2. Nama
Ahmad hafid
Avicena M. Archie
Dery Windika R.
Farid Fadhlurrahman F.
Hasri Aghnia S.
Bethsheba
Herman F. Sinaga
Made Dwika A. K.
Dhaifany Karissa C.
Annisa Auliya D. S.
Malyca R. Dita S.
Retno Marientika
Nabila Salwa R.
Anjar Junia P.
Paisal Fadhillah
Aina Salsabila M.
Chindy Annisa P.M.S.
NPM
1818011084
1818011085
1818011086
1818011087
1818011088
1818011089
1818011090
1818011091
1818011092
1818011093
1818011094
1818011095
1818011096
1818011097
1818011098
1818011099
1818011100
3.
4. DEFINISI
HAK
Merupakan kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima
atau dilakukan terus menerus oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain
manapun juga yang ada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
Merupakan kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima
atau dilakukan terus menerus oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain
manapun juga yang ada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti
warga negara berhak mendapatkan
penghidupan yang layak, jaminan
keamanan, perlindungan hukum dan lain
sebagainya.
Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti
warga negara berhak mendapatkan
penghidupan yang layak, jaminan
keamanan, perlindungan hukum dan lain
sebagainya.
5.
6. DEFINISI
KEWAJIBAN
Merupakan suatu hal yang wajib kita
lakukan demi mendapatkan hak atau
wewenang.
Merupakan suatu hal yang wajib kita
lakukan demi mendapatkan hak atau
wewenang.
Dapat juga kewajiban merupakan hal yang
kita lakukan karena sudah mendapatkan
hak.
Dapat juga kewajiban merupakan hal yang
kita lakukan karena sudah mendapatkan
hak.
7.
8. DEFINISI
WARGANEGARA
Anggota negara yang mempunyai
kedudukan khusus terhadap negaranya.
Anggota negara yang mempunyai
kedudukan khusus terhadap negaranya.
Warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan (Undang - Undang No. 12 Tahun
2005)
Warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan (Undang - Undang No. 12 Tahun
2005)
11. ASAS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA
Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
Asas Ius Soli (law of the soil) adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi
anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang
Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang
menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas
yang menentu-kan kewarganegaraan ganda bagi anak-
anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang
13. Asaz Kepentingan Nasional
Asaz Non Diskriminatif
Asaz Perlindungan
Maksimum
Asaza Keterbukaan
Asaz Kebenaran SubstansifAsaz Persamaan di dalam
Hukum dan Pemerintahan
Asaz Pengakuan dan
Penghormatan Terhadap
HAM
Asaz Publisitas
14. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah asas yang menentukan bahwa
setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan
pemerintahan.
Asas Kebenaran Substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Asas Non Diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal
yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin
dan gender.
Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM, adalah asas yang dalam segala hal ikhwal
yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi
manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
Asas Keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
Asas Publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau
kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
15. Asas Kepentingan Nasional, adalah asas yang menentukan bahwa
peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional
Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai
negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
Asas Perlindungan Maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa
pemerintah wajib memberikan perlidungan penuh kepada setiap Warga
Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar
negeri.
16. Pengertian Hak
Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan yang
menjadi kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu dan secara prinsip tidak
dapat direbut oleh pihak lain.
Menurut para ahli
1. Menurut Soerjono Soekanto
Hak dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :
a. hak searah/relatif => umumnya muncul dalam perjanjian misalnya hak menagih
b. hak jamak arah/absolut => contohnya hak kepribadian, hak kekeluargaan, hak
cipta, hak merk, dll.
17. 2. Menurut Prof. Dr. Notonegoro
Hak adalah kuasa untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak
dapat dilakukan oleh pihak lain manapun.
3. Menurut Salmond
Hak mempunyai 4 pengertian yaitu:
a. Hak dalam arti sempit, hak yang berpasangan dengan kewajiban.
b. Hak kemerdekaan => hak untuk bebas melakukan kegiatan namun tidak melanggar hak orang
lain.
c. Hak kekuasaan => hak yang diberrikan melalui cara dan jalan hukum.
d. Hak kekebalan/imunitas => hak untuk dibebaskan dari kekuasaan orang lain.
18. 4. Menurut Curzon
Hak dikelompokan menjadi 5 yaitu:
a. Hak sempurna => hak yang dapat dilaksanakan melalui proses hukum.
b. Hak utama => hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan,
melengkapi hak utama.
c. Hak publik => hak yang yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat, dan negara.
d. Hak positif => hak menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif sebaliknya.
e. Hak milik => hak yang berkaitan dengan barang dan hak pribadi.
19. Pengertian Kewajiban
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh
seseorang sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap permasalahan
tertentu baik secara moral ataupun hukum.
