Dokumen tersebut membahas tentang: 1) Latar belakang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021. 2) Tugas pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR
PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA
DIGITALISASI PENGINGAT ATAU REMINDER JADWAL VIDEO CONFERENCE
(VICON) PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT MENGGUNAKAN
GOOGLE CALENDER
Disusun Oleh:
NAMA PESERTA : BELA ERISYAH
NIP : 200307182022032002
GOLONGAN/ANGKATAN : II/II
NOMOR URUT PESERTA : 05
JABATAN : PENGAWAL TAHANAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
JAKARTA
2022

2. LAPORAN AKTUALISASI DAN HABITUASI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II DAN GOLONGAN III
DIGITALISASI PENGINGAT ATAU REMINDER JADWAL VIDEO CONFERENCE
(VICON) PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT MENGGUNAKAN
GOOGLE CALENDER
NAMA PESERTA : BELA ERISYAH
NIP : 200307182022032002
NOMOR URUT PESERTA: 05
JABATAN : PENGAWAL TAHANAN
UNIT KERJA : KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT
SUMBER KEGIATAN : SASARAN KERJA PEGAWAI
DAN SURAT PERINTAH TUGAS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
JAKARTA
2022
i

3. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat
Tuhan Yang Maha Esa karena telah senantiasa
melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada Penulis,
sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan
Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur
Sipil Negara (ASN) ini dengan sebaik-baiknya, mulai
dari awal hingga akhir.
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu
syarat pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini
Penulis bertugas di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri
Bangka Barat pada Seksi Tindak Pidana Khusus. Di
tempat kerja, Penulis melaksanakan tugas dari atasan
langsung dan/atau atas inisiatif sendiri, sehingga dari
tugas yang Penulis laksanakan tersebut, Penulis
dituntut untuk mengaktualisasikan Nilai-Nilai Dasar
Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah
diperoleh selama melaksanakan kegiatan
pembelajaran pada saat on campus, yaitu di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan RI di Ceger, DKI Jakarta.
Dalam menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-
Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini,
Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Tony Tribagus Spontana, S.H.,
M.Hum. selaku Kepala Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Bapak Dr. Jaya Kesuma, S.H., M.Hum.
selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kejaksaan RI;
3. Bapak Andi Muhammad Iqbal Arief,
S.H., M.H. selaku Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan RI di Ceger, DKI Jakarta;
4. Bapak Dr. Setyo Utomo, S.H., M.Hum.,
M.Kn. selaku Kepala Bidang
Penyelenggara DIKLATSAR Golongan III
Gelombang II Angkatan III di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan

4. Kepemimpinan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kejaksaan RI di Ceger, DKI
Jakarta;
5. Bapak Wawan Kustiawan, S.H. selaku
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
6. Bapak Desemanto, S.H. selaku Mentor
sekaligus Kepala Subbagian Pembinaan
Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang telah
memberikan bimbingan, arahan, dan
petunjuk untuk membantu Penulis dalam
menyusun Laporan Aktualisasi ini;
7. Bapak Hartawan, S.H. selaku Coach
sekaligus Widyaiswara yang telah
memberikan bimbingan, arahan, dan
petunjuk untuk membantu Penulis dalam
menyusun Laporan Aktualisasi ini;
8. Bapak Hartawan, S.H. , Bapak Sunardi ,
Bapak Fina selaku Penyelenggara
DIKLATSAR Golongan II Gelombang III
Angkatan II di Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan RI di Ceger, DKI Jakarta;
9. Kepada seluruh Widyaiswara dan Peserta
DIKLATSAR
Golongan II Gelombang III Angkatan II di
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen dan Kepemimpinan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di
Ceger, DKI Jakarta.
Jakarta, 12 Juli 2022
Peserta DIKLATSAR Gol. II Gel. III Ang. II,
Bela Erisyah

5. DAFTAR ISI

6. BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN
AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN II
Nama : Bela Erisyah
NIP : 200307182022032002
Unit Kerja : Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
Telah diuji di depan Tim Penguji
Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022
Mentor,
DESEMANTO, S.H.
NIP. 197712241999031001
Coach,
HARTAWAN, S.H.
NIP.197403091994031001
Penguji,
HANDOKO SETYAWAN, S.H., M.H
NIP.196301201989031001

7. ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN II
Nama : Bela Erisyah
NIP : 200307182022032002
Unit Kerja : Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
Telah disahkan
Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022
Penguji,
HANDOKO SETYAWAN, S.H., M.H
NIP. 196301201989031001
Coach,
HARTAWAN , S.H.
NIP. 197403091994031001
Mengetahui,
Kabid Penyelenggara pada Pusat Pendidikan dan
PelatihanManajemen dan Kepemimpinan
Badan Diklat Kejaksaan RI
DR. SETYO UTOMO, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIP. 197311291999031001

8. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia secara atribusi
diatur dalam konstitusi. Terdapat beberapa lembaga yang
menjalankan penegakan hukum diantaranya Kepolisian Republik
Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia.
Berkaitannya dengan penegakan hukum di bidang penuntutan
lembaga yang berwenang melaksanakan tugas tersebut adalah
Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, bahwasanya Kejaksaan Republik Indonesia
adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-
Undang. Oleh karena itu, sebagai lembaga pemerintahan sudah
sepatutnya sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam tubuh Kejaksaan Republik Indonesia memiliki
kualitas yang memadai dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan
peraturan berikut, antara lain Peraturan Lembaga Administrasi
Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara RI Nomor 93/K.1/Pdp.07/2021 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil,
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor
94/K.1/Pdp.07/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara
RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata
Cara Pengenaan Tarif s/d Rp. 0,00,- (Nol Rupiah) atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

9. 1
Ditinjau dari pengertian ASN yang ditegaskan dalam Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, untuk selanjutnya disebut UU ASN bahwasanya ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang
tecantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945 diperlukan pembentukan ASN yang
memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik,
dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping
itu diperlukannya pembentukan sikap yang sadar akan
melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan
publik, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, dan NegaraKesatuan Republik Indonesia. Presiden Joko
Widodo telah menggagas nilai-nilai dasar (core values) bagi ASN
yang bertujuan untuk membangun budaya kerja yang profesional.
Core values tersebut diakronimkan dengan istilah BerAKHLAK,
sebagaimana penjabarannya yaitu Berorientasi pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
Tranformasi core values dari ANEKA menjadi BerAKHLAK
merupakan suatu dukungan terhadap program prioritas kerja
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait
pembangunan SDM guna mewujudkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, dan
menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK).
Rancangan Aktualisasi merupakan dokumen kertas kerja sebagai
salah satu produk pembelajaran aktualisasi yang dihasilkan oleh
peserta
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rancangan
Aktualisasi memuat aktivitas peserta dalam hal:
1. Mengidentifikasi, menyusun dan menetapkan isu atau
permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan;
2. Mengajukan gagasan pemecahan isu atau masalah dengan
menyusunnya dalam daftar rencana, tahapan, dan output
kegiatan;
3. Mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang
diusulkan dengan substansi perspektif mata diklat Manajemen
Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelayanan Publik, dan Whole of
Government, secara terpisah atau keseluruhan mata pelatihan,
baik secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan
konstribusi hasil kegiatan yang didasari Aktualisasi Nilai-Nilai
Dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS);

10. 2
5. Mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan yang akan dilandasi
oleh substansi mata diklat agenda nilai-nilai dasar Pegawai
Negeri Sipil (PNS) terhadap pencapaian visi, misi, tujuan
organisasi, dan penguatan nilai-nilai organisasi.
Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan
peraturan berikut, antara lain Peraturan Lembaga Administrasi Negara
RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI
Nomor 93/K.1/Pdp.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 94/K.1/Pdp.07/2021 tentang
Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan
Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif s/d Rp. 0,00,-
(Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
1. Tugas Pokok Pegawai Negeri Sipil
Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) bertugas:
a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas;
c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
d. oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas;
f. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Visi dan Misi Organisasi
a. Visi Kejaksaan RI
Visi Kejaksaan RI adalah menjadi lembaga penegak
hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel.
Profesional artinya segenap aparatur Kejaksaan dalam
melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur “Tri Krama
Adhyaksa”, serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang
dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta

11. 3
pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada
aturan serta kode etik profesi yang berlaku. Proporsional artinya
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan selalu
memakai semboyan, yakni menyeimbangkan yang tersurat dan
tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan
efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik. Akuntabel
artinya bahwa kinerja Kejaksaan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejaksaan RI sebagai
salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang
mempunyai tugas dan fungsi sebagai Penyidik pada tindak
pidana tertentu, Penuntut Umum, pelaksana penetapan Hakim,
pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan
dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara,
serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui
upaya, antara lain meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum,
pengawasan aliran kepercayaan, dan penyalahgunaan
penodaan agama.
b. Misi Kejaksaan RI
Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam
melaksanakan tugas dan wewenang, baik dari segi kualitas
maupun kuantitas penanganan perkara pidana, perdata dan
tata usaha negara, serta pengoptimalan kegiatan intelijen
secara professional, proporsional, dan bermartabat melalui
penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat,
akurat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. Berikut ini adalah
misi dari Kejaksaan RI, yaitu:
1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam program
pencegahan tindak pidana;
2) Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam
penanganan perkara tindak pidana;
3) Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara
dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha
negara;
4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi
rasa keadilan masyarakat;
5) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan
tata kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

12. 4
3. Tugas Pokok dan Fungsi Peserta
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bangka
Barat Nomor : PRINT-41/L.9.13/Cp.1/04/2022 Tanggal 06 April 2022
Penulis menjalankan tugas dan fungsi sebagai staf pada bisang
Pembinaan di Kejaksaan Negeri Bangka Barat sesuai dengan PERJA
Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Cara
Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Subbag Pembinaan mempunyai
tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran,
pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai,
keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan
teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistic
criminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi
birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi
bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang
bersangkutan dalam rangka memeprlancar pelaksanaan tugas. Lebih
lanjut lagi, karena peserta membantu dalam Bidang Pembinaan di
staff perlengkapan
B. Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil
Berikut ini adalah penjabaran dari Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri
Sipil (PNS), antara lain:
1. Berorientasi Pelayanan
Sebagai aparat birokrasi pemerintah, dalam memberikan
pelayanan kepada publik maka ASN sudah seharusnya berorientasi
kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan (customer
service) melalui pelayanan prima. Pelayanan prima dikembangkan
dengan berdasarkan prinsip-prinsip attitude, attention, dan action.
Attitude adalah sikap atau perilaku, attention adalah bagaimana kita
memberikan perhatian , dan action adalah bagaimana kita
melakukan tindakan. Ketiga prinsip tersebut sudah seharusnya
menjadi nilai-nilai mendasar bagi para ASN ketika memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) dari
nilai dasar beroerintasi pelayanan adalah sebagai berikut:
1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
3. Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel
Akuntabel atau akuntabilitas adalah kewajiban
pertanggungjawaban yang harus dicapai sesuai dengan tanggung
jawab yang menjadi amanahnya baik selaku individu, kelompok
atau institusi. Akuntabel dimaksudkan agar ASN dalam
melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, cermat,
disiplin dan berintegritas tinggi. Melalui nilai-nilai akuntabilitas

13. 5
tersebut, bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku ASN
dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan
berintegritas. Dalam hal ini, akuntabilitas publik berfungsi untuk
menyediakan kontrol demokratis; mencegah korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan; serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas. Panduan perilaku (kode etik) dari nilai dasar akuntabel
adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung
jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara
secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten
Kompeten berarti kecakapan atau ketrampilan yang dimiliki
seseorang dalam bidangnya. Seorang ASN sudah seharusnya
kompeten atau memiliki kecakapan dan ketrampilan dalam
menjalankan tugas dan pekerjaan yang diembannya. Seseorang
dianggap kompeten apabila mereka dapat melaksanakan tugas-
tugas tertentu secara profesional. Kompeten berkaitan erat
dengan profesionalisme. Profesionalisme ASN merupakan aspek
penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik sesuai
dengan agenda reformasi birokrasi. Untuk itu, pengelolaan ASN
yang profesional harus didasarkan pada kualitas, kompetensi, dan
hasil penilaian kinerjanya, sehingga ASN dapat mendukung
secara optimal kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsinya
masing-masing. Panduan perilaku (kode etik) dari nilai dasar
kompeten adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis
Perilaku yang harmonis tergambar dengan sikap saling
menghargai dan peduli dengan sesamanya. Terciptanya
harmonisasi dalam lingkup organisasi dapat membangun
lingkungan kerja yang kondusif, yang pada akhirnya berefek
kepada keberhasilan pencapaian tujuan, tugas dan fungsi
organisasi. Panduan perilaku (kode etik) dari nilai dasar harmonis
adalah sebagai berikut :
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

