1. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak
pernah berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan
dilaksanakan, beragam program inovatif ikut serta memeriahkan reformasi
pendidikan. Reformasi pendidikan bisa diartikan dengan restrukturisasi
pendidikan, yaitu memperbaiki secara menyeluruh pola hubungan sekolah
dengan lingkungan masyarakat, orang tua, peserta didik dan pemerintah.
Disamping itu terdapat juga pengembangan pola rencana strategis sekolah,
pengembangan manajerialnya, pemberdayaan guru, stakeholders dan
restrukturisasi model-model pembelajaran.
Seringkali pendidikan menjadi fokus perhatian dan sasaran ketidak puasan.
Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan
penting dalam pembangunan bangsa yang menyangkut hajat semua orang.
Karena itu pendidikan perlu perbaikan dan peningkatan sehingga relevan
dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Berarti sekolah sebagai
organisasi yang dirancang untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu
perlu adanya sebuah hubungan kerjasama dalam ruang lingkup interen
sekolah dan pemberdayaan masyarakat, sebab pada dasarnya kekuatan
akselerasi peningkatan mutu akan tercapai jika dibangun bersama dalam
sebuah organisasi dan peran serta masyarakat (stakeholders).
Pendidikan nasional bertujuan mengantarkan bangsa Indonesia yang maju,
cerdas, dan berbudaya untuk mencapai masyarakat madani (civil society)
memasuki tataran peraturan masyarakat dunia. Dalam menjawab tantangan

2. tersebut, tujuan pendidikan nasional telah merumuskan ke dalam rencana
strategis berupa visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi pencapaian beserta
implementasinya.
Misi jangka panjang Pendidikan Nasional adalah melakukan pembudayaan
dan pemberdayaan sistem. Iklim dan proses pendidikan nasional yang
demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif nasional maupun
global.
Inilah
yang
menjadi
framework
dari
keseluruhan
upaya
penyelenggaraan pendidikan nasional. Secara Implementatif, hal ini
dijabarkan dalam rencana jangka pendek pendidikan nasional yang antara lain
mengemban misi untuk mengembangkan pendidikan sesuai azas desentralisasi
pendidikan dan otonomi daerah.
Secara faktual, out put pendidikan menghadapi tantangan yang luar biasa
berat terutama dalam hal kemampuan dan daya saing dengan out put
pendidikan dari luar. Menurut laporan Unesco, pada tahun 2003, posisi
Human Development Index Indonesia - yakni komposisi peringkat pencapaian
dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala berada di
peringkat 112 dari 175 negara. Keadaan ini telah menyebabkan Indonesia
tertinggal dari Vietnam yang menempati posisi ke 109, dimana posisi itu
pernah ditempati Indonesia pada tahun 2000. Rendahnya HDI juga
menunjukkan rendahnya daya saing bangsa dalam percaturan global. Menurut
The World Economic Forum (2000), Indonesia memiliki daya saing yang
rendah, yaitu urutan ke 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.
Menyadari hal tersebut dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
sebagaimana
dikemukakan
diatas,
pemerintah
bersungguh-sungguh
menetapkan empat masalah pokok pendidikan yaitu pemerataan, mutu,
relevansi, dan efisiensi (manajemen) pendidikan sebagai agenda kebijakan

3. pendidikan nasional yang perlu ditangani secara komprehensif, sistematis dan
berkelanjutan. Dalam hal mutu misalnya, terjadi disparitas mutu pendidikan
yang tajam di berbagai jenjang dan jenis pendidikan antara satu sekolah
dengan sekolah yang lainnya.
Dalam rangka merespon beberapa problematika dalam bidang
pendidikan
yang
terimplikasi
dari
kebijakan
pemerintah
tentang
diberlakukanya otonomi daerah, maka pada tanggal 2 April 2002 pemerintah
melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 melakukan
reformasi pada tingkat sekolah. Melalui keputusan menteri tersebut
dinyatakan, bahwa badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) tidak
berlaku lagi. Sebagai gantinya wadah ini diberi nama “Komite Sekolah”, atas
dasar prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan pemerintah kabupaten/kota
(Syaiful Sagala, 2009:240)
Sehubungan dengan Manajemen, bukan sekedar proses melakukan sesuatu,
melainkan sebagai seni.Mary Parker Follet (dalam Sule dan Saefullah,
2010:5) menegaskan bahwa“
manajemen is the art of getting things done through people.
” Artinya, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.
Manajemen sebagai prosesataupun seni senantiasa terarah pada suatu tujuan
yang hendak dicapai dan melaluitahapan-tahapan yang pasti, yakni
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Hal ini
dikuatkan oleh pernyataan Nickels dkk. (dalam Sule danSaefullah, 2010:6).
Mereka menyebutkan pengertian manajemen sebagai “
the processused to accomplish organizational goals through planning,
organizing, directing, and controlling people and other organizational goals

4. ”. Definisi sesungguhnya dari kata manajemen ternyata banyak, tergantung
pada persepsi masing-masing ahli. Namun,terdapat salah satu definisi klasik
tentang manajemen yang dirumuskan oleh GeorgeTerry (dalam Indrajit dan
Djokopranoto, 2011:315), yakni “
management is a distinct
process consisting of planning, organizing,
actuating, and controlling, performed todetermine and accomplish stated
objetctives by the use of human beings and other resources.
Dalam dunia pendidikan perlu dipahami dengan landasan-landasan antara
lain:
Landasan filosofi
Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan
titik tolak dalam rangka studi dan pendidikan, sebagai mana telah dipahami
dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek
pendidikan. Melalui studi pendidikan antara lain kita akan memperoleh
pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan, yang akan dijadikan titik
tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasanfilosofispendidikan
sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam
rangka studi pendidikan yang bersifat filsafiah, yaitu pendekatan yang lebih
komprehensif, spekulatif, dan normatif.
Landasan Empirisme
Landasan empirisme beranggapan bahwa pengaruh eksternal penting
dalam perkembangan manusia. Dalam landasan ini, tidak ada bakat turunan
dari anak yang baru lahir. Semuanya ditentukan oleh lingkungannya. Seorang
bayi seperti sebuah kertas kosong. Jadi, terserah dari pendidik untuk
mengisinya dengan apa saja. Kertas kosong ini bisa ditulis dengan apa saja

5. dan bagaimana aja tanpa ada hambatan. Teori ini juga dikenal dengan
tabulrasa.
Seorang anak yang baru lahir tidak memiliki bakat apapun dari Tuhan. Anak
dianggap sebuah kertas atau wadah kosong, yang bisa diisi dengan apapun
oleh siapapun. Orang dewasa di sekitar dan lingkungan yang berperan sebagai
pembentuk dan pendidik anak tersebut. Untuk itu, aliran ini juga disebut
dengan enviromentalisme.
Lingkungan yang baik akan mendukung anak menjadi baik. Seorang anak
yang tinggal di lingkungan pedagang, akan mahir menjadi pedagang.
Sementara itu, anak yang tinggal di lingkungan preman, akan cenderung
bertindak kejahatan juga. Jadi, anak belajar lewat penerimaan tanpa
penyangkalan apapun dari lingkungannya.
Menyikapi landasan pendidikan,seorang pendidik harus memahami bahwa
peserta didik merupakan manusia. Manusia merupakan makhluk dan bukan
mesin mekanik. Untuk itu, sifat antara satu dan lain akan berbeda terhadap
suatu hal. Ilmu tertentu memang mampu mengelompokkan beberapa sifat
besar dari manusia. Namun tidak ada manusia yang identik antara satu dan
lainnya. Untuk itu, tugas pendidik bisa dibilang lebih rumit lagi.
Berdasarkan landasan pendidikan tersebut, ada elemen-elemen yang harus
dipenuhi agar pendidikan berhasil. Peserta didik harus diberi lingkungan yang
merangsang dirinya untuk belajar. Pendidik juga harus memiliki kemampuan
untuk memberi fasilitas sesuai bakat siswa.
Madrasah adalah sebuah pranata sosial yang bersistem, terdiri atas komponenkomponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Komponen utama sekolah
adalah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum, serta fasilitas

