELAKSANAKAN. PEMERIKSAAN PENGAWAS SPESIALIS K3 KONSTRUKSI EVALUASI KONTRAKTOR IPK3 KABUPATEN/KOTA BUKU AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI Pemeriksaan K3 Ke Lokasi Proyek BUKU AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI/PROYEK (Diterbitkan bila proyek 6 bulan keatas) • BERITA ACARA PEMERIKSAAN • DATA PROYEK • LAP. CHECK LIST PEMERIKSAAN • HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN • SARAN-SARAN
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38. PROSEDUR STANDAR OPERASI KONTRAKTOR PROSEDUR STANDAR OPERASI DINAS TENAGA KERJA IPK3 KABUPATEN/KOTA AHLI K3 KONSTRUKSI • TATA CARA ADMINISTRASI • TAHAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI * TAHAPAN PEKERJAAN PONDASI * TAHAPAN PEKERJAAN BETON * TAHAPAN PEKERJAAN BAJA. * TAHAPAN PEKERJAAN MEKANIKAL * TAHAPAN PEKERJAAN LISTRIK. * TAHAPAN PEKERJAAN FINISHING. PEMERIKSAAN PENGAWAS SPESIALIS K3 KONSTRUKSI EVALUASI • DATA UMUM & TEKNIS TAHAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI • ANALISA HASIL PEMERIKSAAN PROSEDUR STANDAR OPERASI • REKOMEDASI SYARAT-SYARAT K3 UNTUK PEMECAHAN KECELAKAAN PERSYARATAN WAJIB DILAKSANAKAN
  • 39. PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PERTAMA Pada awal kontraktor menyampaikan pekerjaan konstruksi PEMERIKSAAN PERIODIK/BERKALA Dilakukan pada setiap tahapan : • TAHAPAN PEKERJAAN PONDASi • TAHAPAN PEKERJAAN BETON • TAHAPAN PEKERJAAN BAJA • TAHAPAN PEKERJAAN MEKANIKAL • TAHAPAN PEKERJAAN LISTRIK • TAHAPAN PEKERJAAN FINISHING PEMERIKSAAN KHUSUS
  • 40. PERMOHONAN o STANDAR KONTRAKTOR IPK3 • Motor Diesel / Genset • Scaffolding • Pesawat Angkat • Instalasi Pipa Air • Instalasi Tata Udara • Instalasi Lift • Instalasi Prot Kebakaran • Instalasi Penyalur Petir • Pondasi • Tiang Pancang • Utilitas Bangunan • Hoisting Lift • Struktur Bangunan • Instalasi Penerangan PEMBUATAN LAPORAN (ADMINISTRATIF) PENGESAHAN ALAT o Pegawai Pengawas (specialis) o Ahli K3 Konstruksi PENGESAHAN PENGGUNAAN ALAT PERALATAN KONSTRUKSI & SARANAN BANGUNAN
  • 41. PERMOHONAN o STANDAR KONTRAKTOR IPK3 • Power Shovel/Excavator • Mesin Pancang / Alat Pneumatic • Mobil Crane • Tower Crane • Buldozer • Mesin Aspal Mixer Plant • Clamp Shell • Penggalian • Backhoe • Dragline • Sarana bangunan lainnya PENGESAHAN ALAT PENGESAHAN PENGGUNAAN ALAT PERALATAN KONSTRUKSI & SARANAN BANGUNAN PEMBUATAN LAPORAN (ADMINISTRATIF) o Pegawai Pengawas (specialis) o Ahli K3 Konstruksi
  • 42. Pembinaan Pembinaan dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya melibatkan secara aktif peran masyarakat jasa konstruksi Sangsi - Teguran tertulis - Penghentian sementara - Pembatasan kegiatan - Pembekuan ijin - Pencabutan ijin Pidana --> oleh Kemenakertrans Administratif --> oleh Dep PU
  • 43. PENYELENGGARAAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI - Dimulai pada tahap perencanaan - Unsur yang terlibat - Komitmen manajemen - Pembentukan organisasi P2K3 - Kerangka dan penjabaran tugas - Pembinaan / sosialisasi, awal, rutin, dan khusus - Aktivitas kegiatan - Pengawasan internal dan eksternal - Reward & Punishment