14. 6
5. Loyal
Loyal atau loyalitas, yang bermakna pada kesetiaan atau
kepatuhan. Sebagai aparatur negara, dalam menjalankan
tugasnya ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya
oleh negara. Dengan demikian, sudah seharusnya ASN memiliki
loyalitas yang tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara.
Loyalitas kepada bangsa dan negara pada akhirnya bermuara
kepada sikap untuk memberikan layanan yang prima dan
mengayomi kepada segenap lapisan warga negara. Panduan
perilaku (kode etik) dari nilai dasar loyal adalah sebagai berikut :
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan,
instansi, dan negara;
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
Dalam KBBI diuraikan definisi adaptif adalah mudah
menyesuaikan (diri) dengan keadaan. Sedangkan dalam kamus
21 Modul Adaptif Bahasa Inggris, seperti Cambridge menyebutkan
bahwa adaptif adalah “having an ability to change to suit changing
conditions”, atau kemampuan untuk berubah dalam sitauasi yang
berubah. Sedangkan dalam Collins dictionary disebutkan bahwa
“adaptive means having the ability or tendency to adapt to
different situations” 1, atau adaptif adalah kemampuan atau
kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang
berbeda . Ini artinya bahwa sebagian besar kamus bahasa
memberi penekanan dalam pengertian adaptif pada hal
kemampuan (ability) untuk menyesuaikan diri.
Dalam hal ini, seorang ASN hendaknya selalu
mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi dalam
menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. ASN juga dituntut
untuk selalu proaktif dalam menghadapi setiap perubahan yang
terjadi sehingga tidak menghalangi tugas dan tanggung jawab
yang diembannya, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan
publik. Panduan perilaku (kode etik) dari nilai dasar adaptif adalah
sebagai berikut :
1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
3. Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif
Sikap kolaboratif ditunjukkan dengan memberi kesempatan
kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja
sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan
pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nilai

15. 7
ini diperlukan sebagai upaya dari pemecahan masalah dengan
membangun kerja sama yang sinergis, baik antar sesama ASN
maupun antar Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.
kolaborasi lintas organisasi dibutuhkan karena terdapat banyak
tantangan yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, satu
daerah, satu kementerian atau lembaga, maupun satu keahlian
dan satu disiplin ilmu. Panduan perilaku (kode etik) dari nilai dasar
kolaboratif adalah sebagai berikut :
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan
nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya
untuk tujuan bersama.
C. Nilai-Nilai Organisasi
1. Bintang Bersudut Tiga
Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan yang
letaknya tinggi dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah
tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai
landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan
diamalkan.
2. Pedang
Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk
membasmi kemungkaran atau kebathilan dan kejahatan.
3. Timbangan
Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh
melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

16. 8
4. Padi dan Kapas
Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan
kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”
Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan
raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti:
a. Satya, yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur,
baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan
keluarga, maupun kepada sesama manusia;
b. Adhi, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan yang
berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia;
c. Wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah
laku, khususnya dalam pengtrapan tugas dan
kewenangannya.
6. Makna Tata Warna
Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung
dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan
pengejaran atau peraihan cita-cita.
D. Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Berikut ini adalah penjabaran dari Kedudukan dan Peran
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, antara lain: 1. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS):
a. Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara:
“Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara.”
b. Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara:
“Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi
Pemerintah.”
“Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik.”

17. 9
2. Peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 12
Undangundang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara adalah:
“Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.”
E. Tujuan Penulisan
Berikut ini adalah tujuan penulisan Rancangan Aktualisasi Nilai-
Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, yaitu:
1. Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil
Negara (ASN) ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara
(ASN);
2. Menghasilkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Kejaksaan RI yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Sebagai salah satu syarat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan
Dasar (DIKLATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
Anggaran 2021.

18. 10
BAB II
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Penetapan Isu
1. Identifikasi Isu
Kegiatan aktualisasi ini diawali dengan mengidentifikasi isu
yangmuncul pada satuan kerja penulis. Isu berasal dari berbagai
sumber yaitu:
a. Tugas pokok dan fungsi peserta;
b. Surat Perintah Tugas yang diberikan oleh atasan terhadap
tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh peserta;
c. Hasil observasi dan pengalaman penulis selama masa
percobaan(CPNS);
Tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi terkait isu
yang akan dibahas kepada atas selaku Mentor dan Coach untuk
dapat dilakukan analisis secara komperehensif.
Berdasarkan tahapan tersebut, sehingga dapat ditarik 3 (tiga)
isu yang telah diidentifikasi dan dikategorikan sebagai fungsi ASN
yaitu sebagai berikut:
1) Belum efektifnya pendataan barang inventaris kantor yang
digunakan dan rusak pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat
Tahun 2022
2) Belum adanya Digitalisasi pada Buku Keluar dan Buku
Masuk Perpustakaan pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat
3) Belum adanya pengingat atau Reminder Jadwal Vidio
Conference ( Vicon) pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat
menggunakan Kalender Elektronic bncbhdhbjs
2. Tapis Isu
Dalam hal menentukan isu, Penulis menggunakan metode
USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) yang penjabarannya
adalah sebagai berikut:
a) Urgency: seberapa mendesak isu itu harus dibahas,
dianalisis danditindaklanjuti.
b) Seriousness: seberapa serius isu itu harus dibahas
dikaitkandengan akibat yang ditimbulkan.
c) Growth: seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebutjika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

19. 11
Tabel Analisis Isu dengan Metode USG
(* Paramater score 1-5 (score tertinggi: 5).
NO ISU SCORE
USG
TOTAL
SKOR
RANKING
U S G
1. Belum efektifnya
pendataan barang
inventaris kantor
yang digunakan dan
rusak pada
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
Tahun 2022
3 3 3 9 2
2. Belum adanya
Digitalisasi pada
Buku Keluar dan
Buku Masuk
Perpustakaan pada
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
2 2 3 7 3
3 Belum adanya
pengingat atau
Reminder Jadwal
Vidio Conference (
Vicon) pada
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
menggunakan
Kalender
Elektronic
bncbhdhbjs
4 5 4 13 1
Terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan identifikasi isu, antara
lain:
a. Environmental Scanning, yaitu sikap peduli terhadap isu atau
masalah dalam organisasi dan sekaligus bentuk kemampuan
memetakan hubungan kausalitas yang terjadi;
b. Problem Solving, yaitu kemampuan peserta
mengembangkan dan memilih alternatif pemecahan isu atau
masalah, dan kemampuan memetakan aktor terkait dan

20. 12
perannya masing-masing dalam penyelesaian isu atau
masalah;
c. Analysis, yaitu bentuk kemampuan peserta berpikir
konseptual yaitu kemampuan mengkaitkan dengan substansi
mata diklat dan bentuk kemampuan mengidentifikasi implikasi
atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kegiatan atau
tahapan kegiatan yang dilakukan.
Isu-isu yang ada dan berkembang tersebut dapat diperoleh dari
berbagai sumber di lingkungan kerja, antara lain:
a. Tugas pokok dan fungsi;
b. Surat Perintah Tugas yang diberikan oleh user atau
atasan langsung terhadap tugas yang dilaksanakan;
c. Hasil pengamatan langsung;
d. Pengalaman selama melaksanakan tugas.
3. Menentukan Isu yang Diangkat
Metode yang digunakan untuk menentukan core issue yang
diangkat adalah dengan metode USG (Urgency, Seriousness, and
Growth). Metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth) adalah
salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus
diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi,
keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1
s/d 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode USG (Urgency,
Seriousness, and Growth), yaitu:
a. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan
dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan
waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang
menyebabkan isu tersebut.
b. Seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan
dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan
masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang
menimbulkan masalah-masalah lain apabila masalah penyebab
isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan
yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah
lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu
masalah lain yang berdiri sendiri.

21. 13
c. Growth
Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut
menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah
penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan.
Metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth) merupakan
salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan
metode teknik scoring. Proses untuk metode USG (Urgency,
Seriousness, and
Growth) dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah,
keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan
bekembangnya masalah tersebut semakin besar.
Urgency atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu,
mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yaitu
dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas
kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem
atau tidak.
Growth atau tingkat perkembangan masalah, yaitu apakah
masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk
dicegah.
Penggunaan metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth)
dalam penentuan prioriotas masalah dilaksanakan apabila pihak
perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang
sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan
aspek dari masalah itu sendiris
Setelah dilakukan analisis dengan metode Usage, Seriousness,
and Growth (USG), maka diperoleh core issue, yaitu “DIGITALISASI
PENGINGAT ATAU REMINDER JADWAL VIDEO CONFERENCE
(VICON) PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT .”
4. Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan dari Isu yang
Diangkat
Berdasarkan pengalaman Penulis selama melaksanakan tugas
di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada Subbagian
Pembinaan, ditemukan sejumlah hambatan.
Kondisi saat ini yang ada di Kejaksaan Negeri Bangka Barat yakni
kurangnya informasi mengenai jadwal Vidio Conference (Vicon) dan
juga terkadang lupa jika ada jadwal Vidio Conference (Vicon).
Kondisi yang diharapkan penulis adalah Pegawai dapat dengan
mudah mengetahui dan mengingat Jadwal Vicon, tidak terlewatnya
Vicon, Mengatisipasi terjadinya tabrakkan jadwal dengan acara atau

22. 14
kegiatan lain, dan dapat dengan mudah membuat rekap jadwal Vicon
pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
5.Gagasan Pemecahan Isu
Dari isu dan permasalahan yang ditemukan penulis, maka
dirumuskanlah pemecahan isu yaitu dengan cara dibuatkannya jadwal
Vicon Menggunakan Kalender Elektronik pada Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
B. Judul, Mentor, Coach, Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar
(DIKLATSAR), dan Stakeholder Internal
1. Judul
Judul dari Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi
Aparatur Sipil Negara (ASN) ini adalah “DIGITALISASI
PENGINGAT ATAU REMINDER JADWAL VIDIO
CONFERENCE (VICON) PADA KEJAKSAAN NEGERI
BANGKA BARAT MENGGUNAKAN HDGDJ.”
2. Mentor
a. Nama : Desemanto, S.H.
b. NIP : 197712241999031001
c. Pangkat : Sena Wira TU
d. Golongan : III/d
e. Jabatan : Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan
Negeri Bangka Barat
3. Coach
a. Nama : Hartawan, S.H.
b. NIP : 197403091994031001
c. Pangkat : Pembina
d. Golongan : IV/d
e. Jabatan : Kepala Bidang Evaluasi Pusat
Manajemen dan Kepemimpinan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
4. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR)
a. Nama : Bela Erisyah
b. NIP : 200307182022032002
c. Pangkat : Yuana Darma TU