6. pendidikan. Selain itu, pemangku kepentingan (stakeholder) juga mempunyai
pengaruh yang besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu
pendidikan. Dalam hal ini orang tua dan masyarakat merupakan pemangku
kepentingan yang harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan sekolah.
Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga indikator yang
menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor
pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan
pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak
dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan
berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input yang diperlukan
dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang
dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti
pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta
prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara
otomatis akan terjadi. Akan tetapi dalam kenyataanya, mutu pendidikan yang
diharapkan tidak terjadi. Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education
production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang
memperhatikan pada proses pendidikan, padahal proses pendidikan sangat
menentukan output pendidikan.
Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratiksentralistik sehingga menempatkan madrasah sebagai penyelenggaraan pendidikan
sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat
panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi
sekolah setempat. Sekolah/madrasah lebih menjadi subordinasi dari birokrasi
diatasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas

7. dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk
peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Faktor ketiga, peran serta warga madrasah khususnya guru dan peran serta
masyarakat, orangtua siswa pada umumnya, dalam penyelenggaraan pendidikan
selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering
diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di madrasah sangat tergantung
pada guru. Dikenalkan pembaharuan apapun jika guru tidak berubah, maka tidak akan
terjadi perubahan di madrasah tersebut. Partisipasi masyarakat selama ini pada
umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukungan lain seperti
pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas madrasah
terhadap masyarakat juga lemah. Madrasah tidak mempunyai beban untuk
bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya
orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan
pendidikan.
Memperhatikan
pernyataan
tersebut
di
atas,
MTs
Subulussalam
Ghonsume Raha sebagai salah satu lembaga pendidikan madrsah yang berada
dibawah naungan Departemen Agama (Depag) telah merealisasikan dan
mengoptimalkan
strategi
dalam
proses
belajar
mengajar
dalam
mengembangkan mutu pendidikan. Maka dengan keadaan seperti itu,
mendorong penulis ingin membahas tentang “Strategi Pengembangan Mutu
Pendidikan Mts Subulussalam di Kabupaten Muna”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Strategi pengembangan mutu pendidikan di MTs
Subulussalam di Kabupaten Muna?

8. 2. Apakah hambatan yang dihadapi Komite dalam mengembangkan mutu
pendidikan MTs Subulussalam di Kabupaten Muna?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Komite Madrasah pada proses belajar
mengajar dan pengembangan mutu pendidikan di Mts Subulussalam di
Kabupaten Muna?
C. Tujuan Penulisan
Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mendiskripsikan Strategi
mengembangkan Mutu Pendidikan Mts
Subulussalam di Kabupaten Muna.
D. Manfaat Penulisan
Dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan
yang positif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan evaluasi untuk
instansi pendidikan Mts Subulussalam di Kabupaten Muna. Disamping
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala
sekolah juga untuk menanggulangi masalah yang berhubungan dengan
pengembangan mutu dalam proses belajar mengajar.

9. BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Strategi Pengembangan MTs Subulussalam
MTs Subulussalam perlu dikembangkan dari sifat “reaktif” dan proaktif
terhadap perkembangan
masyarakat sekitar menjadi rekonstruksionistik-
sosial. Menjadi rekonsionistik berarti pendidikan madrasah perlu aktif ikut
memberi corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicitacitakan. Untuk memiliki kemandirian menjangkau keunggulan, filosofi ini
perlu dijabarkan dalam strategi pengembangan pendidikan madrasah yang
visioner, lebih memberi nilai tambah stategis, dan lebih meningkatkan harkat
dan martabat manusia. Strategi pengembangan pendidikan Madrasah
Tsanawiyah Subulussalam dirancang agar mampu menjangkau alternatif
jangka panjang, mampu menghasilkan perubahan yang signifikan, ke arah
perncapaian visi dan misi MTs Subulussalam di Kabupaten Muna, sehingga
akan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif terhadap Madrasah
Tsanawiyah lainnya, khususnya di daerah Kabupaten Muna.
Pengembangan madrasah, di satu pihak, tidak boleh apriori terhadap
trend pendidikan yang dibawa oleh proses globalisasi, internasionalisasi dan
universalisasi, seperti komputerisasi, vokasionalisasi dan ekonomisasi. Tetapi
di fihak lain, pengembangan madrasah harus tetap tegar dengan karakteristik
khas yang dimilikinya sebagai bumper kehidupan masyarakat dari persoalanpersoalan moral dan spritual.
Strategi Pengembangan Madrasah
Strategi pengembangan MTs Subulussalam dilakukan dengan 5
strategi
pokok, yaitu: 1) Peningkatan layanan pendidikan di MTs Subulussalam; 2)

10. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; 3) Pengembangan sistem dan
manajemen pendidikan; 4) Pemberdayaan MTs Subulussalam
pada
masyarakat sekitar. 5) Melalui komite Madrasah
1.Strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah
Berusaha mengembangkan MTs Subulussalam pada situasi apapun,
termasuk pada situasi ekonomi orangtua peserta didik yang paspasan dalam
upaya mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah. Indikator
keberhasilannya adalah : (a) angka putus sekolah di MTs Subulussalam di
Kabupaen Muna dapat diperkecil; (b) peserta didik yang kurang beruntung di
usahakan mendapat BSM (Bantuan Siswa Miskin) (c) siswa yang telah
terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk mengikuti atau memperoleh
layanan pendidikan sederajat dengan cara lain seperti kejar paket B di tempat
lain.(d) PBM (Proses Belajar Mengajar) di MTs Subulussalam tetap
berlangsung meskipun dana yang terbatas. Kebijakan utama yang perlu
dilakukan adalah : (a) mengintegrasikan dana bantuan operasional anggaran
rutin
untuk
menunjang
kegiatan
operasional
pendidikan
di
MTs
Subulussalam; (b) meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan
alternatif secara konseptual dan berkesinambungan terutam untuk sasaran
peserta didik yang kurang beruntung; (c) meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan dan kemajuan
MTs Subulussalam.
2.
Strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di MTs
Subulassalam
Untuk meningkatkan mutu relevansi madrasah, meliputi 4 (empat)
aspek: kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sarana
pendidikan, serta kepemimpinan madrasah.

11. Pertama, Pengembangan Kurikulum sesuai jenis Madrasah, yang
meliputi : (a) pengembangan kurikulum Madrasah Tsanawiyah yang
dapat memberikan kemampuan dasar secara merata yang disertai
dengan penguatan muatan lokal; (b) mengintegrasikan kemampuan
generik dalam kurikulum yang memberikan kemampuan adaptif; (c)
meningkatkan
relevansi
program
pendidikan
dengan
tuntutan
masyarakat dan dunia kerja; dan (d) mengembangkan budaya
keteladanan di madrasah.
Kedua, pembinaan profesi Tenaga Pendidik di MTs Subulussalam,
yang meliputi: (a) memberikan kesempatan yang luas kepada Tenaga
Pendidik di MTs Subulussalam untuk meningkatkan profesionalisme
melalui pelatihan-pelatihan dan studi lanjut; (b) memberikan
perlindungan hukum dan rasa aman kepada Tenaga Pendidik di MTs
Subulussalam dalam melaksanakan tugasnya.
Ketiga, pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana
pendidikan di MTs Subulussalam yang meliputi : (a) menjamin
tersedianya buku pelajaran, buku teks, buku daras dan buku-buku
lainnya, satu buku untuk setiap peserta duduk; (b) melangkapi
kebutuhan ruang belajar, laboratorium, dan perpustakaan; (c)
mengefektifkan pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana
pendidikanyang dikaitkan dengan sisten insentif; (d) menyediakan
dana pemeliharaan yang memadai untuk pemeliharaannya; (e)
mengembangkan lingkungan MTs Subulassalam sebagai pusat
pembudayaan dan pembinaan peserta didik.
3. Strategi pengembangan manajemen pendidikan MTs Subulussalam.
Strategi ini berkenaan dengan upaya mengembangkan sistem
manajemen MTs Subulussalam sehingga memiliki kemampuan-

