Teror PenembakanAnggota Polri dan Kondisi Keamanan Nasional (Harian Pelita 2013_09_16 HAL 01) Dr Taruna Ikrar

1. SELASA | 17 September 2013/11 Dzulqaidah 1434 H
HOTLINE HARIAN PELITA: Langganan dan Iklan Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706781 Redaksi: Telp. (+6221) 8370 6765, 8370 6766 Fax: (+6221) 83706771
www.pelitaonline.com - pertama dan penting No. 12.685 Tahun XXXIX Harga Eceran Rp3.000,-/Langganan Rp60.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Layanan
Pelanggan
(021) 8370 6765
(021) 8378 7120 AP
Etika Pejabat
M
asalah etika pejabat merupakan faktor yang sangat
penting di dalam terselenggaranya good gover-
nance (tata kelola pemerintahan yang baik). Meski-
pun etika merupakan kaidah – kaidah moral yang
sebenarnya tidak diperlukan peraturan, namun
di dalam penyelenggaraan negara, masalah etika
pun ternyata perlu diatur. Satu di antaranya ialah
masalah rangkap jabatan. Hal ini diperlukan agar amanah jabatan yang dipe-
gang memperoleh perhatian yang besar dari pejabat yang bersangkutan. Kalau
seorang pejabat dapat mencurahkan segala pikiran dan kebijakannya kepada
amanahjabatanyangdipegangnya,insyaAllahpejabatituakandapatmemenuhi
amanahnya. Masyarakat akan memperoleh manfaat dari keberhasilannya.
Masalah rangkap jabatan sesungguhnya masalah lama. Di era tahun
1950-an, ada ketentuan, bahwa pejabat tinggi, pegawai negeri golongan F,
tidak dilarang menjadi pengurus sebuah partai.Tujuannya, agar jabatannya
tidak dapat dimanfaatkan bagi kepentingan partainya. Baik di dalam peng-
umpulan dana partai maupun dalam rangka penyusunan kekuatan politik
di instansi pemerintah tempat pejabat itu.
Akhir–akhir ini masalah rangkap jabatan ternyata lebih kompleks. Tidak
hanya persoalan rangkap jabatan di partai dan pemerintahan, melainkan
juga di internal pemerintah ada rangkap jabatan, yang ternyata justru sudah
dianggap lazim, yaitu jabatan rangkap dengan komisaris sebuah BUMN. Rubi
Rudiandini, misalnya, juga menjabat sebagai komisaris Bank Mandiri. Berapa
puluh pejabat lain yang menjabat komisaris BUMN yang jumlahnya sekitar
140-an itu? Konon, hal ini diperlukan untuk dapat memberi peluang pejabat
yang bersangkutan memperoleh penghasilan tambahan agar pejabat yang
bersangkutan dapat fokus pada tugasnya dan terhindar dari tindak korupsi.
Ternyata korupsi berjalan terus. Sekarang dipersoalkan, karena juga bisa tim-
bul konflik kepentingan antara institusi dan BUMN yang bersangkutan.
Bagaimana dengan bisnis sampingan lainnya? Rekening gendut yang
dimiliki seorang pejabat ternyata juga bisa berasal dari bisnis sampingannya.
Meskpun tidak terkait dengan jabatannya, etiskah bisnis seperti itu? Misal-
nya, dengan menjadi bintang iklan, dari jamu sampai biro perjalanan umroh?
Mungkin dari aspek perundangan tidak ada masalah secara etis? Bukankah
dari sumpah jabatan bisa dianggap melanggar? Sebab, dengan bisnis sam­
pingan itu, termasuk menjadi bintang iklan, setidaknya jabatannya berperan
di dalam bisnis yang dilakonimya. Iklannya dianggap kredibel, oleh karena
direkomenadsi oleh pejabat. Setidaknya berdampak keberhasilan pemasang
iklan, sehingga sang pemasang iklan memperoleh pendapatan yang lebih
besar. Secara tidak langsung, pejabat bintang iklan itu memberi peluang pe­
ngusaha yang bersangkutan atau orang lain untuk memperkaya diri. Sampai
di sini, tidakkah hal itu berarti tindak koruptif? Apalagi pejabat yang menjadi
bintang iklan itu juga (tentunya) memperoleh penghasilan tambahan.
