Dokumen tersebut membahas tentang beberapa hal berikut: (1) Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang diikuti dengan peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran; (2) Beberapa masalah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk seperti urbanisasi, tingkat kelahiran tinggi, dan kemacetan; (3) Karakteristik pemukiman kemiskinan di perkotaan.

1. 1
PENDAHULUAN
Sudah tidak asing lagi permasalahan yang berada di Indonesia ini dari tahun ketahun masalah
kependudukan cukup prihatin terhitung dari 1971 Jumlah penduduk mencapai 119.208.229
Penduduk.Pada tahun 1980 jumlah penduduk mencapai 147.490.298 penduduk, pada tahun
1990 jumlah penduduk mencapai 179.378.446 penduduk.tahun 2000 jumlah penduduk
mencapai 206.264.595 penduduk dan pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai
237.6411.326 penduduk.laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ketahun mencapai
1,49 % peningkatan dari tahun sebelumnya.
Dari peningkatan laju Pertumbuhan penduduk dari tahun ketahunnya jumlah angka
kemiskinan juga sangat dominan,sehingga banyaknya angka kemiskinan yang mengakibatkan
rakyat sengsara dan kelaparan.faktor dari itu semua ,diakibatkan karena angka buta huruf
pada masa itu sehingga dampak dari itu banyaknya angka pengangguran.
Selain itu dampak dan penyebab dari kepadatan penduduk adalah :
1. Urbanisasi ( Perpindahan penduduk dari desa ke kota )
Masalah urbanisasi ini mungkin sulit untuk ditangani karena banyaknya angka kemiskinan
yang mengakibatkan perpindahan dari desa ke kota untuk menjadi lebih baik.
2. Tingkat Kelahiran Tinggi
Pada masa kepemimpinan soeharto (orde baru) ada sebuah program baru yang di beri nama
BKKBN,yang dimana program ini dibuat dengan tujuan mengurangi jumlah populasi yang
hidup di indonesia,selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam
kekeluargaanya dan agar pria/wanita yang ingin menikah sudah mempunyai planning dalam
perencanaan keluarganya nanti. dalam program KB ini menganjurkan setiap keluarga hanya
dibolehkan memiliki 2 anak saja karena 2 anak terasa lebih baik.
3. Kemacetan
Masalah kemacetan ini disebabkan karena jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan atau
ketidak seimbangan kepadatan pemukiman penduduk.
KATA KUNCI
Populasi,Penduduk,Kemiskinan,Kelaparan,Pengangguran,Urbanisasi,Kelahiran (Program
KB), Kemacetan,Transportasi.

2. 2
PEMBAHASAN
Keadaan Penduduk Indonesia
Pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak selalu mengalami pertumbuhan positif. Hal ini
dapat dilihat di tahun 1990 dan 2000,Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang
negatif. Pada tahun1990 laju pertumbuhan penduduk sebesar -0,22 persen. Hal ini
dikarenakan pemerintah berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk di tahun tersebut
dengan program Keluarga Berencana (KB).
Pada tahun 2000 laju pertumbuhan penduduk sebesar -3,69 persen yang disebabkan oleh
perubahan perhitungan sensus yang tidak menghitung populasi penduduk timor-timur,
sehingga penduduk berkurang.Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1, pada gambar tersebut
jumlahpengangguran cenderung mengalami pertambahan, begitu juga dengan jumlah
penduduk, walaupun pertumbuhan cenderung stabil tetapi jumlah dari penduduk Indonesia
selalu bertambah (hanya pada tahun 1990 dan 2000 yang mengalami penurunan jumlah
penduduk). Kecenderungan searah ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah
penduduk secara tidak langsung berhubungan dengan bertambahnya pengangguran.
Variasi Manusia di Indonesia
Adanya pembagian ras merupakan bukti dari variasi biologis pada manusia.Kajian mengenai
variasi manusia di Indonesia pernah dilakukan oleh dua peneliti, yaitu Jacob (1967) dan
Glinka (1981). Dalam tulisannya, Jacob (1974)menyebutkan bahwa secara keseluruhan,
terdapat dua kelompok yang merupakan subras dari ras Melayu, yaitu:Australomelanesoid
dan Mongoloid.
Secara garis besar, klasifikasi ras di Indonesia dapat dikatakan bahwa di sebelah barat dan
utara Indonesia terdapat unsur -unsur Mongoloid, tetapi unsur Australomelanesoid juga
masih ada (Jacob, 1974:392). Kondisi yang ada sekarang menunjukkan pergeseran unsur
Mongoloid lebih ke timur, beberapa arus balik dari timur ke barat, dengan tempat
percampuran primer di perbatasan antara keduanya, yait u daerah Wallacea. Di samping itu
unsur -unsur Mongoloid dari utara sedikit demi sedikit masih terus bergerak ke arah selatan
(Jacob, 1974:393 -394).
Glinka membuat lima pengelompokan ras utama yang ada di Indonesia, yaitu: Negrito,
Protomalayid,Dayakid, De uteromalayid dan Madagassian2. Dari kelima ras tersebut,
terdapat dua ras yang kurang lebih sama dengan klasifikasi menurut Jacob. Ras Protomalayid
ini kurang lebih sama dengan Australomelanesoid, dan ras Deuteromalayid kurang lebih
sama dengan Mongoloid. Senada dengan penjelasan Jacob, Glinka(1981:108) menyatakan
bahwa elemen Mongoloid dari waktu ke waktu, semakin memberi pengaruh terhadap
pembentukan variasi, dan semakin meluas ke arah selatan dan timur. Elemen Mongoloid ini
semakin menyebar karena adany a migrasi yang terjadi secara kontinyu. Diferensiasi dan
variasi tercipta ketika isolasi terbentuk antara populasi satu dengan populasi lain.

