1. PERENCANAAN BATAS WILAYAHLAUTDAN DARAT
DALAMKONTEKS OTONOMIDAERAH
‘sebagai masukan untuk
pedoman perencanaan wilayah pesisir’
OLEH
DIREKTUR PENATAAN RUANG NASIONAL
DITJEN PENATAAN RUANG, DEPARTEMEN KIMPRASWIL
JAKARTA, 9 MEI2001
3. PENGERTIAN PERENCANAAN
• Perencanaan merupakan upaya sadar yang sistematis untuk
mengatasi permasalahan agar mampu mencapai tujuan di masa
mendatang
• Dimensi perencanaan :
- fisik (physical planning)
- ekonomi (economic planning)
- sosial (social planning)
- politis (political planning)
- partisipatif (participative or consensus planning)
- dinamis (dynamic planning)
• Perencanaan adalah sebuah ‘Proses’ dinamis/iteratif
4. PENGERTIAN PENATAAN RUANG
• Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang
• Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
• Tata ruang adalah wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak
• Apabila disajikan dalam bentuk peta maka dibedakan
dalam boundary atau batas wilayah pemanfaatan
5. PENGERTIAN BATAS WILAYAHLAUTDAN DARAT
• KUBI - tanah datar berpasir di pantai atau daerah antara garis
pantai waktu (air) laut surut dan pantai waktu (air) laut pasang
• Merupakan ‘interface’ antara laut dan darat yang saling
mempengaruhi dan saling dipengaruhi
• Bukan merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi merupakan
‘a gradual transitional region’ atau ‘a constantly moving
region’
• Memiliki sifat dinamis dalam dimensi ruang dan waktu
• Memiliki keunikan dalam hal vertical zoning yang dapat
dimanfaatkan secara kolektif oleh stakeholders (misal ruang
laut permukaan, ruang laut dalam, dan ruang dasar laut)
• Merupakan ‘common pool resources’
• Dapat diidentikkan dengan ‘wilayah pesisir atau coastal zone’
6. KARAKTERISTIK WILAYAH PESISIR
• Terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang
dan jasa (goods and services) bagi komunitas pesisir dan
pemanfaat lainnya (beneficiaries)
• Adanya kompetisi antara berbagai kepentingan
• Sebagai backbone dari kegiatan ekonomi nasional
• Merupakan wilayah strategis, didasarkan atas fakta :
Garis pantai Indonesia 81.000 km pada 17.508 pulau (terbanyak
di dunia)
Penyebaran penduduk terbesar (cikal bakal urbanisasi)
Potensi sumber daya kelautan yang kaya (biodiversity,
pertambangan, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dsb)
Sumber daya masa depan (future resources) akibat ketersediaan
wilayah darat yang semakin terbatas
Wilayah hankam (perbatasan)
7. ISU DAN PERMASALAHANISU DAN PERMASALAHAN
PERENCANAAN WILAYAH PESISIRPERENCANAAN WILAYAH PESISIR
8. ISU PERENCANAAN WILAYAH PESISIR
• Antar wilayah otonom yang saling berbatasan
• Antar sektor (pertambangan, pariwisata, permukiman,
infrastruktur, perikanan, dsb)
• Antara private dengan public domain
• Antara pembangunan ekonomi (development forces) dengan
lingkungan (conservation forces)
• Antara daerah hulu (upstream) dan daerah hilir (downstream)
• Antara urban culture dengan local culture
• Antara visi dan misi ‘Pusat’ dengan ‘Daerah’
Terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang :
10. FILOSOFI PERENCANAAN RUANG WILAYAH
• Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber
daya dengan memperhatikan sumber daya manusia
• Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara berdaya
guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia
• Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah
serta menanggulangi dampak negatif terhadap
lingkungan
• Mewujudkan keseimbangan kepentingan, kesejahteraan,
dan keamanan
Merupakan tahapan proses pembangunan untuk mensejah-
terakan masyarakat melalui upaya (Pasal 3 butir c UU
No.24/92) :
11. TUJUAN PERENCANAAN RUANG WILAYAH PESISIRTUJUAN PERENCANAAN RUANG WILAYAH PESISIR
• Menjaga fungsi dan kualitas lingkungan pesisir (untuk
komersial, rekreasi, sumber pangan, serta sumber daya
lainnya)
