Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam melaksanakan praktik dan penelitian psikologi. Dokumen tersebut mendefinisikan peran dan tanggung jawab para profesional psikologi serta menekankan pentingnya integritas, kejujuran, kerahasiaan, dan kesejahteraan klien.
2. Apa itu Kode Etik?
Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, atau pedoman etis untuk
berperilaku dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
Kode Etik Psikologi Indonesia (KEPI) adalah undang-undang yang berisi prinsip-
prinsip yang digunakan oleh seluruh psikolog dan ilmuwan psikologi. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa psikolog bertindak secara profesional dan etis
saat menjalankan pekerjaan mereka untuk mencapai kesejahteraan umum (well-
being). Saat ini, kode etik yang berlaku adalah kode etik tahun 2010.
3. Apa saja Fungsi dan Manfaat
Kode Etik Psikologi?
A. Fungsi Kode Etik
Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda yaitu melindungi dan
pengembangan bagi profesi. Fungsi ini sama seperti apa yang dikemukakan
oleh Gibson dan Michel (1945:449) yang menekankan kode etik sebagai
pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional dan sebagai
pedoman untuk melaksanakan tugas prosefional.
Menurut Biggs dan Blocher (1986:10) ada tiga fungsi kode etik yaitu:
1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah;
2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi;
3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.
4. B. Manfaat Kode Etik Psikologi
1. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat
pada kesejah-teraan umat manusia, perlindungan hak dan meminimalkan resiko
dampak buruk pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait.
2. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta
memini-malkan akibat dampak buruk; karena keputusan dan tindakan-tindakan
ilmiah dari Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat mempengaruhi kehidupan
pihak-pihak lain.
3. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya
faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah
pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka.
5. BAB I : Pedoman Umum
Pasal 1: Pengertian
(1) KODE ETIK PSIKOLOGI adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan
dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatansebagai
psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.
Contoh kasus: Seorang psikolog tidak menggunakan kode etik psikologi dalam
menangani kliennya.
Kesimpulan: Seorang psikolog seharusnya mematuhi kode etik psikologi yang
berlaku.
6. (2) PSIKOLOGI merupakan bidang studi yang mengkaji proses mental dan
perilaku manusia dan bagaimana hal-hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan
manusia. Ahli dalam ilmu Psikologi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
• Profesi atau yang berhubungan dengan praktik Psikologi;
• Ilmu psikologi termasuk dalam hal ini ilmu murni atau terapan.
Contoh Kasus: Seorang remaja mengalami konflik identitas dan mencari bantuan
dari seorang psikolog, karena memiliki minat dan hobi yang berbeda, remaja
tersebut merasa sulit untuk diterima oleh teman sebayanya. Psikolog tersebut
membantu remaja untuk memahami dan merangkul identitasnya sendiri.
Kesimpulannya: Dalam kasus tersebut, psikolog dianggap
mematuhi prinsip-prinsip dalam membantu remaja tersebut membangun
kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis.
7. (3) PSIKOLOG adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik
psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program
pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikukum lama atau yang
mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan
profesi psikologiatau strata 2 (S2) Pendidikan Magister Psikologi (Profesi
Psikolog).
Contoh kasus: Seorang Psikolog membuka praktik tanpa mempunyai izin praktik.
Kesimpulan: Sebagai seorang Psikolog untuk membuka praktek sendiri harus
memiliki gelar S-2 serta diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
8. (4) ILMUWAN PSIKOLOGI adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar
belakang pendidikan strata 1 dan/atau strata 2 dan/atau strata 3 dalam bidang
psikologi.
Contoh kasus: Seorang Psikolog menangani gangguan syaraf yang seharusnya
ditangani oleh Psikiater.
Kesimpulan: Seorang Psikolog tidak boleh menangani seorang pasien di luar
kewenangan sesuai Pasal 1 Ayat 4.
9. (5) LAYANAN PSIKOLOGI adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik
psikologi dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang
dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah-
masalah psikologis.
Contoh kasus: Seorang Psikolog membantu kliennya, tetapi tidak menyelesaikan
atau mencegah masalahnya, malah membuatnya semakin rumit.