3. 3
Dengan menggunakan perspektif dan metode berbeda, kedua penelitian di atas menghasilkan
klasifikasi yang berbeda pula. Penelitian Jacob menggunakan temuan kerangka prasejarah
(material arkeologis) sebagai sumber datanya, sedang penelitian Glinka mengambil data dari
populasi -populasi manusia yang masih hidup (hidup dalam masa Modern).
Pemukiman Kemiskinan.
Kemiskinan merupakan dilema terbesar yang dihadapi penduduk di abad 21. Menurut
perkiraan sekitar 42% atau 2.6 miliar manusia akan hidup dalam kemiskinan [1]. Sebenarnya
konteks kemiskinan tidak hanya diukur dari penghasilan (income poverty), tetapi juga kondisi
rumah yang buruk dan kumuh, serta kekurangan bahan kebutuhan pokok, sehingga terkadang
kemiskinan ‘memiliki banyak dimensi’. Bahkan jumlah penduduk dan pemukiman miskin di
Indonesia diperkirakan akan bertambah pada 2010. UN-HABITAT [4] menyatakan sekitar
60% penduduk Indonesia tinggal di pemukiman miskin pada wilayah perkotaan. Pemukiman
miskin adalah pemukiman padat dengan karakteristik penduduk mengalami kekurangan
untukmemenuhi kebutuhan dasar dan rumah [4]. Motivasi munculnya pemukiman miskin
adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudahan lokasi pasar dan pusat perbelanjaan
untuk pemenuhan kebutuhan hidup, kedekatan dengan wilayah industri dan komersial, akses
layanan publik, akses jaringan transportasi umum dan ketersediaan air.
Sebagai data penelitian dengan menggunakan bentuk indikator spasial pada wilayah miskin
yang diekstraksi dari citra RS. Indikator spasial digunakan untuk memahami heterogenic tas
wilayah pemukiman miskin.Indikator tersebut digolongkan berdasarkan karakteristik tertentu
seperti kepadatan roof coverage,sedikitnya jaringan jalan, dan bentuk pemukiman yang tidak
teratur
Karakteristik lokasi-lokasi berkembangnya pemukiman miskin pada data spasial adalah
sebagai berikut:
o Pola tata ruang
Rencana pola tata ruang wilayah pembangunan lahan dan alokasi pemukiman yang kurang
baik,tidak ada ruang terbuka dan jalan yang menimbulkan kecenderungan bentuk dan ukuran
yang tidak teratur. Sebaliknya alokasi perumahan yang teratur memiliki ruang terbuka yang
lebih menonjol.
o Struktur rumah.
Perumahan padat cenderung memiliki struktur ukuran yang lebih kecil dan bersebelahan/
berhimpitan.
o Batas rumah.
Pemukiman rumah yang spontan tanpa perencanaan memiliki bentuk batasan polygon yang
tidak teratur.
o Cluster dan penyebaran pemukiman .