  • 44. OBYEK-OBYEK SPESIFIK PADA PROYEK KONSTRUKSI - Tempat dan lingkungan kerja - Alat, mesin, instalasi - Perancah - Tangga - Alat angkat - Alat konstruksi / alat berat - Konstruksi bawah tanah - Penggalian - Pemancangan - Pekerjaan beton - Pekerjaan peledakan - Pekerjaan penunjang / finishing
  • 45. SERTIFIKASI Alat - Persyaratan administratif - Pemeriksaan visual - Pengujian beban - Rekomendasi / Ijin Kompetensi Personil - Persyaratan peserta - Pelatihan - Evaluasi - Sertifikasi - Lisensi - Penunjukan
  • 46. Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004 Tentang Sertifikasi Kompetensi K3 Bid Konst Bangunan Jenis Kompetensi Personil : - Ahli K3 Utama, - Ahli K3 Madya - Ahli K3 Muda - Teknisi Scaffolding
  • 47. A. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org - Min. 1 org Ahli Utama - Min. 1 org Ahli Madya - Min. 2 org Ahli Muda B. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org - Min. 1 org Ahli Madya - Min. 1 org Ahli Muda C Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org - Min. 1 org Ahli Muda D. Teknisi perancah harus memiliki SIO SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
  • 48. TAHAP I CONCEPTUAL ENGINEERING TAHAP II Basic Engineering Tahap III Detailed Engineering Tahap IV Equipment Procurement and Constr. Tahap V Commissioning & Start-Up Tahap VI Operation & Maintenance Tahap VII Demolition Tahap Kegiatan Aspek Keselamatan harus telah dimulai sejak proyek dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan dalam pembangunan atau pengoperasiannya. • Safety Review • AMDAL TAHAP PENGELOLAAN K3 PROYEK
  • 49. Dilakukan Analisa Keselamatan terhadap rancangan proyek dengan mengidentifikasi potensi bahaya serta standar dan perundangan yang terkait dengan rancangan • What If Analysis Tahap Kegiatan TAHAP I CONCEPTUAL ENGINEERING TAHAP II Basic Engineering Tahap III Detailed Engineering Tahap IV Equipment Procurement and Constr. Tahap V Commissioning & Start-Up Tahap VI Operation & Maintenance Tahap VII Demolition TAHAP PENGELOLAAN K3 PROYEK
  • 50. Dilakukan Analisa Keselamatan lebih rinci setelah rancangan detail konstruksi selesai dan ada rincian peralatan dan sistim yang akan digunakan terhadap rancangan proyek • Hazops • What If Analysis • Quantitative Risk Analysis Tahap Kegiatan TAHAP I CONCEPTUAL ENGINEERING TAHAP II Basic Engineering Tahap III Detailed Engineering Tahap IV Equipment Procurement and Constr. Tahap V Commissioning & Start-Up Tahap VI Operation & Maintenance Tahap VII Demolition TAHAP PENGELOLAAN K3 PROYEK
  • 51. Penerapan K3 dalam kegiatan fisik konstruksi dengan menerapkan Manajemen K3 Proyek : - CSMS - Safety Audit - Safety Review Tahap Kegiatan TAHAP I CONCEPTUAL ENGINEERING TAHAP II Basic Engineering Tahap III Detailed Engineering Tahap IV Equipment Procurement and Constr. Tahap V Commissioning & Start-Up Tahap VI Operation & Maintenance Tahap VII Demolition TAHAP PENGELOLAAN K3 PROYEK