Kesimpulan: Seharusnya seorang Psikolog bertanggung jawab untuk membantu
kliennya dalam mencegah atau menyelesaikan masalah kliennya.
10. Pasal 2: Prinsip Umum
• Prinsip A: Penghormatan pada Harkat Martabat Manusia
(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menekankan pada hak asasi
manusia dalam melaksanakan layanan psikologi.
(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menghormati martabat setiap orang
serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan dan pilihan pribadi
seseorang.
(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-
hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas
karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan
keputusan.
11. (4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari dan menghormati perbedaan
budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku
bangsa, budaya, asal ke-bangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan
(berkebutuhan khusus), bahasa dan status sosialekonomi, serta mempertimbangkan
faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut.
(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh
bias faktor-faktor tersebut pada butir dan menghindari keterlibatan baik yang disadari
maupun tidak disadari dalam aktifitas-aktifitas yang didasari oleh prasangka.
• Prinsip B: Integritas dan Sikap Ilmiah
(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika
ilmiah terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh
komunitas psikologi.
12. (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran,
kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengamalan dan praktik psikologi.
(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan
(fraud), tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-
fakta yang tidak benar.
(4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berupaya untuk menepati janji tetapi dapat
mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap HANYA
dalam situasi dimana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat
dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi pengguna layanan
psikologi.
(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan
kebutuhan, konsekuensi dan bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidakpercayaan
atau akibat buruk yang muncul dari penggunaan teknik psikologi yang digunakan.
13. • Prinsip C : Profesional
(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memiliki kompetensi dalam
melaksanakan segala bentuk layanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan,
layanan psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan
kompetensi, obyektif dan integritas.
(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membangun hubungan yang didasarkan pada
adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah terhadap
pengguna layanan psikologi serta komunitas khusus lainnya.
(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjunjung tinggi kode etik, peran dan
kewajiban profesional, mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka,
berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada
eksploitasi dan dampak buruk.
14. • Prinsip D : Keadilan
(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memahami bahwa kejujuran dan
ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna layanan
psikologi tanpa dibedakan oleh latarbelakang dan karakteristik khususnya, harus
mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam
hal proses, prosedur dan layanan yang dilakukan.
(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menggunakan penilaian yang dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan
bias-bias yang muncul, mempertimbangkan batas dari kompetensi, dan keterbatasan
keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarah kepada praktik-praktik yang
menjamin ketidakberpihakan.
15. • Prinsip E: Manfaat
(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat pada
kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan meminimalkan resiko dampak buruk
pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait.
(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta
meminimalkan akibat dampak buruk; karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah
dari Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak
lain.
(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya
faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada
penyalahgunaan atas pengaruh mereka.
16. Contoh Kasus
“sebagai seorang psikolog, TH membina kerjasama dengan berbagai instansi memberi jasa
melakukan psikotes untuk keperluan seleksi dan rekruitmen. Salah satu perusahaan yang
menjadi kliennya (bukan psikolog) mempercayainya untuk melakukan psikotest terhadap
sejumlah karyawan dan memintanya memberikan laporan berupa soft copy yang dikirimkan
melalui email untuk alasan kemudahan administrasi. TH merasa bingung, karena khawatir
jika ia memberikan laporan dalam bentuk demikian, laporannya dapat berubah dan
disalahgunakan. Ia memikirkan untuk mengirimkan laporannya dalam format pdf atau
memberikan pasword yang dapat mencegah orang lain dapat merubah file laporannya”.
17. • Pasal 2: Prinsip A: Penghormatan pada Harkat Martabat Manusia
Dalam kasus ini, TH merasa bertanggung jawab untuk melindungi integritas dan privasi data karyawan
yang menjadi objek psikotest. Tindakan yang dipertimbangkan, seperti mengirimkan laporan dalam format
PDF atau memberikan kata sandi, mencerminkan rasa hormat terhadap privasi dan martabat manusia.