4. 4
Tanpa perencanaan yang jelas menyebabkan ketidakseimbangan, tidak meratanya cluster
populasi padat di satu sisi dan populasi yang jarang di sisi lainnya, tidak ada wilayah vegetasi
dan ruang wilayah publik yang cukup.
o Bentuk reflektance atau radiasi.
Umumnya wilayah pemukiman informal memiliki bentuk radiasi yang berbeda karena
degradasi alam, ukuran bangunan dan sifat material bangunan yang mudah rusak sehingga
terlihat lebih gelap.
o Atribut lokasi.
Biasanya pemukiman padat terletak di perkotaan,dekat wilayah komersial dan industri
sebagai daya tarik utama urbanisasi serta mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat
kerja. Selain itu, pemukiman ini sering ditemukan pada zona berbahaya seperti sekitar aliran
sungai, sepanjang rel kereta api, di bawah jembatan layang, dan dekat tempat pembuangan
sampah.
Kemiskinan Di Indonesia
Ketika membicarakan kemiskinan pada dasarnya perlu dipahami penyebab utamanya yang
nanti nya rujukan pada pembahasan-pembahasan berikutnya,Secara garis besar kemiskinan
dapat di sebabkan oleh Manajemen dan jugapemimpin.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses
terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang
memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya
dari segi moral dan evaluatif,dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang
telah mapan.
Di indonesia sendiri kemiskinan merupakan hal yang sangat perlu dibahas dimana angkat
kemiskinan yang masih sangat rentang, pada dasarnya menyebabkan kemiskinan bisa terjadi,
yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya
alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam.
Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam
penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya
untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar
mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari
pemerataan.
Usaha pemerintah dalam penanggulanangan masalah kemiskinan sangatlah serius,bahkan
merupakan salah satu program yang di prioritas, program-program tersebut yang nantinya
mengarap persoalan kemiskinan dan pengangguran yang meresahkan selama ini.

5. 5
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) dalam Achma Hendra
Setiawan (2011) digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok,yaitu:
1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar
tercapainya suasana yang mendukung kegiatan social ekonomi penduduk miskin.
2. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok
sasaran.
3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya
khusus.
Secara garis besar, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan
antara sebelum krisis ekonomi tahun 1998 dengan sesudah krisis ekonomi tahun 1998.
Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan
melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), sedangkan setelah krisis eknomi 1998
diperkenalkan program-program yang terangkum dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Usaha Dalam Menangani Kelaparan
Selama ini pemerintah India sudah beusaha menangani kelaparan dengan berbagai cara baik
langsung maupun tak langsung, yang antara lain dapat diamati sebagai berikut:
1. Kebijakan pertanian yang baik
Pemerintah India menganggap produktivitas yang rendah di sektor pertanian disebabkan
beberapa faktor:
o Buta huruf, keterbelakangan sosial ekonomi yang umum, lambatnya kemajuan dalam
mengimplementasikan reformasi pertanahan dan tidak cukupnya atau tidak efisiennya servis
keuangan dan pemasaran produksi pertanian
o Rata-rata ukuran kepemilikan lahan cukup sempit (kurang dari 20,000 m²) dan terjadi
karena fragmentasi akibat land ceiling acts dan dalam beberapa kasus,sengketa keluarga.
Kepemilikan lahan yang sempit dapat menghasilkan pengangguran tersamar dan
produktivitas kerjasama yang rendah.
o Penerapan langsung dari sistem agrikultur modern dan penggunaan teknologi tidak cukup,
dihambat oleh diabaikannya praktek tertentu, biaya yang tinggi dan secara tidak
langsungkasus kepemilikan lahan yang sempit
o Fasilitas irigasi yang tidak cukup yang ditunjukkan oleh fakta bahwa hanya 53,6 % tanah
yang mendapatkan irigasi di tahun 2000 – 2001 yang menyebabkan petani hanya tergantung
pada air hujan, terutama pada musim hujan. Musim hujan yang baik akan menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara keseluruhan sedangkan musim hujan yang
burung menyebabkan terhambatnya pertumbuhan.Kredit pertanian berasal dari NABARD
yang berdasarkan undang-undnag merupakan agen pembangunan desa di subkontinen India