• Menjaga keaneka ragaman spesies (biodiversity) agar tetap
lestari (sustainable)
• Melindungi area-area yang sensitif secara ekologis (area
abrasi/ pengikisan)
• Mengkonservasi proses ekologis yang penting (misal
pencegahan kekeruhan)
• Memelihara kualitas air melalui perwujudan konsep
keterpaduan pengembangan wilayah hulu dan hilir (integrated
upstream and downstream water management)
• Menkonservasi habitat tertentu (terutama mangrove dan coral
reef)
• Untuk kesejahteraan masyarakat (lokal)
13. BATAS WILAYAHPESISIR- ILMIAH
(SCIENTIFIC DEFINITIONS)
Source : Kay (1999)
Catchment
boundary for
runoff to the
ocean
Seaward limit of
sediment
interaction with
beach
Limit of
salt spray
Limit of
storm
surge
High water
mark (HWM)
Low water
mark (LWM)
Seaward limit
of surf zone
Seagrass
meadows
Landward limit of
primary dune
vegetation
Local Government
Seaward Boundary
Limit of territorial
waters
Economic
Exclusive Zone
Landward
Seaward
Degreeof“coastellness”
Adminis
trative
BiologicalPhysical
14. BATAS WILAYAHPESISIR- POLITIS (POLICY
ORIENTEDDEFINITIONS)
Pada policy level, ‘batas’ didefinisikan atas 4 (empat) cara :
1. Pengertian Batas Tetap (fixed distance definitions)
Merupakan interface darat dan air yang diukur dari HWM, berciri
administratif (governmental jurisdiction)
2. Pengertian Batas Variabel (variable distance definitions)
Variabel ditentukan oleh (a) physical features (landward limit of
dunes, seaward limit of submarine platforms) ; (b) biological
features (vegetasi dan karang), dan (c) batas administratif (batas
kota terdekat dengan garis pantai)
3. Bergantung pemanfaatan (definition according to use)
(a) area administratif – pengelola pesisir, (b) area ekosistem,
(c) area sumber daya alam – mineral, oil fields, perikanan, dsb.
4. Pengertian gabungan (hybrid definitions)
15. PENETAPAN BATASWILAYAH PESISIRPENETAPAN BATASWILAYAH PESISIR
• Mendorong mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas
dalam pengelolaan wilayah (transparency and
accountability)
• Menjamin pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir
secara berkelanjutan (sustainability)
• Meminimalkan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir
(conflict minimization)
• Menjamin adanya kepastian hukum bagi pengelolaan
wilayah pesisir yang sifatnya politis-administratif
(Kabupaten hingga batas 4 mil dan Propinsi hingga
batas 12 mil dari garis pantai tertinggi/high water mark)
Mutlak diperlukan, karena :
16. CONTOHdi Sri langka PENERAPAN BATAS
WILAYAHPESISIR-POLITIS
Estuaria
2 km
Landward Limit of
Coastal Zone
Mean high water line (0,6 m
Above Mean Sea Level
Mean low water line (0,6 m Below
Mean Sea Level
Seaward Limit of Coastal Zone
2 km
Sea
River2 km
17. PENETAPAN BATAS WILAYAHPESISIR
• Pemetaan seluruh potensi laut dan tingkat pemanfaatannya
(untuk mengetahui lokasi, besaran, dan potensi yang masih
dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang)
• Pemetaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini
(current regulation mapping)
• Kesepakatan atas regulatory framework oleh seluruh
stakeholders pembangunan di wilayah pesisir
• Sistem kelembagaan di daerah (institutional arrangement)
• Sistem pengawasan (monitoring system) untuk pengendalian
pemanfaatan ruang
• Ketersediaan teknologi yang layak dan realistis
Diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek :
Agar penetapannya bisa minimasi konflik, sustainabel, transparan dan
akuntabel maka perlu upaya terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir
19. PENGERTIAN PENGELOLAAN WILAYAHPENGERTIAN PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR TERPADUPESISIR TERPADU
• Cicin-Sain & Knecht (1998), Integrated Coastal
Management is “a continuous and dynamic
process by which decisions are made for the
sustainable use, development, and protection of
coastal and marine areas and resources.”