23. 15
d. Golongan : II/a
e. Jabatan : Pengawal Tahanan
5. Stakeholder
Stakeholder dari program aktualisasi ini adalah pegawai Pada
Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
C. Rencana Kegiatan
Pada kegiatan aktualisasi program Pelatihan Dasar ini penulis
membuat kegiatan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar Aparatur
Sipil Negara (ASN), yaitu berAKHLAK, terdiri dari: Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif, serta Manajemen ASN dan Smart ASN dalam proses
pelaksanaannya. Penulis telah membuat 5 (lima) rencana kegiatan
guna mengimplementasikan core issue tersebut dengan kesamaan
output, yaitu untuk mendigitalisasi pengingat atau reminder jadwal
Vicon pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat yaitu :
a. Mengkoordinasikan Konsep Aktualisasi Reminder Jadwal
Vicon di Kejaksaan Negeri Bangka Barat kepada Kepala
Subbagian Pembinaan.
b. Meminta email para pegawai di Kejaksaan Negeri Bangka
Barat.
c. Mensosialisasikan mengenai Google Calender apabila ada
Vicon di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
d. Melakukan SCAN pada surat undangan Vicon yang akan
dilaksanakan
e. Menyimpan arsip yang telah di scan ke dalam google drive.
f. Melaporkan Kegiatan yang telah Di Aktualisasikan kepada
Kepala Subbagian Pembinaan
D. Kualitas Kegiatan
1. Mengkonsultasikan rencana kegiatan mengenai Digitalisasi
Reminder Kegiatan Vicon pada Kejaksaan Negeri Bangka
Barat.
• Menghadap kepada Kepala Subbagian Pembinaan selaku
Mentor untuk menyampaikan tahapan rencana kegiatan.
• Meminta saran, arahan,serta persetujuan terkait rencana
kegiatan kepada Kepala Subbagian Pembinaan selaku
mentor.
2. Meminta Email para Pegawai di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
 Membuat Email Bidang Pembinaan baru khusus untuk
reminder Vicon

24. 16
 Mencatat setiap email para pegawai agar mempermudah
mengdigitalkan reminder
 Memastikan email para pegawai di Kejaksaan Negeri Bangka
Barat agar terhubung dengan email pembinaan yang akan di
hubungkan dengan kalender pengingat
3. Mensosialisasikan mengenai Google Calender apabila ada Vicon
di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
 Memberikan petunjuk kepada para pegawai Kejaksaan Negeri
Bangka Barat tentang penggunaan google calender
 Mencoba mempraktekkan langsung mengenai notifikasi
apabila ada jadwal Vicon
4. Melakukan SCAN pada surat undangan Vicon yang akan
dilaksanakan
 Menyiapkan alat scan yang akan digunakan
 Melakukan scanning Surat undangan Vicon
 Menyimpan hasil scanning surat Undangan dalam bentuk file
pdf sesuai dengan Tanggal masuk dan tanggal keluar.
5. Menyimpan arsip yang telah di scan ke dalam google drive
 Membuat folder berdasarkan bulan.
 Membuat atau folder sesuai Bidang Dalam folder bulan.
 Menyimpan arsip yang telah di scan di dalam folder sesuai
dengan bidang dan bulan.
6. Melaporkan Kegiatan yang telah Di Aktualisasikan kepada
Kepala Subbagian Pembinaan
 Menghadap Kepala Subbagian Pembinaan selaku Mentor
untuk melaporkan kegiatan aktualisasi yang telah
dilaksanakan.
 Mencatat petunjuk dan Masukkan Dari Kepala Subbagian
Kejaksaan Negeri Bangka Barat
E. Relevansi Kegiatan dengan Materi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri
Sipil dan Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Mengkonsultasikan rencana kegiatan mengenai Digitalisasi
Reminder Kegiatan Vicon pada Kejaksaan Negeri Bangka
Barat.
a) Berorientasi Pelayanan Konsultasi sebagai langkah
awal dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
b) Loyal

25. 17
Terlibat secara aktif dalam melakukan konsultasi dengan
pimpinan dan koordinasi dengan para pegawai .
c) Kolaboratif
Dalam bertukar pikiran dengan pimpinan dibutuhkan
kordinasi dan kolaborasi yang baik antara pegawai dan
pimpinan.
2. Meminta Email para Pegawai di Kejaksaan Negeri Bangka
Barat
a. Akuntabel: Sebagai bentuk tanggungjawab dan
transparan terhadap kualitas data yang dikumpulkan dan
menjamin dari kebenaran data. Selain itu bertanggung
jawab akan pembuatan tahapan yang ada.
b. Loyal Melakukan pekerjaan yang rapi dan akurat
c. Kolaboratif Saling menjalani koordinasi antara pegawai
di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
d. Berorientasi pelayanan: Melaksanakan kegiatan
dengan sopan dan tidak tergesa-gesa;
3. Mensosialisasikan mengenai Google Calender apabila ada
Vicon di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
a. Akuntabel: Meningkatkan kemampuan cermat,dan
disiplin sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas
b. Kompeten: Mengaplikasikan pemahaman terhadap alur
reminder .
c. Adaptif: Beradaptasi dengan perkembangan teknologi
yang ada
d. Kolaboratif: Berkoordinasi dengan baik antara pegawai
di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
4. Melakukan SCAN pada surat undangan Vicon yang akan
dilaksanakan
a. Kompeten: Melakukan scanning arsip sebagai langkah
awal perkembangan kompe tensi dalam diri pribadi
b. Akuntabel: bertanggung jawab melaksanakan tugas dan
kewajiban dalam melaksanakan kegiatan
c. Berorientasi Pelayanan: Cekatan dalam menyiapkan
sarana prasarana untuk keperluan pemindaian.

26. 18
5. Menyimpan arsip yang telah di scan ke dalam google drive
a. Akuntabel
Membuat folder pengarsipan dengan penuh tanggung
jawab dan adil serta mampu mempertanggungjawaban
kepada pimpinan.
b. Kompeten
Mengisi arsip yang telah dipindai secara cermat dan
teliti.
c. Adaptif
Penyesuaian terhadap perubahan kinerja yang telah
dilakukan secara digital.
6. Melaporkan Kegiatan yang telah Di Aktualisasikan kepada
Kepala Subbagian Pembinaan:
a. Akuntabel: Mengerjakan pekerjaan dengan penuh
tanggung jawab, efektif dan efisien.
b. Kompeten: Bertutur kata dan berperilaku santun dalam
melakukan laporan dengan pimpinan
c. Loyal: Terlibat secara aktif dalam melakukan pelaporan
dengan pimpinan
d. Berorientasi Pelayanan: Pelaporan kegiatan digital
selesai sebagai langkah awal dalam rangka optimalisasi
pelayanan
e. Harmonis: Melaporkan kegiatan sebagai salah satu
upaya membentuk keadaan harmonis

27. 19
F. Matrik Rancangan Aktualisasi
NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT NILAI-NILAI APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN)
Kontribusi
Terhadap Visi dan
Misi
Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
a. Mengkonsultasikan
rencana kegiatan
mengenai
Digitalisasi
Reminder Kegiatan
Vicon pada
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat.
 Menghadap
kepada Kepala
Subbagian
Pembinaan selaku
Mentor untuk
menyampaikan
tahapan rencana
kegiatan.
 Meminta saran,
arahan,serta
persetujuan terkait
rencana kegiatan
kepada Kepala
Subbagian
Pembinaan selaku
mentor.
 Rencana
kegiatan telah
disampaikan
kepada Kepala
Subbagian
Pembinaan
selaku mentor.
 Mendapatkan
arahan,masuka
n, serta
persetujuan
Kepala
Subbagian
Pembinaan
selaku mentor
terkait rencana
kegiatan.
(NILAI BerAKHLAK
YANG PALING
RELEVAN)
Berorientasi Pelayanan
Konsultasi sebagai
langkah awal dalam
rangka optimalisasi
pelayanan publik.
Loyal
Terlibat secara aktif dalam
melakukan konsultasi
dengan pimpinan dan
koordinasi dengan para
pegawai .
Kolaboratif
Dalam bertukar pikiran
dengan pimpinan
dibutuhkan kordinasi dan
kolaborasi yang baik
antara pegawai dan
pimpinan.
.
Visi
Mewujudkan
suatu kegiatan
yang akuntabel,
efektif, dan
efisien
Untuk
memberikan
informasi yang
akurat.
Misi
Pengoptimalan
kegiatan
Kejaksaan,
secara
profesional,
proposional dan
bermartabat
melalui
penerapan
Standard
Operating
Procedure
(SOP) yang
tepat,cermat,
terarah,efektif,
dan efisien
Satya
Adanya kejujuran
dalam hal
pemeriksaan
persiapan konsep.
Adhi
Adanya rasa penuh
tanggung jawab
dalam menjalankan
tugas.
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
melakukan konsultasi
dan koordinasi
dengan pimpinan

28. 20
b. Meminta Email
para Pegawai di
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
 Membuat Email
Bidang Pembinaan
baru khusus untuk
reminder Vicon
 Mencatat setiap
email para
pegawai agar
mempermudah
mengdigitalkan
reminder
 Memastikan email
para pegawai di
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat agar
terhubung dengan
email pembinaan
yang akan di
hubungkan dengan
kalender pengingat

 Email Bidang
Pembinaan
siap di
gunakan dan di
sosialisasikan.
 Menginput
email pegawai
ke event
callender
sehingga
memudahkan
dalam
pengiriman
reminder dan
lampiran
kegiatan.
 Terhubungnya
email para
pegawai
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat secara
digital dalam
proses
reminder
Akuntabel:
Sebagai bentuk
tanggungjawab dan
transparan terhadap
kualitas data yang
dikumpulkan dan
menjamin dari kebenaran
data. Selain itu
bertanggung jawab akan
pembuatan tahapan yang
ada.
Berorientasi pelayanan:
Melaksanakan kegiatan
dengan sopan dan tidak
tergesa-gesa;
Loyal
Melakukan pekerjaan yang
rapi dan akurat
Kolabaratif
Saling menjalani koordinasi
antara pegawai di
Kejaksaan Negeri Bangka
Barat
Visi
Dapat
menjalankan
tugas dan fungsi
secara
sistematis,
proporsional
dan teratur
Misi
Mempermuda
h SDM ASN
dalam
menjalankant
ugas dan fungsi
dalam hal
bekerja
Satya
Menerapkan sikap
jujur terhadap
Tugas yang
diberikan.
Adhi
Adanya rasa penuh
tanggung jawab
dalam melakukan
proses pengingat
data yang akan di
masukan
Wicaksana
Bijaksana dalam
bertutur kata dan
tingkah laku saat
melaksanakan tugas
pencatatan email

29. 21
c. Mensosialisasikan
mengenai Google
Calender apabila
ada Vicon di
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
 Memberikan
petunjuk
kepada para
pegawai
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat tentang
penggunaan
google calender
 Mencoba
mempraktekkan
langsung
mengenai
notifikasi
apabila ada
jadwal Vicon
 Para Pegawai
mengetahui
tentang akan
digunakannya
google calender
sebagai reminder
jadwal Vicon
 Menginput
secara langsung
jadwal serta
informasi tentang
Vicon sehingga
notifikasi data
langsung
terhubung melalui
calender dan
email pegawai.
Akuntabel:
Meningkatkan kemampuan
cermat,dan disiplin sesuai
dengan kompetensi dan
bidang tugas
Adaptif :
Beradaptasi dengan
perkembangan teknologi
yang ada
Kompeten:
Mengaplikasikan
pemahaman terhadap alur
reminder .
Kolabaratif
Berkoordinasi dengan baik
antara pegawai di
Kejaksaan Negeri Bangka
Barat
Visi
Mengoptimalk
an bidang
Pembinaan
melalui
digitalisasi
menggunakan
kalender
elektronik
Misi
Mempermudah
pekerjaan
pegawai
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat
Satya Menerapkan
sikap jujur terhadap
Tugas yang
diberikan.
Adhi
Adanya rasa penuh
tanggung jawab
dalam melakukan
proses
pengunggahan
arsip
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
berinteraksi dengan
berbagai pihak yang
bersangkutan.