  • 52. Sebelum fasilitas dijalankan dan konstruksi dinyatakan selesai diadakan kajian ulang untuk meyakinkan standar keselamatan yang ada untuk fasilitas tersebut sudah memenuhi : - Pre Start-up Safety Review - Safety Inspection Tahap Kegiatan TAHAP I CONCEPTUAL ENGINEERING TAHAP II Basic Engineering Tahap III Detailed Engineering Tahap IV Equipment Procurement and Constr. Tahap V Commissioning & Start-Up Tahap VI Operation & Maintenance Tahap VII Demolition TAHAP PENGELOLAAN K3 PROYEK
  • 53. Penerapan K3 dalam operasi (Operational Safety) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan yang bersangkutan - Pabrik kimia - Industri Umum - Industri Jasa - Fasilitas Umum dsb. Tahap Kegiatan TAHAP PENGELOLAAN K3 PROYEK TAHAP I CONCEPTUAL ENGINEERING TAHAP II Basic Engineering Tahap III Detailed Engineering Tahap IV Equipment Procurement and Constr. Tahap V Commissioning & Start-Up Tahap VI Operation & Maintenance Tahap VII Demolition
  • 54. Penerapan K3 dalam kegiatan pembongkaran atau penghancuran baik dengan menggunakan peralatan mekanik atau dengan bahan peledak. Tahap Kegiatan TAHAP PENGELOLAAN K3 PROYEK TAHAP I CONCEPTUAL ENGINEERING TAHAP II Basic Engineering Tahap III Detailed Engineering Tahap IV Equipment Procurement and Constr. Tahap V Commissioning & Start-Up Tahap VI Operation & Maintenance Tahap VII Demolition
  • 56.  Physical Hazards  Chemical Hazards  Electrical Hazards  Mechanical Hazards  Biological Hazards  Psychological Hazards
  • 57.  Sebab Kecelakaan Konstruksi ◦ Human Factors  Unsafe Acts ◦ Technical Factors  Materials  Equipments  Working Environment
  • 59.  Sangat dominan di lingkungan konstruksi.  Pekerja heterogen, tingkat skill dan edukasi berbeda, pengetahuan tentang keselamatan rendah.  Perlu penanganan khusus.
  • 60.  Pemilihan tenaga kerja  Pelatihan sebelum mulai kerja  Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung
  • 61.  Berkaitan dengan kegiatan kerja proyek seperti penggunaan peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan dsb.  Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan (substandards condition)
  • 62.  Perencanaan kerja yang baik.  Pemeliharaan dan perawatan peralatan  Pengawasan dan pengujian peralatan kerja  Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang aman  Penerapan Sistim Manajemen Mutu
  • 63. Dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain : ◦ Skala Proyek ◦ Jumlah Tenaga Kerja ◦ Lokasi Kegiatan ◦ Potensi dan Resiko Bahaya ◦ Peraturan dan standar yang berlaku ◦ Teknologi proyek yang digunakan
  • 64. Acc. Investigasi Audit Policy Adm/Pros Emergency Waste Working Environtment Transport Safety Contractor Safety Equipment Insp. Project Safety Safety Inspection Training Safe Work Practices Ijin Kerja Safety Committee Safety Promotion Hazard Identifikasi Elemen Program Elemen Program K3 Proyek
  • 65.  Merupakan landasan keberhasilan K3 dalam proyek.  Memuat komitmen dan dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan K3 dalam proyek.  Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan digunakan sebagai landasan kebijakan proyek lainnya.
  • 66.  Menetapkan sistim organisasi pengelolaan K3 dalam proyek.  Menetapkan personal dan petugas yang menangani K3 dalam proyek.  Menetapkan prosedur dan sistim kerja K3 selama proyek berlangsung termasuk tugas dan wewenang semua unsur terkait.