12. kemampuan sebagai berikut : (a) berkembangnya prakarsa dan
kemampuan-kemampuan kreatif dalam mengelola pendidikan, tetapi
tetap berada dalam bingkai visi, misi, serta tujuan; (b) berkembangnya
organisasi
pendidikan
di
madrasah
yang
lebih
berorientasi
profesionalisme, daripada hierarchi; dan (c) layanan pendidikan yang
semakin cepat, terbuka, adil, dan merata.
Kebijaksanaan program yang dilaksanakan meliputi : (a) revitalisasi
peran, fungsi, dan tanggung jawab pendidikan madrasah; (b)
mengembangkan sistem perencanaan regional dan lokal di tingkat
satuan pendidikan; (c) meningkatkan partisipasi masyarakat melalui
pembentukan majelis madrasah; (d) pemberdayaan personel madrasah
yang didukung oleh aparat yang bersih dan berwibawa; (e) melakukan
kajian pengembangan madrasah yang didasarkan pada Undang-undang
Sistem
Pendidikan
Nasional
dengan
segala
macam
aturan
perundangannya.
4. Strategi pemberdayaan MTs Subulussalam pada masyarakat sekitar.
Strategi ini menekankan pada pemberdayaan MTs Subulussalam
kepada masyarakat sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan
pembudayaannya. Indikator-indokator keberhasilannya adalah: (a)
tersedianya program-program kerja kegiatan peserta didik yang
bervariasi, yang diikat oleh visi, misi dan tujuan pendidikan MTs
Subulussalam, dengan dukungan organisasi yang efektif dan efisien;
(b) mutu dan sarana-prasarana madrasah yang semakin meningkat dan
iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peserta didik; dan (c)
tingkat kemandirian MTs Subulussalam semakin tinggi.
Kebijakan yang perlu ditempuh adalah : (a) melaksanakan telaah,
kajian, dan “restrukturisasi madrasah” sesuai dengan tuntutan

13. perkembangan masyarakat; (b) mengembangkan sistem organisasi
kelembagaan pendidikan yang profesional, efektif dan efisien; (c)
standarisasi kelembagaan yang didukung oleh sarana dan prasarana
minimal dan kualifikasi personel yang sesuai dengan bidang keahlian
serta beban pekerjaannya.
5. Strategi PemberdayaanKomite Madrasah/ Sekolah
a.Pengertian Komite Madrasah
Dalam meningkatan mutu pendidikan dan efektivitas proses belajar
mengajar diperlukan suatu kerjasama yang erat antara sekolahan,
masyarakat,LSM dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah
memerlukan partisipasimasyarakat secara universal dalam menyusun
program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dalam bentuk Komite madrasah.
Konsep Komite madrasah mulai digulirkan sejak 2 April 2002, dan mengacu
pada undang undang SisDikNas no 23 tahun 2003 dan dijabarkan pada BAB
XV pasal 541) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
pelayanan pendidikan 2) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber
pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung
didalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak yang terkait, terutama
menyangkut dimana posisi dan apa manfaatnya. Pelibatan masyarakat dalam
pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya

14. konsep wacana, tetapi lebih pada praktik dilapangan. Selama ini dalam
realitasnya
pelibatan masyarakat dalam pendidikan lebih pada tataran konsep, wacana,
atau slogan masih sangat jauh dari apa sangat diharapkan.
Sedangkan dalam surat keputusan (SK) MenDikNas No. 044/U/2002 tentang
dewan pendidikan dan Komite Sekolah, Butir 1.1 dinyatakan bahwa Komite
Sekolah adalah ''badan mandiri yang memadahi peran serta masyarakat dalam
rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan
pada satuan pendidikan, baik pra-sekolah, jalur sekolah maupun luar sekolah"
Sedangkan pada butir 1.2 dinyatakan bahwa "nama badan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite
pendidikan luar sekolah, Dewan Pendidikan, Majelis Sekolah, Komite TK,
atau nama lain yang disepakati"
Komite Sekolah/Madrasah merupakan institusi yang dimunculkan untuk
menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan ditingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan sebagai wadah yang
representatif. Kemunculan Komite madrasah diharapkan bisa mewujudkan
peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan
pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan diluar sekolah.
Menurut tim pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Komite
madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai
hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah
lainnya. Posisi dewan pendidikan, Komite madrasah, satuan pendidikan, dan
lembaga-lembaga lainnya yang mengacu pada kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

15. Komite madrasah berkedudukan disatuan pendidikan, baik sekolah maupun
luar sekolah. Komite madrasah dapat mewadahi satuan pendidikan atau
beberapa satuan pendidikan yang sejenis, berada dalam satu kompleks, atau
dibawah satu yayasan peyelenggara pendidikan.
b. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan
dewan pendidikan dan Komite Sekolah, termasuk pelaksanaan program
kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, adalah sebagai berikut:
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas) 2000 – 2004.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah.
c. Kedudukan dan Sifat Komite madrasah

16. Komite madrasah merupakan suatu badan yang mandiri dan
berkedudukan disatuan pendidikan, tidak mempunyai hubungan hierarkis
dengan lembaga pemerintah. Komite
adrasah berkedudukan di satuan
pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam
berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi
yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam
satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan
oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, Komite Sekolah
dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut:
Komite Sekolah yang dibentuk di dalam satu satuan pendidikan, yaitu satuan
pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau sekolah
khusus seperti sekolah luar biasa, temasuk dalam ketegori yang dapat
membentuk Komite Sekolah sendiri.
Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah
yang sejenis yaitu, dapat dimisalkan beberapa SD yang terletak di dalam satu
kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu Komite
Sekolah.
Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang
berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau
kawasan yang berdekatan yaitu, Sebagai misal ada satu kompleks pendidikan
yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, dan SMU, dan bahkan
SMK dapat membentuk satu Komite Sekolah.
Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang
berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu
yayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah-sekolah di bawah

17. lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhar, Sekolah Katholik,
Sekolah Kristen.
Sedangkan mengenai sifatnya Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat
mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun
lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki
kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling
bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).Dari
uraian tersebut dapat dikatakan bahwa satuan pendidikan tidak memiliki
kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam Komite madrasah.
d. Tujuan Komite madrasah
Setiap lembaga pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian
juga Komite madrasah sebagai suatu lembaga mempunyai tujuan tertentu.
Adapun tujuan dibentuknya Komite madrasah adalah sebagai berikut:
-Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta memprakarsai masyarakat dalam
melahirkan
kebijakan
operasional
dan
program
jawab
peran
serta
pendi
dikan
disatuanpendidikan.
Meningkatkan
tanggung
dan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis
dalam peyelenggaraan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.24

18. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan tujuan dibentuknya suatu Komite
madrasah adalah untuk mewadahi partisipasi pada stakeholders agar turut
serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya,
berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah
secara proporsinal, sehingga Komite madrasah dapat meningkatkan mutu
pendidikan. Komite madrasah bertujuan untuk memperdayakan masyarakat
sekitar.
Mohammad
Noor
Syam,
dalam
"Dasar-Dasar
Ilmu
Pendidikan"
mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat
bersifat korelatif, bahkan seperti telur dengan ayam. Masyarakat maju karena
pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam
masyarakat yang maju pula.25 Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan
pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa
dukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan dapat berkembang
dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan.
Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Komite madrasah adalah untuk
mengembangkan program pendidikan dengan melibatkan peran serta
masyarakat sehingga melahirkan kebijakan dan tanggung jawab terhadap
kualitas proses dan hasil pendidikan.
e. Peran dan Fungsi Komite madrasah
Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah/Madrasah adalah
sebagai
berikut:
(i)Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

19. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud pemikiran, finansial,
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
Pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat dalam satuan
pendidikan.
Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah/Madrasah memiliki fungsi
sebagai berikut:
Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha,
dunia
industri)
dan
pemerintah
berkenaan
dengan
penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala satuan
pendidikan mengenai:
1) Kebijakan program pendidikan
2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM);
3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
4) Kriteria kinerja tenaga kependidikan
5) Kriteria fasilitas pendidikan

20. 6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan
Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan
Melakukan
evaluasi
dan
pengawasan
terhadap
kebijakan,
program,
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
f. Keanggotaan Komite madrasah
Keanggotaan Komite madrasah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam
masyarakat, unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara
pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai Komite
madrasah. Anggota Komite madrasah yang berasal dari unsur masyarakat
berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat yang menjadi
panutan masyarakat yaitu orang yang ucapannya benar-benar didengar
sehingga apa yang dikatakan diikuti masyarakat, tokoh pendidikan, dunia
usaha atau industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain),
organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil pesertra didik.
Unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan
pertimbangan desa, sebanyak-banyaknya berjumlah 3 (tiga) orang. Jumlah
anggota Komite madrasah sekurang-kurangnya
sembilan orang dan
jumlahnya gasal, yang ditetapkan dalam AD/ART.
g. Kepengurusan Komite madrasah
Pengurus
Komite
Sekolah
sekurangkurangnya terdiri atas:
ditetapkan
berdasarkan
AD/ART
yang

21. Ketua, Sekertaris, bendahara dan bidang-bidang tertentu.
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis
Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan31
Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan
kriteria sebagai berikut.
Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam
musyawarah Komite Sekolah.
Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh
tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.
Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasikan sebagai
berikut :
Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah
anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui
musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan
pendidikan peserta didik.
Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa
jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti
dengan kepengurusan baru.
Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah
yang ditetapkan melalui musyawarah.

22. h. Pembentukan Komite madrasah
Pembentukan Komite madrasah harus dilakukan secara transparan, akuntabel
dan demokratis. Dilakukan secara secara transparan adalah bahwa Komite
madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara
luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh
panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian
hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan
hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun
penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa
proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah
mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat
dilakukan melalui pemungutan suara.
Pembentukan Komite madrasah harus diawali dengan pembentukan panitia
persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh
masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang
yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan
pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (lembaga
swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan
industri), dan orang tua peserta didik.
i. Komite Madrasah Dalam Perspektif Islam
Islam adalah agama yang mencintai kebersamaan, kerukunan dan perdamaian
dalam setiap hal, keadaan dan dimana saja. Terlebih dalam masalah
pemerintahan dan pendidikan yang merupakan sendi-sendi dakwah Islam.
Oleh karena itu Islam mempunyai konsep musyawarah untuk menyelesaikan
masalah dan mencapai tujuan bersama. Sehingga setiap pihak dapat saling

23. menerima, memahami dan mau menjalankan keputusan yang telah ditetapkan
bersama.
Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 159:
Dalam ayat di atas, “syura” atau “musyawarah” sebagai sifat ketiga bagi
masyarakat Islam dituturkan sesudah iman dan shalat. Menurut Taufiq asySyawi, hal ini memberi pengertian bahwa musyawarah mempunyai martabat
sesudah ibadah terpenting, yaitu shalat, sekaligus memberikan pengertian
bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang tingkatannya sama
dengan shalat dan zakat. Maka masyarakat yang mengabaikannya dianggap
sebagai masyarakat yang tidak menetapi salah satu ibadah. ‘Abdul Karim
Zaidan menyebutkan bahwa musyawarah adalah hak ummat dan kewajiban
imam
atau
pemimpin,
dalilnya
adalah
firman
Allah
SWT
yang
memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan
para sahabat (Abdul Qaadir Haamid, Tijani; 2007:103)
Begitu juga dengan Komite madrasah, keberadaannya dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (PROPERNAS). Selanjutnya demi memudahkan masyarakat dalam
membentuk Komite madrasah, Menteri Pendidikan menerbitkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tanggal 2
April 2002 dan diperkuat dengan aspek legal karena dicantumkan dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Keputusan dan undang-undang yang telah ditetapkan itu adalah hasil
musyawarah yang mencapai mufakat. Oleh karenanya, perencanaan (rencana
strategis pengembangan) dan kerjasama antar individu menjadi penting dalam
menjalankan program madrasah atau Komite Sekolah demi mewujudkan
tujuan dan cita-cita luhur pendidikan.

24. B. Implementasi Strategi Pengembangan Madrasah
Berdasarkan kerangka strategis pengembangan madrasah sebagaimana
di atas, maka pada tataran implementasinya dirumuskan secara singkat dalam
bentuk program-program pokok yang perlu dikembangkan dan disesuaikan
dengan perkembangan masyarakat.
C. Proses Belajar Mengajar
1. Pengertian Proses Belajar Mengajar
Dalam psikologi belajar menurut Reber, proses berarti cara-cara atau
langkah-langkah khusus yang dapat menimbulkan beberapa perubahan
sehingga tercapai hasil-hasil tertentu. Jika memperhatikan ungkapan “any
change in object or organism” dari definisi Caplin dengan kata-kata caracara atau langkahlangkah “ manner or operations” dalam definisi reber
tersebut istilah tahapanperubahan dapat dipakai sebagai padanan kata
proses. Jadi proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai tahapan
perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik yang terjadi dalam
diri siswa. Perubahan tersebut bersifat posoitif dalam arti berorientasi
kearah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya.
Tentang pengertian belajar mengajar bukanlah hal asing, dan hampir
setiap orang akan dapat menjelaskanya apa itu belajar mengajar. Akan
tetapi maknanya belum tentu sama bagi setiap orang. Pemahaman guru
tentang pengertian belajar mengajar akan mempengaruhi perencanaan dan
pelaksanaan proses belajar mengajar. Karena dari pengertian proses
belajar mengajar inilah akan lahir berbagai bentuk kegiatan yang mungkin
dapat dilakukan, baik oleh siswa maupun oleh guru dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar. Sedangkan belajar itu sendiri bukan suatu

25. tujuan, tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dengan
langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh.
Pengertian
tentang
belajar
menurut
beberapa
tokoh
pendidikan
diantaranya
adalah sebagai berikut:
Menurut Muhaimin dkk, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang
relatif menetap yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau tingkah
laku. Yang dimaksud dengan pengalaman adalah kejadian(peristiwa) yang
secara sengaja maupun tidak sengaja dialami oleh seseorang. Sedangkan
latihan merupakan kejadian yang sengaja dilakukan setiap orang secara
berulang-ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam
pembelajaran adalah supaya ada perubahan dalam setiap tindak tanduk.
b. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi
dengan lingkunganya
c. Belajar menurut S. Nasution, MA adalah perubahan-perubahan dalam
sistem urat syaraf. Dalam definisi tersebut dianggap belajar itu sebagai
perubahan-perubahan fisiologis yang tak dapat dibuktikan atau disangkal
kebenaranya. Tetapi yang nyata bagi kita adalah bahwa perubahan ituterjadi
pada salah satu bagian dari organisme, yakni hanya dalam sistem urat syaraf
Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu
perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi sebagai hasil interaksi
denganlingkunganya, yang didalamnya terjadi serangkaian latihan atau
pengalama yang telah dilaluinya. Jadi belajar iti pada dasarnya merupakan
suatu pembawaaan kearah perubahan yang positif, perubahan itu terjadi
kareana usaha dengankesengajaan. Perubahan tingkah laku ini bukan

