Dokumen ini membahas tentang penanaman modal asing (PMA) dan utang luar negeri, mencakup definisi, manfaat, kendala, dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. PMA berperan penting dalam memobilisasi dana dan mendukung pembangunan di negara berkembang, sementara utang luar negeri dapat membantu menutup defisit anggaran namun juga membawa risiko jangka panjang. Terdapat tantangan dalam pengelolaan PMA dan utang tersebut, seperti birokrasi yang rumit dan dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul.

1. MODAL ASING
DAN UTANG
LUAR NEGERI
Disusun oleh :
Bakhrul Ulum
12140029
5P-AK

2. Penanaman Modal Asing (PMA)
Pengertian
“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri .”
Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat
dilakukan dalam bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi
langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini
dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga
seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang
dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk
investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi
perusahaan.

3. Peranan PMA Bagi Negara Berkembang
 Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh
negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat
investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan
perpindahan struktur produksi dan perdagangan.
 Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana
maupun transformasi struktural.
 Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah
perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di
masa selanjutnya lebih produktif.
 Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu
memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis,
adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat
mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik,
industri kimia dasar dan sebagainya.

4. Aspek-Aspek PMA
 Ekonomi dan social.
 Sosiologis dan budaya.
 Kebutuhan-kebutuhan dasae dan pembangunan
 Praktis dan operasional dan kebutuhan kedepan
 Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan
kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang
beradab.

5. Kendala PMA di Indonesia
 Tingkat perkembangan ekonomi Negara penerima modal.
 Stabilitas keamanan dan politik yang memadai.
 Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor.
 Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan tingkat
pendapatan per kapita yang tinggi.
 Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi
relokasi investasi ke negara lain disebabkan karena tidak kondusifnya
iklim investasi di Indonesia dewasa ini.
 Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, juga menjadi
penghambat. Karena izin investasi tidak dapat dilihat sebagai sesuatu
yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan izin-izin
lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
kegiatan usaha dan menentukan untung-ruginya suatu usaha.
 Khusus masalah birokrasi, yang tercerminkan oleh antara lain prosedur
administrasi dalam mengurus investasi seperti perizinan, peraturan
atau persyaratan lainnya yang berbelit-belit dan langkah prosedurnya
yang tidak jelas.

6. PMA di Era Otonomi Daerah
Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat
mengeluarkan keppres khusus mengenai penanaman modal karena
banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin
membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses
pemgurusan izin usaha.
Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha
dilakukan oleh BKPM untuk pemerintah pusat dan BKPMD untuk
pemerintah daerah. Namun setelah otonomi daerah, terjadi
ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi, juga terjadi
tarik-menarik antara kegiatan BKPM dengan BKPMD serta instansi-
instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan
investasi.
Hasil survey LPEM-FEUI tahun 2001 menunjukkan bahwa
menurut responden Pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru
apabila semua persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama
dalam 3 bulan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, waktu yang
diperlukan untuk mengurus izin usaha baru adalah antar 1-3 bulan
(44%), dan antara 3-6 bulan (21.5%).

7. Penyelesaian Sengketa PMA
Undang-undang penanaman modal juga mengatur mengenai penyelesaian
sengketa penanaman modal. Aturan tersebut terdapat dalam bab XV pasal 32. Pasal
tersebut berbunyi:
 Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan
penenam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut
melalui mufakat.
 Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau
alternative penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
 Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan
penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut
melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian
sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan
dilakukan di pengadilan.
 Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para pihak akan
menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus
disepakati oleh para pihak.

8. Manfaat Kegiatan Penanaman Modal Asing :
 Masuknya modal baru untuk pembangunan
 Menambah devisa negara
 Berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya
pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan
 Penyerapan tenaga kerja
 Berpengalaman di bidang teknologi
 Manajemen yang baik
 Berpengalaman dalam perdagangan internasional (ekspor-impor)
 Menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku
 Permintaan terhadap Fluktuasi bunga bank dan valas
 Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah

9. Kerugian dari Kegiatan PMA:
 Perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan
manajemennya sesuai dengan operasional perusahaan asing
 Manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga
perusahaan tidak dapat diketahui sehat atau tidak
 SDA yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur
undang-undang, sering menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dimana
perusahaan baru tersebut akan didirikan
 Bagi hasil (Product Sharing) tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul
dan harus ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri
 Perusahaan asing mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan
keuntungannya dibawa ke negaranya
 Diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal
 Manajemen produksi sulit untuk diawasi terutama dalam perkembangannya
 Perusahaan asing akan menguasai pasar lokal, sehingga dikhawatirkan produk
dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk asing dan kehilangan pasar
lokal
 Banyaknya perusahaan asing melakukan merger, akuisisi terhadap perusahaan lokal
bahkan isunya saham BUMN telah dijual ke perusahaan asing sehingga dapat
menimbulkan monopoli harga

