Dokumen ini membahas administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk definisi wajib pajak, kewajiban, dan hak-haknya. Wajib pajak harus mendaftar, melaporkan pajak, dan memenuhi berbagai kewajiban lain seperti menyelenggarakan pembukuan dan pembayaran pajak yang terutang. Selain itu, wajib pajak berhak atas beberapa kemudahan seperti penyampaian permohonan penundaan dan pengembalian pajak yang lebih bayar.

2. Kelompok 1 – XI AK 2
 Annisa Megaputri (05)
 Azizah (08)
 Bilanawati Maulia M. (10)
 Dian Safitri (12)
 Ela Rosita (17)
 Erissa Zumarnis (18)
 Friska Dwi S. (20)
 Ridzo Nur F. (29)
 Risda Sanika (30)
 Rizka Faulinda (31)

3. ADMINISTRASI perPAJAKan

5. Materi yang
akan kita
bahas

6. 1.
• PENGERTIAN WAJIB PAJAK
2.
• KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
3.
• HAK WAJIB PAJAK

7. 1. PENGERTIAN
WAJIBPAJAK

8. Dalam UU No. 28 Tahun 2007
Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan perpajakan.

9. 2. KEWAJIBAN
WAJIBPAJAK

10. 1.) Mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan
Pajak) untuk memperoleh NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak )
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana
dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak.
Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan.

11. 2.) Wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena
Pajak)
Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain
dipergunakan untuk mengetahui identitas
Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga
berguna untuk melaksanakan hak dan
kewajiban di bidang PPN dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (PPn BM) serta untuk
pengawasan administrasi perpajakan.

12. 3.) Mengambil sendiri SPT (Surat
Pemberitahuan) di tempat yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak
Formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di
lingkungan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan tempat-tempat
lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah: surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan / pembayaran pajak,
objek pajak / bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi SPT :
1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung
jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang
2. Melaporkan tentang pembayaran / pelunasan pajak yang
dilaksanakan sendiri / melalui pemotongan / pemungutan
pihak lain.
3. Melaporkan tentang penghasilan yang merupakan
objek/bukan objek pajak.
4. Melaporkan tentang harta dan kewajiban.
5. Melaporkan tentang pembayaran dari pemotong pajak.

13. 4.) Wajib Pajak wajib mengisi dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan
Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,
jelas, dan menandatanganinya. Bagi Wajib
Pajak yang telah mendapat izin Menteri
Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata
uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan
mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

14. 5.) Wajib membayar atau menyetor pajak
yang terutang.
Setiap jenis pajak, ada jatuh tempo (jangka waktu) pembayarannya.
Jika lewat jatuh tempo, dikenakan sanksi perpajakan berupa
bunga penagihan, yang besarnya 2% per bulan.
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Sarana atau Bukti Pembayaran dilakukan dengan :
1. Surat Setoran Pajak (SSP)  untuk PPh, PPN, PPnBM, dan
Bunga Penagihan.
2. Surat Setoran Bea (SSB)  untuk BPHTB.
3. Surat Tanda Setoran (STS) untuk PBB.
Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara
melalui :
1. Bank, yang ditunjuk pemerintah.
2. Kantor Pos.
3. Tempat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan

15. 6. ) Adanya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak
berkewajiaban :
 Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
 Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruang yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 Memberikan keterangan yang diperlukan.

16. 7.) Wajib menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.
Pembukuan / pencatatan harus :
– Diselenggarakan di Indonesia.
– Menggunakan huruf Latin dan angka Arab.
– Disusun dalam bahasa Indonesia (bahasa asing,
izin Menkeu) dan dalam mata uang Rupiah (mata
uang asing, izin Menkeu)

17. 3. HAK WAJIB PAJAK

18. 1) Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti
pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).
Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan
pos tercatat melalui kantor pos, maka tanggal
pegiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.
2) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan
penundaan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar
memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya
dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

19. 3.) Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP
(Kantor Pelayanan Pajak). Terhadap kekeliruan
dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat
oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk
melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam
jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa
Pajak.
4.) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bila
pajak yang telah dibayar melebihi pajak yang
seharusnya terutang dan dilaporkan dalam SPT
(Surat Pemberitahuan), berhak memperoleh
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
tersebut.

20. 5.) Wajib Pajak dapat untuk mengajukan permohonan
penundaan dan permohonan untuk mengangsur
pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal
Pajak dapat memberikan persetujuan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang
terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak
Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun
tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.
Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati
untuk paling lama 12 bulan dan terbatas kepada
Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami
kesulitan menyediakan uang tunai.

21. 6.) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan
salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat
dalam
Surat Ketetapan Pajak.
Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya
keputusan atas surat keberatannya.Wajib Pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak
atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
7.) Wajib Pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang
lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.

22. 8.) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan
permohonan penghapusan
atau pengurangan pengenaan sanksi
perpajakan serta pembetulan
ketetapan pajak yang salah atau keliru.
9.) Wajib Pajak berhak mengajukan
banding ke pengadilan pajak
atas keputusan keberatan yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

23. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak secara umum
Berdasarkan Undang- Undang No 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang- Undang No 16 Tahun
2000

25. 1. Anik S. (4) kel. 3
Maksud pencatatan dengan menggunakan huruf
latin dan angka arab?