Wacana seperti ini sudah selayaknya memperoleh perhatian dari Kemen­
terianPANdanReformasiBirokrasi,sebagaibagiandariupayamenegakkan tata
kelola pemerintahan yang baik atau goodgovernance. Seandainya penghasilan
parapejabatitumasihdianggapbelumbisamemadai,lebihbaikdinaikkan,dari
pada direkayasa menjadi komisaris BUMN atau memiliki bisnis sampingan. Se-
lain agar fokus pada tugasnya, juga sebagai upaya pencegahan korupsi. Mung-
kinkah? Inilah yang masih meragukan banyak orang. Sebab, masalah rangkap
jabatan itu sudah menggurita di dalam kehidupan keseharian kita di dalam
berbangsa dan bernegara. Bahkan keputusan masalah ini pun ada di tangan
parapejabatitu.Bersediakahmerekaberkorbandemipenyelenggaraanpemer-
intahan yang bersih dan baik? n
ASSALAMUALAIKUM HIKMAH
JADWALSHALAT
Habib Munzir Al-Musawa sang Penyejuk
►Di Tengah Sulitnya Mencari Tokoh Panutan
Pemimpin yang Adil
“Wahai Daud, Kami telah men-
jadikan kamu khalifah di bumi,
maka berilah putusan antara
manusia dengan hak (adil) dan
janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu”.
(QS Sad: 22)
R
ibuan hingga jutaan
umat Islam menetes­
kan air mata, mena­
ngis, sedih karena ke­
hilangan tokoh yang selama
ini menjadi panutan. Dengan
dakwahnya yang lemah lem­
but, santun, tidak menghujat
dan menyalahkan orang mau­
pun kelompok, membuat kha­
risma Habib Al-Mundir Al-Mu­
sawwa semakin disegani, tidak
saja oleh kaum pinggiran, na­
mun disegani juga oleh kala­
ngan pengusaha hingga peja­
bat. Karena itu, tidak heran se­
tiap taklim atau tabligh ak­
bar dihadiri umat dari berbagai
profesi, mulai dari wong cilik,
pe­ngusaha, pejabat hingga Pre­
siden Susilo Bambang Yudho­
yono (SBY).
Apalagi dalam setiap taklim
atau tabligh akbar selalu diisi
tahlil dan dzikir, mengucapkan
dan mengagungkan asma Al­
lah, dengan membaca Laailaha
Illallah (Tidak ada Tuhan se­
lain Allah) yang berulang-ulang
bersama jemaahnya, mereka
yang hadir merasakan ketena­
ngan hati dan jiwa yang luar
biasa. Bisa jadi hal itulah yang
membuat dakwah model Habib
Mundzir Al-Musawa jadi pili­
han masyarakat Jakarta, yang
membutuhkan “kesejukan hati”
setelah bekerja keras dan sulit­
nya menghadapi beratnya tan­
tangan memperoleh penghidu­
pan yang mapan di Ibukota.
Sehingga Habib Munzir Al-Mu­
sawa menjadi “Penyejuk” sulit­
nya mencari tokoh panutan di
tanah air.
“Terus terang, saya kehila­
ngan. Almarhum Habib Munzir
Al-Musawwa benar-benar men­
jadi panutan. Setiap saya ada
persoalan, baik pribadi, keluar­
Halaman 23
Halaman 23
Halaman 23
Sejatinya di suatu negara atau
bangsa yang menjunjung tinggi
Hukum akan memberikan keten­
traman dan rasa aman ter­hadap
seluruh warga negara. Rasa
aman menjadi faktor yang sangat
penting untuk melihat kemajuan
dan kesejahteraan suatu bangsa.
Beberapa bulan terakhir, penem­
bakan terhadap aparat atau ang­
gota kepolisian Republik Indone­
sia lagi marak di tanah air.
Penembakan tersebut secara
berurutan sebagai berikut: Pe­
nembakan yang menewaskan
Bripka Sukardi, Selasa, meru­
pakan deretan korban penem­
bakan polisi oleh orang tak dike­
nal dalam dua bulan terakhir.
Dengan kematian Sukardi, em­
pat polisi tewas dan satu poli­
si yang lain terluka. Selain Su­
kardi, polisi yang tewas ditem­
bak oleh orang tak dikenal di
sekitar Jakarta selama dua bu­
lan ini adalah Aiptu Dwiyatno,
Aiptu Kushendratna, dan Bripka
Ahmad Maulana. Aiptu Dwiyatno
ditembak oleh orang tak dikenal
pada 7 Agustus 2013 di Cipu­
tat, Tangerang Selatan, Banten.
