Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan tujuan K3 serta kewajiban pengurus dan pengusaha dalam menerapkan K3 di tempat kerja. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan APD, pelaporan kecelakaan, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan, serta peraturan pelaksana K3 untuk berbagai jenis peralatan dan lingkungan kerja.
2. 1. PENGERTIAN K3
Keilmuan
Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam
upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan,
pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja
(ACCIDENT PREVENTION)
Filosofi
Pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan :
tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik
jasmani maupun rohani,
hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;
3. T u j u a n
• Melindungi para pekerja dan
orang lain di tempat kerja
• Menjamin agar setiap sumber
produksi dapat dipakai secara
aman dan efisien
• Menjamin proses produksi
berjalan lancar
4. Keselamatan (Safety)
1. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan
(control of accident loss)
2. Kemampuan untuk mengidentifikasikan
dan menghilangkan (mengontrol) resiko
yang tidak bisa diterima (the ability to
identify and eliminate unacceptable risks)
6. Aman (safe) adalah suatu
kondisi dimana atau kapan
munculnya sumber bahaya
telah dapat dikendalikan ke
tingkat yang memadai, dan ini
adalah lawan dari bahaya
(danger).
7. Merupakan tingkat bahaya dari
suatu kondisi dimana atau kapan
muncul sumber bahaya.
Danger adalah lawan dari aman
atau selamat.
8. Pengertian Kecelakaan Kerja
Adalah ;
Kejadian yang tidak
dikehendaki dan tidak
diduga / tiba-tiba yang
dapat menimbulkan
korban manusia dan atau
harta benda
9. Logika terjadinya kecelakaan
Setiap kejadian kecelakaan, ada hubungan
mata rantai sebab-akibat (Domino Squen)
LOSSES
INSIDENT
IMMIDIATE
CAUSES
BASIC
CAUSES
LACK OF
CONTROL
13. LEMAHNYA
KONTROL
KERUGIAN
PENYEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
INSIDEN
SEBAB
LANGSUNG
PELINDUNG/PEMBATAS TIDAK LAYAK
APD KURANG, TIDAK LAYAK
PERALATAN RUSAK
RUANG KERJA SEMPIT/TERBATAS
SISTEM PERINGATAN KURANG
BAHAYA KEBAKARAN
KEBERSIHAN KERAPIAN KURANG
KEBISINGAN
TERPAPAR RADIASI
TEMPERATUR EXTRIM
PENERANGAN TIDAK LAYAK
VENTILASI TIDAK LAYAK
LINGKUNGAN TIDAK AMAN
OPERASI TANPA OTORISASI
GAGAL MEMPERINGATKAN
GAGAL MENGAMANKAN
KECEPATAN TIDAK LAYAK
MEMBUAT ALAT PENGAMAN
TIDAK BERFUNGSI
PAKAI ALAT RUSAK
PAKAI APD TIDAK LAYAK
PEMUATAN TIDAK LAYAK
PENEMPATAN TIDAK LAYAK
MENGANGKAT TIDAK LAYAK
POSISI TIDAK AMAN
SERVIS ALAT BEROPERASI
BERCANDA, MAIN-MAIN
MABOK ALKOHOL, OBAT
GAGAL MENGIKUTI PROSEDUR
14. LEMAHNYA
KONTROL
KERUGIAN
PENYEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
INSIDEN
INSIDEN
STRUCK AGAINST menabrak/bentur benda diam/bergerak
STRUCK BY terpukul/tabrak oleh benda bergerak
FALL TO jatuh dari tempat yang lebih tinggi
FALL ON jatuh di tempat yang datar
CAUGHT IN tusuk, jepit, cubit benda runcing
CAUGHT ON terjepit,tangkap,jebak diantara obyek besar
CAUGHT BETWEEN terpotong, hancur, remuk
CONTACT WITH listrik, kimia, radiasi, panas, dingin
OVERSTRESS terlalu berat, cepat, tinggi, besar
EQUIPMENT FAILURE kegagalan mesin, peralatan
EVIRONMENTAL RELEASE masalah pencemaran
16. $1
$5 HINGGA $50
BIAYA DALAM PEMBUKUAN:
KERUSAKAN PROPERTI
(BIAYA YANG TAK
DIASURANSIKAN)
$1 HINGGA $3
BIAYA LAIN YANG
TAK DIASURANSIKAN
BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT
• Pengobatan/ Perawatan
• Gaji (Biaya Diasuransikan)