30. 22
d. Melakukan SCAN
pada surat
undangan Vicon
yang akan
dilaksanakan dan
mengarsipkan di
google drive
 Menyiapkan alat
scan yang akan
digunakan
 Melakukan
scanning Surat
undangan Vicon
 Menyimpan hasil
scanning surat
Undangan dalam
bentuk file pdf
sesuai dengan
Tanggal masuk
dan tanggal keluar.
 Alat scan telah
siap.
 Surat
Undangan
Vicon telah
discan.
 Hasil scanning
surat
Undangan
Vicon dalam
Bentuk pdf sesuai
tanggal telah
tersimpan
Berorientasi Pelayanan
Cekatan dalam
menyiapkan sarana
prasarana untuk
keperluan pemindaian.
Akuntabel
bertanggung jawab
melaksanakan tugas dan
kewajiban dalam
melaksanakan kegiatan
Kompeten
Melakukan scanning arsip
sebagai langkah awal
perkembangan
kompetensi dalam diri
pribadi
Visi
Mewujudkan
suatu kegiatan
yang akuntabel,
efektif, dan
efisien
Misi
Optimalisasi
terhadap
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Kejaksaan RI
dalam
profesionalisme
staff pembinaan
Satya
Jujur dalam
mengklasifikasikan
dokumen arsip.
Adhi
Adanya rasa penuh
tanggung jawab
terhadap
pengumpulan data
arsip surat.
Wicaksana
Adanya sikap
santun dalam
pengarsipansssssss
e. Menyimpan arsip
yang telah di scan
ke dalam google
drive
 Membuat folder
berdasarkan bulan.
 Membuat atau
folder sesuai
Bidang Dalam
folder bulan.
 Menyimpan arsip
yang telah di scan
di dalam folder
sesuai dengan
bidang dan bulan.
 Folder
berdasarkan
bulan telah
dibuat.
 Folder sesuai
dengan Bidang
telah dibuat.
 Arsip telah
tersimpan di
dalam folder
sesuai dengan
Bulan dan
Bidang
Akuntabel
Membuat folder
pengarsipan dengan penuh
tanggung jawab dan adil
serta mampu
mempertanggungjawaban
kepada pimpinan.
Kompeten
Mengisi arsip yang telah
dipindai secara cermat dan
teliti.
Adaptif
Penyesuaian terhadap
perubahan kinerja yang
telah dilakukan secara
digital.
Visi
Menerapkan
nilai efektif dan
efisien dalam
Menjalankan
Tugas yang
diberikan.
Misi
Optimalisasi
terhadap
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Kejaksaan RI
Satya
Adanya kesetiaan
pada tugas dan
kewajiban dengan
menuntaskan
pekerjaan yang
telah diberikan.
Adhi
Adanya rasa penuh
tanggung jawab
dalam melakukan
penyimpanan arsip
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
berinteraksi dengan
berbagai pihak yang
bersangkutan.

31. 23
f. Melaporkan
Kegiatan yang
telah Di
Aktualisasikan
kepada Kepala
Subbagian
Pembinaan
 Menghadap
Kepala Subbagian
Pembinaan selaku
Mentor untuk
melaporkan
kegiatan
aktualisasi yang
telah dilaksanakan.
 Mencatat petunjuk
dan Masukkan
Dari Kepala
Subbagian
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
 Mentor
mengetahui
kegiatan telah
selesai
dilaksanakan
 Petunjuk dan
arahan untuk
langkah
selanjutnya
didapatkan
Berorientasi Pelayanan
Pelaporan kegiatan digital
selesai sebagai langkah
awal dalam rangka
optimalisasi pelayanan
public
Akuntabel
Mengerjakan pekerjaan
dengan penuh tanggung
jawab, efektif dan efisien.
Kompeten
Bertutur kata dan
berperilaku santun dalam
melakukan laporan
dengan pimpinan
Harmonis
Melaporkan kegiatan
sebagai salah satu upaya
membentuk keadaan
harmonis
Loyal0
Terlibat secara aktif dalam
melakukan pelaporan
dengan pimpinan
Visi
Mewujudkan
suatu kegiatan
yang akuntabel,
efektif, dan
efisien
Untuk
memberikan
informasi yang
akurat.
Misi
Pengoptimalan
kegiatan
Kejaksaan,
secara
profesional,
proposional dan
bermartabat
melalui
penerapan
Standard
Operating
Procedure
(SOP) yang
tepat,cermat,
terarah,efektif,
dan efisien
Satya Menerapkan
sikap jujur terhadap
Tugas yang
diberikan.
Adhi
Adanya rasa penuh
tanggung jawab
dalam melakukan
proses pelaporan
kegiatan
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
berinteraksi dengan
pimpinan

32. 24

33. 25
G. Rencana Antisipasi Kendala yang Akan Dihadapi
Terdapat beberapa kendala yang akan dihadapi pada saat
melaksanakan kegiatan Rancangan Aktualisasi, antara lain:
NO. KENDALA ANTISIPASI
1. Terjadi kendala sinyal dalam kantor Kejaksaan
Negeri Bangka Barat
Melakukan
tethering/hotspot dari
hp pribadi, dan
melakukan koordinasi
tekait kendala
jaringan kepada tim
IT.
2. Terjadi kendala dalam penggunaan unit scanner Memastikan kondisi
unit scanner dapat
digunakan secara
optimal terlebih
dahulu sebelum
memulai tahapan
kegiatan
aktualisasi yang
direncanakan
3. Waktu pelaksanaan aktualisasi
Tidak sesuai dengan waktu perencanaan
aktualisasi.
Melakukan pekerjaan
dengan lebih cepat
dan tepat.
Tabel

34. 26
BAB III
PELAKSANAAN AKTUALISASI
A. Pelaksanaan Kegiatan (Capaian Kegiatan)
Kegiatan I Mengkonsultasikan rencana kegiatan mengenai
Digitalisasi Reminder Kegiatan Vicon pada
Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
Tanggal Pelaksanaan 29 Agustus 2022
Lampiran 1. Menghadap kepada Kepala Subbagian
Pembinaan selaku Mentor untuk
menyampaikan tahapan rencana kegiatan.
2. Meminta saran, arahan,serta persetujuan
terkait rencana kegiatan kepada Kepala
Subbagian Pembinaan selaku mentor.
INDIKATOR NILAI DASAR BER-AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Konsultasi sebagai langkah awal dalam rangka
optimalisasi pelayanan publik.
Loyal
Terlibat secara aktif dalam melakukan konsultasi dengan pimpinan dan koordinasi
dengan para pegawai .
Kolaboratif
Dalam bertukar pikiran dengan pimpinan dibutuhkan kordinasi dan kolaborasi yang
baik antara pegawai dan pimpinan.

35. 27
INDIKATOR NILAI KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI
Satya
Adanya kejujuran dalam hal pemeriksaan persiapan konsep.
Adhi
Adanya rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Wicaksana
Adanya sikap Santun ketika melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan
Kegiatan II Meminta Email para Pegawai di Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
Tanggal Pelaksanaan 01 September 2022
Lampiran 1. Membuat Email Bidang Pembinaan baru
khusus untuk reminder Vicon
2. Mencatat setiap email para pegawai agar
mempermudah mengdigitalkan reminder

36. 28
3. Memastikan email para pegawai di Kejaksaan
Negeri Bangka Barat agar terhubung dengan
email pembinaan yang akan di hubungkan
dengan kalender pengingat
INDIKATOR NILAI DASAR BER-AKHLAK
Akuntabel:
Sebagai bentuk tanggungjawab dan transparan terhadap kualitas data yang
dikumpulkan dan menjamin dari kebenaran data. Selain itu bertanggung jawab akan
pembuatan tahapan yang ada.
Berorientasi pelayanan: Melaksanakan kegiatan dengan sopan dan tidak tergesa-
gesa;
Loyal
Melakukan pekerjaan yang rapi dan akurat
Kolabaratif
Saling menjalani koordinasi antara pegawai di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
INDIKATOR NILAI KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI
Satya
Adanya kejujuran dalam hal
pemeriksaan persiapan konsep.
Adhi
Adanya rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Wicaksana
Adanya sikap Santun ketika melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan

37. 29
Kegiatan III Mensosialisasikan mengenai Google Calender
apabila ada Vicon di Kejaksaan Negeri Bangka
Barat
Tanggal Pelaksanaan 06 September 2022
Lampiran 1. Memberikan petunjuk kepada para pegawai
Kejaksaan Negeri Bangka Barat tentang
penggunaan google calender
2. Mencoba mempraktekkan langsung mengenai
notifikasi apabila ada jadwal Vicon
INDIKATOR NILAI DASAR BER-AKHLAK
Akuntabel:
Meningkatkan kemampuan cermat,dan disiplin sesuai dengan kompetensi dan
bidang tugas
Adaptif
Beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada
Kompeten:
Mengaplikasikan pemahaman terhadap alur reminder .
Kolabaratif
Berkoordinasi dengan baik antara pegawai di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
INDIKATOR NILAI KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI
Satya Menerapkan sikap jujur terhadap Tugas yang diberikan.
Adhi
Adanya rasa penuh tanggung jawab dalam melakukan proses pengunggahan arsip
Wicaksana
Adanya sikap Santun ketika berinteraksi dengan berbagai pihak yang bersangkutan.

38. 30
Kegiatan IV Melakukan SCAN pada surat undangan Vicon
yang akan dilaksanakan
Tanggal Pelaksanaan 14 September 2022
Lampiran 1. Menyiapkan alat scan yang akan digunakan
2. Melakukan scanning Surat undangan Vicon
3. Menyimpan hasil scanning surat Undangan
dalam bentuk file pdf sesuai dengan Tanggal
masuk dan tanggal keluar.

39. 31
INDIKATOR NILAI DASAR BER-AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Cekatan dalam menyiapkan sarana prasarana untuk
keperluan pemindaian.
Akuntabel
bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melaksanakan
kegiatan
Kompeten
Melakukan scanning arsip sebagai langkah awal perkembangan kompetensi dalam
diri pribadi
INDIKATOR NILAI KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI
Satya
Jujur dalam mengklasifikasikan dokumen arsip.
Adhi
Adanya rasa penuh tanggung jawab terhadap pengumpulan data arsip surat.
Wicaksana
Adanya sikap santun dalam melakukan scnning.
Kegiatan V Menyimpan arsip yang telah di scan ke dalam
google drive
Tanggal Pelaksanaan 14 September 2022
Lampiran 1. Membuat folder berdasarkan bulan.
2. Membuat atau folder sesuai Bidang Dalam
folder bulan.

40. 32
3. Menyimpan arsip yang telah di scan di dalam
folder sesuai dengan bidang dan bulan.
INDIKATOR NILAI DASAR BER-AKHLAK
Akuntabel
Membuat folder pengarsipan dengan penuh tanggung jawab dan adil serta mampu
mempertanggungjawaban kepada pimpinan.
Kompeten
Mengisi arsip yang telah dipindai secara cermat dan teliti.
Adaptif
Penyesuaian terhadap perubahan kinerja yang telah dilakukan secara digital.
INDIKATOR NILAI KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI
Satya
Adanya kesetiaan pada tugas dan kewajiban dengan menuntaskan pekerjaan yang
telah diberikan.
Adhi
Adanya rasa penuh tanggung jawab dalam melakukan penyimpanan arsip
Wicaksana
Adanya sikap Santun Ketika berinteraksi dengan berbagai pihak yang bersangkutan.
erubahan kinerja yang telah dilakukan secara digital.
Kegiatan VI Melaporkan Kegiatan yang telah Di Aktualisasikan
kepada Kepala Subbagian Pembinaan
Tanggal Pelaksanaan 23 September 2022
Lampiran 1. Menghadap Kepala Subbagian Pembinaan
selaku Mentor untuk melaporkan kegiatan
aktualisasi yang telah dilaksanakan.