26. disebabkan oleh proses kematangan, tetapi terjadi karena belajar dapat berupa
kebiasaan, kecakapan atau dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
2. Prisip-Prinsip dalam Poses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar kegiatan mengajar bukanlah hal yang
ringan bagi seorang guru, karena dihadapkan dengan sekelompok siswa
yang mana mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk menuju
dewasa. Siswa diharapkan setelah mengalami proses pendidikan dapat
menjadi mnuasia dewasa yang bertanggung jawab pada diri sendiri,
mempunyai kemampuan intelektual, dan memiliki kpribadian serta moral
yang baik. Mengingat tugas yang berat itu, seorang guru harus mempunyai
prinsi-prinsip dalam mengajar dan mampu melaksanakan tanggung jawab
itu seefektif mungkin, agar guru tidak dipandang hanya asal mengajar
saja. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip yang harus dimiliki
oleh seorang guru dalam mengajar diantarannya sebagai berikut:
a. Perhatian, yaitu didalam mengajar guru harus dapat membangkitkan
perhatian siswa kepada materi pelajaran yang diberikan.
b. Aktivitas, yaitu di dalam proses belajar mengajar, seorang guru perlu
menimbulkan aktivitas siswa dalam berfikir maupun berbuat.
c. Appersepsi, yaitu setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan
pelajaran yang diberikan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah
dimiliki siswa.
d. Peragaan, yaitu dalam mengajar sebaiknya guru harus berusaha
menunjukan dengan benda-benda yang asli atau peragaan yang nyata.
e. Repetisi, yaitu apabila seorang guru menjelaskan sesuatu unit pelajaran
sebaiknya perlu diulang-ulang.
f.
Korelasi,
guru
dalam
mengajar
wajib
memikirkanhubungan antar setiap mata pelajaran.
memperhatikan
dan

27. g. Konsentrasi, hubungan antar mata pelajaran dapat diperluas dan
difokuskan kepada salah satu minat siswa sehingga siswa dapat
memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam.
h. Sosialisasi, seoarang guru harus mampu mengefektifkan kerjasama
antar siswa dan melakukan pembelajaran kelompok agar siswa dapat
mempnuyai jiwa sosial dengan temanya.
i. Evaluasi, semua kegiatan belajar mengajar perlu dievaluasi untuk
perbaikan mengajar berikutnya dan akan memberi motivasi bagi siswa
maupun guru.
3. Proses Belajar Mengajar dalam Prespektif Islam
Dalam melakukan proses belajar megajar dan mencari ilmu pengetahuan
agama Islam mengajak umatnya untuk tidak putus asa dan selalu mencari,
memperluas pegalaman dan pengetahuannya sampai akhir hayatnya.
Karena dengan melakukan proses belajar mengajar dan mencari
pengetahuan orang akan mendapatkan jalan yang terarah dan merubah
hidupnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan harapanya, menjadi
mahluk alloh SWT yang berakal, lebih sempurna dibandingkan ciptaan
lainya di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Alloh dalam surat AlMujadilah ayat 11 dan Ar Ro’du ayat 11.
Dari kedua ayat diatas dapat digambarkan bahwa betapa pentingnya
manusia untuk melakukan aktifitas belajar mengajar dan mencari
pengetahuan. Karena dengan belajar seseorang akan mendapatkan
pengetahuan yang dapat dijadikan modal untuk merubah hidupnya
menjadi lebih baik dan terarah.
Disamping itu orang yang mempunyai pengetahuan luas akan diberi suatu
tempat istimewa didalam hidupnya baik dalam lingkup sosialisasi antar
manusia maupaun dimata sang khaliq. Jadi dapat diambil ide pokok bahwa

28. peran pendidikan sebagai salah satu wadah yang meberikan transformasi
pengetahuan yang didalamnya terdapat unsur proses belajar mengajar
menjadi salah satu faktor penting dalam membangun pribadi seseorang,
masyarakat dan kemajuan bangsa.
D. Mutu Pendidikan
1. Sejarah Mutu
Dr. Edward Deming diakui sebagai “Bapak Mutu”. Filosofi Dr.
Deming cenderung menempatkan mutu dalam artian manusiawi. Ketika
pekerja sebuah lembaga/instansi benar-benar berkomitmen pada pekerjaan
untuk dilaksanakan dengan baik dan memiliki proses manajerial yang kuat
untuk bertindak, maka mutupun akan mengalir dengan sendirinya. Definisi
mutu yang praktis adalah: sebuah derajat variasi yang terduga standar yang
digunakan dan memiliki kebergantungan pada biaya yang rendah.
2. Konsep Definisi Mutu dalam Pendidikan
Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang
menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya
dalammemuaskan kebutuhan yang ditentukan. Mutu adalah sebuah proses
terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu bukanlah
benda magis atau sesuatu yang rumit. Mutu didasarkan pada akal sehat.
Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses
pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu
terlibat berbagai input, seperti; SDM, bahan ajar (kognitif, afektif, atau
psikomotorik), metodologi pembelajaran, sarana sekolah, dukungan
administrasi, sarana prasarana serta penciptaan suasana yang kondusif.

29. Dukungan kelas berfungsi mensingkronkan berbagai input tersebut atau
mensinergikan semua komponen
dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan
sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler
maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis
maupun yang nonakademis dalam suasana yang mendukung proses
pembelajaran.
Kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tertuang
pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun
2003) dalam bab II pasal 3 menyatakan: Pendidikan Nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Adapun kriteria mutu pendidikan yang baik madrasah diharapkan
memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sekolahan
tersebut sudah bisa dibilang bermutu. Indikatornya adalah lingkungan
sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki tujuan dan target mutu
yang ingin dicapai, sekolah memilikikepemimpinan yang kuat, adanya
pengembangan staff sekolah yang terus menerus sesuai dengan
tuntutan iptek dan adanya pelaksanaan evaluasi yang berkelanjutan
terhadap berbagai aspek akademik dan administratif serta pemanfaatan
hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu pendidikan.
3.Prinsip-Prinsip Peningkatan Mutu Pendidikan

30. Dr. Edward deming mengembangkan 14 prinsip yang mengambarkan
apa yang dibutuhkan sekolah/madrasah untuk mengembangkan budaya mutu.
Hal ini didasarkan pada kegiatan yang dilakukan sekolah menengah kejuruan
tehnik regional 3 di Lincoln, maine dan soundwell college di Bristol, inggris.
Kedua sekolah tersebut dapat mencapai sasaran yang sudah digariskan dalam
butir-butir tersebut mampu memperbaiki outcame siswa dan administratif. 14
prinsip itu adalah sebagai berikut: 1) Menciptakan konsistensi tujuan, yaitu
untuk memperbaiki layanan dan siswa dimaksudkan untuk menjadikan
madrasah sebagai madrasah yang kompetitif dan berkelas dunia 2)
Mengadopsi filosofi mutu total, setiap orang harus mengikuti prinsipprinsip
mutu 3) Mengurangi kebutuhan pengajuan, mengurangi kebutuhan pengajuan
dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun
mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang
menghasilkan kinerja siswa yang bermutu 4) Menilai bisnis sekolah dengan
cara baru, nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total
pendidikan. 5) Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya,
memperbaiki mutu dan produktivitas sehingga mengurangi biaya, dengan
mengembangkan proses “rencanakan/periksa/ubah”.6) Belajar sepanjang
hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Bila anda mengharapkan
orang mengubah cara berkerja mereka, anda mesti memberikan mereka
perangkat yang diperlukan untuk mengubah proses kerja mereka. 7)
Kepemimpinan dalam pendidikan, merupakan tanggung jawab manajemen
untuk
memberikan
arahan.
Para
manajer
dalam
pendidikan
mesti
mengembangkan visi dan misi untuk wilayah. Visi dan misi harus diketahui
dan didukung oleh para guru, orang tua dan komunitas 8) Mengeliminasi rasa
takut, ciptakan lingkungan yang akan mendorong orang untuk bebas bicara 9)
Mengelinimasi hambatan keberhasilan, manajemen bertanggung jawab untuk

31. menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan
dalam menjalankan keberhasilan 10) Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah
budaya mutu yang mengembangkan tanggung jawab pada setiap orang 11)
Perbaikan proses, tidak ada proses yang pernah sempurna, karena itu carilah
cara terbaik, proses terbaik, terapkan tanpa pandang bulu. 12) Membantu
siswa berhasil, hilangkan rintangan yang merampok hak siswa, guru atau
administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya 13) Komitmen,
manajemen harus memiliki komitmen terhadap budaya mutu dan 14)
Tanggung jawab, berikan setiap orang disekolah untuk bekerja menyelesaikan
transformasi mutu Mutu Pendidikan dalam Perspektif Islam
Menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu
melesat maka kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas mutlak
diperlukan. Oleh sebab itu pengenalan akan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan
teknologi harus dilakukan sedini mungkin. Sadar akan hal itu pemerintah
dengan segala daya dan upaya berusaha untuk memperbaiki mutu
pendidikandi Indonesia, mulai dari perubahan kurikulum, standarisasi ujian
nasional sampai dengan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan para
pendidik. Usaha maksimal pemerintah tersebut adalah dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia seutuhnya. Umar Tirta
Raharja mengemukakan:
”Bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang
sehat jasmani dan rohani, manusia yang mempunyai hubungan vertikal
(dengan Tuhan), horizontal (dengan lingkungan) dan konsentris (dengan diri
sendiri) yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi”
Tujuan pendidikan nasional Indonesia menggambarkan kualitas
manusia yang baik menurut bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia manusia
yang baik ialah manusia pembangunan yang pancasilais, sehat jasmani dan

32. rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan
kreativitas dan bertanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan
penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan
disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan sesama manusia sesuai
dengan ketentuan yang termaksud di dalam UUD 1945.
Dalam konsepsi Islam, membaca sangat dianjurkan karena dengan
membaca maka cakrawala berfikir akan terbuka dan jendela pengetahuan akan
terkuak sehingga manusia akan menemukan hal-hal baru untuk memecahkan
masalah hidupnya dan dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah dibumi
ini dengan baik. Dalam kaitannya dengan membaca, Allah SWT
berfirman:Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk
membaca agar dapat menemukan keagungan Allah SWT sehingga dengan
demikian Allah akan memberikan kemurahanNya. Prof. DR. M. Quraish
Shihab ketika menjelaskan ayat ketiga dari surat Al Alaq diatas berkata:
“Kemurahan Allah dapat menghantarkan manusia yang mempelajari alam
raya ini untuk menemukan rahasia-rahasia alam yang baru serta berbeda
dengan ilmuwan terdahulu.
Memang tidak mudah menciptakan SDM muslim Indonesia yang
bermutu, namun upaya peningkatan itu harus tetap dilakukan dan hal itu juga
merupakan sebagian tugas bersama baik pemerintah atau masyarakat sebagai
umat Islam. Peradaban suatu bangsa akan mendapatkan akselerasi
kemajuannya apabila ditopang oleh kemampuan SDM yang handal. Setiap
pihak tidak boleh berputus asa akan upaya tersebut, sebab Allah
mengingatkan dalam surat Yusuf ayat 87 dan an-Nisa’ ayat 9:
“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

33. Dengan demikian untuk meningkatkan SDM yang bermutu melalui
pendidikan, harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah selaku
pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat sebagai subyek dan obyek
pendidikan serta masing-masing kepala keluarga yang dapat memberikan
input terhadap pendidikan. Kalau ketiga unsur diatas mampu bekerjasama
dengan baik, maka akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik,
dengan bekal iman dan ilmu pengetahuan
. Berbagai pandangan tentangTeori Pendidikan Islam
Teori pendidikan Islam menyebutkan bahwa setiap warga negara
berhak dan wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah kebutuhan primer yang
akan dipakai dalam menjalani kehidupan. Rasulullah saw pernah bersabda:
"Menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim." (HR Ibnu Majah)."Jadilah kamu
orang berilmu, atau pencari ilmu, atau pendengar (ilmu), atau pecinta (ilmu)
jangan menjadi yang kelima (orang bodoh) nanti kamu binasa." (Lihat: AlFathul Kabir, I/204).
Teori pendidikan Islam yang sesuai dengan hadis Nabi saw di atas
menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menjadi rakyat yang bodoh dan
tertinggal. Tugas mulia dalam mewujudkannya adalah di tangan negara.
Pemimpin dan pejabat pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang murah
bahkan gratis dengan kualitas terbaik. Tugas dari pemimpin dan pejabat
negara
adalah
melayani
rakyat
dengan
segenap
kemampuan
agar
mendapatkan ridho dari Allah Swt dan terhidar dari celaan dandosa.
Rasulullah Saw bersabda: "Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan
penggembala, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya."
(HR. Ahmad, Syaikhan, Tirmidzi, Abu Dawud, dari Ibnu Umar)

34. "Pemimpin (kepala negara) adalah pihak yang berkewajiban memelihara
urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." (HR
Muslim)
Teori pendidikan Islam tentunya berbanding terbalik dengan keadaan
pendidikan sekuler dan kapitalis yang menjadikan pendidikan sebagai barang
komersil yang dijadikan mesin pengeruk uang rakyat. Pendidikan mahal yang
terjadi saat ini juga tidak lepas dari penerapan UU BHP terhadap instansi dan
lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai tingkat universitas atau sekolah
pendidikan tinggi.
Belum lagi kerusakan sarana dan prasarana sekolah, sering terdengar sekolah
yang atapnya bolong, sekolah roboh, tembok sekolah retak, dan lainnya.
Ditambah kasus korupsi di dunia pendidikan yang semakin membuat kita
miris.
Indonesian
Corruption
Watch
(ICW)
menyebutkan
bahwa
instansi/lembaga dunia pendidikan adalah yang paling korup di tanah air
dengan menelan kerugian negara sebanyak 2,1 triliun pada 2011.
Teori Pendidikan Islam Membentuk Kepribadian Islam
Pembinaan pelajar pada teori pendidikan Islam dilakukan secara serius dan
segenap kemampuan oleh para guru yang ditugaskan negara. Pendidikan
nasional, khususnya teori pendidikan Islam, memiliki dua tujuan utama.
(1). Tujuan Teori Pendidikan Islam - Membentuk Kepribadian Islam
Sesuai Tuntunan Rasulullah
Tujuan Teori Pendidikan Islam yang pertama adalah membentuk
kepribadian Islam sesuai tuntunan Rasulullah. Kepribadian Islam
terdiri atas dua komponen, yaitu pola pikir dan pola sikap. Aqidah para
pelajar haruslah kuat dan tidak ada celah keraguan tentang masalah