  • 67.  Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen kerja dan perijinan yang berlaku.  Kontraktor harus memiliki Manual Keselamatan Kerja sebagai dasar kebijakan K3 dalam perusahaan.  Kontraktor harus memiliki prosedur kerja aman sesuai dengan jenis pekerjaan dalam kontrak yang akan dikerjakannya. ( Lanjutan )
  • 68.  Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani K3 yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kegiatan.  Organisasi K3 harus memiliki asses kepada penanggung jawab proyek.  Kontraktor harus memiliki personil yang cukup yang bertanggung jawab mengelola kegiatan K3 dalam perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.  Kontraktor harus memiliki personil atau pekerja yang cakap dan kompeten dalam menangani setiap jenis pekerjaan serta mengetahui sistim cara kerja aman untuk masing-masing kegiatan.
  • 69.  Sebelum memulai suatu pekerjaan,harus dilakukan Identifikasi Bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan.  Identifikasi Bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan Safety Department.  Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti Check List, dsb.  Semua hasil Identifikasi Bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.
  • 70.  Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian K3 yang mencakup kehandalan K3 dalam rancangan dan pelaksanaan pembangunannya.  Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek dibangun dengan standar keselamatan yang baik sesuai dengan persyaratan
  • 71.  Kontraktor jika diperlukan harus melakukan project safety review untuk setiap tahapan kegiatan kerja yang dilakukan.  Project Safety Review bertujuan untuk mengevaluasi potensi bahaya dalam setiap tahapan proyek secara sistimatis. ( Lanjutan )
  • 72.  Pembinaan dan Pelatihan K3 untuk semua pekerja dari level terendah sampai level tertinggi.  Dilakukan pada saat proyek dimulai dan dilakukan secara berkala.  Pokok Pembinaan dan Latihan : ◦ Kebijakan K3 Proyek. ◦ Cara melakukan pekerjaan dengan aman. ◦ Cara penyelamatan dan penanggulangan darurat.
  • 73. SAFETY INDUCTION & TOOLBOX MEETING Safety Induction Program Pendekatan K3 dan Housekeeping bagi orang baru di Proyek (termasuk Karyawan dan Pekerja). Tool Box Meeting Pengarahan tentang K3 & Housekeeping yang ditujukan kepada para Pekerja dan Karyawan yang akan berada di Area Kerja
  • 74. SAFETY TALK Kegiatan Safety Talk untuk Tukang Besi dan Cara Pemakaian Fire Extinguisher Kegiatan Safety Talk untuk Tukang Kayu di Los Kerja Kayu Proyek
  • 75. Petugas Safety Supervisor mengawasi K3 Pekerjaan Galian Pile Cap, Pasangan Bekisting Batako dan Erection TC Wajib Helm dan Sepatu SAFETY TALK
  • 76.  Panitia Pembina K3 merupakan salah satu penyangga keberhasilan K3 dalam perusahaan.  Panitia Pembina K3 merupakan saluran untuk membina keterlibatan dan kepedulian semua unsur terhadap K3.  Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina K3 atau Komite K3 (Safety Committee).  Komite K3 beranggotakan wakil dari masing-masing fungsi yang ada dalam kegiatan kerja.  Komite K3 membahas permasalahan K3 dalam perusahaan serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen untuk peningkatan K3 dalam perusahaan.
  • 77.  Selama kegiatan proyek berlangsung diselenggarakan program-program Promosi K3.  Bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan awareness para pekerja proyek.  Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba K3 dsb.  Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja.
  • 78.  Harus disusun pedoman keselamatan untuk setiap pekerjaan berbahaya di lingkungan proyek misalnya : ◦ Pekerjaan pengelasan ◦ Scaffolding ◦ Bekerja di ketinggian ◦ Penggunaan bahan kimia berbahaya ◦ Bekerja di ruangan tertutup ◦ Bekerja dengan peralatan mekanis ◦ dsb.
