Musyawarah Desa

1. MUSYAWARAH DESA

2. Refleksi
Berdasar pengalaman pengamatan
Musyawarah Desa
1. Partisipasi
2. Demokratisasi
3. Transfaransi
4. Akuntabilitas
5. Berpihak kepada kelompok miskin dan rentan
6. Pelibatan perempuan
Hal-hal apa saja yang dapat membangun
hasil positif dan proses yang baik serta
diterima oleh semua pihak ?

3. 1.Ruang Lingkup Musyawarah
Desa Sesuai Kemendesa PDTT
No. 16 Tahun 2019
• Apa yang dimaksud dengan Musyawarah Desa?
• Apa tujuan diselenggarakannya Musyawarah Desa?
• Apa saja landasan hukum dari Musyawarah Desa?
• Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip Musyawarah
Desa?
• Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban
masyarakat dalam Musyawarah Desa?

4. Pasal 1 ayat (7) Permendesa 16 / 2019
• Musyawarah Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

5. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 ayat (2) meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

6. Musyawarah Desa Berasaskan :
• Musyawarah mufakat ;
• Keadilan ;
• Keterbukaan ;
• Transparan ;
• Akuntabel ;
• Partisipatif ;
• Demokratis , dan
• Kesetaraan.

7. HAKmasyarakat dalam penyelenggaraan
Musyawarah Desa pada Pasal 16 Permendesa 16 Th
2019 meliputi :
a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal
hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa ;
b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa
maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa ;
c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur
masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa ;
d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam
menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau
tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang
bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa ;
e. menerima perlindungan dari gangguan, ancaman dan
tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

8. KEWAJIBAN masyarakat dalam peyelenggaraan
Musyawarah Desa pada Pasal 17 Permendesa 16 Th
2019 meliputi
a. Merumuskan aspirasi, pandangan dan
kepentingan ;
b. Mempersiapkan kemampuan diri untuk
menyampaikan aspirasi, pandangan dan
kepentingan ;
c. Mendorong yerciptanya situasi yang aman,
nyaman, dan tentram ; dan
d. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan,
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-
royongan dalam pengambilan keputusan.

9. 2. Tata Cara Musyawarah Desa
PEMENDESA NO.16 / 2019

10. Tata Cara Musyawarah Desa
1) Musyawarah Desa di laksanakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh
Pemerintah Desa ( Pasal 6 (3) ) ;
(2) Pelaku Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 10 terdiri atas : Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur
Masyarakat.

11. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :
a. tokoh adat ;
b. tokoh agama ;
c. tokoh masyarakat ;
d. tokoh pendidik ;
e. perwakilan kelompok tani ;
f. perwakilan kelompok nelayan ;
g. perwakilan kelompok perajin ;
h. perwakilan kelompok perempuan ;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
; dan/atau
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

12. (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa
dapat melibatkan unsur masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(5) Dalam hal di perlukan, Musyawarah Desa
menghadirkan narasumber yang berasal dari :
a. Pemda Prov atau Pemda Kab/Kota ;
b. Investor ;
c. Akademisi ;
d. Praktisi ; dan/atau
e. Organisasi Sosial Masyarakat.

13. • Apa yang Anda pahami tentang alur, proses dan
mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa?
• Mengapa masyarakat, pemerintah desa, dan BPD
perlu terlibat dalam Musyawarah Desa?
• Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam setiap
alur dan proses penyelenggaraan Musyawarah Desa?

14. Alur musyawarah
Persiapan/
perencanaan
Pelaksanaan Tindaklanjut

15. 3. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam
MusyawarahDesa
Refleksi Pengalaman Dalam Memfasilitasi Proses
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa:
• Penerapan prinsip-prinsip pengambilan keputusan
musyawarah desa selama melaksanakan musyawarah desa.
• Proses dan mekanisme pengambilan keputusan
musyawarah desa.
• Bagaimana peran pemangku kepentingan yang terlibat
dalam menindaklanjuti keputusan Musyawarah Desa.
• Potensi yang dapat dioptimalkan untuk membantu
penyelesaian sengketa akibat ketidaksepakatan dalam
mengambil keputusan dalam Musyawarah Desa.

16. Musyawarah Desa : Wahana
Demokratisasi Desa
Permendesa
PDTT Nomor 16
Tahun 2019
Tentang
Musyawarah
Desa

17. “Di Dunia ini tidak ada yang tidak berubah,
semuanya berubah , kecuali PERUBAHAN
ITU SENDIRI”
Terimakasih………