100 INFORMASI AWI.pptx

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
DAN ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA (AWI)
AWI : Integritas, Profesionalitas, Akuntabilitas 1
Dr, R.Muktiono Waspodo, M.Pd
Jalan RS Fatmawati Gedung C Kompleks Kemdikbudristek,
Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan 12410
Email; Widyaprada.org@gmail.com

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA

UU NO 5
TAHUN 2014
ASN
Bentuk
Birokrasi
Vision and Performance based
bureaucracy
Rule based bureaucracy Dynamic
bureaucracy
Sistem Kebijakan
dan Manajemen
Pendekatan
Kebijakan dan
Manajemen
Open Career System
Manajemen SDM
Open System
Pengembangan
Potensi Human
Capital
Closed Career System
Administrasi Kepegawaian
TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

ASAL USUL KATA WIDYAPRADA
a. bahasa Sansekerta, frasa kata yang mendekati penjaminan mutu
pendidikan adalah Widyaprada yang terdiri dari kata “widya”
artinya pengetahuan, ilmu, sedangkan “prada” artinya pemberi
bantuan
b. Widyaprada yang berarti pemberi bantuan ilmu/pengetahuan
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut
Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan
Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan,
Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan,
dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.
(Permenpan dan RB nomor 3 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada , bab I ketentuan umum pasal 1 )

Ditjen GTK
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan
TUGAS UNIT UTAMA
Permendikbud No 45 /2019 jo. No 9/2020 jo. No. 28/2021
Ditjen
Vokasi
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah
bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan
tridharma perguruan tinggi
Ditjen PAUD
Dasmen
Ditjen GTK

DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaprada yang
ditetapkan tanggal 7 Oktober 2021,
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada yang
ditetapkan tanggal 20 Februari 2019,
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada yang ditetapkan tanggal 20 September 2019;,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi
Jabatan Fungsional Widyaprada yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2020,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Widyaprada yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2020,
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 93 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Fungsional Widyaprada yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2020.

TUGAS INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud, pasal 84 menjelaskan
fungsi Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, poin h. pembinaan jabatan fungsional Widyaprada.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2O2l tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih tetap menempatkan kedudukan
pembinaan jabatan fungsional Widyaprada berada pada Setdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada, pasal 40 mengatur tugas
instansi Pembina yaitu:
• Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Widyaprada yang bertanggung jawab untuk menjamin
terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan
• Tugas Instansi Pembina ada 16 poin
• Instansi pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Widyaprada secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri PAN
dan RB

Kedudukan JF WIDYAPRADA
Menurut PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2019 tentang JF Widyaprada
• Pasal 1 angka 7, Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penjaminan Mutu
Pendidikan.
• Pasal 3, sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan pada
jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
masyarakat pada instansi pemerintah
• Pasal 4 ayat (2), JF Widyaprada terdiri dari jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya,
dan Ahli Utama
• Pasal 5, tugas JF Widyaprada yaitu melaksanakan Pemetaan Mutu Pendidikan,
Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan,
dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan
• Pasal 39, Instansi pembina JF Widyaprada yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KELAS JABATAN dan KEDUDUKAN
JFWIDYAPRADA
NO NAMA
JABATAN
KELAS
JABATAN
1. Widyaprada Ahli
Pertama
8
2. Widyaprada Ahli
Muda
9
3. Widyaprada Ahli
Madya
11
4. Widyaprada Ahli
Utama
13
1. Ahli Pertama
2. Ahli Muda
3. Ahli Madya
4. Ahli Utama
Kedudukan kerja:
UNIT UTAMA
(Ditjen PAUD, Dikdas, dan
Dikmen + Ditjen GTK + Ditjen
Vokasi)
1. Ahli Pertama
2. Ahli Muda
3. Ahli Madya
Kedudukan kerja di UPT

WP Ahli Pertama
(kelas 8)
26 butir tugas
Angka Kredit (AK)
III/a = 100
III/b = 150
AK min 12,5/thn
Angka Kredit (AK)
III/c = 200
III/d = 300
AK min 25 /thn
Angka Kredit (AK)
IV/a = 400
IV/b = 550
IV/c = 700
AK min 37,5/thn
WP Ahli Muda
(kelas 9)
32 butir tugas
WP Ahli Madya
(kelas 11)
39 butir tugas
WP Ahli Utama
(kelas 13)
38 butir tugas
Angka Kredit (AK)
IV/d = 850, min 50/thn,
IV/e = 1050, min 25/thn

