Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman

2,402 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman

  1. 1. - 1 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa ketersediaan makam merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang harus dipenuhi; b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat di bidang pemakaman, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyediakan tempat pemakaman umum dan pelayanan pemakaman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 9. Peraturan………/2
  2. 2. - 2 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang dimiliki pemerintah daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah daerah. 6. Pelayanan pemakaman adalah jasa pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa pemakaman. 7. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh pengelola TPU atas permohonan orang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggungjawabnya. 8. Tanah makam cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggungjawabnya. 9. Makam tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat dipergunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih. 10. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggungjawab jenazah yang mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan atau jasa pelayanan pemakaman. 11. Penanggung…../3
  3. 3. - 3 - 11. Penanggungjawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah. 12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 13. Retribusi pelayanan pemakaman adalah pungutan daerah atas pemakaman dan atau pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman umum. 14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat pemakaman. (2) Pengaturan pelayanan pemakaman jenazah bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum. (3) Setiap pelayanan pemakaman jenazah harus dengan persetujuan Kepala Daerah dan dipungut retribusi. BAB III TAMAN PEMAKAMAN UMUM Pasal 3 (1) Pemerintah daerah menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. (2) Penentuan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal………/4
  4. 4. - 4 - Pasal 4 (1) TPU terbagi dalam blok dan petak tanah makam. (2) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan. (3) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV PELAYANAN PEMAKAMAN Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan pemakaman di TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat. (2) Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi: a. penyediaan tanah makam terdiri dari: (1) penggunaan tanah makam; (2) perpanjangan penggunaan tanah makam; (3) tanah makam cadangan. b. jasa pemakaman terdiri dari: 1) penggalian makam dan pemindahan jenazah; 2) pemasangan plakat makam dan pusara makam; 3) penggunaan kendaraan jenazah. c. Pelayanan Kebersihan makam Bagian Kedua Penyediaan Tanah Makam Paragraf 1 Tanah Makam yang Langsung Dipergunakan Pasal 6 (1) Setiap ahli waris atau penanggungjawab jenazah yang memanfaatkan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman wajib mengajukan permohonan. (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/penanggungjawab jenazah dan surat keterangan kematian. (3) Permohonan pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin pemanfaatan tanah makam. Pasal……/5
  5. 5. - 5 - Pasal 7 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 5 tahun sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku. (2) Pengelola TPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ahli waris atau penanggungjawab jenazah untuk melakukan perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam. (3) Perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam. (4) Apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam tidak melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah berwenang memanfaatkan tanah makam sebagaimana tersebut dalam izin pemanfaatan tanah makam. Pasal 8 (1) Tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dimanfaatkan untuk pemakaman tumpang. (2) Pemanfaatan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah setelah jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 9 Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan tanpa memperoleh izin dari ahli waris atau penanggungjawab dari jenazah yang telah dimakamkan. Paragraf 2 Tanah Makam Cadangan Pasal 10 (1) Setiap orang yang memanfaatkan tanah makam cadangan wajib mengajukan permohonan. (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. (3) Permohonan pemanfaatan tanah makam cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin tanah makam cadangan. Pasal 11 (1) Izin tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin tanah makam cadangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir. (3) Apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak pemesanan atas tanah makam menjadi gugur. Bagian….../6
  6. 6. - 6 - Bagian Ketiga Pelayanan Jasa Pemakaman Pasal 12 (1) Setiap orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman wajib mengajukan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. Bagian Keempat Tata Cara Penguburan, Penggalian dan Pemindahan Jenazah Pasal 13 (1) Penggalian dan atau pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah setelah mendapatkan persetujuan pengelola TPU. (2) Ketentuan tata cara penggalian dan atau pemindahan jenazah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Pasal 14 Setiap penguburan jenazah yang bukan marga tanah maka ahli waris atau penanggung jawab jenazah diwajibkan memberikan penghormatan secara adat Pakpak berupa 1 (satu) lembar oles mandar kepada sipajek kuta dimana TPU berada. BAB V KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 15 Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 16 Obyek retribusi pelayanan pemakaman pada TPU meliputi: a. Penyediaan tanah makam: 1. Penggunaan tanah makam; 2. Perpanjangan penggunaan tanah makam; 3. Tanah makam cadangan. b. Penggunaan jasa pemakaman: 1. Penggalian makam dan pemindahan jenazah; 2. Pemasangan plakat makam dan pusara makam; 3. Penggunaan kendaraan jenazah. c. Pelayanan kebersihan makam. Pasal………/7