41. 33
2. Mencatat petunjuk dan Masukkan Dari Kepala
Subbagian Kejaksaan Negeri Bangka Barat
INDIKATOR NILAI DASAR BER- AKHLAK
Berorientasi Pelayanan
Pelaporan kegiatan digital selesai sebagai langkah awal dalam rangka optimalisasi
pelayanan public
Akuntabel
Mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien.
Kompeten
Bertutur kata dan berperilaku santun dalam melakukan laporan dengan pimpinan
Harmonis
Melaporkan kegiatan sebagai salah satu upaya membentuk keadaan harmonis
Loyal
Terlibat secara aktif dalam melakukan pelaporan pada pimpinan
INDIKATOR NILAI KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI
Satya
Menerapkan sikap jujur terhadap Tugas yang diberikan.
Adhi
Adanya rasa penuh tanggung jawab dalam melakukan proses pelaporan kegiatan
Wicaksana
Adanya sikap Santun ketika berinteraksi dengan pimpinan melakukan pelaporan
dengan pimpinan

42. 34

43. 35
B. Matrik Rancangan Aktualisasi
NO KEGIATAN TAHAPAN
KEGIATAN
OUTPUT NILAI-NILAI
APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)
KONTRIBUSI
TERHADAP VISI
DAN MISI
ORGANISASI
PENGUATAN
NILAI
ORGANISASI
PARAF
MENTOR
1. Mengkonsultasi
kan rencana
kegiatan
mengenai
Digitalisasi
Reminder
Kegiatan Vicon
pada Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat.
 Menghadap
kepada Kepala
Subbagian
Pembinaan
selaku
Mentor untuk
menyampaikan
tahapan rencana
kegiatan.
 Meminta saran,
arahan,serta
persetujuan
terkait rencana
kegiatan kepada
Kepala
Subbagian
Pembinaan
selaku mentor.
 Rencana
kegiatan telah
disampaikan
kepada
Kepala
Subbagian
Pembinaan
selaku
mentor.
 Mendapatkan
arahan,masu
kan, serta
persetujuan
Kepala
Subbagian
Pembinaan
selaku mentor
terkait
rencana
kegiatan.
(NILAI BerAKHLAK
YANG PALING
RELEVAN)
Berorientasi
Pelayanan
Konsultasi sebagai
langkah awal dalam
rangka optimalisasi
pelayanan publik.
Loyal
Terlibat secara aktif
dalam melakukan
konsultasi dengan
pimpinan dan
koordinasi dengan
para pegawai .
Kolaboratif
Dalam bertukar
pikiran dengan
pimpinan dibutuhkan
kordinasi dan
kolaborasi yang baik
antara pegawai dan
pimpinan.
.
Visi
Mewujudkan
suatu kegiatan
yang akuntabel,
efektif, dan efisien
Untuk
memberikan
informasi yang
akurat.
Misi
Pengoptimalan
kegiatan
Kejaksaan, secara
profesional,
proposional dan
bermartabat
melalui penerapan
Standard
Operating
Procedure (SOP)
yang
tepat,cermat,
terarah,efektif,
dan efisien
Satya
Adanya
kejujuran
dalam hal
pemeriksaan
persiapan
konsep.
Adhi
Adanya rasa
penuh
tanggung
jawab dalam
menjalankan
tugas.
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
melakukan
konsultasi dan
koordinasi
dengan
pimpinan

44. 36
2. Meminta Email
para Pegawai di
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat
 Membuat Email
Bidang
Pembinaan baru
khusus untuk
reminder Vicon
 Mencatat
setiap email
para pegawai
agar
mempermudah
mengdigitalkan
reminder
 Memastikan
email para
pegawai di
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat agar
terhubung
dengan email
pembinaan yang
akan di
hubungkan
dengan kalender
pengingat
 Email Bidang
Pembinaan
siap di
gunakan dan
di
sosialisasikan
.
 Menginput
email
pegawai ke
event
callender
sehingga
memudahkan
dalam
pengiriman
reminder dan
lampiran
kegiatan.
 Terhubungny
a email para
pegawai
Kejaksaan
Negeri
Bangka Barat
secara digital
dalam proses
reminder
Akuntabel:
Sebagai bentuk
tanggungjawab dan
transparan terhadap
kualitas data yang
dikumpulkan dan
menjamin dari
kebenaran data.
Selain itu
bertanggung jawab
akan pembuatan
tahapan yang ada.
Berorientasi
pelayanan:
Melaksanakan
kegiatan dengan
sopan dan tidak
tergesa-gesa;
Loyal
Melakukan pekerjaan
yang rapi dan akurat
Kolabaratif
Saling menjalani
koordinasi antara
pegawai di Kejaksaan
Negeri Bangka Barat
Visi
Dapat
menjalankan
tugas dan fungsi
secara sistematis,
proporsional dan
teratur
Misi
Mempermudah
SDM ASN dalam
menjalankant
ugas dan fungsi
dalam hal bekerja
Satya
Menerapkan
sikap jujur
terhadap
Tugas yang
diberikan.
Adhi
Adanya rasa
penuh
tanggung
jawab dalam
melakukan
proses
pengingat
data yang
akan di
masukan
Wicaksana
Bijaksana
dalam
bertutur kata
dan tingkah
laku saat
melaksanakan
tugas
pencatatan
email

45. 37
3. Mensosialisasik
an mengenai
Google
Calender
apabila ada
Vicon di
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat
 Memberikan
petunjuk
kepada para
pegawai
Kejaksaan
Negeri
Bangka Barat
tentang
penggunaan
google
calender
 Mencoba
mempraktekk
an langsung
mengenai
notifikasi
apabila ada
jadwal Vicon
 Para Pegawai
mengetahui
tentang akan
digunakannya
google calender
sebagai
reminder jadwal
Vicon
 Menginput
secara langsung
jadwal serta
informasi
tentang Vicon
sehingga
notifikasi data
langsung
terhubung
melalui calender
dan email
pegawai.
Akuntabel:
Meningkatkan
kemampuan
cermat,dan disiplin
sesuai dengan
kompetensi dan bidang
tugas
Adaptif :
Beradaptasi dengan
perkembangan
teknologi yang ada
Kompeten:
Mengaplikasikan
pemahaman terhadap
alur reminder .
Kolabaratif
Berkoordinasi dengan
baik antara pegawai di
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
Visi
Mengoptimalkan
bidang
Pembinaan
melalui digitalisasi
menggunakan
kalender
elektronik
Misi
Mempermudah
pekerjaan
pegawai
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat
Satya
Menerapkan
sikap jujur
terhadap
Tugas yang
diberikan.
Adhi
Adanya rasa
penuh
tanggung
jawab dalam
melakukan
proses
pengunggaha
n arsip
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
berinteraksi
dengan
berbagai pihak
yang
bersangkutan.

46. 38
4. Melakukan
SCAN pada
surat undangan
Vicon yang
akan
dilaksanakan
dan
mengarsipkan di
google drive
 Menyiapkan alat
scan yang akan
digunakan
 Melakukan
scanning Surat
undangan Vicon
 Menyimpan hasil
scanning surat
Undangan
dalam bentuk file
pdf sesuai
dengan
Tanggal masuk
dan tanggal
keluar.
 Alat scan
telah siap.
 Surat
Undangan
Vicon telah
discan.
 Hasil
scanning
surat
Undangan
Vicon dalam
Bentuk pdf
sesuai tanggal
telah tersimpan
Berorientasi
Pelayanan Cekatan
dalam menyiapkan
sarana prasarana
untuk keperluan
pemindaian.
Akuntabel
bertanggung jawab
melaksanakan tugas
dan kewajiban dalam
melaksanakan
kegiatan
Kompeten
Melakukan scanning
arsip sebagai
langkah awal
perkembangan
kompetensi dalam
diri pribadi
Visi
Mewujudkan
suatu kegiatan
yang akuntabel,
efektif, dan efisien
Misi
Optimalisasi
terhadap
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Kejaksaan RI
dalam
profesionalisme
staff pembinaan
Satya
Jujur dalam
mengklasifika
sikan
dokumen
arsip.
Adhi
Adanya rasa
penuh
tanggung
jawab
terhadap
pengumpulan
data arsip
surat.
Wicaksana
Adanya sikap
santun dalam
pengarsipans
ssssss
5. Menyimpan
arsip yang telah
di scan ke
dalam google
drive
 Membuat folder
berdasarkan
bulan.
 Membuat atau
folder sesuai
Bidang Dalam
folder bulan.
 Menyimpan
arsip yang telah
di scan di dalam
folder sesuai
 Folder
berdasarkan
bulan telah
dibuat.
 Folder sesuai
dengan
Bidang telah
dibuat.
 Arsip telah
tersimpan di
dalam folder
Akuntabel
Membuat folder
pengarsipan dengan
penuh tanggung jawab
dan adil serta mampu
mempertanggungjawa
ban kepada pimpinan.
Kompeten
Mengisi arsip yang
telah dipindai secara
cermat dan teliti.
Visi
Menerapkan nilai
efektif dan efisien
dalam
Menjalankan
Tugas yang
diberikan.
Misi
Optimalisasi
terhadap
pelaksanaan
Satya
Adanya
kesetiaan
pada tugas dan kewajiban dengan m
Adhi
Adanya rasa
penuh
tanggung
jawab dalam
melakukan
penyimpanan

47. 39
dengan bidang
dan bulan.
sesuai
dengan Bulan
dan Bidang
Adaptif
Penyesuaian terhadap
perubahan kinerja
yang telah dilakukan
secara digital.
tugas dan fungsi
Kejaksaan RI
arsip
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
berinteraksi
dengan
berbagai pihak
yang
bersangkutan.
6. Melaporkan
Kegiatan yang
telah Di
Aktualisasikan
kepada Kepala
Subbagian
Pembinaan
 Menghadap
Kepala
Subbagian
Pembinaan
selaku Mentor
untuk
melaporkan
kegiatan
aktualisasi yang
telah
dilaksanakan.
 Mencatat
petunjuk dan
Masukkan Dari
Kepala
Subbagian
Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat
 Mentor
mengetahui
kegiatan
telah selesai
dilaksanakan
 Petunjuk dan
arahan untuk
langkah
selanjutnya
didapatkan
Berorientasi
Pelayanan
Pelaporan kegiatan
digital selesai
sebagai langkah awal
dalam rangka
optimalisasi
pelayanan public
Akuntabel
Mengerjakan
pekerjaan dengan
penuh tanggung
jawab, efektif dan
efisien.
Kompeten
Bertutur kata dan
berperilaku santun
dalam melakukan
laporan dengan
pimpinan
Harmonis
Melaporkan kegiatan
sebagai salah satu
upaya membentuk
keadaan harmonis
Visi
Mewujudkan
suatu kegiatan
yang akuntabel,
efektif, dan efisien
Untuk
memberikan
informasi yang
akurat.
Misi
Pengoptimalan
kegiatan
Kejaksaan, secara
profesional,
proposional dan
bermartabat
melalui penerapan
Standard
Operating
Procedure (SOP)
yang
tepat,cermat,
terarah,efektif,
dan efisien
Satya
Menerapkan
sikap jujur
terhadap
Tugas yang
diberikan.
Adhi
Adanya rasa
penuh
tanggung
jawab dalam
melakukan
proses
pelaporan
kegiatan
Wicaksana
Adanya sikap
Santun ketika
berinteraksi
dengan
pimpinan

48. 40
Loyal0
Terlibat secara aktif
dalam melakukan
pelaporan dengan
pimpinan

49. 41
C. JADWAL IMPLEMENTASI
Nama : BELA ERISYAH
Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Tempat Aktualisasi : SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA
BARAT
NO KEGIATAN NILAI DASAR TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
1. Mengkonsultasika
n rencana
kegiatan
mengenai
Digitalisasi
Reminder
Kegiatan Vicon
pada Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat.
Berorientasi
Pelayanan:
Konsultasi sebagai
langkah awal dalam
rangka optimalisasi
pelayanan publik.
Loyal :
Terlibat secara aktif
dalam melakukan
konsultasi dengan
pimpinan dan
koordinasi dengan
para pegawai .
Kolaboratif :
Dalam bertukar
pikiran dengan
pimpinan dibutuhkan
kordinasi dan
kolaborasi yang baik
antara pegawai dan
pimpinan.
.
 Rencana kegiatan
telah disampaikan
kepada Kepala
Subbagian Pembinaan
selaku mentor.
 Mendapatkan
arahan,masukan, serta
persetujuan Kepala
Subbagian Pembinaan
selaku mentor terkait
rencana kegiatan.
2. Meminta Email
para Pegawai di
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
Akuntabel :
Sebagai bentuk
tanggungjawab dan
transparan terhadap
kualitas data yang
dikumpulkan dan
menjamin dari
kebenaran data.
Selain itu
bertanggung jawab
akan pembuatan
tahapan yang ada.
Berorientasi
pelayanan:
Melaksanakan
kegiatan dengan
sopan dan tidak
tergesa-gesa;
 Email Bidang
Pembinaan siap di
gunakan dan di
sosialisasikan.
 Menginput email
pegawai ke event
callender sehingga
memudahkan dalam
pengiriman reminder
dan lampiran kegiatan.
 Terhubungnya email
para pegawai
Kejaksaan Negeri
Bangka Barat secara
digital dalam proses
reminder

