Gambaran umum uu desa
•Download as PPT, PDF•
4 likes•1,556 views
UU Desa memberikan pengakuan terhadap hak asal usul desa dan hak tradisional masyarakat dalam mengatur diri sendiri, serta memperkuat kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan lokal.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Gambaran umum uu desa
Similar to Gambaran umum uu desa (20)
More from Formasi Org
More from Formasi Org (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Gambaran umum uu desa
- 2. HAKIKAT UNDANG-UNDANG DESAHAKIKAT UNDANG-UNDANG DESA • UU Desa merupakan hasil dari gerakan sosial /perjuangan desa untuk merebut hak-hak konstitusional (bukan Top Down/UU pemberian dari atas) • Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita- cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • UU Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis • UU Desa tidak hanya sekedar memberikan uang (redistribusi uang) kepada desa tetapi desa mendapatkan mandat/amanah yang lebih besar untuk mengelola kewenangannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESAUU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP NO.43 TAHUN 2014 yang telah diubah PP 47 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP NO.43 TAHUN 2014 yang telah diubah PP 47 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP NO.60 TAHUN 2014 yang telah diubah PP No. 22 Tahun 2015 tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN PP NO.60 TAHUN 2014 yang telah diubah PP No. 22 Tahun 2015 tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN Permendagri No.111/ 2014 Ttg Pedoman Penyusunan Perdes Permendagri No.111/ 2014 Ttg Pedoman Penyusunan Perdes Permendagri No.112/ 2014 Ttg Tata Cara PILKADES Permendagri No.112/ 2014 Ttg Tata Cara PILKADES Permendes 1/ 2015 Ttg Kewenangan Desa Permendes 1/ 2015 Ttg Kewenangan Desa Permendes No.2/2015 Ttg Pedoman Musyawarah Desa Permendes No.2/2015 Ttg Pedoman Musyawarah Desa Permendagri No.114/ 2014 Ttg Pedoman Pembangunan Desa Permendagri No.114/ 2014 Ttg Pedoman Pembangunan Desa Permendes No.3/ 2015 Ttg Pedoman Pendampingan Desa Permendes No.3/ 2015 Ttg Pedoman Pendampingan Desa Permendes No.4/2015 Ttg Pedoman BUM Desa Permendes No.4/2015 Ttg Pedoman BUM Desa Permendagri No.113/ 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No.113/ 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Permendes No.5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas DD 2016 Permendes No.5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas DD 2016 Peraturan Menteri Keuangan No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Permendagri No.114/ 2014 Ttg Pedoman Pembangunan Desa Permendagri No.114/ 2014 Ttg Pedoman Pembangunan Desa Permendagri No.82/ 2015 Ttg Pengangkatan & Pemberhentian Kades Permendagri No.82/ 2015 Ttg Pengangkatan & Pemberhentian Kades Permendagri No.83/ 2015 Ttg Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Permendagri No.83/ 2015 Ttg Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Permendagri No.84/ 2015 Ttg SOTK Desa Permendagri No.84/ 2015 Ttg SOTK Desa
- 4. ARGUMENTASI DAN URGENSI UU TENTANG DESA FILOSOFIS: • Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SOSIOLOGIS: • Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. YURIDIS: • Rumusan Pasal 18B: 2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan Pasal 18 ayat (7) diatur secara sederhana atau sumir dalam UU No. 32 Tahun 2004, sehingga perlu diatur lebih rinci dan komprehensif dalam satu Undang-Undang tersendiri.