10. Hutang Luar Negeri
Hutang luar negeri diartikan sebagai penerimaan negara
dalam bentuk devisa ataupun dalam bentuk devisa yang dirupiahkan
maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diterima dari
Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang harus dibayar
kembali dengan persyaratan tetentu atau hutang luar negeri adalah
sumber pembiayaan negara yang berasal dari negara asing,
badan/lembaga keuangan internasional atau dari pasar uang
internasional yang berbentuk devisa, barang, dan atau jasa termasuk
penjaminan yang mengakibatkan pembayaran di masa yang akan
datang yang harus dibayar kembali sesuai kesepakatan bersama.

11. Perlunya Pinjaman Luar Negeri
Dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara maka diperlu adanya
program-program pembangunan yang berkesinambungan dengan dana yang tidak
sedikit jumlahnya. Salah satu syarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan
adalah cukup tersedianya dana investasi. Kebutuhan dana investasi tersebut
secara ideal seharusnya dapat dibiayai dari dana (tabungan) dalam negeri.
Untuk menutup investasi yang diperlukan ini, pinjaman luar negeri
merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia. Di
samping itu, pinjaman luar negeri diperlukan dalam upaya menutup kesenjangan
antara kebutuhan valuta asing yang telah ditargetkan dengan devisa yang
diperoleh dari penerimaan hasil kegiatan ekspor.
Pinjaman luar negeri juga memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan
sumber pembiayaan lainnya. Pembiayaan dengan penerbitan Surat Utang Negara
(SUN) secara berlebihan akan banyak menyerap uang dari sektor swasta yang
dapat menimbulkan perkembangan sektor swasta terhambat.
Demikian juga bila sumber pembiayaannya dari penjualan aset, cara ini
cenderung akan meningkatkan uang yang beredar dalam masyarakat sehingga
dapat menimbulkan inflasi. Sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri
merupakan alternatif yang dapat menghindari terjadinya kelemahan-kelemahan
tersebut. Disamping itu pinjaman luar negeri memiliki kelebihan lain yaitu dapat
memasukkan teknologi maju/tenaga ahli.

12. Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri
 (1) bilateral (pemerintah negara lain) berupa hibah, pinjaman lunak dan
pinjaman campuran;
 (2) lembaga multilateral/internasional berupa hibah dan pinjaman, dan;
 (3) perbankan atau lembaga keuangan internasional berupa fasilitas
kredit ekspor dan pinjaman komersial.
Besarnya nilai utang luar negeri dapat disebabkan penerimaan
pajak dan pengeluaran pemerintah yang tidak seimbang. Rendahnya
penerimaan pajak, sementara pengeluaran pemerintah akibat impor
barang modal tinggi.
Berdasarkan sifatnya pinjaman luar negeri dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu Concessional Loan dengan cirri - ciri bunganya
rendah, grace periode dan repayment-nya lama, dan ada unsur hibahnya;
serta Non-Concessional Loan.
Berdasarkan bentuknya Pinjaman/Hibah Luar Negeri dapat
berupa devisa, barang, dan atau jasa. Sedangkan jika dilihat dari
penggunaannya pinjaman luar negeri ada yang berbentuk bantuan proyek
dan ada yang berbentuk bantuan program.

13. Perencanaan Pinjaman Luar Negeri
Perencanaan di sini maksudnya adalah bagaimana prosedur memperoleh
pinjaman luar negeri. Perencanaan pinjaman luar negeri ini berbeda untuk
pinjaman bilateral, multilateral, dan fasilitas kredit ekspor.
Untuk pinjaman bilateral prosedurnya diawali dengan pengusulan proyek
oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala Bappenas. Usulan itu lalu dinilai
apakah sesuai dengan tujuan pembangunan dan mempunyai prioritas yang tinggi.
Untuk pinjaman multilateral prosesnya tidak jauh berbeda dengan
pinjaman bilateral. Prosesnya diawali dengan pengusulan proyek, persetujuan dari
Bappenas, dan pengusulan pada calon lender. Dilanjutkan dengan Pre-appraisal
dari lender untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data/bahan, melihat
situasi/kondisi lokasi proyek, dan mengadakan pembicaraan dengan instansi
terkait. Setelah itu melakukan pembicaraan dengan Departemen Teknis, Depkeu,
dan Bappenas guna memperoleh kejelasan mengenai persiapan proyek dan lain-
lain. Tahap akhir adalah negosiasi untuk mendapatkan persetujuan.
Untuk Fasilitas Kredit Ekspor proses perencanaannya diawali dengan
pengajuan proposal ke Bappenas. Jika disetujui akan masuk ke Blue
Book. Selanjutnya Departemen/Lembaga/BUMN mengajukan alokasi kredit ekspor
kepada Menko Perekonomian, tembusannya disampaikan kepada Menkeu dan
Kepala Bappenas. Lalu diterbitkan Alokasi Kredit Ekspor. Selanjutnya diadakan
pelelangan dan penandatanganan kontrak dengan rekanan. Setelah itu diadakan
negosiasi dengan lender untuk mendapatkan Credit Agreement.

14. Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri
Pelaksanaan ini diawali dengan penganggaran pinjaman luar
negeri. Tahap selanjutnya adalah pelelangan. Mengenai prosedur
pelelangan ini sesuai ketentuan dalam Loan Agreement. Tahap
selanjutnya adalah penarikan pinjaman setelah dipenuhi berbagai
kondisi. Kondisi-kondisi tersebut adalah Naskah Perjanjian
Pinjaman/Hibah Luar Negeri sudah ditandatangani kedua belah pihak
dan dinyatakan efektif.
Pembayaran Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran ini meliputi pembayaran pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lainnya seperti Biaya komitmen (Commitment Fee/Charge),
Biaya Manajemen, dan biaya fee.

15. Dampak Hutang Luar Negeri Indonesia
a. Dampak positif
Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu
pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan
dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin
dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang
luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia, dengan
menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan
ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
sebelumnya.
b. Dampak Negatif
Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan
berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya
dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh(Inflasi). Utang luar negeri
dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut
harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai
negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi
perekonomian negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan dari
pihak lain).

16. Manfaat Hutang Luar Negeri
 Membantu dan mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi.
 Sebagai penurunan biaya bunga APBN
 Sebagai sumber investasi swasta
 Sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment (FDI) dan kedalaman pasar
modal
 Berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu
negara
Menurut aliran neoklasik, utang luar negeri merupakan suatu hal yang
positif. Hal ini dikarenakan utang luar negeri dapat menambah cadangan devisa
dan mengisi kekurangan modal pembangunan ekonomi suatu negara. Dampak
positif ini akan diperoleh selama utang luar negeri dikelola dengan baik dan benar.
Setiap negara memiliki perencanaan pembangunan yang berbeda-beda,
tetapi memiliki kapasitas fiskal yang terbatas. Untuk membiayai pembangunan,
pemerintah memiliki apa yang dikenal sebagai government spending. Jika selisih
pengeluaran pemerintah dengan tingkat penerimaan pajak bernilai defisit, maka
alternatifnya adalah dengan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari luar
negeri.

17. Faktor Penyebab Hutang Luar Negeri Indonesia
 Defisit Transaksi Berjalan (TB)
TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang
diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan
kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca
perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran
transfer.
 Meningkatnya kebutuhan investasi
Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi kekurangan dana
investasi. Menurut pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun
sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun.
 Meningkatnya Inflasi
Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi
inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. trand inflasi meningkat
menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga.
 Struktur perekonomian tidak efisien
Karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka
memerlukan invetasi besar. Hal ini akan mendorong utang luar negeri.

18. Daftar Pemberi Pinjaman
 Jepang : 45,5% atau 29.8 miliar USD atau Rp
358 triliun
 Asian Development Bank : 16,4% atau 10.8 miliar USD atau Rp
129 triliun
 World Bank (Bank Dunia) : 13.6% atau 8.9 miliar USD atau Rp
107 triliun
 Jerman : 4.7% atau 3.1 miliar USD atau Rp
37 triliun
 Amerika Serikat : 3.7% atau 2.3 miliar USD atau Rp
28 triliun
 Inggris : 1.7% atau 1.1 miliar USD atau Rp
13 triliun
 Negara/lembaga lain : 14.6% atau 9.6 miliar USD atau Rp
115 triliun

19. 3 Komponen yang Harus Dipenuhi Pemerintah
sebagai Peminjam
a. Biaya di muka (front and fee)
b. Biaya bunga (interest) yang harus disesuaikan dengan London
Interest Bond and Obligation Rate (LIBOR)
c. Biaya komitmen (commitment fee) yang harus dibayarkan jika
pemerintah terlambat (sesuai jadwal yang disepakati) melakukan
pencairan pinjaman

20. TERIMAKASIH