50. 42
Loyal :
Melakukan pekerjaan
yang rapi dan akurat
Kolabaratif :
Saling menjalani
koordinasi antara
pegawai di Kejaksaan
Negeri Bangka Barat
3. Mensosialisasika
n mengenai
Google Calender
apabila ada Vicon
di Kejaksaan
Negeri Bangka
Barat
Akuntabel:
Meningkatkan
kemampuan
cermat,dan disiplin
sesuai dengan
kompetensi dan
bidang tugas
Adaptif :
Beradaptasi dengan
perkembangan
teknologi yang ada
Kompeten:
Mengaplikasikan
pemahaman terhadap
alur reminder .
Kolabaratif
Berkoordinasi dengan
baik antara pegawai
di Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
 Para Pegawai mengetahui
tentang akan
digunakannya google
calender sebagai reminder
jadwal Vicon
 Menginput secara
langsung jadwal serta
informasi tentang Vicon
sehingga notifikasi data
langsung terhubung
melalui calender dan
email pegawai.
4. Melakukan SCAN
pada surat
undangan Vicon
yang akan
dilaksanakan dan
mengarsipkan di
google drive
Berorientasi
Pelayanan :
Cekatan dalam
menyiapkan sarana
prasarana untuk
keperluan
pemindaian.
Akuntabel :
bertanggung jawab
melaksanakan tugas
dan kewajiban dalam
melaksanakan
kegiatan
Kompeten :
Melakukan scanning
arsip sebagai
langkah awal
perkembangan
kompetensi dalam
diri pribadi
 Alat scan telah siap.
 Surat Undangan Vicon
telah discan.
 Hasil scanning surat
Undangan Vicon dalam
Bentuk pdf sesuai tanggal
telah tersimpan

51. 43
5. Menyimpan arsip
yang telah di
scan ke dalam
google drive
Akuntabel :
Membuat folder
pengarsipan dengan
penuh tanggung
jawab dan adil serta
mampu
mempertanggungjawa
ban kepada pimpinan.
Kompeten :
Mengisi arsip yang
telah dipindai secara
cermat dan teliti.
Adaptif :
Penyesuaian
terhadap perubahan
kinerja yang telah
dilakukan secara
digital.
 Folder berdasarkan
bulan telah dibuat.
 Folder sesuai dengan
Bidang telah dibuat.
 Arsip telah tersimpan di
dalam folder sesuai
dengan Bulan dan
Bidang
6. Melaporkan
Kegiatan yang
telah Di
Aktualisasikan
kepada Kepala
Subbagian
Pembinaan
Berorientasi
Pelayanan:
Pelaporan kegiatan
digital selesai
sebagai langkah
awal dalam rangka
optimalisasi
pelayanan public
Akuntabel :
Mengerjakan
pekerjaan dengan
penuh tanggung
jawab, efektif dan
efisien.
Kompeten :
Bertutur kata dan
berperilaku santun
dalam melakukan
laporan dengan
pimpinan
Harmonis :
Melaporkan kegiatan
sebagai salah satu
upaya membentuk
keadaan harmonis
Loyal :
Terlibat secara aktif
dalam melakukan
pelaporan dengan
pimpinan
 Mentor mengetahui
kegiatan telah selesai
dilaksanakan
 Petunjuk dan arahan
untuk langkah
selanjutnya didapatkan

52. 44
D. MATRIKS LAPORAN AKTUALISASI
Nama : BELA ERISYAH
NIP : 200307182022032002
Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Bangka Barat
Jabatan : Pengawal Tahanan
Isu : Digitalisasi Reminder Jadwal Video Confenece (VICON) pada
Kejaksaan Negeri Bangka Barat
Kegiatan II : Meminta Email para Pegawai di Kejaksaan Negeri
Bangka Barat
PENYELESAIAN
KEGIATAN
CATATAN MENTOR PARAF
MENTOR
MEDIA
KOMUNIKASI
Kegiatan III : Mensosialisasikan mengenai Google Calender apabila
ada Vicon di Kejaksaan Negeri Bangka Barat
PENYELESAIAN
KEGIATAN
CATATAN MENTOR PARAF
MENTOR
MEDIA
KOMUNIKASI
Kegiatan I : Mengkonsultasikan rencana kegiatan mengenai
Digitalisasi Reminder Kegiatan Vicon pad Kejaksaan
Negeri Bangka Barat kepada Kepala Subbagian
Pembinaan
PENYELESAIAN
KEGIATAN
CATATAN MENTOR PARAF
MENTOR
MEDIA
KOMUNIKASI

53. 45
Kegiatan IV : Melakukan Scan pada Surat undangan Vicon yang akan
dilaksanakan
PENYELESAIAN
KEGIATAN
CATATAN MENTOR PARAF
MENTOR
MEDIA
KOMUNIKASI
Kegiatan V : Menyimpan Arsip yang telah di Scan ke dalam Google
Drive
PENYELESAIAN
KEGIATAN
CATATAN MENTOR PARAF
MENTOR
MEDIA
KOMUNIKASI
Kegiatan VI : Melaporkan kegiatan yang telah di Aktualisasikan
kepada Kepala Subbagian Pembinaan
PENYELESAIAN
KEGIATAN
CATATAN MENTOR PARAF
MENTOR
MEDIA
KOMUNIKASI

54. 46
BAB IV
PELAKSANAAN PELATIHAN BIDANG TUGAS
A. NAMA PELATIHAN
Nama pelatihan yang diikuti adalah Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Administrasi Kejaksaan (TAK) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : B-
4564/C.4/Cp.2/04/2022 meliputi 74 Jam pelajaran, dilaksanakan dari tanggal
6 Juni 2022 sampai 15 Juni 2022.
B. NARASUMBER/PENGAJAR/FASILITATOR
Berikut ini adalah Daftar Mata Pelajaran pada Diklat Teknis Administrasi
Keja
ksaan (TAK) berikut nama Nara Sumber / Pengajar / Fasilitator.
No. Mata Pelajaran Jumlah
Jam
Narasumber/Pengajar/Fasilitator
I KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU
1. Pengarahan Program 2 Kepala Pusat Diklat Teknis
Fungsional
2. Orientasi, Pembinaan Korps
Adhyaksa dan Penanaman
Jiwa Korsa
3 Kepala Badan Diklat
Kejaksaan Republik Indonesia
3. Pengarahan Disiplin 2 Koordinator Matgaklin
4. Revolusi Mental 3 Khunaifi Alhumami,S.H.
5. Integritas 3 Ranu Mihardja,S.H.

55. 47
6. Peraturan Urusan Dalam
Kejaksaan (PUDK)
3 Widyaiswara/Pengajar
No. Mata Pelajaran Jumlah
Jam
Narasumber/Pengajar/Fasilitator
II KAJIAN ADMINISTRASI
1. Tugas dan Fungsi serta
Administrasi Pembinaan
dan Tata Persuratan
Dinas
7 Widyaiswara/Pengajar/Pejabat
Struktural
2. Tugas dan Fungsi serta
Administrasi Intelijen
6 Widyaiswara/Pengajar/Pejabat
Struktural
3. Tugas dan Fungsi serta
Administrasi Perkara
Pidana Umum
6 Widyaiswara/Pengajar/Pejabat
Struktural
4. Tugas dan Fungsi serta
Administrasi Perkara
Pidana Khusus
6 Widyaiswara/Pengajar/Pejabat
Struktural
5. Tugas dan Fungsi serta
Administrasi Perdata dan
Tata Usaha Negara
6 Widyaiswara/Pengajar/Pejabat
Struktural
6. Tugas dan Fungsi serta
Administrasi
Pengawasan)
6 Widyaiswara/Pengajar/Pejabat
Struktural
III Kajian Administrasi
1. Ketentuan Tentang
Penyelenggaraan
Pengawasan
3 Sekretaris Jaksa Agung Muda
Pengawasan
2. Organisasi dan Tata
Laksana Kejaksaan
Republik Indonesia Serta
Reformasi Birokras
3 Kepala Biro Perencanaan

56. 48
3. Pembinaan Karier dan
Kepegawaian
3 Kepala Biro Kepegawaian
4. Data Statistik Kriminal
dan TeknologiInformasi
3 Kepala Pusat Daskrimti
IV UJIAN Penyelenggara
V EVALUASI
PEMBELAJARAN
Kepala Pusat Diklat Teknis
Fungsional, Kabid Penyelenggara
DTF, Widyaiswara / Pengajar dan
Penyelenggara
JUMLAH 83
C. HASIL YANG DICAPAI (MATERI YANG DIPEROLEH)
a. Kajian Sikap dan Perilaku
1. Pengarahan Program
Materi yang diperoleh dari pendidikan pelatihan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) untuk Mata
pembelajaran Pengarahan Program adalah mengenai Progam dan
Kurikulum Diklat Teknis Administrasi kejaksaan yang akan
dilaksanakan dan dijalankan peserta selama pendidikan Diklat TAK di
Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
2. Orientasi, Pembinaan Korps Adhyaksa dan Penanaman Jiwa
Korsa
Materi ini mengajarkan peserta Diklat TAK dalam menanamkan jiwa
Korps Adhyaksa atau cinta instansi Kejaksaan dengan pedoman TRI
KRAMA ADHYAKSA yakni Satya, Adhi dan Wicaksana dengan
memaknai dan menerapkan di dunia kerja maupun dalam lingkungan
masyarakat dengan baik. Berdasarkan

57. 49
Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-
016/A/JA/07/2013 tentang Urusan dalam di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia, Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugasnya,
wajib berpedoman pada TRI KRAMA ADHYAKSA, yakni:
a) SATYA: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun
kepada sesama manusia;
b) ADHI: Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama
pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
keluarga, dan sesama manusia;
c) WICAKSANA: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku
khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.
3. Pengarahan Disiplin
Materi Pengarahan Disiplin menjelaskan mengenai disiplin
peserta dikat yang meliputi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi
oleh peserta Diklat TAK selama menjalani pendidikan dan hukuman
yang akan dijatuhi oleh peserta apabila melanggar peraturan yang
berlaku selama menjalani pendidikan baik dari segi pakaian, jam keluar
malam maupun aktivitas pembelajaran dan keseharian selama di
Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
4. Revolusi Mental
Revolusi Mental adalah adalah perubahan yang relative cepat dalam
cara berpikir untuk merespon, bertindak, dan bekerja.
8 Prinsip Revolusi Mental :
1. Bukan proyek tapi gerakan sosial untuk menjadi lebih baik.
2. Ada tekad politik untuk menjamin kesugguhan pemerintah.
3. Harus bersifat lintas-sektoral.
4. Bersifat partisipatif (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil,
sektor privat dan akademisi)
5. Diawali dengan pemicu (value attack).
6. Desain program harus ramah pengguna, popular, menjadi bagian
dari gaya hidup, dan sistemik-holistik (berencana-semesta).
7. Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan
sosial (moralitas publik).