- 5. DASAR HUKUM/KETENTUAN MENGINGAT Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. •Pasal 5: UU ini merupakan usul Pemerintah, khususnya Pasal 5 ayat (1) •Pasal 18: Fungsi Pemerintahan Desa •Pasal 18B ayat (2): Landasan Konstitusional Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Desa •Pasal 20: Dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden, Pengesahan oleh Presiden, dan diundangkan paling lama 30 hari setelah persetujuan bersama •Pasal 22D ayat (2): UU ini telah mengikutsertakan DPD dalam pembahasannya
- 6. SISTEMATIKA UU • Bab I : Ketentuan Umum. • Bab II: Kedudukan dan Jenis Desa. • Bab III: Penataan Desa. • Bab IV: Kewenangan Desa. • Bab V: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Bab VI: Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. • Bab VII: Peraturaan Desa. • Bab VIII: Keuangan Desa dan Aset Desa. • Bab IX : Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. • Bab X : Badan Usaha Milik Desa. • Bab XI : Kerjasama Desa. • Bab XII: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. • Bab XIII: Ketentuan Khusus Desa Adat. • Bab XIV: Pembinaan dan Pengawasan. • Bab XV: Ketentuan Peralihan. • Bab XVI : Ketentuan Penutup. UU tentang Desa terdiri dari 16 BAB dan 122 Pasal Telah disahkan menjadi UU No. 6 tahun 2014
- 7. Perbedaan dan Perubahan Komponen UU No. 32/2004 – PP No. 72/2005 UU tentang Desa Dasar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7 Visi- Misi Tidak ada Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera Asas Desa menjadi bagian dari desentralisasi Asas utama: rekognisi dan subsidiaritas Kedudukan Desa berada dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota Desa berada dalam wilayah kabupaten/kota
- 8. Komponen UU No. 32/2004 – PP No. 72/2005 UU tentang Desa Jenis Desa Hanya ada desa Desa dan desa adat Penataan desa Pembentukan, penggabungan, perubahan status diputuskan oleh Kabupaten/Kota dengan Perda Penataan desa diputuskan dengan Perda setelah memperoleh persetujuan. Ini untuk mencegah pemekaran. Kewenangan Selain kewenangan asal usul, menegaskan tentang sebagian urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Selain kewenangan asal-usul, ditegaskan kewenangan lokal berskala desa Masa jabatan kepala desa 6 tahun, 2 kali 6 tahun, 3 kali Musyawarah desa Tidak ada Sebagai forum bersama (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) yang diselenggarakan BPD untuk menyapakati hal-hal strategis
- 9. Komponen UU No. 32/2004 – PP No. 72/2005 UU tentang Desa Sekdes PNS Non PNS. Yang PNS tetap menjalankan tugas sampai menunggu keluarnya PP penempatan. ADD Sekurang-kurangnya 10% dari total dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi belanja pegawai Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Anggaran dari APBN Dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang bertempat di desa Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
- 10. Tujuan Pengaturan Desa (Pasal 4) a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
- 11. Azas dan Defenisi Desa Azas Pengaturan (Pasal 3) a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan. Defenisi (Pasal 1 (1) & Jenis Desa (Pasal 6) • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Penyebutan desa dan desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat
- 12. Kedudukan Desa UU 32/2004 • Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ adalah bagian dari ‘otonomi daerah’ yang diserahkan ke desa. UU Desa • Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (yang bersumber dari hak berian), melainkan menjadi wujud pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan)
- 13. Implikasi Pengakuan terhadapImplikasi Pengakuan terhadap ‘hak asal-usul’ (sebelum amandemen) atau ‘hak-hak‘hak asal-usul’ (sebelum amandemen) atau ‘hak-hak tradisional’ (pasca-amandemen)tradisional’ (pasca-amandemen) 3 Elemen3 Elemen ‘hak asal-usul’‘hak asal-usul’ ‘hak‘hak bawan’, bukan ‘hak berian’bawan’, bukan ‘hak berian’ Implikasi pengakuan atasImplikasi pengakuan atas ‘kesatuan‘kesatuan masyarakat hukum adat’masyarakat hukum adat’ • Pengakuan terhadap eksistensi organisasi dr ‘susunan asli’ (desa atau disebut dgn nama lain) • Pengakuan atas sistem nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam ‘susunan asli’, termasuk aturan-aturan yang mengatut ‘sumber-sumber kehidupan’nya; • Pengakuan terhadap ‘hak penguasaan’ ‘hak pertuanan’ atas apa yang disebut sebagai ulayat (baca: wilayah kehidupan) susuna asli yang bersangkutan. – Pengakuan atas ulayat mensyaratkan perubahan pada berbagai UU Sektoral yang selama ini tdk mengakui hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh TAP MPR IX/2001) • Dikaitkan dengan Pasal 18 dan 18A, maka desa atau disebut dgn nama lain juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ‘pemerintahan nasional’!