35. keimanan dan keislaman. Hal itu bisa tercapai bila para pelajar dibina
dengan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh.
Para pelajar juga akan didorong untuk memiliki perilaku sesuai dengan
Al-Quran dan As Sunnah. Setiap warga negara berhak menerima
pendidikanIslami seperti ini agar selamat di dunia dan akhirat. Allah
Swt berfirman:
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya
malaikat-malaikat
yang
kasar,
keras,
dan
tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. AtTahrim [66]: 6)
Teori pendidikan Islam telah menjadikan karakteristik/ciri-ciri
kepribadian
Islam
bersandar
pada
Al-Quran
yang
sempurna.Karakteristik/ciri-ciri tersebut juga telah dimiliki oleh para
sahabat Nabi berserta para ulama salaf dan harus dimiliki orang yang
beriman. Allah Swt berfirman:"Orang-orang yang terdahulu lagi yang
pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang muhajirin dan
anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah." (QS. AtTaubah [9]: 100)
"Sesungguhnya beruntunglah orang-orangyang beriman, (yaitu) orangorang
yang
khusyu
dalam
shalatnya,
dan
orang-orangyang
menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
dan orang-orang yang menunaikan zakatnya." (QS. Al-Mukminun

36. [23]: 1-4)"Dan hamba-hamba Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah)
orangorang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati, dan apabila
orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan katakata
yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan
berdiri untuk Rabb mereka." (QS. Al-Furqan [25]: 63-64)
Jika keperibadian Islam telah terbentuk dalam diri masyarakat sesuai
dengan teori pendidikan Islam, maka kesalahan dalam berperilaku
dalam diri masyarakat akan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.
Kesalahan berperilaku itu misalnya korupsi, berzina, mencuri,
mengurangi timbangan, tidak mengeluarkan zakat dan lainnya.
Dengan teori pendidikan seperti ini, maka masyarakat yang terwujud
tidak akan rusak seperti saat ini.
(2). Tujuan Kedua Teori Pendidikan Islam - Melahirkan Generasi
Umat yang Menguasai Keahlian di Seluruh Bidang Sains dan
Teknologi
Tujuan kedua teori pendidikan Islam adalah melahirkan generasi umat
yang menguasai keahlian di seluruh bidang sains danteknologi seperti
matematika, fisika, kimia, teknik mesin, teknologi internet, ilmu
geologi dan lainnya. Penguasaan terhadap ilmu sains itu sesuai dengan
firmanNya:
"Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat
menembusnya kecuali dengan kekuatan." (QS. Ar-Rahmaan [55]:
33)Dan sabda Nabi Saw: "Kalian lebih tahu urusan dunia kalian." (Hr.
Muslim)

37. Hadis di atas memberitahukan pada umat Islam bahwa teori
pendidikan Islam beserta penerapannya harus mampu mencetak
generasi maju dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Teori pendidikan Islam telah melahirkan banyak sekali para ilmuan
yang telah memberikan sumbangsih besar terhadap ilmu pengetahuan
dunia.Beberapa contohnya yaitu Abu Qosim Az-Zahrawi. Beliau telah
membuat alat bedah yang sampai sekarang masih digunakan dalam
dunia kedokteran. Alat bedah tersebut yaitu pisau untuk operasi,
gergaji untuk bagian tulang, gunting kecil untuk operasi mata, dan 200
alat bedah lainnya.
Ada juga Al-Khwarizmi dan Al-Kindi yang telah membuat cara berhitung
yang masih dipergunakan dalam ilmu matematika modern saat ini. Inilah 2
contoh dari teori pendidikan Islam ketika diterapkan mampu melahirkan ahli
dalam bidang kedokteran dan matematika.
Teori Pendidikan Islam dalam Hal Pengajaran
Pengajaran dalam teori pendidikan Islam harus dirancang dan dilakukan
dengan berbagai cara efektif dan efisien agar bisa membentuk manusia yang
berpikiran cemerlang dan berimbas pada perilakunya. Menghafal merupakan
metode yang harus dilakukan dalam setiap jenjang dari pendidikan anak usia
dini sampai pendidikan tinggi.Metode menghafal harus diajarkan oleh
pendidik dengan cara yang benar supaya tidak terjadi kesalahan dalam
pemahaman. Contoh kesalahan tersebut ialah hafalan ayat Al-Quran hanya
untuk lulus ujian namun tidak untuk diamalkan.Para pendidik dalam teori
pendidikan Islam, pada saat memberikan pelajaran tentang masalah keimanan
dan keislaman harus meletakkanhukum Allah Swt sebagai standar/tolok ukur
perbuatan. Pendidik harus memberikan pengajaran yang mendalam dan

38. berulang tentang masalah keislaman pada para pelajar agar membekas dalam
pikiran dan hatinya.
Dalam mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi misalnya komputer, biologi, geografi, teknik sipil, teknik
perkapalan dan lainnya, maka teori pendidikan Islam mewajibkan para
pendidik harus bisa menanamkan semangat untuk mempelajari dan
mendalaminya sehingga kemanfaatannya dapat dinikmati seluruh umat dan
akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Swt.
"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi." (QS. Al-Qashash [28]: 77)
Begitulah sedikit ulasan mengenai teori pendidikan Islam yang mampu
memberikan pendidikan berkualitas dengan biaya yang murah sehingga
mampu mencetak generasi unggul dalam semua bidang. Teori pendidikan
Islam ini tidak hanya mungkin bisa diterapkan oleh lembaga atau instansi
pendidikan, tetapi memerlukan kerja keras dari tangan dari pemimpin negara
dan pejabat pemerintah.
.......................................................................................................................................
Al-Fathul Kabir, I/204
Sagala syaiful, 2007. Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Pendidian.
Bandung. CV. Alfaabeta
Rusyan dkk. 1989. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Remaja Karya
Bandung
Hamalik Oemar. 200. Proses Belajar Mengajar. Jakarta

39. BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Setting Penelitian
1. Waktu dan tempat Penlitian
Rencana penelitian ini akan dilaksanakan pada bilan Januari- Maret 2014,
bertempat di Mts Subulussalam.
2. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitan perspektif yang bertujuan untuk
mengembangkan mutu pendidikan Mts Subulussalam di kabupaten Muna.
3. Subyek Penelitian
Subyek Penelitian yaitu seluruh siswa Mts Subulussalam.
B. Faktor Yang Diteliti
Adapun faktor-faktor ang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor Siswa, melakukan aktifitas dalam proses pembelajaran melalui
strategi pengembangan mutu pendidkan.
2. Faktor guru Mts yaitu aktifitas guru dalam mengembangkan mutu
pendidikan pada sisiwa Mts Subulussalam melalui strategi proses
pembelajaran.
3. Faktor sumber, bahan atau perangkat pembelajaran yang diterapkan atau
yang di manfaatkan guru yag dapat mendukung dan melancarkan
pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
C. Tehnik Pengumpulan Data
Sumber data dan tehnik dalam pengumpulan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:

40. 1. Sumber data penelitian diperoleh dari guru dan siswa Mts. Selain itu,
bersumber dari dokumen-dokumen yang dipandang penting berupa catatan
khusus tentang program-program kegiatan.
2. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa nilai yang
diperoleh dari siswa.
3. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tehnik penilaian
dengan melakukan observasi yaitu cara pengumpulan dengan
menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang
berjalan dan merupakan metode atau cara-cara yang menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis.
D. Metodologi Penelitian Menggunakan Analisis Swot
1. Keunggulan
Madrasah Tsanawiah Subulussalam mempunyai beberapa keunggulan
diantaranya menjadi aset Sulawesi tenggara pada ifen-ifen nasional baik
dibidang agama maupun dibidang umum, olah raga dan seni yakni siswa
Mts pernah meraih juara II harapan 1 jus dan tilawa, tingkat regional
pernah mewakili Sultra bidang tahfiz 5 jus sampai 10 jus, Palangkaraya,
Medan dan Jakarta. Olahraga atlet di Jawa Timur dan gorontalo. Kegiatan
pramuka Nusantara di Cibubur dan Bandung masuk 4 besar se Indonesia.
2. Kelemahan
Untuk mengembangkan mutu pendidikan MTs Subulussalam di Kabupaten
Muna, kendala atau kelemahan yang di hadapi adalah kurang tersedianya
sarana prasarna yang memadai.
3. Peluang Yang bisa Diraih