1. Pemetaan Mutu
Pendidikan
3. Pembimbingan Satuan
Pendidikan
2. Pendampingan Satuan
Pendidikan
5. Pengembangan Model
Penjaminan Mutu Pendidikan
Tugas Pokok JF WIDYAPRADA
4. Supervisi Pendidikan
Rincian tugas pokok dapat dipelajari pada Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37
tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Widyaprada

Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan pencapaian
Sasaran Kinerja Pegawai, Perilaku Kerja, dan Angka Kredit Kumulatif,
paling kurang:
• 12,5 (dua belas koma lima) untukWidyaprada Ahli Pertama;
• 25 (dua puluh lima) untukWidyaprada Ahli Muda;
• 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untukWidyaprada Ahli Madya;
• 50 (lima puluh) untukWidyaprada Ahli Utama.
Penilaian Kinerja

Standar Kompetensi JF Widyaprada
● KompetensiTeknis: pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang
berkaitan dengan spesifik teknis pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan,
● Kompetensi Manajerial: pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku
kepemimpinan unit organisasi dan/atau pengelolaan sumber daya, dan
● Kompetensi Sosial Kultural: pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku
terkait interaksi dalam konteks masyarakat majemuk.

Kompetensi Sosial Kultural
yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku menjadi perekat bangsa.
Kompetensi Teknis
1. Advokasi kebijakan pendidikan;
2. Pengawasan penyelenggaraan
pendidikan;
3. Manajemen satuan pendidikan;
4. Pengembangan model penyelenggaraan
pendidikan;
5. Pengembangan model pembelajaran
pendidikan; dan
6. Penyusunan standar mutu pendidikan.
Kompetensi Manajerial
1. Integritas;
2. Kerja sama;
3. Komunikasi;
4. Orientasi pada hasil;
5. Pelayanan publik;
6. Pengembangan diri dan orang lain;
7. Mengelola perubahan; dan
8. Pengambilan keputusan.
Standart kompetensi Widyaprada
Permenpan RB Nomor 93 Tahun 2020

Dasar Pertimbangan:
• Jenis dan jenjang pendidikan
dan pelatihan,
• Diklat kepemimpinan dan diklat
fungsional sesuai jenis jabatan,
• Diklat teknis persyaratan setiap
jenjang jabatan (Permen PAN
dan RB Nomor 93 Tahun 2020)
Bentuk Pelatihan:
• Pelatihan manajerial;
• Pelatihan teknis; dan
• Pelatihan fungsional
• Seminar;
• Lokakarya (workshop); atau
• Konferensi,
• Pelatihan lainnya

Manajemen Karir
● Horizontal, perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara
dilakukan melalui mutasi,
● Vertikal, perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi
dilakukan melalui promosi, Kompetensi Sosial Kultural: pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku terkait interaksi dalam konteks masyarakat
majemuk.
● Pola Karier Diagonal merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi
Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau
mekanisme pengangkatan dalam JF.

Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Kinerja
No Jenjang
Pamong
Belajar
Nomor 72
Tahun 2013
Widyaiswara
Nomor 102
Tahun 2021
Pengembang
Teknologi
Pembelajaran
Nomor 108
Tahun 2021
Widyaprada
Nomor 94Tahun
2021
TUNJANGAN
KINERJA
1. Utama - 2.040.000 2.025.000 2.025.000 10.936.000
2. Madya 1.000.000 1.390.000 1.380.000 1.380.000 8.757.600
3. Muda 750.000 1.108.000 1.100.000 1.100.000 5.079.200
4. Pertama 500.000 540.000 540.000 540.000 4.595.150

Organisasi Profesi
Jabatan Fungsional Widyaprada wajib memiliki 1 (satu)
organisasi profesi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b.memberikan advokasi; dan
c.memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran
kode etik dan kode perilaku profesi.

