Dokumen ini membahas pengertian keadilan menurut para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Juga menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila seperti martabat manusia dan keadilan sosial. Dokumen ini menyimpulkan bahwa keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai haknya tanpa membedakan latar belakang. Meski sudah ada norma hukum, penegakan kead
1. Disusun oleh :
MOHAMMAD RONI SYAIFULLAH (17060484158)
Mata Kuliah :
Pendidikan Pancasila
Dosen :
Dr. Made Pramono, M.Hum.
2. Pengertian Keadilan
Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan
diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan
terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang
tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing
orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan
terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan
Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil
adalah orang yang mengendalikan di
Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan
tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah
melaksanakan tugasnya dengan baik. Diproyeksikan pada pemerintah karena
pemerintah merupakan pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
3. Nilai Keadilan dalam pancasila
Dalam sila ke-2 terkandung nilai Kemanusiaan yang adil,
antara lain : mengakui martabat manusia, perlakuan yang
adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang
beradap yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta,
rasa, krsa, dn keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan
antara hewan daengan manusia.
4. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai Keadilan social, antara lain
: Perwujudan keadilan dalam kehidupan social bagi seluruh
rakyat Indonesia meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi,
social, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-
pirituiil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati
hak orang lain, citi-cita kemajuan dan pembangunan.
5. Nilai- nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan
kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena
hasil pemikiran bangsa Indonesia.
Nilai pancasila secara obyektif antara lain : bahwa inti
sila-sila pancasila akan trtap ada sepanjang masa dalam
kehidupan manusia baik dalam adapt kebiasaan,
kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.
6. Nilai pancasila secara subyektif antara lain : nilai
pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat
dari bangsa Indonesia sendiri, nilai pancsila yang
merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman
hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesui dengan
bangsa Indonesia.
7. Penegakkan Keadilan di Indonesia
Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945, dapat dikatkan
bahwa Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk
suatu masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu dipertanyakan.
Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa
Di Indonesia keadilan belum bisa ditegakkan sesuai tuntutan
negara hukum, sudah tercermin di dalam praktek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Tentunya orang sudah bosan
membaca, mendengar dan melihat keadaan tersebut. Tapi apa
boleh buat, kita harus berjuang terus demi tegaknya keadilan
di Indonesia, sebab tanpa perjuangan keadaan tersebut tidak
akan berobah dengan sendirinya. Tanpa adanya perjuangan, si
pelaku ketidak adilan akan terus leha-leha dan senyum simpul
meneruskan tindakannya.
8. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari cukup norma-norma hukum, Antara
lain :
PANCASILA
UUD 1945
Peraturan Per Undang-Undangan
Keputusan Presiden
Ketetapan MPR
Dll.
Selain itu juga dengan membentuk Lembaga penegak hukum, yakni :
Aparat kepolisian
LSM dan LBH
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan
9. KESIMPULAN
. Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan
tempatnya, misalnya dengan memperlakukan seseorang atau
pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap
orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan
kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan
agamanya.
. Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu
dipertanyakan. Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa .
Masalah keadilan sangat berkaitan erat dengan hukum. Para
penegak hukum yang ada di Indonesia pun masih perlu
dipertanyakan kebenarannya. usaha menegakkan keadilan
harus dilancarkan ke segala arah dan penjuru, ke semua
lembaga negara dan masyarakat.