• Kerusakan gangguan
• Kerusakan peralatan dan perkakas
• Kerusakan produk dan material
• Terlambat dan ganguan produksi
• Biaya legal hukum
• Pengeluaran biaya untuk penyediaan
fasilitas dan peralatan gawat darurat
• Sewa peralatan
• Waktu untuk penyelidikan
• Gaji terusdibayar untuk waktu yang hilang
• Biaya pemakaian pekerja pengganti dan/
atau biaya melatih
• Upah lembur
• Ekstra waktu untuk kerja administrasi
• Berkurangnya hasil produksi akibat dari
sikorban
• Hilangnya bisnis dan nama baik
GUNUNG ES - BIAYA KECELAKAAN
17. Obyek pengawasan K3
1. Bangunan tempat kerja
2. Mesin
3. Pesawat
4. Instalasi
5. Alat kerja / perkakas kerja
6. Bahan
7. Lingkungan
8. Sifat kerja
9. Cara kerja
10.Proses produksi
11.Lembaga
12.Tenaga kerja
18. Program pencegahan kecelakaan kerja
Menurut ILO
1. Peraturan dan perundangan
2. Standarisasi
3. Penelitian teknis
4. Riset medis
5. Penelitian psikologis
6. Penelitian statistik
7. Pendidikan
8. Latihan
9. Penggairahan
23. PENGERTIAN (LANJUTAN)
Orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu
tempat kerja
Orang / badan hukum yg menjalankan usaha
mempergunakan tempat kerja
Pelaksana UU No. 1/1970 Ditunjuk Menteri Tenaga Kerja
Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian
Tenaga Kerja & Transmigrasi ditunjuk oleh Menteri
PENGURUS
PENGUSAHA
DIREKTUR
PEGAWAI PENGAWAS
Tenaga teknis berkeahlian khusus dari Luar Kementerian
Tenaga Kerja Ditunjuk Menteri
AHLI KESELAMATAN KERJA
25. KEWAJIBAN PENGURUS
• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang
terjadi di tempat kerja
• Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan
Perundangan Permenaker No. 3 / 98
26. KEWAJIBAN PENGURUS
Pertama dan Berkala :
a. Pesawat Uap (Boiler)
b. Bejana Tekanan
c. Pesawat Tenaga dan Produksi
d. Pesawat Angkat Angkut
e. Instalasi Listrik
f. Instalasi Penyalur Petir
g. Elevator dan Eskalator
h. Lingkungan Kerja
i. Bahan Kimia Berbahaya
Pemeriksaan kesehatan badan,
kondisi mental dan kemampuan
fisik tenaga kerja :
• Yang akan diterimanya
(Baru)
• Yang hendak dipindah ke
tugas/pekerjaan lain
(yang berpotensi
bahaya)
• Berkala min imal satu
tahun sekali
Dilaksanakan oleh Dokter
perusahaan (yang dibenarkan oleh
Menteri)
27. KEWAJIBAN PENGURUS
Ahli K3 Umum
Ahli K3 Listrik
Ahli K3
Penanggulangan
Kebakaran
Teknisi K3 Listrik
Petugas P3K
Petugas Bahan Kimia
Berbahaya
Dokter Perusahaan
dan Petugas Paramedis
Membentuk Panitia
Pembina
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(P2K3)
Membentuk Regu
Penanggulangan
Kebakaran
Membentuk Tim
Tanggap Darurat
28. PEMBINAAN
a. Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja
baru :
1. Kondisi dan bahaya di tempat kerja
2. Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan
3. Menyediakan APD
4. Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
b. Mempekerjakan setelah yakin memahami K3
c. Melakukan pembinaan
1. pencegahan kecelakaan
2. pemberantasan / penanggulangan kebakaran
3. peningkatan K3
4. pemberian P3K
d. Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pengurus diwajibkan :
29. CONTOH PERATURAN PELAKSANA
• Undang-undang Uap Tahun 1930
• Peraturan Uap Tahun 1930
Pesawat Uap
dan Bejana
Tekan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
Bejana Tekan
dan Tangki
Timbun
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
R.I. Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Pesawat Tenaga dan
Produksi
Pesawat
Tenaga dan
Produksi
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.