  • 79.  Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya, perlu dikembangkan sistim ijin kerja.  Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai jika telah memiliki ijin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi berwenang (pengawas proyek atau K3).  Ijin Kerja memuat cara melakukan pekerjaan, safety precaution dan peralatan keselamatan yang diperlukan.
  • 80.  Merupakan program penting dalam phase konstruksi untuk meyakinkan bahwa tidak ada unsafe action dan unsafe condition di lingkungan proyek.  Inspeksi dilakukan secara berkala.  Dapat dilakukan oleh Petugas K3 atau dibentuk Joint Inspection semua unsur dan Sub Kontraktor.
  • 81. Meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain:  Safety Patrol (team 2/3 orang)  Safety Supervisor (petugas ditunjuk PM)  Safety Meeting (bahasan hasil temuan supervisor)
  • 82.  Semua peralatan (mekanis, power tools, alat berat dsb) harus diperiksa oleh ahlinya sebelum diijinkan digunakan dalam proyek.  Semua alat yang telah diperiksa harus diberi sertifikat penggunaan dilengkapi dengan label khusus.  Pemeriksaan dilakukan secara berkala.
  • 83.  Harus disusun pedoman Keselamatan Kontraktor/Sub Kontraktor.  Sub Kontraktor harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.  Setiap Sub Kontraktor harus memiliki petugas K3.  Pekerja Sub Kontraktor harus dilatih mengenai K3 secara berkala.
  • 84.  Kontraktor merupakan unsur penting dalam perusahaan sebagai mitra yang membantu kegiatan operasi perusahaan
  • 85.  Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankan kegiatannya, dimana faktor penyebabnya : ◦ Tenaga Kontraktor bersifat sementara ◦ Pekerja kasar dan pendidikan lebih rendah ◦ Tingkat disiplin dalam bekerja kurang ◦ Pemahaman tentang peraturan K3 perusahaan rendah ◦ Terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih banyak terpapar bahaya. LATAR BELAKANG CONTRACTOR SAFETY ( Lanjutan )
  • 86.  Kecelakaan yang menimpa kontraktor tinggi.  Kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat menimbulkan bahaya bagi operasi perusahaan dan berakibat kecelakaan perusahaan.  Kecelakaan yang menimpa kontraktor juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. LATAR BELAKANG CONTRACTOR SAFETY ( Lanjutan )
  • 87.  Kegiatan Kontraktor harus dikelola dengan baik untuk menjamin keselamatan dalam setiap kegiatan kerja kontraktor yang dapat membahayakan operasi perusahaan.  Perusahaan harus menerapkan Contractor Safety Management System (CSMS)/SMK3. LATAR BELAKANG CONTRACTOR SAFETY ( Lanjutan )
  • 88.  CSMS adalah suatu sistim manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan.  CSMS merupakan sistim komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan
  • 89.  Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan.  Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan di lingkungan kontraktor  Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor
  • 90.  Undang-undang No.1 Tahun 1970 ◦ Perusahaan bertanggung jawab menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerjanya (termasuk kontraktor dan pihak lainnya yang berada di tempat kerja).  Undang Perlindungan Konsumen ◦ Perusahaan wajib melindungi keselamatan konsumen sebagai akibat kegiatan perusahaan.