Selang sepekan, tepatnya satu
hari sebelum perayaan Hari Ke­
merdekaanIndonesia,giliranAip­
tu Kushendratna dan Bripka Ah­
mad Maulana tewas ditembak di
Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten. Sementara seorang ang­
gota polisi yang selamat, meski
juga ditembak, adalah Aipda Pa­
tah Saktiyono. Dan juga penem­
bakan terjadi pada 27 Juli lalu
di Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten.
Dari rentetan kejadi terse­
but, kelihatannya semuanya sa­
ling berkaitan, dan tentu saja
bermaksud meneror masyarkat
luas, khususnya institusi Ke­
polisian Negara. Kepolisian ber­
wenang dan bertanggung jawab
memelihara ketertiban dan men­
jamin keamanan umum, mence­
gah dan memberantas kriminal,
memelihara keselamatan negara
terhadap gangguan dari dalam,
Selasa, 17 September 2013
Dzuhur 11.48
Ashar 15.02
Maghrib 17.50
Isya 18.57
Rabu, 18 September 2013
Subuh 04.31
Jadwal berlaku untuk wilayah
DKI Jakarta dan sekitarnya
editorial
Jakarta menangis. Itulah kira-kira ungkapan yang
tepat atas wafatnya Habib Munzir Al-Musawa.
17 September
2009 – Tewasnya gembong
teroris indonesia yang paling
dicari Noordin Muhammad Top.
HARI LAHIR: Ian Kasela,Vokalis
Band Radja (1976); Dullah,
Pelukis (1919); Wahab Abdi,
Tokoh Sepakbola (1937); Frans
Hendra Winarta, Bandung
(1943); Windrati Nur Asmoro Edi,
Yogyakarta (1958)
Luar Negeri
Australia Abaikan Indonesia
Atasi Pencari Suaka
HALAMAN 23
Politik
Sistem Pemilu Biang
Korupsi Politik
HALAMAN 3
1 Januari 2014
BPJS 104hari lagi
Visi-Misi Capres Demokrat
Tidak Membumi
Jakarta, Pelita
Visi dan misi peserta konvensi calon presiden (capres) Par­
tai Demokrat normatif. Pernyataan ke-11 capres itu laiknya
jargon dan sering disampaikan para tokoh lain ketika men­
jadi calon pemimpin.
“Semua yang disampaikan merupakan ide-ide besar, tapi
normatif dan sering disampaikan,” kata pengamat politik
Universitas Indonesia Cecep Hidayat di Jakarta, Senin. Ide-
ide besar itu harus diwujudkan melalui aksi nyata agar ma­
syarakat dapat merasakan langsung kontribusinya.
Misalnya, Pramono Edhie Wibowo, menegaskan hukum ha­
rus menjadi panglima, hukum harus ditegakkan demi kepastian
dan keadilan serta pemberantasan korupsi. Ini sudah pernah di­
gembar-gemborkan Andi Malarangeng dan Angelina Sondakh.
“Namun kenyataannya, Demokrat belakangan tersan­dung
kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai, termasuk
kedua tokoh tersebut,” katanya. Karena itu, masyarakat kini
cenderung melihat visi misi seorang tokoh sebagai suatu jar­
gon untuk mencapai kekuasaan.
“Sekarang bukan bicara visi misi. Yang harus dilakukan
adalah penajaman ide-ide besar melalui program kerja secara
nyata,” katanya. Konvensi capres Demokrat masih panjang
dan para peserta jangan hanya mencari empati masyarakat.
“Masyarakat saat ini sudah cerdas dan dapat menilai mana
peserta yang hanya mencari empati dan tulus menjalankan
proses konvensi,” kata Cecep. Sebaliknya, Sekretaris Jenderal
Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menilai pemaparan
visi-misi peserta konvensi Demokrat sangat konstruktif untuk
membangun bangsa dan disampaikan secara lugas.
“Saya juga mengapresiasi pemaparan visi misi 11 peserta
konvensi. Pemaparan 11 peserta konvensi sangat memukau,”
kata Ibas. Dia mengatakan, pemaparan semuanya positif dan
konstruktif, dengan sudut pandang pembangunan yang be­
ragam dengan gaya pemaparan yang bervariatif.
Ibas memuji kemampuan para kandidat dalam mengulas
berbagai permasalahan bangsa dewasa ini serta pemaparan
solusi yang akan ditempuh tiap-tiap kandidat. “Persyaratan
mereka bersih, cerdas dan santun sudah terpenuhi sesuai
dengan khittah partai yang kami pegang teguh. Semua kapa­
bel, terampil, dan memiliki pesonanya masing-masing dan
tentunya kami berharap masyarakat dapat menilai dan me­
nerima visi misi para kandidat tersebut,” ujarnya.