KEBERADAAN DAN PERAN AWI

23
Urgensi Makna
1. Adanya perkembangan kebijakan reformasi birokrasi di Kemdikbud (sekarang Kemdikbudristek)
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi untuk Penyederhanaan Birokrasi, merampingkan
struktur, meningkatkan fungsi
2. Adanya upaya melakukan perubahan mendasar di lingkungan Kemdikbud saat itu, khususnya
pada aspek kelembagaan (organisasi), proses bisnis, dan sumber daya manusia (SDM).
3. Menimbang untuk perkembangan karir dan peningkatan profesional pegawai negeri sipil yang
melaksanakan tugas di bidang penjaminan mutu pendidikan serta untuk meningkatkan kinerja
organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional widyaprada
4. Untuk mendukung keberadaan, peran, perlindungan hak dan kewajibannya, serta mendorong
terwujudnya Widyaprada yang berintegritas, profesionalitas dan akuntabilitas, maka dibentuklah
Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI)
SEJARAH AWI

AWI : Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas 24
Regulasi yang mendasari Pendirian AWI
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS
4. Permenpan dan RB Nomor 3 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada
5. Peraturan BKN Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada
6. Permendikbud nomor 37 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaprada
Penyiapan dokumen dan Konsolidasi
1. Penyiapan dokumen draft ART, ART, Kode Etik dan Perilaku Widyaprada yang difasilitasi oleh Setditjen
PAUD Dasmen
- Pembahasan awal drat bulan September 2020 s.d Desember 2021
- Sempat tertunda pembahasan, karena adanya berbagai program prioritas lain, seperti penyusunan soal dan
pelaksanaan uji kompetensi WP, penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan fungsional, serta
menyiapkan berbagai ketentuan aturan/regulasi lain guna mendukung keberadaan dan peran WP
- Melanjutkan pembahasan finalisasi bahan untuk kegiatan Raker pembentukan organisasi profesi WP, Januari
s.d April 2022

AWI : Integritas, Profesionalitas, Akuntabilitas
l
25
Konggres AWI I
1. Rapat Kerja Persiapan Pembentukan Organisasi Profesi AWI dan kegiatan Konggres AWI Pertama tanggal 12 – 14 Mei 2022
di Jakarta melalui luring dan daring yang difasilitasi oleh Setditjen PAUD Dasmen, dilanjutkan dengan Sidang Pleno yang
dipimpin oleh Bapak Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd (WP Ahli Utama Dit. PAUD) yang diikuti oleh Widyaprada yang yang
berasal di Satuan Kerja Unit Utama Kemdikbudristek, Unit Pelaksana Teknis Pusat (BBPMP, BPMP, BBGP, dan BPG) di seluruh
Indonesia, telah menetapkan Bapak Ir. Harris Iskandar Ph.D, sebagai Ketua Umum AWI terpilih Masa Bhakti tahun 2022 s.d
2027,
2. Kegiatan Konggres dihadirkan oleh Pejabat Pratama dari lingkungan Ditjen PAUD dan Dasmen,, Sekretaris Ditjen Guru dan
Tenaga Kependidikan, dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi
3. Hasil konggres meliputi AD/ART AWI, Kode Etik dan Perilaku WP, dan Program Kerja AWI, serta memberikan kewenangan
kepada Ketua AWI terpilih untuk membentuk kepengurusan dan memfinalkan dokumen hasil konggres tersebut
Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus AWI
. -
Pembentukan Pengurus Pusat AWI yang terdiri dari Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK), serta
Pengurus Pusat melakukan Audiensi dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan
Dikmen serta Koordinator Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian dilanjutkan dengan pelantikan serta Pengukuhan Pengurus
Pusat oleh Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Bapak Jumeri STP, M.Si. (selaku Pejabat Instansi Pembina Jabfung WP)
pada tanggal 29 Juni 2022 secara daring.

AWI : Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas 26
DASAR, NILAI, DAN SIFAT AWI
DASAR
Asosiasi Widyaprada Indonesia
berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Nilai Dasar AWI adalah organisasi profesi yang
independen dan menjunjungtinggi integritas,
profesionalitas, dan akuntabilitas di bidang
penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.
2. AWI merupakan organisasi profesi penjaminan
mutu pendidikan yang berbadan hukum, bersifat
nirlaba, dan dalam aktifitasnya tidak berafiliasi
dengan kekuatan partai politik.
3. AWI menghimpun para Widyaprada yang
berintegritas, profesional, dan akuntabel serta
berorientasi pada kepentingan masyarakat demi
kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
NILAI DAN SIFAT