58. 50
8. Dapat diukur dampaknya.
Diharapkan dengan adanya materi pembelajaran revolusi mental
peserta Diklat TAK menjadi PNS/ ASN yang memiliki pola pikir maupun
perilaku yang menggantikan pola orde lama yang mengarah ke kinerja
yang lambat dan kurang melayani masyarakat dengan sepenuh hati
serta pamrih.
5. Integritas
Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara
tindakan dengan nilai dan prinsip. Artinya selaras antara tindakan serta
pikiran sehingga diharapkan dengan adanya materi pembelajaran
integritas diharapkan peserta diklat dapat membentuk karakter yang
berjiwa integritas yang tinggi dalam melakukan pekerjaan dengan rasa
penuh tanggung jawab.
6. Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PDUK)
Diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-
016/A/JA/07/2013 tanggal 06 Agustus 2013. Dengan tujuan dalam
rangka menegakkan dan memelihara disiplin, tata tertib, dan
keamanan di lingkungan kejaksaan, serta membina dan memelihara
moral setiap pegawai
1) PEMBERLAKUAN PDUK
a) Pegawai
b) Bukan pegawai
c) Setiap orang yang berada di lingkungan kejaksaan.
2) LINGKUNGAN KEJAKSAAN
a. Lingkungan perkantoran kejaksaan
b. Rumah jabatan
c. Perumahan dinas pegawai
d. Rumah sakit kejaksaan
e. Adhyaksa Loka Center
f. Taman Pusara Adhyaksa
g. Tempat-tempat lain yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
h. Ruang Lingkup
i. Hak dan kewajiban

59. 51
j. Ketertiban
k. Keamanan
l. Keprotokolan
m. Pengamanan Pimpinan
n. Kesejahteraan dan Kesehatan
i. Pemeliharaan Panji Adhyaksa
o. Pengelolaan angkutan, dan
p. Penanganan Pelanggaran
3) KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
a. Setiap pegawai wajib menegakkan dan menjaga kehormatan
Kejaksaan, menjauhkan diri dari setiap perbuatan tercela baik
tingkah laku dan tutur kata yg dapat menodai korps dan pribadi.
b. Setiap orang yang berada di lingkungan Kejaksaan
bertanggung jawab memelihara disiplin, tata pikir, tata kata,
dan tata laku, serta menjaga kebersihan, ketertiban dan
keamanan.
c. Setiap pegawai wajib berpedoman pada TRI KRAMA
ADHYAKSA (satya, adhi, wicaksana).
d. Setiap atasan wajib memberi bimbingan, petunjuk, arahan dan
nasihat kepada bawahannya yang berkaitan:
e. Dengan kedinasan dengan memperhatikan saran bawahan.
f. Dengan pribadi apabila diminta.
4) KETERTIBAN
a) Jam kerja senin-kamis: 07.30 – 16.00; jumat: 07.30 – 16.30.
b) Apel kerja
c) Mengisi daftar hadir dan daftar pulang melalui
mesin elektronik/manual
d) Pegawai yang keluar kantor pada jam kerja harus memperoleh
ijin tertulis dari
e) Setiap pegawai yang akan bepergian keluar negeri untuk
keprluan pribadi wajib melaporkannya kepada Jaksa Agung,
medapatkan clearance dari JAMINTEL, memperoleh Surat Ijin
Perjalanan dari JAMBIN.
f) atasan.

60. 52
5) KEAMANAN
a.
disiplin pegawai.
b. Koordinator: Kabag Kamdal, Kabag TU, Asbin, Kasubagbin,
Kacabjari.
c. Penjagaan: Kantor kejaksaan, rumah jabatan JA, WAJA, Jaksa
Agung Muda, Kaban, Kajati.
d. Setiap pegawai dibebani tugas piket, kecuali eselon III keatas,
pangkat IV/a keatas, Kasubag Protokol dan pengamanan
pimpinan (ADC), pimpinan satker, ajudan, petugas sandi,
petugas kesehatan, telah berusia 50 tahun keatas, karena
kesehatannya
6) KEPROTOKOLAN
a. Tugas : penyelenggaraan upacara, penerimaan tamu
VIP/VVIP, penyelengaraan rapat JA, mempersiapkan
perjalanan dinas JA dan WAJA, pengiriman undangan/kartu
ucapan JA untuk pejabat VIP/VVIP, menyusun daftar hari
nasional dari semua perwakilan negara asing, melakukan
koordinasi dengan pihak terkait.
b. Ajudan : JA (III/c), WAJA (III/b), eselon I (III/b), Kajati (III/a).
7) PENGAMANAN PIMPINAN KEJAKSAAN
a. Dilaksanakan oleh WALSUS (regu pilihan dari KAMDAL)
b. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab WALSUS.
c. Jaksa Agung dan keluarganya; Wakil Jaksa Agung dan
keluarganya.
d. Penunjukkan dan SP WALSUS dilaksanakan/ dikeluarkan oleh
kabag Kamdal dan dapat diganti atas usul Kasubag Protokol
dan pengamanan pimpinan.
8) KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN
a. Penyediaan tempat/ruangan untuk ibadah bagi pegawai.
b. Kesempatan untuk menjalankan ibadah pada waktu jam kerja
c. Karo Umum, Kabag TU, Asbin, Kasubagbin, Kaur Pembinaan.

61. 53
d. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani secara berkala
minimal sebulan sekali.
e. Penyediaan balai pengobatan dan tenaga kesehatan.
f. Penyelenggaran pertandingan olahraga antar bidang.
g. Penyelenggaraan kegiatan kesenian.
h. Penyediaan kantin.
i. Penyediaan Koperasi.
j. Penyediaan rumah jabatan struktural dan rumah dinas (dapat)
k. disesuaikan dengan anggaran yang ada.
l. Rumah jabatan struktural bagi pejabat yang menduduki jabatan
struktural wajib keluar tanpa syarat paling lama 3 bulan setelah
tidak menduduki jabatan struktural.
m. Rumah dinas wajib keluar tanpa syarat paling lama 3 bulan
setelah dicabut hak nya untuk menghuni
9) PEMELIHARAAN DAN PENGGUNAAN PANJI ADHYAKSA
a. Panji Adhyaksa disimpan di Kejagung diruang kerja JA atau
ruang lain yang disediakan, diletakkan dalam lemari kaca
dalam keadaan terpasang pada togkat dan standarnya serta
harus terselubung.
b. Kebersihan 2 wira kamdal
c. Pemeliharaan diberi bahan anti serangga, melakukan
pemeriksaan bersama.
10)PENGELOLAAN ANGKUTAN
a. Pengunaan semua kendaraan dinas dan kendaraan lainnya
diatur oleh kabag Rumga, Asbin, Kasubagbin, kaur
Pembinaan.
b. Pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengadministrasian
kendaraan dilaksanakan oleh: kasubag angkutan, Kasubag
Umum&Kepegawaian, Kasubag Umum, Kasubagbin, Kaur
Pembinaan.
11)PENANGANAN PELANGGARAN
a. Provos mengadministrasikan pelanggaran dan
melaporkannya kepada kabag Kamdal.

62. 54
b. Kabag Kamdal menyampaikan laporan kepada atasan
langsung pegawai.
c. Atasan langsung pegawai wajib melakukan
pengawasan melekat dengan menindaklanjuti laporan.
d. Pegawai yang berhalangan dan/melakukan tugas keluar
kantor DL, S, I, C, TAK.
e. Keluar negeri untuk keperluan dinas /tugas belajar -
mendapatkan persetujuan tertulis dari Jaksa Agung.
f. Meninggalkan daerah hukumnya pada hari kerja wajib
mendapatkan ijin dari atasannya.
g. Melaksanakan tugas - mengenakan pakaian dinas,
terima jabatan dan upacara lainnya).
h. -acara tertentu.
i. Pakaian Sipil Harian (PSH) : eselon II keatas atau pangkat
IV/c keatas (kejagung); eselon III atau pangkat IV/b keatas
(kejati & kejari) senin wajib PDH.
j. Penggunaan tanda pengenal.
k. Penerimaan tamu, pengecualian tamu VIP/VVIP
b. Kajian Administrasi
1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Administrasi Pembinaan dan Tata
Persuratan Dinas
1.1.Tugas Pokok dan Fungsi serta Administrasi Pembinaan
Pembinaan merupakan bagian dari bidang yang ada di Kejaksaan
dibawah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, yang mana unsur
pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di
Kejaksaan di bidang pembinaan, bertanggungjawab kepada Jaksa
Agung. Yang mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan
tugas Kejaksaan di bidang pembinaan.
Lingkup bidang pembinaan meliputi pembinaan atas perencanaan,
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranan, organisasi
dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan
kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan

63. 55
peraturan perundang- undangan, kerjasama luar negeri,
pelayanan dan dukungan teknis lainnya.
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan.
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
baik di dalam negri maupun di luar negri
d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang pembinaan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung
1.2.Tata Surat Dinas
Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah)
yang mencangkup pengaturan jenis, format, penyiapan,
pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan serta
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Tata naskah dinas meliputi, tata persuratan, distribusi, formulir dan
media. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Kejaksaan RI memiliki ketentuan yang berkaitan dengan tata
naskah dinas;
a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-026/JA/3/1978 Tgl
b. 31 Maret 1978 tentang ketentuan-ketentuan pokok
administrasi surat menyurat umum dalam lingkungan
kejaksaan RI.
c. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-112/JA/11/1981 tgl
d. 30 November 1981 tentang pedoman penyusunan dan bentuk
tata naskah dinas kejaksaan RI

64. 56
e. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-161/JA/11/1982 tgl 5
November 1982 tentang penyempurnaan lampiran I dan II
Kepja No: KEP-112/JA/11/1981 tgl 30 November 1981 tentang
pedoman penyusunan dan bentuk tata naskah dinas
Kejaksaan RI
2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Administrasi Intelijen
Secara umum intelejen telah banyak diketahui, namun kesan
tentang intelijen sangat beragam, tergantung kepada pengalaman,
pengetahuan dan pendidikan yang melatarbelakangi masing-masing.
Salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
intelejen adalah menghasilkannya produk intelijen yang dilaksanakan
secara baku dalam Administrasi Intelijen sebagaimana diatur dalam
Peraturan Jaksa Agung Nomor 024/A/JA/08/2014 jo.
004/A/JA/04/2019. Berdasarkan hasil evaluasi bidang intelijen yang
dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tahun 2016
bahwa pengelolaan Administrasi Intelijen Kejaksaan RI “belum
diselenggarakan secara optimal” terutama terhadap penyelengaraan
intelijen kejaksaan di daerah”.
Intelijen mempunyai beberapa kemampuan, antara lain
a. Pengumpulan dan Pengolahan Data
b. Analisis
c. Antisipasi Pemikiran secara dini
d. Deteksi dini, kemampuan menemukan atau mencari indikasi yang
akan terjadi
e. Melacak, kemampuan untuk melakukan penjejakan, melacak,
menelusuri melalui kegiatan penyelidikan baik secara terbuka
maupun tertutup
f. Proteksi, kemampuan melakukan proteksi melalui kegiatan
pengamanan
g. Jejaring, intelijen mempunyai kemampuan untuk menanamkan sel
melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi
h. Perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan datang
i. Kemampuan lain sesuai dengan tingkat intelijensa manusia

65. 57
3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Administrasi Perkara Pidana
Umum
Tindak Pidana Umum adalah:
a. Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua perundang-
undangan yang mengubah dan menambah KUHP;
b. Tindak pidana umumlain yang diatur dalam peraturan
perundang- undangan lain di luar KUHP.
Pasal 267 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER
006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I,
kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah
sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan
wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum dan
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan tugas dan
wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidanan umum meliputi :
a) Pra Penuntutan
b) Pemeriksaan tambahan
c) Penuntutan
d) Upaya hukum
e) Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap
f) Eksaminasi
g) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana
pengawasan , pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan
lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang tindak
pidana umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
menyelenggarakan fungsi ( pasal 268 Peraturan Jaksa Agung RI
Nomor : PER-006/A/JA/07/2017) :
a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum ;
b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana
umum ;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
tindak pidana umum ;