Di kesempatan terpisah, politikus Ruhut Sitompul mende­
sak semua peserta konvensi menanggalkan atau mengundur­
kan diri dari jabatan publik hingga April 2014 supaya tidak
menggunakan fasilitas negara selaku kandidat.
“Pak Gita Wirjawan, Pak Marzuki Alie, Irman Gusman,
Dahlan Iskan, Sinyo Sarundayang dan beberapa lainnya, ya
monggo mundur saja, sehingga tidak ada anggapan bahwa
konvensi ini memakai uang dan fasilitas negara. Mundur se­
mentaralah sampai April 2014,” kata Ruhut.
Sebelas peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat
itu berturut-turut adalah Ali Masykur Musa, Marzuki Alie,
Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, Hayono Isman dan
Anies Rasyid Baswedan.
Selanjutnya Sinyo Harry Sarundajang, Endriartono Sutarto,
Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal dan Dahlan Iskan. (ant/han)
AKSI BURUH – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi “long march” menuju ke Istana Merdeka ketika menggelar unjuk rasa di Jalan
MH Thamrin, Jakarta, Senin (16/9). Mereka menyerukan dua tuntutan utama yaitu penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) serta tuntutan upah layak bagi kaum buruh. npelita/guh
Puso Semester I
Capai 46.838 Hektar►Dari 7,2 Juta Ha Daerah Irigasi, 2,6 Juta Ha dalam Kondisi Tidak Baik.
Luas puso periode itu akibat
banjir seluas 45.917 ha atau
0,68 persen. Puncaknya terjadi
pada Januari di Banten, Jawa
Timur, dan Jawa Tengah.
Sebagian besar puso karena
banjir. Sementara, pada Janu­
ari-Juni sebagian musim hujan,
tetapi luas lahan yang terkena
puso karena kekeringan hanya
328 ha atau 0,08 persen.
“Artinya, kekeringan tahun ini
durasinya sangat pendek. Kita
rasakan pertengahan Agustus
2013 sampai sekarang, luas ke­
keringan sekarang mempu­nyai
potensi puso, jauh lebih ren­
dah dari tahun lalu,” kata Wa­
kil Menteri Pertanian Rusman
Heriawan kepada Harian Pelita
di ruang kerjanya, Jakarta, Se­
nin (16/9).
Puso akibat OPT 594 ha atau
0,01 persen, puncaknya pada
Februari di Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Banten. Puso akibat
kekeringan seluas 328 ha atau
0,004 persen, angka itu terlalu
kecil. ”Puncak kekeringan terja­
di pada April di Nusa Tengga­
ra Barat dan Sulawesi Selatan,”
ujar Rusman.
Menurutnya, lahan lahan
yang kering akibat serangan
hama dan gagal total masih ada
yang bisa diselamatkan. Semen­
tara itu gagal panen yang paling
besar (90 persen) karena banjir.
Rusman menjelaskan, tiga
faktor yang membuat gagal pa­
nen tanaman pangan. Pertama,
gagal panen karena banjir. Ke-
dua, kekeringan. Ketiga, karena
OPT. Namun, ketiga faktor terse­
but, gagal panennya tidak terla­
Jakarta, Pelita
Secara kumulatif Januari-Juni 2013 luas areal
padi yang mengalami puso karena serangan
organisme penyerang tumbuhan (OPT), banjir,
dan kekeringan seluas 46.838 hektar (ha) atau
0,69 persen dari luas lahan 6.751.744 hektar
pada semester pertama 2013.
PRESIDEN SBY SALAT JANAZAH - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
melakukan salat jenazah berjemaah di depan jenazah Pemimpin Majelis
Rasulullah (MR) Habib Munzir Al Musawa saat melayat di rumah duka
Komplek Liga Emas, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/9). Habib Munzir
meninggal dalam usia 40 tahun karena sakit. nant/setpres-cahyo
SURAT DARI
AMERIKA SERIKAT
Dr Taruna Ikrar, PhD *
Teror Penembakan Anggota Polri dan
Kondisi Keamanan Nasional
* Staf Akademik, University of
Cali­fornia, Amerika Serikat, dan
Wakil Ketua Ikatan Imuwan Indo-
nesia Internasional
2013_09_16 HAL 01.indd 1 9/16/2013 11:14:31 PM