No. Per.05/MEN/1985 tentang
Pesawat Angkat dan Angkut
Pesawat
Angkat dan
Angkut
30. PERATURAN PELAKSANA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980
tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja pada Konstruksi
Bangunan
• Keputusan Bersama Menteri Tenaga
Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum
No.: Kep.174/MEN/1986. No.:
104/KPTS/1986 tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja pada Tempat
Kegiatan Konstruksi
Konstruksi
Bangunan
31. Peraturan Perundangan Migas
Undang-Undang
- Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang Undang No. 44 Prp. Thn 1960 tentang
Pertambangan dan Gas Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971 tentang
Perusahaan Pertambangan dan Minyak Gas Bumi Negara
- Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang Undang No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi
- Undang-undang No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Keselamatan Kerja Tambang
Mijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930
32. Peraturan Pemerintah – K3 Migas
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973
tentang : Pengaturan Dan Pengawasan
Keselamatan Kerja di Bidang
Pertambangan
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974
tentang : Pengawasan Pelaksanaan
Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas di Daerah
Lepas Pantai
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979
Tentang : Keselamatan Kerja Pada
Pemurnian dan Pengolahan Migas
36. PENGERTIAN SEC K3
Proses manajemen risiko :
aplikasi sistematis dari kebijakan manajemen,
prosedur dan pelaksanaan dari kegiatan
komunikasi, penetapan, konteks, identifikasi,
analisa, evaluasi, penanganan, pemantauan
dan tinjauan risiko
www.themegallery.com
37. kombinasi dari
kemungkinan
munculnya suatu
kejadian berbahaya dan
akibat/konsekuensi
(berupa cidera atau
penyakit) yang dapat
timbul dari kejadian
tersebut.
Mengapa Resiko perlu dinilai?
menakar dan menilai resiko pekerjaan
yang akan di lakukan, apakah masuk
kategori rendah – sedang – tinggi
Resiko
RESIKO
38. PERSIAPAN /
PENETAPAN KONTEKS
IDENTIFIKASI BAHAYA
ANALISA RISIKO
EVALUASI RISIKO
PENANGANAN RISIKO
MONITOR
&
REVIEW
AKIBAT KEMUNGKINAN
Penilaian
Risiko
Source: AS/NZS4360 (1999) Sumber : AS / NZS 4360 : 1999
TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO
39. Identifikasi bahaya dimulai dengan melakukan
identifikasi semua sumber bahaya pada area
konsekuensi atau dampak. Dalam melakukan
sebuah identifikasi bahaya dibutuhkan metode
yang logis dan terstruktur untuk memastikan
bahwa tidak ada area lain yang terlewatkan.
41. Kegiatan analisa suatu risiko dengan cara
menentukan besarnya kemungkinan/probability
dan tingkat keparahan dari akibat/consequences
suatu risiko
AnalisaRisiko/RiskAnalysis
42. Menganalisa tingkat Resiko, pertimbangan Tingkat
Bahaya, dan mengevaluasi apakah Sumber Bahaya
dapat dikendalikan, memperhitungkan segala
kemungkinan (Probability) yang terjadi
Risk Assessment
CONSEQUENCY Probability RISK
43. Tentukan prioritas risiko
Lakukan pengambilan keputusan
Apakah risiko bisa
diterima?
(acceptable risk/ALARP)
Apakah risiko harus
dikendalikan?
(risk reduction/control)?
ALARP (As Low As Reasonably Practicable/tingkat resiko
terendah yang masuk akal dan dapat dijalankan
Tahapan Manajemen Risiko :
3. Penilaian Resiko
44.
45. Berdasarkan penilaian risiko kemudian ditentukan
apakah risiko tersebut masih bisa diterima (acceptable
risk) atau tidak (unacceptable risk) oleh suatu organisasi
1. Apabila risiko tersebut tidak bisa diterima maka
organisasi harus menetapkan bagaimana risiko
tersebut ditangani hingga tingkat dimana risikonya
paling minimum/sekecil mungkin
2. Bila risiko mudah dapat diterima/tolerir maka
organisasi perlu memastikan bahwa monitoring terus
dilakukan terhadap risiko itu.