66. 58
d. Pelaksaanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
baik di dalam negeri maupun di luar negeri
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang tindak pidana umum
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
Berdasarkan pasal 1 (ketentuan umum) Keputusan Jaksa Agung
RI nomor KEP-120/JA/12/1992 tanggal 31Desember 1992 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Perkara Tindak Pidana
adalah bagian dari Administrasi umum Kejaksaan yang meliputi
segala administrasi yang mengelola perkara tindak pidana umum dan
perkara tindak pidana khusus mengenai perkara, tahanan, barang
sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang temuan dan hasil
dinas, baik secara teknis yuridis maupun yang hanya merupakan
pencatatan proses penanganan berbentuk Surat-Surat, register dan
laporan sesuai dengan bentuk dan kode yang ditentukan.
Yang dimaksud dengan surat-surat adalah segala bentuk dan
macam surat baik berupa surat menyurat, Surat perintah, Surat
Ketetapan dan Berita Acara yang diperlukan menurut ketentuan
KUHAP. Yang dimaksud dengan register adalah buku daftar yang
memuat secara lengkap dan terinci mengenai perkara, benda sitaan,
barang bukti, barang rampasan, barang temuan dan hasil dinas.
Yang dimaksud dengan laporan adalah penyampaian informasi
dan data secara berkala berupa :
1. Laporan bulanan
2. Laporan triwulan
3. Laporan tahunan, atau
4. Sewaktu-Waktu (insendentil) Mengenai:
• Perkara
• Tahanan
• Benda sitaan
• Barang bukti/barang rampasan
• Hasil dinas

67. 59
4. Tugas Pokok dan Fungsi serta Administrasi Perkara Pidana
Khusus
Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksanaan di bidang
tindak pidana khusus yakni penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan,
pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hokum, pelaksanaan
penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam
perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.
Fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah :
1) Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
2) Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;
3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
tindak pidana khusus;
4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi / lembaga di dalam
negeri maupun luar negeri;
5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang tindak pidana khusus;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung
Ketentuan Administrasi Perkara Tindak Pidana Khusus diatur
dalam :
a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 518/A/JA/11/ 2001
tanggal 1 November 2001 mengenai Perubahan Keputusan
Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7
November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
b. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 039/A/JA/10/2010 tentang
Tata Kelola Teknis dan Administrasi Penanganan Perkara
Tindak Pidana Khusus
c. Petunjuk teknis lainnya.
Administrasi Perkara Tindak Pidana adalah bagian dari administrasi
umum kejaksaanyang meliputi segala administrasi yang
mengelolaperkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana
khusus mengenai perkara tahanan, barang sitaan, barang bukti, barang

68. 60
rampasan, barang temuan dan hasil dinas baik secara teknis yuridis
maupun yang hanya merupakan pencatatan proses penanganan
berbentuk surat-surat, register, dan laporan sesuai dengan bentuk dan
kode yang ditentukan.
Ruang Lingkup Adminstrasi Perkara Tindak Pidana Khusus :
1) Segi Perkara Tindak Pidana Khusus yakni :
a) Perkara Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana perpajakan dan
perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai)
b) Perkara pelanggaran HAM berat
c) Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
2) Segi Tahap Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus:
a) Perkara TPK dan TPPU dengan tindak pidana asal TPK mulai
dari tahap prapenyelidikan sampai dengan tahap eksekusi
b) Perkara pelanggaran HAM berat mulai dari tahap
prapenyidikan sampai dengan tahap eksekusi
c) Perkara Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana perpajakan dan
perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai) mulai
dari tahap prapenuntutan sampai dengan tahap eksekusi
3) Segi Daerah Hukum:
a) Kejaksaan Agung
b) Kejaksaan Tinggi
c) Kejaksaan Negeri
d) Cabang Kejaksaan Negeri
5. Tugas Pokok dan Fungsi serta Administrasi Perkara Perdata dan
Tata Usaha Negara
UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di bidang perdata
dan tata usaha negara, kejaksaan, dengan kuasa khusus dapat
bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau pemerintah. (Pasal 30 ayat 2) Perja No.
025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum,
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan
Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Pengganti dari Insja No. 01, 02, 03 tahun 1994 tentang Tata Laksana

69. 61
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum,
Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.
Ruang Lingkup Kewenangan, Tugas dan Fungsi Perdata dan Tata
Usaha Negara diantaranya; penegakan hukum, bantuan hukum,
pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lain. Fungsi
Perdata dan Tata Usaha Negara diantaranya; menjamin tegaknya
hukum/kepastian hukum, menyelamatkan / memulihkan /kekayaan
/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara,
melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.
Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara bagian dari
administrasi umum kejaksaan yang meliputi segala kegiatan
administrasi dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara mengenai Formulir Surat, Registrasi, Formulir Laporan dan
Rekapitulasi.
6. Tugas Pokok dan Fungsi serta Administrasi Pengawasan
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasawkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan
oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri
berlandaskan pada asas een en ondelbaar (satu dan tak terpisahkan)
dalam hal ini dibawah Jaksa Agung Bidang Pengawasan
berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan
tugas di bidang pengawasan, unsur pembantu pimpinan dalam
melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang
pengawasan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan
intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan
peraturan perndang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenang tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern kejaksaan

70. 62
b. Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern kejaksaan
terhadap kinerja dan keuangan melalu audit, review, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan penugasan Jaksa Agung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
f. Penyusunan laporan hasul pengawasan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung RI
1. Ketentuan tentang Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Nomor : PER-
022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan
Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-
022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan
Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
Bentuk Pengawasan terbagi menjadi 2(dua) yaitu :
1. Pengawasan melekat
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di
tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Pengawasan fungsional
Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan
tutur kata pegawai Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat
Pengawasan Fungsional. Sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan
Negara menghendaki kewajiban aparatur pemerintah untuk
menjelaskan kepada public terhadap penggunaan keuangan

71. 63
negara.Sistem akuntabilitas pengelolan keuangan Negara
diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2
ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan dana kuntabel, Menteri / Pimpinan
Lembaga / Gubernur/Bupati/ Walikota wajib melaksanakan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP
tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan Laporan Keuangan, pengamanan
asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan Republik Indonesia serta
Reformasi Birokrasi
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintah yan baik, baik di pusat maupun di daerah
agar mampu mendukung keberhasila pembangunan di bidang lainnya.
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Adapun 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi diantaranya;
1) Penataan struktur birokrasi
2) Penetaan jumlah, distribusi dan kualitas PNS
3) Sistem Seleksi dan Promosi secara terbuka
4) Profesionalisasi PNS
5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government)
6) Penyederhanaan perizinan usaha
7) Pelaporan harta kekayaan pegawai negeri
8) Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri

72. 64
9) Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai
negeri.
3. Pembinaan Karier dan Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pilar Pembangunan Indonesia
yang mempunyai tujuan utama sebagai independensi dan netralitas,
kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan. Prinsip
Dasar UU ASN memberlakukan sistem merit melalui, seleksi dan promosi
secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, penggajian,
reward and punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku
untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien,
melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.
ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip, nilai dasar, kode etik
dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada
pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan.
Fungsi Pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan
publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan peran pegawai
ASN sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme.
Jenjang karier pegawai Kejaksaan RI melalui:
a. Jabatan Struktural, yang pembinaan kariernya diberlakukan ketentuan
yang berlaku untuk jabatan struktural.
b. Jabatan Fungsional, yang pembinaan kariernya diberlakukan
ketentuan yang berlaku untuk jabatan fungsional.
c. Jabatan rangkap, yang pembinaan kariernya diberlakukan ketentuan
yang berlaku untuk jabatan rangkap.
4. Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi yang dalam
keputusan ini disebut Pusat Daskrimti adalah unsur penunjang tugas dan
fungsi Kejaksaan yang karena sifatnya tidak tercakup oleh unit kerja

73. 65
lainnya, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jaksa
Agung Republik Indonesia.
Pusat Daskrimti terdiri atas:
1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal;
3. Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pusat Daskrimti mempunyai tugas di bidang pengelolaan data dan statistik
kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
Republik Indonesia.
Fungsi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 425,
Pusat
Daskrimti menyelenggarakan fungsi:
 Penyiapan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
 Penyiapan rumusan kebijakan teknis terkait dengan pengelolaan basis
data, analisis data dan statistik kriminal, perangkat lunak dan
perangkat keras serta jaringan komunikasi data di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia;
 Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dibidang
pengelolaan data dan statistik kriminal maupun dibidang
pengembangan dan penerapan teknologi informasi di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia;
 Pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan
basis data, serta penyajian statistik kriminal maupun statistik lainnya
dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang
penerapannya berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan
Republik Indonesia (SIMKARI);
 Pemberian dukungan dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan
pengelolaan basis data dan statistik kriminal serta penerapan dan
pengembangan teknologi informasi;

74. 66
 Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dalam rangka
pengelolaan data dan statistik kriminal maupun terhadap penerapan
dan pengembangan teknologi informasi, baik di dalam maupun di luar
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 Penyajian dan pendistribusian hasil analisis statistik kriminal maupun
statistik lainnya;
 Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat
Daskrimti.
5. Evaluasi Kelulusan
Pada tahap materi pembelajaran ini adalah peserta melaksanakan ujian
terhadap semua materi yang telah dipelajari selama Diklat TAK, sehingga
diharapkan peserta setidaknya dapat memahami dan mengerti materi
pembelajaran selama pendidikan TAK ini sehingga dapat menjadi bekal
dalam pelaksanaan tugas satuan kerja.
6. Hasil Capaian (Skor/Nilai)
NO MATA PELAJARAN NILAI
1. Tugas dan Fungsi serta Administrasi Pembinaan
dan Tata Persuratan Dinas.
95
2. Tugas dan Fungsi Serta Administrasi Intelijen. 76
3. Tugas dan Fungsi Serta Administrasi Administrasi
Perkara Tindak Pidana Umum.
82,34
4. Tugas dan Fungsi Serta Administrasi Administrasi
Perkara Tindak Pidana Khusus.
95
5. Tugas dan Fungsi Serta AdministrasiPerdata dan
Tata Usaha Negara.
95

75. 48
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a) Kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Peserta
Diklat di satuan kerja dengan Judul “DIGITALISASI PENGINGAT
ATAU REMAINDER JADWAL VIDEO CONFERENCE(Vicon)
PADA KEJAKSAN NEGERI BANGKA BARAT” dapat
mempermudah para pegawai untuk mengingat dan mengetahui
tentang Vicon yang akan dilaksanakan dan juga merupakan arsip
di Bidang Pembinaan secara digital di dalam komputer maupun
google drive.
b) Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif dan Kolaboratif dapat diterapkan di satuan kerja dalam
mewujudkan peran sebagai Manajemen ASN dan Smart ASN
dalam pelaksaan aktualisasi di satuan kerja selama diluar kampus
(off campus).
c) Dalam pelaksanaan aktualisasi kegiatan di satuan kerja penyusun
tidak menemukan hambatan berarti dalam tiap tahapan - tahapan
kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan
lancar. Terwujudnya Digitalisasi Reminder ini memudahkan
kegiatan yang berlangsung dapat berjalan dengan sistematis dan
berjalan dengan lancar.
d) Kegiatan aktualisasi dilakukan mulai tanggal 29 Agustus 2022
sampaidengan 23 September 2022 di Kejaksaan Negeri Bangka
Barat dan selanjutnya akan dilaporkan pada seminar aktualisasi
yang akan diadakan pada 26 September 2022.
2. Saran
1. Berdasarkan pembahasan mengenai Laporan Agar nilai - nilai
dasar profesi PNS (Ber-AKHLAK) dilaksanakan secara konsisten
dalam pelaksanaan tugas sehari - hari sebagai Aparatur Sipil

76. 49
Negara;
2. Agar Program Digitalisasi Reminder Jadwal Vicon pada
Kejaksaan Negeri Bangka Barat terus dilaksanakan maka perlu
adanya dukungan dari atasan serta pegawai untuk menerapkan
nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Diharapkan pula program ini dapat memberikan manfaat sebagai
pengingat dan mempermudah para pegawai untuk mengingat
dan mengetahui informasi tentang Vicon yang akan di
Laksanakan.
Lesson Learn
Bahwa pelaksaan kegiatan Diklatsar Tahun 2022 ini memberikan pengaruh
yang positif dalam pengembangan diri Peserta Diklat untuk dapat
berkontribusi pada Lembaga Kejaksaan RI sebagai ASN yang berkompeten
dalam mewujudkan Visi dan Misi Kejaksaan RI sesuai dengan nilai organisasi
yaitu Satya Adhi Wicaksana.