Menurut para ahli
1. Menurut Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan secara
tanggung jawab oleh seseorang dan pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa oleh orang yang berkepentingan
20. 2. Menurut Miriam Boediarjo
Kewajiban adalah beban yang harus dilaksanakan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh
pihak lain dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
3. Menurut Curzon
Kewajiban dikelompokan menjadi 5 yaitu:
a. Kewajiban mutlak => tertuju kepada diri sendiri
b. Kewajiban publik => mematuhi hak public dan kewajiban perdata
c. Kewajiban positif => menghendaki dilakukan sesuatu, kewajiban negative sebaliknya.
21. d. Kewajiban universal/umum => ditujukan kepada semua warga negara
secar umum.
e. Kewajiban primer => kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan
hukum.
22. WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Warga Negara
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Kewarganegaraan
segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Dalam kewarganegaraan, tercipta ikatan antara individu
dengan negara, dimana individu secara politis dan yuridis
merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban
untuk setia kepada negara; sebaliknya negara berkewajiban
melindungi setiap warga negaranya.
23. WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah
Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga
Negara Indonesia.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga
negara asing.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara
Indonesia.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.
Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
24. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
Anak yang baru lahir yang ditemukan di Wilayah Negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahu.
Anak yang lahir di Wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang
ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara
tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak
yang bersangkutan.
Anak dari seorang ayah atau. ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum
berusia 18 (delapan betas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh
ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara
Indonesia.
Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat
secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan
pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
25. CARA MEMPEROLEH WARGANEGARAAN INDONESIA
Permohonan (Naturalisasi). Permohonan Pewarganegaraan menurut UU No 12 Tahun 2006
dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh)
tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
26. Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia (perkawinan)
◦ Pernyataan dilakukan oleh Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia
di hadapan Pejabat
◦ Pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-
turut.
Diberikan Kewarganegaraan Indonesia
Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara
dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR.
Penetapan Pengadilan
Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan
pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia
Dengan Sendirinya Menjadi Warga Negara Indonesia
Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
27. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan-
nya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan betas) tahun
atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri.
4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam
dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia
6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing
28. 6. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari
negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai
tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara
lain atas namanya
7. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik
Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan
dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka
waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima)
tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan
pernyataan ini dengan tetap menjadi Warga Negara
Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang
bersangkutan, padahal Perwakilan Republik Indonesia
tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada
yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak
menjadi/tanpa kewarganegaraan.
8. Menikah dengan warga negara asing, jika hukum negara
asal suami atau istri, mengharuskan kewarganegaraan
mengikuti negara suami atau istrinya tersebut.
29. CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
YANG HILANG
Mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan
melalui prosedur naturalisasi.
Apabila kehilangan kewarganegaraan karena bertempat tinggal
di luar negeri 5 tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan, dapat
memperoleh kewarganegaraan dengan mengajukan
permohonan tanpa prosedur naturalisasi kepada menteri atau
perwakilan RI di luar negeri.
Apabila kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan
dengan warga negara asing, dapat mengajukan permohonan
kewarganegaran kembali apabila putus hubungan perkawinan
yang dimaksud.
30. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA RI
Hak Dasar, sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain:
1. menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu
negara (Pasal 26)
2. bersamaan kedudukan di dalam hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat (1))
3. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasa127 ayat (2))
4. kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang
(Pasal 28)
5. jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat (2))
6. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal30)
7. mendapat pendidikan (Pasal 31)
8. mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32)
9. mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 33), memperoleh jaminan pemeliharaan dari
pemerintah sebagai fakir miskin (Pasal 34).
31. KEWAJIBAN DASAR WARGA NEGARA
1. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD
1945, alinea I)
2. menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
(Pembukaan UUD 1945, alinea II)
3. menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara
(Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
4. setia membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2)
5. wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada
kecualinya (Pasal 27 ayat 1)
6. wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30
ayat 1).
32. Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa menjunjung hukum dan
pemerintahan itu negara dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 28 J ayat 1 menjelaskan Menghormati hak asasi manusia
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara
Pasal 28 J ayat 2 menjelaskan tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil seuai
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis
33. Pasal 30 ayat 1 ikut serta dalam usaha pertahanan dn keamanan
negara
Pasal 30 ayat 2 untuk pertahanan dan kemanan negara
melaksanakan system pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Pasal 31 ayat 2 mengikutipendidikan dasar
34. Hak dibidang Politik
hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik, dan ikut
serta dalam pemerintahan.
Hak dibidang Pendidikan
hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga
pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan.
Hak dibidang Ekonomi
hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak memiliki
barang, dan hak untuk berusaha.
Hak dibidang Sosial Budaya
hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan penerangan hak untuk
mengembangkan bahasa, adat-istiadat dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk
mendirikan lembaga sosial budaya.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM
PELAKSANAAN DEMOKRASI
36. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang
tidak dapat dipisahkan, jika antara hak dan
kewajiban dipisahkan maka akan terjadinya
ketidakseimbangan yang akan menyebabkan
terjadinya pertentangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan
kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi
diri kita sendiri. sebagai seorang warga negara
harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang
pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan
hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah
tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku.
37. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945
pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak
warga negara dan penduduk untuk berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Pasal ini
mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat
demokrasi.
38. Hubungan negara dan warga negara
Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi,
berkewajiban untuk menjamin dan
melindungi seluruh warga negara Indonesia
tanpa kecuali, secara jelas tertulis dalam
Pasal 33 UUD 1945.
Namun demikian, kewajiban negara untuk
memenuhi hak-hak warga negaranya tidak
akan dapat berlangsung dengan baik tanpa
dukungan warga negara dalam bentuk
pelaksanaan kewajibannya sebagai warga
negara.
39. Pada saat yang sama, dalam rangka
menjamin hak-hak warga negara,
negara harus menjamin keamanan
dan kenyamanan proses penyaluran
aspirasi warga negara melalui
penyediaan fasilitas-fasilitas publik
yang berfungsi sebagai wadah untuk
mengontrol negara, selain
memberikan pelayanan publik yang
profesional.
40. A. Wujud hubungan warga negara dengan negara
Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan.
Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki,
dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif,
negatif dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif dan
positif.
Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Peranan akif merupakan aktifitas warga negara untuk terlibat (berprtisipasi) serta ambil
bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
Peranan positif merupakan aktifitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktifitas warga negara untuk menolak
campur tangan negara dalam mempersoalan pribadi.
41. Di indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara
telah di atur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara
dengan negara indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam
pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan
kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan
kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya
mengenai hak dan kewajiban warga negara diberbagai bidang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang dasar.
42. Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam
UUD 1945 perubahan pertama telah dicantumkan adanya HAM. Ketentuan
mengenai HAM ini merupakan langkah maju dari bangsa indonesia untuk
menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai HAM
tertuang pada pasal 28 A sampai J UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut juga
dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.
Selanjutnya hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai
konstitusi negara dinamakan hak konstitusonal. Setiap warga negara memiliki
hak-hak konstitusional sebagai mana yang ada pada UUD 1945. Warga negara
berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau
menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.
43. Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak
dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak
warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut:
1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan
2. Hak negara untuk dibela
3. Hak negara untuk mengusai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
4. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
6. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
44. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945
mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain: bidang politik dan
pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.
Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, tercantum pula
adanya HAM. HAM perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara
merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah
karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai
warga negara bisa terjadi hak dan kewajiban warga negara indonesia berbeda dengan
hak warga negara malaysia oleh karena ketentuan undang-undang yang berbeda.
Adapun HAM umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat
dengan keberadaannya sebagai manusia. HAM tidak diberikan oleh negara teteapi justru
harus dijamin keberadaannya oleh negara.
45. C. Asas, Sifat, Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara
1. Asas hubungan warga negara dengan negara yaitu :
Asas Pancasila
Asas Kedaulatan rakyat
Asas Negara Hukum
Asas Kekeluargaan
Asas Pembagian kekuasaan
Dengan asas tersebut baik warga negara dengan pemerintah memiliki tugas
dan membangun negara demokrasi, berkembang dan berkeadilan sosial.
46. 2. Sifat Hubungan Warga Negara dengan Negara
Hubungan yang bersifat hukum
Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik, adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila, yang meliputi :
Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan
Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara
Prinsip fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara
Prinisp penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hadjoen, 1987: 90)
Di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus di sesuaikan juga dengan
tujuan hukum di negara Pancasila yaitu "Memelihara dan mengembangkan budi
pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan
yang maha esa" (Klili Rasjididan Arief Sidharta, 1988: 172).
47. Hubungan yang bersifat politik
Kegiatan politik (Peran politik) warga negara dalam bentuk partisipasi (mempengaruhi
pembuatan kebijaksanaan) dan dalam bentuk subyek (terlibat dalam pelaksanaan
kebijaksanaan), misalnya : Menerima peraturan yang telah di tetapkan.
Sifat hubungan politik antara warganegara dengan pemerintah di Indonesia yang
berdasarkan kekeluargaan, akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan
politik secara musyawarah mufakat, sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam
kestabilan juga masih terwujud.
48. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara
Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara
Peran pasif, yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perudnang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang
taat dan patuh kepada negara.
Contoh : membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas.
Peran aktif : yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara.
Contoh : memberikan Hak suara pada saat pemilu
Peran positif : yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara / pemerintah sebagai konskeuensi dari fungsi
pemerintah sebagai pelayanan umum (public service).
Contoh : mendirikan lembaga sosial masyarakat LSM)
Peran Negatif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalma persoalan yang bersifat pribadi.
Contoh : Kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya.
49. KESIMPULAN
Hubungan antara warga negara dengan negara telah di atur dalam
UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara
indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan
mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga
negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara
terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan
kewajiban warga negara diberbagai bidang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang dasar