41. Peluang yang bisa diraih adalah pada kenyataanya MTs Subulussalam di
Kabupaten Muna dapat bersaing dengan Madrasah lain. Contohnya pada
tahun 2013 kemarin alumnus dari MTs Subulussalam lulus pada fakultas
berprestasi yang ternama di Indonesia.
4. Tantangan
Adapun tantangan yang dihadapi MTs Subulussalam di Kabupaten Muna
saat ini adalah persaingan dengan sekolah umum karena saat ini MTs
Subulussalam diapit oleh SMP umum. Oleh karena itu MTs Subulussalam
harus bekerja keras

42. BAB IV
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Strategi pengembangan MTs Subulussalam dilakukan dengan 5 (empat)
strategi pokok, yaitu: 1) Peningkatan layanan pendidikan di MTs
Subulussalam;
2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; 3)
Pengembangan sistem dan manajemen pendidikan; dan 4) Pemberdayaan
MTs Subulussalam pada masyarakat sekitar. 5) Melalui komite Madrasah.
2. Faktor penghambat Komite madrasah dalam menunjang proses belajar
mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan di MTs Subulussalam
Ghonsume Raha adalah a) Kualitas SDM yang tidak merata dari guru dan
pegawai di MTs penyelenggaraan pendidikan Subulussalam Ghonsume
Raha dalam mengusai program bilingual serta teknologi informasi, b)
Kurang maksimalnya kontribusi anggota komite dalam kehadiranya di
MTs Subulussalam Ghonsume Raha. Untuk mengawasi karena kesibukan
profesinya masing-masing c) Kurangnya maksimalnya partisipasi dan
antusias guru dalam mengikuti program yang diadakan oleh pihak komite
dan madrasah, d) Kurang intensifnya realisasi dan sosialisasi program
komite kepada seluruh elemen madrasah.
3. Upaya yang dilakukan Komite madrasah dalam mengambil langkah dan
solusi
untuk
menanggulangi
hambatan
pada
aktualisasi
peranya
menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan di
MTs Subulussalam Ghonsume Raha diantaranya adalah a) Membagi
beberapa sub bidang didalam lembaga Komitemadrasah agar lebih fokus
dalam menjalankan peranya, b) Mengadakan rapat tiga bulan sekali untuk
evaluasi dan membahas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

43. program, c) Membentuk jadwal piket anggota komite untuk selalu hadir di
kantor komite MTs Subulussalam secara bergantian seminggu sekali, d)
Antara pengurus dan anggota komite, pihak komite dengan pengurus
madrasah selalu melakukan kontak dan komunikasi, baik lewat handpohne
maupun saling berkunjung kerumah, untuk memantau dan mendapatkan
informasi mengenai masalah dan perkembangan penyelenggaraan
pendidika di di MTs Subulussalam Ghonsume Raha.

44. DAFTAR PUSTAKA
Ade Irawan, dkk. 2004. Mendagangkan sekolah, Indonesia Corruption watch
Jakarta.
Abdul Qaadir Haamid, Tijani, 2007. Pemikiran Politik dalam Islam; Terj., Abdul
Hayyie al- Kattani dkk dari Ushulul Fikris-Siyaasi fil-Qur’aanil-Makki.
Jakarta: Gema Insani Pers.
Arikunto, Suharsimi. 1991,2002,2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
Artikel Pendidikan, Konsep dasar MPMBN, WWW. Dikdasmen. Depdiknas .go.id
Depag RI, 2005. Al-qur’an dan terjemahanya. Bandung: CV. Diponegoro.
Hamalik Oemar, 2001.” Proses Belajar Mengajar” Jakarta.
Hazbullah, 2001. Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan. Raja Grafindo Persada Jakarta.
Hazbullah, 2006 : Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan
Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
Raharja, Umar Tirta, 1995. Pengantar Pendidikan. Rangka Cipta.
Rusyan dkk, 1989. “ Pendekatan Dalam Proses belajar Mengajar”. Remaja
Karya : Bandung.
Sagala, syaiul, 2007. Menejemen Strategik Dalam Peningkatan Pendidikan Mutu
Pendidikan. Bandung. CV Alfabeta.
Slameto, 2010. Belajar Dan Faktor- Factor Yang Mempengaruhinya. Rineka:
Jakarta.
Sutrisno Hadi. 1991. Metodologi Rresearch II, Jakarta Andi nOfset.
Sukmadinata , Nana Syaodih. 2004. Pengembangan Kurikulum Teori dan
Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Sukma dinata, Nana syaodih. 2007. Pengembangan Mutu Pendidikan
Sekolah
Menengah. Bandung: refika Aditama.

45. STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN MTS SUBULUSSALAM
DI KABUPATEN MUNA
Proposal Tesis ini dinyatakan disetujui
Kendari, Januari, 2014
PENGUJI
Mengetahui
KETUA PROGRAM

46. STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH SUBULUSSALAM DI
KABUPATEN MUNA
PROPOSAL TESIS
Di Ajukan Oleh:
WA NDOIMA
NOMOR POKOK 2011920104
TAHUN 2014

47. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehdirat Allah SWT yang
telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuknya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul ”Strategi Pengembangan
Mutu Pendidikan Mts Subulussalam di Kabupaten Muna”.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia
yaitu Agama islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan diakhirat. Penulis
mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang dapat penulis
sampaikan, semoga bantuan dan do, yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal
kebaikan dihadapan Allah SWT.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didunia ini tidak ada yang sempurna.
Begitu juga dengan penulisan proposal ini, yang tidak luput dari kekurangan dan
kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis
sangat mengharapkan saran dan kritik sangat kami harapkan guna penyempurnaan
proposal ini. Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis
berharap semoga dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan proposal ini
bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
Raha,
Januari 2014
Penulis

48. DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………….............. i
Daftar Isi……………………………………………………………....................... ii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………...... 1
A.
Latar Belakang……………………………………………………………... 1
B.
Rumusan Masalah…………………………………………………………. 7
C.
Tujuan Penulisan…………………………………………………………. 8
D.
Manfaat Penulisan………………………………………………………… 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Strategi Pengembangan Mts Subulussalam…………………………….............9
1.
Strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah…………………... 10
2.
Strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di MTs Subulassalam. 10
3.
Strategi pengembangan manajemen pendidikan MTs Subulussalam……… 11
4.
Strategi pemberdayaan MTs Subulussalam pada masyarakat sekitar……… 12
5.
StrategipemberdayaanKomiteMadrasah………………………………….... 13
a.Pengertian Komite Madrasah……………………………………………...... 13
b. Dasar Hukum………………………………………………………….......... 15
c.Kedudukan dan Sifat Komite Madrasah…………………………………...... 15
d.Tujuan Komite Madasah ………………………………………………….....17
e. Peran Dan Fungsi Komite Madrasah……………………………………...... 18
f. Keanggotaan Komite Madrasah…………………………………………...... 20
g. Kepegurusan Komite Madrasah………………………………………......... 20
h. Pembentukan Komite Madrasah………………………………………......... 22
i. Komite Madrasah Dalam Perspektif Islam………………………………...... 22

49. B.
. Implementasi Strategi Pengembangan Madrasah………………………… 24
C.
Proses Belajar Mengajar……………………………………………………. 24
D.
Mutu Pendidikan……………………………………………………………. 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A.
Setting Penelitian…………………………………………………………..... 39
B.
Faktor Yang Diteliti………………………………………………………… 39
C.
Tehnik Pengumpulan Data……………………………………………………39
D.
Metodologi Penelitian...................................................................................... 40
1. Keunggulan……………………………………………………………….. 40
2. Kelemahan…………………………………………………………………. 40
3. Peluang Yang bisa Diraih………………………………………………….. 40
4. Tantangan…………………………………………………………………. 41
BAB IV KESIMPULAN……………………………….....……………………... 42
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 44