6. 6
Oleh karena itu pemerintah India harus segera mencari solusi terhadap rendahnproduktivitas
pertanian seperti dengan proteksi terhadap produk pertanian semasalah-masalah pertanian
yang disebabkan oleh WTO
2. Subsidi langsung kepada masyarakat yang malnutrisi
selama ini tentunya pemerintah India maupun LSM telah mencari cara untukmengatasi
kelaparan seperti misalnya membantu dengan memberikan bantuanmakanan atau dana secara
langsung, tetapi hal itu tidak dapat menyelesaikanpermasalahan masyarakat secara
keseluruhan
Kondisi Ketenagakerjaan Di Indonesia
Ledakan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia ternyata dibarengi dengan meningkatnya
jumlah angkatan kerja yang tersedia,serta tingginya angka pengangguran yang muncul.
Kondisi ini dapat dilihat pada Lampiran A yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di
Indonesia yang mulai mengalami pertumbuhan pada tahun 1994 yang mencapai 5,46 persen
dan sebelum tahun tersebut pengangguran Indonesia berada di 1-2 persen saja. Setelah tahun
1994 pengangguran di Indonesia mengalamikenaikan-kenaikan yang besar (diatas 5 persen).
Tingkat pengangguran terbesar terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 10,27 persen dengan
jumlah pengangguran mencapai 10.932.000 jiwa. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran
mencapai 9,11 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 10.011.142 jiwa.
Berdasarkan gambar 4.2, dapat dilihat grafik batang yang menggambarkan jumlah angkatan
kerja dan jumlah pengangguran. Pada data tersebut mencerminkan hubungan yang cenderung
searah, yaitu kenaikan, hal ini mengindikasikan bertambahnya jumlah angkatan kerja akan
menambah jumlah pengangguran.Menurut Siti Wahyuni (Kepala SubBagian Program) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi hal ini disebabkan pertambahan penduduk tidak dibarengi
oleh meningkatnya kapasitas produksi dan kompetensi tenaga kerja serta peluang kerja yang
tersedia tidak sesuai dengan kemampuan si pekerja,sehingga penduduk dan angkatan kerja
yang bertambah hanya akan menambah jumlah pengangguran.
Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tersebut mencerminkan
perekonomian yang terhambat. Dengan semakin tingginya angka pengangguran yang terjadi,
maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah sebagai akibat dari
rendahnya pendapatan per kapita dari masyarakat ditinjau dari sudut individu,pengangguran
menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial yang dapat mengakibatkan penurunan
pada pengeluaran konsumsinya. Jika keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk,
maka kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk terhadap
kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang
(Sadono, Sukirno,1994).

7. 7
Proses Urbanisasi dari Sisi Ekonomi
1. Kawasan urbanisasi jika 50% dari,
o Kontribusi produk domestic regional di sektor non-agrikultur
o Tenaga kerja bekerja disektor non-agrikultur
2. Kawasan semi-urbanisasi II jika,
o Kontribusi produk domestic regional di sektor nonagrikultur kurang dari dari 50%
o Tenaga kerja bekerja disektor non-agrikultur lebih dari 50%
3. Kawasan semi-urbanisasi I jika,
o Kontribusi produk domestic regional di sektor nonagrikultur lebih dari 50%
o Tenaga kerja bekerja disektor non-agrikultur kurang dari 50%
4. Kawasan tidak-terurbanisasi jika 50%,
o Kontribusi produk domestic regional di sektor agrikultur
 Tenaga kerja bekerja disektor agrikultur
Kebijakan Kependudukan Dibidang Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan diantaranya bertujuan agar semua lapisan masyarakat
memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.Upaya itu diharapkan
dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Political will pemerintah
tersebut dinyatakan ke dalam berbagai usaha,seperti penyuluhan kesehatan, penyediaan
fasilitas umum seperti puskesmas,posyandu, pondok bersalin, penyediaan air bersih dan
sebagainya.
Dalam era otonomi daerah, layanan program di atas harus terjangkau dan dampak positifnya
dirasakan masyarakat. Di sini semua komponen meliputi penyiapan, pengolahan dan
penyajian data penduduk; penyusunan kebijakan,perencanaan program, penganggaran,
pelaksanaan, monitor, dan evaluasi program harus dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi.
Wilayah kerja layanan dan peranan aparatur pemerintah daerah pada masyarakat terjangkau
dengan cepat dan mudah. Partisipasi masyarakat mudah diorganisasikan setiap waktu,
hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, dan peranan legislatif dalam
mendukung dan mengontrol pelaksanaan program layanan pada masyarakat berlangsung
optimal. Gambaran pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat terwujud, jika tersedia data
kependudukan untuk kesehatan yang akurat, terpercaya dan rinci.
Pengalaman menunjukkan indikator kesehatan dalam pembangunan kesehatan tahun 1981
dan 1982 tidak berubah, namun tahun 1983 mangalami perubahan. Indikator-indikator
tersebut mencakup: penilaian masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (SUSENAS BPS,
1982), cara dan tempat pengobatan (Sensus Penduduk 1980, SUSENAS, BPS, 1981),
perkiraan kematian bayi menurut propinsi (Proyeksi PendudukIndonesia, BPS,1980-