• Pasal 2: Prinsip B: Integritas dan Sikap Ilmiah
Dalam kasus ini, TH merasa khawatir bahwa memberikan laporan dalam bentuk soft copy melalui email
dapat menyebabkan laporan diubah atau disalahgunakan, yang dapat mengancam integritas data dan
hasil psikotest. Oleh karena itu, TH mempertimbangkan untuk mengirimkan laporan dalam format PDF
atau menggunakan kata sandi. Dengan melakukan tindakan ini, TH memastikan bahwa hasil psikotes
tetap akurat dan tidak berubah sesuai dengan prinsip integritas dan sikap. Upaya ini juga menunjukkan
komitmen TH untuk menjalankan praktik psikologi dengan etika dan integritas yang tinggi.
Hasil Analisa Contoh Kasus:
18. Hasil Analisa Contoh Kasus:
• Pasal 2: Prinsip C : Profesional
TH telah memenuhi prinsip profesionalismenya yang menekankan betapa pentingnya menjalankan
pekerjaan sebagai psikolog dengan integritas, etika, dan profesionalisme yang tinggi. Ini memastikan
bahwa hasil psikotes tetap akurat dan tidak disalahgunakan.
• Pasal 2: Prinsip D : Keadilan
TH memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan dan hasil psikotesnya diperlakukan
secara adil. Khawatir akan keadilan dalam proses ini karena laporan soft copy yang dikirim melalui email
dapat diubah atau disalahgunakan.
19. Analisa Publikasi Rangkuman
Pasal 28: Pertanggungjawaban
Ayat (1), Point a: Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi; dalam memberikan pernyataan kepada
masyarakat melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis mencerminkan keilmuannya
sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan
penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan/atau praktik psikologi. Pernyataan
tersebut harus disampaikan dengan:
a) Bijaksana, jujur, teliti, hati-hati.
Dalam membuat Publikasi ini saya belum memiliki gelar sebagai seorang Psikolog. Oleh karena itu,
sebagai tanda bahwa saya bertanggung jawab atas publikasi tersebut, saya telah mencantumkan
nama dan Nomor Identifikasi Mahasiswa (NIM) saya.
20. Analisa Publikasi Rangkuman
Ayat (1), Point c:
Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi; dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui
berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat
dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta
menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan/atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus
disampaikan dengan:
c) Berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama
tidak bertentangan dengan kode etik psikologi.
Materi publikasi yang saya buat, saya mengacu pada pembahasan kode etik yang telah dibuat oleh
HIMPSI dan tidak ada pembahasan diluar kode etik.
21. Kesimpulan
Dalam praktik psikologi, Kode Etik Psikologi sangat penting karena membantu para
psikolog berperilaku dengan benar dan menghormati hak dan privasi pada klien. Hal ini
juga memastikan bahwa praktik psikologi dilakukan dengan cara yang etis, sehingga
orang dapat mempercayai Psikolog. Psikolog harus mematuhi kode etik untuk
memastikan profesionalisme dalam praktik mereka, baik dalam penelitian maupun
dalam layanan klien. Jika Psikolog melanggar Kode Etik, Psikolog dapat dihukum atau
kehilangan izin praktik mereka.
22. Daftar Referensi:
• HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA. (2010). KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA (Hasil
Kongres XI HIMPSI). Surakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.
• Sitasari, Novendawati Wahyu (2020). MODUL PERTEMUAN 2 KODE ETIK: PEDOMAN UMUM.
Bekasi: Universitas Esa Unggul.
• Iffah, C. (2014). TUGAS KODE ETIK PSIKOLOGI Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah
Kode Etik Psikologi. Retrieved from Academia.edu:
https://www.academia.edu/8699356/TUGAS_ KODE_ ETIK_ PSIKOLOGI_ Disusun_ guna_ meme
nuhi_ tugas_ mata_ kuliah_ Kode_ Etik_ Psikologi
• Pakgalih. (2009). Pengertian dan Fungsi Kode Etik. Retrieved from WordPress.com.:
https://pakgalih.wordpress.com/2009/04/07/pengertian-dan-fungsi-kode-etik/
•