AWI : Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas
27
Trilogi adalah tiga hal yang saling bertautan
dan saling bergangtungan (KBBI)
Trilogi Widyaprada
● Collecting Data
● Analyze
● Improvement
TRILOGI KEPEMIMPINAN DEWANTARA
● Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan Menjadi Tauladan)
● Ing Madya Mangun Karsa (Di Tengah Berbuat Keseimbangan)
● Tut Wuri Handayani (Di Belakang Membuat Dorongan)
Segitiga dan lingkaran menggambarkan trilogi yang merupakan siklus
yang berkesinambungan (continuous quality improvement)
Segitiga terbalik merupakan target agar populasi satuan Pendidikan
yang mencapai SNP semakin banyak
Warna biru di tengah bercahaya dan sekelilingnya gradasi warna biru
yang menggambarkan adanya peningkatan (improvement)
TRI PUSAT PENDIDIKAN
● Keluarga
● Satuan Pendidikan
● Masyarakat
Makna Widya
● Ilmu Pengetahuan
● Pembelajaran
● Kebenaran
MAKNA LOGO

VISI DAN MISI AWI
AWI : Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas
01
02
03
04
mengadvokasi kebijakan
mutu pendidikan
melaksanakan fasilitasi
pemenuhan dan peningkatan
mutu pendidikan kepada
pemerintah, pemerintah daerah,
satuan pendidikan, dan
masyarakat penyelenggara
pendidikan;
melakukan peningkatan kompetensi
dan profesionalisme Widyaprada
melakukan pengembangan
sistem penjaminan mutu
pendidikan yang berkelanjutan;
VISI AWI:
Terwujudnya sistem
penjaminan mutu pendidikan
yang efektif dan efisien
MISI AWI
28

STATUS DAN KEDAULATAN
AWI : IntegritAS, Profesionalitas, Akuntabilitas 29
STATUS
Status Asosiasi Widyaprada
Indonesia merupakan organisasi
profesi dalam bidang penjaminan
mutu pendidikan yang berbadan
hukum di Indonesia.
KEDAULATAN
Kedaulatan Organisasi AWI
berada di tangan anggota dan
dilaksanakan sepenuhnya
melalui musyawarah dalam
Kongres AWI .

FUNGSI AWI
pemersatu
dan
pemberdaya
profesi
Widyaprada
pemersatu
dan
pemberdaya
profesi
Widyaprada;
3
3
Pengembang
standar
kompetensi
profesi
Widyaprada
1
penyedia
informasi,
saran, dan
rekomendasi
kebijakan
mutu
4
pengembang
kerja sama
dan advokasi
untuk
penjaminan
mutu
pendidikan
2
30

31
Mewujudkan Widyaprada yang berintegritas, profesional, dan
akuntabel
1
2
3
Memberikan perlindungan hukum, HAM, dan hak intelektual
serta penghargaan Widyaprada;
4
Meningkatkan kompetensi dan karir Widyaprada
5
Memberikan dukungan rekomendasi penjaminan mutu
pendidikan kepada penentu kebijakan pendidikan;
6
Menjadi wadah tunggal bagi Widyaprada Indonesia
Mempererat jalinan kerja sama dan sinergitas antar Widyaprada
TUJUAN AWI

32
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART AWI dilandasi
nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
1
2
3
Meningkatkan kompetensi dan profesional Widyaprada secara
berkelanjutan
4
Melakukan kemitraan dan berkolaborasi dengan instansi pemeritah, pemerintah
daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, lembaga korporasi dan lembaga
kemasyarakatan serta organisasi lainnya yang tidak mengikat dengan prinsip
komitmen mutu
5
Memberikan perlindungan dan penghargaan Widyaparada secara
obyektif.
Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan guna terwujudkan
pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia
KEBIJAKAN AWI 2022-2027

1. membina dan menumbuhkembangkan kemampuan profesional Widyaprada dalam
melaksanakan tugas pemetaan mutu pendidikan, pendampingan dan pembimbingan satuan
pendidikan, supervisi pendidikan, serta pengembangan model penjaminan mutu pendidikan
2. melakukan peran aktif dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan agar tercapainya standar
nasional pendidikan;
3. meningkatkan peran aktif anggota dalam masyarakat, membangun jejaring kerja sama
antarbidang dengan lembaga/instansi terkait, serta pengabdian pada masyarakat;
4. mengembangkan profesi dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme Widyaprada
Indonesia;
5. melakukan pengembangan substansi penjaminan mutu pendidikan melalui berbagai kajian
terkait dengan kebijakan pemetaan, pendampingan, pembimbingan dan supervisi serta
pengembangan model penjaminan mutu pendidikam dan
6. menerbitkan majalah, jurnal, buku, serta promosi tentang berbagai kegiatan Widyaparada
melalui berbagai media cetak maupun media online sebagai bentuk tanggung jawab profesi
kepada masyarakat
PROGRAM PRIORITAS