8. 8
2000),angka kematian umur kurang dari lima tahun menurut diagnose penyebab
penyakit(Survei Kesehatan Rumah Tangga,Depkes,1980), angkakesakitan menurut umur di
atas 5 tahun, dan angka kematian penyakit menular.
Keadaan kesehatan masyarakat diukur dengan menggunakan indicator derajat kesehatan,
indikator umum dan lingkungan, dan indikator upaya kesehatan.Indikator derajat kesehatan
dinilai dengan melihat angka kesakitan (sesaat,jatuh sakit, penyakit khusus, kelompok umur),
kematian (bayi, ibu, dansebab khusus), kecacatan dan angka harapan hidup (BPS,1998).
Indikator umum dan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan mencakup
indikator sosial ekonomi: yaitu indikator demografi (angka kelahiran, kematian, pertumbuhan
penduduk, kepadatan penduduk, sex ratio).Indikator ekonomi meliputi GDP/Pendapatan per
kapita,distribusipendapatan,penyediaan pangan, dan kesempatan kerja; penting untuk melihat
Kemampuan penduduk dalam mencari pelayanan kesehatan,hidup sehat dan alokasi biaya
pelayanan kesehatan.Indikator pendidikan meliputi tingkat melek hurufwanita dewasa,
tingkat
peserta sekolah;sebagai dasar untuk perbaikan perilaku kesehatan.
Electronic Road Pricing
Electronic Road Pricing (ERP) menurut Wikipedia adalah “an electronic toll collection
scheme adopted in Singaporeto manage traffic by road pricing, and as a usage-based taxation
mechanism to complement the purchase-based Certificate of Entitlement system".
Pemerintah Singapura yang telah menerapkan sistem ini mendefinisikan ERP sebagai "an
electronic system of road pricing based on a pay-as-you-use principle. It is designed to be a
fair system as motorists are charged when they use the road during peak hours".
Sistem Electronic Road Pricing (ERP) merupakan sistem pungutan kemacetan menggunakan
kartu elektronik.Sistem ini membebankan sejumlah biaya kepada pemilik kendaraan karena
akan melewati suatu jalur tertentu sebab kendaraannya berpotensi menyebabkan kemacetan
pada waktu tertentu.Penggunaan sistem ini pernah dilontarkan oleh mantan Gubernur
Sutiyoso pada November 2006,
dan sekarang menjadi sebuah wacana yang akan diimplementasikan oleh Gubernur DKI
Jakarta (Fauzi Bowo). Menurutnya, sistem ini sangat cocok untuk diberlakukan di Jakarta dan
telah sejalan dengan kebijakan transportasi makro di DKI Jakarta melalui peraturan daerah
tentang pembatasan kawasan lalu lintas. Melalui sistem ini, diharapkan dapat mengurangi
pemakaian kendaraan pribadi, dan penduduk beralih menggunakan kendaraan umum. Jumlah
kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 98% pengguna jalan, sedangkan kendaraan umum
hanya mengisi dua persen sisanya. Dengan kondisi ini, pembatasan kendaraan pribadi dapat
terlaksana hanya jika bersamaan dengan ketersediaan sarana transportasi publik (kendaraan
umum) yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya.