  • 91. CSMS terdiri dari 6 langkah yang terbagi 2 Tahapan, sebagai berikut : Tahap Administrasi ◦ Risk Assessment ◦ Pra Kualifikasi ◦ Seleksi Tahap Implementasi ◦ Pre-Job Activity ◦ Pelaksanaan Pekerjaan ◦ Evaluasi
  • 92. Risk Assessment Pra Kualifikasi Seleksi Pre Job Activity Job in progress Evaluasi Administratif Implementasi Proses Kontrak
  • 93. o proses mengidentifikasi sumber bahaya, o penilaian resiko, dan o tindakan untuk menghilangkan serta mengurangi resiko secara terus menerus. RISK MANAGEMENT Dalam K3 adalah meliputi :
  • 94.  Bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor.  Untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan aman  Sebagai dasar menentukan kriteria kontraktor yang sesuai melaksanakan pekerjaan
  • 95. “RISK” Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya (hazard) tertentu yang terjadi
  • 96.  Sifat pekerjaan  Lokasi kerja  Potensi bahaya di tempat kerja  Potensi / kualifikasi kontraktor  Pekerjaan simultan  Lamanya pekerjaan  Pengalaman dan keahlian kontraktor
  • 97. “Level of RISK” (Tingkat Resiko) adalah perhitungan antara konsekuensi / dampak yang mungkin timbul dan probabilitas
  • 98.  Resiko diukur dan diberi peringkat : ◦ Rendah ◦ Medium ◦ Tinggi  Klasifikasi Impak Resiko ◦ Personnel Safety and Health Risks ◦ Process Safety Impacts ◦ Environmental Impacts
  • 99.  Untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3L untuk melakukan pekerjaan.  Mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif, pengalaman dalam K3L, organisasi K3L, personil K3L yang dimiliki, record K3 di proyek sebelumnya, Manual K3L yang dimiliki, serta referensi yang pernah diperoleh.
  • 100.  Menentukan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proses penunjukan atau pelelangan yang berlaku.  Pra Kualifikasi aspek K3L sebagai salah satu unsur menentukan pemenang.
  • 101.  Dilaksanakan setelah pemenang/pelaksana pekerjaan ditetapkan.  Dilaksanakan kegiatan awal sebagai persiapan sebelum pekerjaan dijalankan meliputi antara lain : ◦ Pertemuan pendahuluan membahas rencana kerja. ◦ Menentukan strategi pelaksanaan pekerjaan. ◦ Menentukan persyaratan perijinan yang diperlukan. ◦ Menentukan persyaratan tenaga kerja yang diperlukan. ◦ Menentukan sistim pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
  • 102.  Program K3L diimplementasikan pada saat kegiatan kerja berlangsung.  Kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan dalam setiap langkah kegiatannya sesuai dengan sifat dan jenis bahaya yang ada.  Program K3 yang dijalankan disesuaikan dengan skala pekerjaan, tingkat resiko dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
  • 103.  Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala, khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai.  Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kinerja kontraktor.  Sebagai masukan untuk meningkatkan program CSMS dalam perusahaan.  Dibentuk tim evaluasi yang melibatkan semua unsur terkait dalam perusahaan.
  • 104.  Kegiatan Proyek melibatkan aktivitas transportasi yang tinggi.  Pembinaan dan Pengawasan transportasi di luar dan di dalam lokasi Proyek.  Semua kendaraan angkutan Proyek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  • 105.  Selama proyek berlangsung harus dilakukan pengelolaan lingkungan dengan baik mengacu dokumen Amdal.  Selama proyek berlangsung dampak negatif harus ditekan seminimal mungkin untuk menghindarkan kerusakan terhadap lingkungan.
  • 106.  Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam jumlah besar, dalam berbagai bentuk.  Limbah harus dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya.  Limbah harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek
  • 107.  Perlu disusun prosedur keadaan darurat sesuai dengan kondisi dan sifat bahaya proyek misalnya bahaya kebakaran, kecelakaan, peledakan dsb.  SOP Darurat harus disosialisasikan dan dilatih kepada semua pekerja.
  • 108.  Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek harus diselidiki oleh petugas yang terlatih dengan tujuan untuk mencari penyebab utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali.  Semua kecelakaan/kejadian harus dicatat dan dibuat analisa serta statistik kecelakaan.  Digunakan sebagai bahan dalam rapat komite K3 Proyek.
  • 109.  Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai dengan jangka waktu proyek.  Audit K3 berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan K3 dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan proyek berikutnya.  Sebagai masukan dalam memberikan penghargaan K3.