Pengurus Daerah
Dewan Pembina
Majelis Pertimbangan dan
Kehormatam
Bendahara Umum
Wakil Bendahara
Sekretaris Umum
Wakil Sekretaris
Kepala Sekretariat
Wakil Ketua Umum
Bidang Organisasi
dan Keanggotaan
Bidang Hukum &
Advokasi
Bidang Kerjasama,
Komunikasi & IT
Bidang
Pengembangan SDM
Bidang Monitoring &
Evaluasi
Bidang Penelitian &
Pengembangan
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSATAWI
Ketua Umum
Wakil Kepala Sekretariat
Keterangan;
Seluruh Bidang memiliki Ketua, Wakil Ketua dan anggota

l
35
1. Bentuk AWI adalah organisasi profesi yang beranggotakan para Widyaprada
dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penjaminan mutu
pendidikan di lingkungan pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan,
dan masyarakat penyelenggara pendidikan.
2. Sifat AWI adalah organisasi profesi penjaminan mutu pendidikan yang berbadan
hukum, bersifat nirlaba, dan dalam aktifitasnya tidak berafiliasi dengan kekuatan
partai politik.
3. Ciri AWI adalah dapat bersinergi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat penyelenggara pendidikan terkait penjaminan mutu pendidikan.
KEORGANISASIAN

Anggota AWI terdiri dari;
a. Anggota Tetap;
b. Anggota Tidak Tetap;dan
c. Anggota Kehormatan.
Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
KEANGGOTAAN

1. Anggota Tidak Tetap adalah individu yang menaruh perhatian terhadap
penjaminan mutu pendidikan seperti kegiatan pemetaan mutu pendidikan,
pendampingan dan pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, serta
pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.
2. Untuk menjadi Anggota Tidak Tetap, maka individu tersebut:
a. mengajukan permohonan atau diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus
Daerah, dan
b. disetujui oleh Pengurus Pusat.
3. Anggota Tidak Tetap memiliki kompetensi Widyaprada yang dibuktikan dengan;
a. sertifikat kompetensi Widyaprada;
b. surat keterangan dari instansi/lembaga, atau
c. hasil kerja penjaminan mutu pendidikan.
4. Pengurus Pusat memberikan kartu anggota kepada Anggota Tidak Tetap.
1. Anggota Tetap adalah Widyaprada yang berada di;
a. Unit Utama di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi; dan
c. Instansi Pengguna jabatan Fungsional
Widyaprada lainnya
2. Untuk menjadi Anggota Tetap, maka Widyaprada
wajib melakukan registrasi
Anggota Tetap
Anggota Kehormatan
Anggota Kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan AWI karena prestasi dan kontribusinya bagi pengembangan
penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.
Anggota Tidak Tetap

Setiap anggota AWI mempunyai hak informasi dan perlindungan hukum yang berkaitan
dengan profesi Widyaprada.
(1) Setiap Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap
berkewajiban, mematuhi AD/ART, Kode Etik dan
Perilaku, serta peraturan organisasi.
(2) Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap
mempunyai kewajiban:
a. membayar iuran anggota yang besarannya
ditetapkan dengan peraturan organisasi;
b. menjaga dan menjunjung tinggi martabat
kehormatan AWI, serta
c. berperan aktif dalam kegiatan AWI.
(3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban menjaga
dan merekomendasikan pengembangan AWI
Kewajiban anggota Hak Anggota
(1) Keanggotaan berakhir bila Widyaprada:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; dan
c. diberhentikan.
(2) Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada:
a. pelanggaran AD/ART, Kode Etik dan Perilaku dan/atau peraturan organisasi;
b. diputuskan oleh sidang Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK) Widyaprada;
dan
c. ditetapkan oleh Pengurus Pusat
Berakhirnya anggota
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai keilmuan seorang Widyaprada memiliki
empat tanggung jawab utama, pada:
1. proses penjaminan mutu pendidikan yang memenuhi kaidah
pengembangan ilmu;
2. hasil penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan
dan aturan yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan mutu
pendidikan;
3. masyarakat akademik yang dapat memberikan pengakuan di bidang
keilmuan pendidikan sebagai bagian dari peningkatan ilmu pengetahuan
dan peradaban manusia yang unggul;
4. kehormatan lembaga dan organisasi profesi dalam menjalankan tugas
untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
Kode Etik dan Perilaku WP bertujuan:
1. meningkatkan integritas, kompetensi,
komitmen, profesionalisme
Widyaprada dan
2. mengembangkan dan melindungi
martabat, karakter, reputasi, serta
kehormatan Widyaprada.
Keterangan; deskripsi kode etik dan perilaku WP termuat
pada Keputusan Ketum AWI Nomor 2/AWI/PP/U/2022
KODE ETIK DAN PERILAKU WP

KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI

AWI : Integritas, Profesional, dan Akuntabel 41
9) Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel
10) Pelaporan keuangan dibuat oleh pengurus masing-masing tingkatan paling kurang satu kali
dalam satu tahun dan disampaikan secara tertulis pada Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja
Daerah.
11) Setiap anggota yang tidak membayar iuran anggota, dikenakan sanksi:
a) teguran tertulis bila terlambat tiga bulan
b) pembekuan hak-hak keanggotaan bila terlambat enam bulan; dan
c) pemberhentian sebagai anggota, bila tidak membayar iuran selama satu tahun..
1) Pengelolaan keuangan berbasis elektronik.
2) Sumber dana AWI berasal dari iuran anggota, dan
sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta
usaha lainnya.
3) Besarnya iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus
Pusat dengan mempertimbangkan usulan daerah.
4) iuran anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat.
5) Alokasi iuran anggota:
6) 50% untuk Pengurus Pusat; dan
7) 50% untuk Pengurus Daerah.
8) Pelaksanaan pengumpulan iuran anggota, dan
hasil penerimaan lainnya diatur oleh Pengurus
Pusat.
Keuangan Keuangan
Aset Organisasi
KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI
1) Aset AWI adalah aset milik organisasi.
2) Pengelolaan aset organisasi di tingkat pusat dan daerah menjadi tanggung jawab pengurus
masing-masing tingkatan.

42
Susunan Pengurus
ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA

Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK)
Dewan Pembina (DP)
Ketua MPK : Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si.
Sekretaris MPK : Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A.
Anggota MPK :
a. Drs. Purwadi Sutanto, M.Si.
b. Dr. Abdoellah, M.Pd
c. Drs. Sam Yhon, M.M.
d. Drs. Harmanto, M.Si.
1. Ketua Dewan Pembina : Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen
2. Sekretaris DP : Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
3. Anggota DP :
a. Kepala Biro SDM, Kemendikbudristek
b. Sekretaris Ditjen GTK
c. Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi

l
44
Ketua Umum
Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
Wakil Ketua Umum
Agung Nugroho Marey, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris Umum
Dr. R. Muktiono Waspodo, M.Pd.
Wakil Sekretaris Umum
M.Th. Yetti Pudiyantari, M.Pd.
Bendahara Umum
Dr. Poppy Dewi Puspitawati, M.A.
Wakil Bendahara Umum
Neni Niawati, M.Pd.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan :
Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan :
Lelik Hidayati, S.Sos. M.M.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi :
Dr. Nuril Furkan, M.Pd., M.H.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi :
Dr. Rita Zahra, M.Pd.
Ketua Bidang Pengembangan SDM :
Ir. Djajeng Baskoro. M.Pd.
Pengurus Pusat AWI

Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM
Fitria Yolanda, S.E., M.E.
Ketua Bidang Kerjasama, Komunikasi, dan IT
Drs. Ade Erlangga Masdiana, M.Si.
Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Komunikasi, dan IT
Yetty Widya Kusuma Santi, M.Si.
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
Dr. Yaya Jakaria, S.Si., M.M
Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
Edi Suswantoro, S.Pd, M.Ds.
Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi
Dr. Arwin, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi
Johan Winarni, S.P, M.Pd
Kepala Sekretariat
Dr. Nilam Suri
Wakil kepala Sekretariat
Cepy Lukmana Rusdiana S.Kom, M.Si

46
Sekian, terima kasih

100 INFORMASI AWI.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 100 INFORMASI AWI.pptx

Similar to 100 INFORMASI AWI.pptx (20)

More from Muktiono Waspodo

More from Muktiono Waspodo (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

100 INFORMASI AWI.pptx