9. 9
Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini masih terus mengkaji untuk mematangkan system
tersebut. Penerapan sistem ERP berupa pungutan kemacetan ini pertama-tama akan dicoba
untuk diterapkan pada jalan-jalan strategis dan menguntungkan secara ekonomis. Pemprov
DKI Jakarta pun telah mendatangkan tenaga ahli dari Jepang untuk melakukan kajian
mendalam mengenai hal ini, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan keuntungan
kualitas udara yang akan diperoleh. Kajian tersebut diperkirakan selesai tahun 2009, dan
aplikasinya dimulai tahun 2010 dengan penerapan pertama pada koridor I busway.
Diperkirakan pada tahun 2013 ketujuh koridor telah dapat menerapkan sistem ERP ini.Dewan
Provinsi Jakarta sendiri telah membahas dan memberikan sinyal persetujuan untuk
menerapkan sistem ini. Namun masih belum dapat diketahui dengan pasti, berapa jumlah
retribusi yang harus dikenakan pada pengguna jalan serta bagaimana mekanisme pengelolaan
hasil keuangannya.
Electronic Road Pricing atau dikenal pula sebagai Congestion Pricing telah sukses
diaplikasikan di Singapura,Stockholm, London, Oslo dan beberapa kota lain. Masyarakat
Transportasi Indonesia (MTI) pun menyatakan bahwa ERP bisa dijadikan salah satu alternatif
solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia, seperti
Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.
Road Pricing di Singapura
Singapuar telah mengimplementasikan sistem ERP sejak tahun 1975, dengan cara
pengawasan manual oleh polisi lalulintas pada kawasan di sekitar pusat kota. Pada September
1998, sistem tersebut ditingkatkan dengan teknologi Electronic Toll Collection (ETC).
Penerapan sistem ini oleh Land Transport Authority (LTA) dilaksanakan setelah melakukan
suatu perencanaan yang hati-hati dan uji coba yang berhasil. Biaya retribusi yang dibayar
oleh pengguna jalan merupakan bagian dari pemberlakukan suatu paket sistem pembatasan
kepemilikan yang tegas,yang diberlakukan karena keterbatasan lahan di negara tersebut.
Sistem ini dilakukan sebagai suatu kebutuhan kompetitif secara ekonomi dan untuk
menghindari kemacetan lalu lintas yang banyak terjadi di kota-kota besar di dunia. Salah satu
aspek kunci dari pengelolaan lalu lintas di Singapura adalah pembatasan kepemilikan
kendaraan, baik dengan cara meninggikan biaya kepemilikan atau pun pembatasan
pertumbuhan jumlah kendaraan. Cara ini telah
mengikutsertakan pula pajak jalan tahunan yang tinggi serta biaya registrasi kendaraan.
Selain biaya fiskal yang yang tinggi, ketersediaan kendaraan bermotor di Singapura pun telah
diatur sejak tahun 1990 melalui Sistem Kuota Kendaraan (vehicle quota system). Biayabiaya
terkait lainnya seperti pajak bahan bakar (50% dari harga jual) serta, biaya parkir yang
tinggi, digunakan sebagai alat oleh pemerintah setempat dalam pelaksanaan sistem
pembatasan ini selanjutnya. Bersamaan dengan pelaksanaan system tersebut, pemerintah
setempat pun telah mempersiapkan sistem transportasi publik dan menerapkan sistem “park-