  7. 7. - 7 - Pasal 17 Yang tidak termasuk obyek retribusi adalah: a. Pemakaman jenazah secara massal. b. Pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya. c. Pemakaman jenazah yang tidak diketahui identitasnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 Subyek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi, ahli waris, atau penanggungjawab yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan pemerintah daerah. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 19 Retribusi pelayanan pemakaman termasuk golongan retribusi jasa umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 20 Tingkat penggunaan retribusi jasa pelayanan pemakaman pada TPU diukur berdasarkan jenis pelayanan pemakaman. Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 21 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang dibutuhkan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 22 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Tarif pelayanan pemakaman: a. Penyediaan tanah makam: 1. Pemakaman dewasa sebesar Rp. 100.000,- / 5 tahun. 2. Pemakaman anak-anak umur 0 tahun sampai dengan 15 tahun sebesar Rp. 80.000,- / 5 tahun. 3.retribusi……./8
  8. 8. - 8 - 3. Retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk pemakaman orang dewasa 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 50.000,- . 4. Retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk pemakaman anak-anak 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 50.000,- . 5. Tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam sebesar Rp 25.000,- per tahun. b. Penggunaan jasa pemakaman: 1. Penggalian dan penutupan makam untuk makam baru dan makam yang sudah ada sebesar Rp. 120.000,- . 2. Pemasangan plakat dan pusara makam sebesar Rp 150.000,- . 3. Pemakaian kendaraan jenazah: a. kurang dari atau sampai dengan 10 km sebesar Rp 50.000. b. lebih dari 10 km sebesar Rp 50.000 + Rp 5.000 per km. c. Pelayanan kebersihan makam dan lingkungan TPU sebesar Rp 20.000 per makam per tahun. Bagian Keenam Syarat Pendaftaran Pasal 23 (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan Pasal 24 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. Pasal……./9
  9. 9. - 9 - Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasal 26 (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau STRD. (3) Pengelola TPU menyetorkan retribusi pemakaman ke kas daerah. Pasal 27 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD. (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan. Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan Retribusi Pasal 28 (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh Wilayah Pemungutan Pasal 29 Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai Retribusi tentang di wilayah daerah. Makam……../10
  10. 10. - 10 - BAB VI MAKAM KELUARGA Pasal 30 (1) Makam keluarga adalah pemakaman milik keluarga atau wakaf, terletak pada areal tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini. (2) Pemeliharaan makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab keluarga, penataan lokasinya berada di bawah pengawasan pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. (3) Ahli waris dan atau yang bertanggungjawab terhadap makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melaporkan lokasi pemakaman keluarganya kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini. (4) Setelah 1 (satu) tahun sesuai ayat (2) makam keluarga yang tidak dirawat/ dikelola dengan baik didenda Rp. 20.000 per makam. (5) Makam-makam yang tidak jelas ahli waris atau penanggungjawabnya penataannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 31 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal……../11
  11. 11. - 11 - Pasal 32 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 33 (1) Dalam kewajiban para ahli waris untuk membayar retribusi yang sudah ditetapkan, maka apabila tidak dilakukan pembayaran dimaksud, maka dilakukan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari besar retribusi dimaksud. (2) Kemudian apabila para ahli waris 3 (tiga) kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran retribusi dimaksud maka tanah tempat pemakaman yang ada tersebut dapat digunakan/ dialihkan penggunaannya kepada pihak lain yang membutuhkan. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 (1) Setelah diterbitkannya peraturan daerah ini, maka tidak diperbolehkan lagi memakamkan jenazah diluar tanah wakaf dan TPU. (2) Setelah ditetapkannya peraturan daerah ini, setiap pemakaman jenazah wajib mematuhi bentuk dan pola standar bangunan makam. (3) Setelah diterbitkannya peraturan daerah ini, pemakaman jenazah diluar tanah wakaf dan TPU akan dikenakan sanksi pembongkaran dan atau pemindahan ke lokasi TPU sesuai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditambah dengan biaya pembongkaran dan pemindahan jenazah sebesar Rp. 500.000,- . Pasal……../12
  12. 12. - 12 - Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 5 Desember 2011 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak Pada tanggal 5 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Dto HOLLER SINAMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 5
  13. 13. - 13 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN I. UMUM Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk pemakaman, maka perlu dilakukan upaya untuk pemenuhannya oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah membangun taman pemakaman umum dan menyelenggarakan jasa pelayanan pemakaman. Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pemakaman. Pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkaitan dengan penyediaan tanah makam tersebut membutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan melalui pembayaran retribusi pelayanan yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan taman pemakaman umum dan penyelenggaraan jasa pemakaman dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa umum. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.
  14. 14. - 14 - Pasal 4 ayat (1) a. yang dimaksud dengan Petak Makam adalah liang kubur yang digunakan untuk memakamkan jenazah; b. yang dimaksud dengan Blok Makam adalah kumpulan dari beberapa petak makam yang dibatasi oleh jalan setapak dilingkungan makam. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 ayat (1) Pemakaman pada makam tumpang tidak dibuat bersusun sehingga jenazah lama dan jenazah baru bersebelahan. ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.
  15. 15. - 15 - Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 100

×