Tahapan Manajemen Risiko :
4. Penanganan Resiko
50. Surat Ijin Kerja
Pengertian Surat Ijin Kerja ;
adalah surat ijin yang menyatakan
suatu pekerjaan telah dinyatakan aman
atau tidak aman untuk dilaksanakan.
Dimana pekerjaan akan dilaksanakan ?
di daerah terbatas yang mengandung
potensi bahaya.
51. Tujuan diadakannya Surat Ijin Kerja :
• Untuk menyatakan bahwa kondisi suatu tempat
dimana pekerjaan akan dilaksanakan dalam kondisi
sudah aman atau sebaliknya.
• Sebagai surat ijin masuk ke dalam tempat – tempat
yang tertutup, seperti : tangki, vessel, furnace, dll
yang kemungkinan mengandung bahan - bahan atau
udara yang berbahaya.
52. Jenis – Jenis Surat Ijin Kerja
• Surat Ijin Kerja Panas
• Surat Ijin Kerja Dingin
• Surat Ijin Kerja Memasuki Ruang Terbatas
• Surat Ijin Kerja Penggalian
• Surat Ijin Kerja Pekerjaan Listrik / Instrumen
• Surat Ijin Kerja Radiografi
53. Surat Ijin Kerja Panas diperlukan
untuk setiap pekerjaan yang
berkaitan dengan penggunaan
sumber pernyalaan yang dapat
menyalakan bahan yang mudah
terbakar.
Surat ijin ini diberikan untuk
pekerjaan yang menggunakan api
terbuka, dll.
Surat Ijin Kerja Panas
(Hot Work Permit)
54. Surat Ijin Kerja Dingin diperlukan
untuk pekerjaan yang
berhubungan dengan pekerjaan
konstruksi, perawatan, perbaikan
yang sifatnya tidak rutin dengan
ketentuan bahwa pekerjaan
tersebut tidak memakai peralatan
yang dapat menimbulkan api atau
sumber nyala
Surat Ijin Kerja Dingin
(Cold Work Permit)
55. Surat Ijin Memasuki Ruang Terbatas
ini diperlukan apabila seseorang baik
seluruh atau sebagian tubuhnya
harus masuk kedalam ruangan
terbatas.
pekerjaan ini meliputi ;
Memasuki tangki, vessel, separator
Memasuki sewer, bak (pit), lubang
galian kedalaman lebih dari 1,3
meter
Surat Ijin Memasuki Ruang
Terbatas
(Confined space Permit)
56. Surat Ijin Kerja Penggalian
diperlukan untuk melakukan setiap
pekerjaan penggalian, pembuatan
saluran atau pekerjaan – pekerjaan
yang dapat membahayakan.
Misal : perbaikan/ pemasangan pipa,
perbaikan kabel listrik / telepon
bawah tanah, pemacangan
Surat Ijin Kerja Penggalian
(Digging Permit)
57. Surat Ijin Pekerjaan Listrik /
Instrumen diperlukan untuk setiap
melakukan pekerjaan yang berkaitan
dengan sistim kelistrikan / instrumen
yang diperkirakan mempunyai resiko
bahaya sengatan listrik.
Misal : perbaikan / pemasangan
kontraktor, peralatan kontrol, relay panel,
power supply, electric heater
Surat Ijin Pekerjaan Listrik /
Instrumen
58. Surat Ijin Pekerjaan Radiografi
diperlukan untuk melakukan
pekerjaan yang berhubungan dengan
penggunaan peralatan x-ray atau
sumber zat radio aktif seperti pada
pekerjaan non destructive testing
Surat Ijin Pekerjaan Radiografi
59. Prosedur Pelaksanaan Surat Ijin Kerja
(Safety Permit)
Bag
Operasional
1. Pengecekan
kesesuaian
SPK
Supervisor
mengajukan Ijin
kerja dg
melampirkan :
1. SPK
2. JSA
3. Lampiran
lain
Bag Teknik
1. Pengecekan
prosedur kerja
/ langkah kerja
Bag HSE/K3
1. Pengecekan
prosedur
keselamatan
AGT
1. Pengecekan
lokasi ( Gas
Test )
1. Disetujui :
Boleh bekerja
2. Tidak
disetujui :
Ulangi
persiapan
3. Selesai
pekerjaan
permit harus
di closing
1
2
3
4
5
6