10. 10
and-ride”. Dengan begitu, warga yangmembutuhkan sarana transportasi dapat mengaksesnya
dengan mudah. Dengan kata lain, strategi transportasi dan perkotaan di Singapura adalah
memberi kemudahan transportasi publik pada warganya dengan implikasi pembatasan
kepemilikan kendaraan pribadi yang tegas. Hasilnya, walaupun negeri ini memiliki
pendapatan perkapita yang tertinggi di Asia, namun hanya kurang dari 30% warganya yang
memiliki kendaraan prbadi.
Pembatasan Kendaraan Dengan Nomor Ganjil Atau Genap
Pengaturan penggunaan jalan untuk nomor plat kendaraan ganjil dan genap ini pernah
mencuat sebagai alternative untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Jumlah populasi
kendaraan bernomor ganjil diperkirakan sekitar 50% dan kendaraan genap juga 50%. Secara
matematis, jika sistem ini diberlakukan maka akan mempengaruhi secara signifikan jumlah
kendaraan yang menggunakan jalan-jalan di Jakarta pada waktu yang bersamaan. Dengan
begitu,kemacetan di DKI Jakarta dapat terkurangi sekitar 50%. Jika dihitung dan dikaitkan
dengan populasi kendaraan seperti di atas, maka semestinya sistem pembatasan kendaraan
dengan nomor ganjil dan genap ini bisa diterapkandan merupakan salah satu pilihan yang
tepat.
Kendaraan pribadi dengan plat nomor ganjil dan genap bergantian menggunakan jalan-jalan
yang mengalami kemacetan. Pengecualian dapat diberikan pada kendaraan umum, polisi,
ambulan, pemadam kebakaran serta lain-lain yang melayani kepentingan publik. Kendaraan
milik perusahaan diperbolehkan berjalan dengan adanya izin dari instansi terkait misalnya
berupa stiker khusus yang dapat diperoleh setelah pemenuhan persyaratan oleh perusahaan
yang bersangkutan, dan dibatasi misalnya satu mobil per perusahaan atau sesuai dengan
proporsi antara karyawan dan kebutuhan mobilitas/pengangkutan yang
diperlukan.Pemberlakuan sistem pengaturan nomor plat ganjil dan genap ini pernah oleh kota
Beijing pada saat penyelenggaraan Olimpiade di bulan Agustus 2008. Hasilnya adalah jalan
raya di kota Beijing bebas dari kemacetan parah dan udara pun lebih bersih dibanding hari-
hari biasa.
Pemberlakuan Nomor Ganjil dan Genap di Kota Beijing
Untuk mengatasi kemacetan di Kota Beijing akibat menumpuknya kendaraan di jalan raya,
pemerintah setempat memberlakukan larangan dan kebebasan bagi kendaraan melintas di
jalan raya dengan berpatokan pada nomor plat ganjil dan nomor plat genap. Kendaraaan
dengan nomor polisi yang angka terakhirnya genap atau ganjil memiliki hari-hari tertentu di
mana mobil tersebut tidak boleh dipergunakan.
Apabila kendaraan ini terlihat digunakan, maka pengemudi mobil tersebut akan ditindak
sesuai hukum yang berlaku. Kebijakan ini muncul pada saat kota Beijing menjadi tuan rumah
Olimpiade pada bulan Agustus 2008 dan diterapkan kembali sejak tanggal 11 Oktober

11. 11
2008.Tujuannya semata-mata bukan saja mengurangi kepadatan lalu lintas, namun juga
menciptakan udara kota yang bersih. Dengan ketentuan tersebut, beberapa kendaraan milik
pemerintah, juga kendaraan milik perusahaan swasta
dan pribadi, diharapkan akan "hilang" dari peredaran di jalan raya selama adanya ketentuan
itu.Ketentuan yang berlaku adalah mobil yang memiliki plat nomor akhir angka 1 dan 3
hanya boleh melintas pada hari
Senin, sementara kendaraan dengan plat nomor akhir 2 dan 4 hanya boleh melintas pada hari
Selasa.
Kendaraan dengan plat nomor akhir 5 dan 7 hanya boleh melintas pada hari Rabu, plat nomor
akhir 6 dan 8 hanya boleh melintas pada hari Kamis dan plat nomor akhir 9 dan 0 hanya
boleh melintas pada hari Jumat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu semua pemilik mobil
pribadi diijinkan untuk menggunakan mobil pribadinya. Bagi pengendara atau pemilik mobil
yang melanggar ketentuan itu, akan dikenakan denda sebesar 100 yuan atau sekitar
US$14,7.Ketentuan larangan melintas di jalan raya bagi mobil pribadi dilakukan selama
enam bulan (hingga 10 April 2009) dan tidak berlaku untuk kendaraan polisi, ambulans,
pemadam kebakaran, bis, taksi, serta kendaraan lain untuk layanan masyarakat. Dengan
pengaturan ini, pemerintah Beijing mengharapkan 800 ribu kendaraan tidak melintas di jalan
raya, sehingga kemacetan dan tentu saja udara bersih bisa tercipta. "Adanya ketentuan ini
diharapkan bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas hingga 6,5% dan memperlancar arus
kendaraan melintas di ring keempat setidaknya delapan persen," tutur Wang Zhaorong,
seorang pejabat senior di Komite Komunikasi Kotamadya Beijing, seperti dikutip oleh
Xinhua.
Sebelum dilakukan penerapan ketentuan baru itu, pemerintah setempat telah melakukan
sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, sehingga pemilik
kendaraan tidak terkejut dan melanggar ketentuan baru tersebut. Untuk mensosialisasikan
pengaturan ini, maka polisi lalu lintas hanya memberikan peringatan melalui mulut kepada
para pelanggar selama satu minggu pertama dan tidak mengenakan denda uang.Pada minggu
berikutnya barulah peraturan ini diberlakukan sebagaimana mestinyaDengan pemberlakuan
sistem pengaturan ini, maka pada saat berlangsungnya olimpiade dan paralimpik, kepadatan
arus lalu lintas menurun hingga 21,2% dan rata-rata kecepatan berkendaraan pada saat jam
sibuk meningkat 25,8% yaitu menjadi 30,2 kilometer per jam. Polusi di kota Beijing pun bisa
ditekan cukup siginifikan, yakni mengurangi hampir 12 ribu ton emisi yang dikeluarkan oleh
kendaraan bermotor.
Sekalipun diberlakukan larangan melintas bagi mobil untuk plat nomor tertentu, tapi
pemerintah setempat tidak memberlakukannya secara semena-mena.Pemerintah telah
menyediakan sarana transportasi umum massal yang memadai,sehingga masyarakat pemilik
kendaraan pribadi tidak bertambah susah dengan pemberlakuan pembatasan kendaraan
tersebut. Wakil kepala komite komunikasi kotamadya Beijing (Zhou Zhengyu), mengatakan