• Merupakan proses yang mempertimbangkan
karakteristik khas wilayah pesisir (berikut sumber
daya potensialnya) dan kebutuhan untuk
mengkonservasikan potensi tersebut untuk
kepentingan saat ini dan masa datang bagi
sustainabilitas ekosistem dan kesejahteraan
masyarakat (lokal).
20. TUJUAN PENGELOLAAN WILayah PESISIR TERPADUTUJUAN PENGELOLAAN WILayah PESISIR TERPADU
((multi purpo semulti purpo se ))
Untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya:
• Mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada wilayah
pesisir yang mengacu pada kearifan sosial-budaya lokal
• Mengurangi kerentanan (vulnerability) dari wilayah pesisir
dan pemukimnya (inhabitants) dari ancaman alam (natural
hazards)
• Mempertahankan proses ekologis esensial, sistem
pendukung kehidupan, dan keaneka-ragaman hayati pada
wilayah pesisir
21. KONSEPKETERPADUAN PENGELOLAAN WIL. PESISIR
• Keterpaduan Lintas Sektor (intersectoral integration)
multi-use, multi-purpose, vertical-horizontal zoning, sinergy
• Keterpaduan Keilmuan (science-management integration)
natural sciences, social sciences, and engineering
• Keterpaduan Lintas Wilayah Otonom (intergovernmental integration)
co-ordination, role-sharing, mutual benefit, institutional mechanism
• Keterpaduan Lintas Negara (international integration)
over fishing, transboundary pollution, maritime boundaries etc
• Keterpaduan Ruang (spatial integration)
regional development, urban-rural linkages, upstream-downstream
• Keterpaduan Stakeholders
bottom-up, participatory, consensus and commitment building
23. KESIMPULANKESIMPULAN
• Perencanaan batas wilayah laut dan darat (pesisir) merupakanPerencanaan batas wilayah laut dan darat (pesisir) merupakan
isu yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatanisu yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan
perencanaan yang menyeluruh (hulu-hilir), sistemik, danperencanaan yang menyeluruh (hulu-hilir), sistemik, dan
berkesinambunganberkesinambungan
• Perencanaan batas wilayah laut dan darat (pesisir) perlu diawaliPerencanaan batas wilayah laut dan darat (pesisir) perlu diawali
dengan penetapan batas wilayah itu sendiri, sehingga terdapatdengan penetapan batas wilayah itu sendiri, sehingga terdapat
kepastian hukum dan mekanisme akuntabilitas yang jelaskepastian hukum dan mekanisme akuntabilitas yang jelas
• PeranPeran stakeholdersstakeholders (terutama masyarakat) dalam perencanaan(terutama masyarakat) dalam perencanaan
batas wilayah laut dan darat (pesisir) perlu lebih ditingkatkan,batas wilayah laut dan darat (pesisir) perlu lebih ditingkatkan,
sehingga konsensus dan komitmen pada tingkat masyarakatsehingga konsensus dan komitmen pada tingkat masyarakat
(sebagai penerima manfaat terbesar) dari potensi sumber daya(sebagai penerima manfaat terbesar) dari potensi sumber daya
pesisir dapat dicapai dan dapat dilaksanakan.pesisir dapat dicapai dan dapat dilaksanakan.
24. PUSTAKA
• Cicin-Sain, B and Knecht, R.W, (1998) Integrated Coastal and
Ocean Management ; Concepts and Practices, Washington DC,
Island Press.
• Clark, J.R (1996) Coastal Zone Management Handbook, New
York, Lewis Publisher
• Kay, R. and Alder, J. (1999) Coastal Planning and
Management, London, E & FN SPON
• ___ (2000) Prosiding Temu Pakar Penyusunan Konsep Tata
Ruang Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan.
25. STRUKTUR MAKALAH
1. PENGERTIAN PERENCANAAN BATAS WILAYAH LAUT DAN
DARAT
2. ISU DAN PERMASALAHAN PERENCANAAN WILAYAH
PESISIR
3. FILOSOFI PERENCANAAN RUANG WILAYAH PESISIR
4. PENETAPAN BATAS WILAYAH PESISIR DALAM ERA OTDA
5. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU DALAM ERA
OTDA
6. KESIMPULAN