12. 12
bahwa pemerintah telah menyediakan sarana transportasi massal yang memadai dan nyaman
misalnya dengan cara memperpanjang jam operasi bis umum dan kereta bawah tanah,
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketentuan itu. Layanan transportasi publik
benar-benar ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya ketika sistem tersebut
diberlakukan.
Pembatasan Usia Kendaraan
Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta (Herry Rotti) menyatakan bahwa pembatasan
kendaraan pribadi sebenarnya sudah ada dalam peraturan daerah. Namun Pemprov DKI
Jakarta masih dihadapkan pada dilema untuk mengimplementasikannya. Bila usia kendaraan
dibatasi, maka akan banyak kontra dari masyarakat yang mempunyai kendaraan berusia di
atas 10-15 tahun. Kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 10-15 tahun tidak
diperkenankan menggunakan jalan-jalan di kota Jakarta. Lalu, harus kemana kendaraan-
kendaraan tersebut? Pada sejumlah negara yang menerapkan pembatasan usia kendaraan,
pemerintah membeli kendaraan-kendaraan yang usianya melampaui batas tertentu tersebut.
Untuk itu pemerintah harus memiliki cadangan dana yang cukup besar untuk membeli
kembali kendaraan yang dinilai sudah kadaluwarsa. Kalau pemerintah ternyata tak sanggup
membelinya, maka kebijakan itu hanya akan merugikan masyarakat dan menimbulkan
kekacauan sosial.

13. 13
PENUTUP
Ketika aturan/sistem pembatasan kendaraan pribadi akan diimplementasikan, maka
transportasi public juga harus sudah siap untuk melayani masyarakat, setidaknya dengan
kenyamanan dan biaya yang mendekati biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat jika
menggunakan kendaraan pribadi. Dengan begitu, penggunaan kendaraan umum dapat
menjadi pilihan yang setara dengan penggunaan kendaraan pribadi. Sistem transportasi
publik yang berjalan mantap akan mendukung pemberlakuan system pembatasan kendaraan,
sehingga pengguna kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan transportasi publik.

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
 Fitriya Niken Ariningsih Alumnus, Departemen Antropologi, FISIP, Universitas
Airlangga, Surabaya. Variasi Biologis Populasi Manusia.
 Afrizal Woyla Saputra Zaini | KEMISKINAN DI INDONESIA
 Nugroho, Gunarso Dwi.. Modul Globalisasi. Banyumas, CV. Cahaya Pustaka,2006
 Achma Hendra Setiawan. 2011. PEREKONOMIAN INDONESIA. Semarang:Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.

15. 15