SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Disusun oleh :
MOHAMMAD RONI SYAIFULLAH (17060484158)
Mata Kuliah :
Pendidikan Pancasila
Dosen :
Dr. Made Pramono, M.Hum.
Pengertian Keadilan
Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan
diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan
terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang
tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing
orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan
terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan
Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil
adalah orang yang mengendalikan di
Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan
tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah
melaksanakan tugasnya dengan baik. Diproyeksikan pada pemerintah karena
pemerintah merupakan pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
Nilai Keadilan dalam pancasila
 Dalam sila ke-2 terkandung nilai Kemanusiaan yang adil,
antara lain : mengakui martabat manusia, perlakuan yang
adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang
beradap yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta,
rasa, krsa, dn keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan
antara hewan daengan manusia.
 Di dalam sila ke-5 terkandung nilai Keadilan social, antara lain
: Perwujudan keadilan dalam kehidupan social bagi seluruh
rakyat Indonesia meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi,
social, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-
pirituiil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati
hak orang lain, citi-cita kemajuan dan pembangunan.
Nilai- nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan
kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena
hasil pemikiran bangsa Indonesia.
 Nilai pancasila secara obyektif antara lain : bahwa inti
sila-sila pancasila akan trtap ada sepanjang masa dalam
kehidupan manusia baik dalam adapt kebiasaan,
kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.
 Nilai pancasila secara subyektif antara lain : nilai
pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat
dari bangsa Indonesia sendiri, nilai pancsila yang
merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman
hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesui dengan
bangsa Indonesia.
Penegakkan Keadilan di Indonesia
 Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945, dapat dikatkan
bahwa Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk
suatu masyarakat yang adil dan makmur.
 Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu dipertanyakan.
Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa
 Di Indonesia keadilan belum bisa ditegakkan sesuai tuntutan
negara hukum, sudah tercermin di dalam praktek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Tentunya orang sudah bosan
membaca, mendengar dan melihat keadaan tersebut. Tapi apa
boleh buat, kita harus berjuang terus demi tegaknya keadilan
di Indonesia, sebab tanpa perjuangan keadaan tersebut tidak
akan berobah dengan sendirinya. Tanpa adanya perjuangan, si
pelaku ketidak adilan akan terus leha-leha dan senyum simpul
meneruskan tindakannya.
 Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari cukup norma-norma hukum, Antara
lain :
 PANCASILA
 UUD 1945
 Peraturan Per Undang-Undangan
 Keputusan Presiden
 Ketetapan MPR
 Dll.
 Selain itu juga dengan membentuk Lembaga penegak hukum, yakni :
 Aparat kepolisian
 LSM dan LBH
 Mahkamah Konstitusi
 Pengadilan
KESIMPULAN
 . Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan
tempatnya, misalnya dengan memperlakukan seseorang atau
pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap
orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan
kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan
agamanya.
 . Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu
dipertanyakan. Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa .
Masalah keadilan sangat berkaitan erat dengan hukum. Para
penegak hukum yang ada di Indonesia pun masih perlu
dipertanyakan kebenarannya. usaha menegakkan keadilan
harus dilancarkan ke segala arah dan penjuru, ke semua
lembaga negara dan masyarakat.
TERIMAH KASIH

More Related Content

What's hot

Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02PT. Likers Fice.com
 
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesiaBab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesiayudikrismen1
 
Keterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnKeterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnTeuku Ichsan
 
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11Senior High School
 
Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)
Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)
Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)Dwi Meilyani
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiayudikrismen1
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiatowetoe
 
Manusia dan keadilan
Manusia dan keadilanManusia dan keadilan
Manusia dan keadilanEkkyPratama1
 
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilansasadama
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilaneli priyatna laidan
 
Bab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis iBab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis iSyaiful Ahdan
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbdReff Raf
 
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialHubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialAdhi Panjie Gumilang
 
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumPancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumRizki Ramadhan
 
Hakikat, Fungsi Nilai, Moral dan Hukum
Hakikat, Fungsi Nilai, Moral dan HukumHakikat, Fungsi Nilai, Moral dan Hukum
Hakikat, Fungsi Nilai, Moral dan HukumCecep Kustandi
 
Membangun etika politik
Membangun etika politikMembangun etika politik
Membangun etika politikMuhammad Yunus
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaNiken Halimy
 

What's hot (20)

Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
 
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesiaBab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
 
Keterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnKeterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKn
 
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11
 
Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)
Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)
Tugas isbd 1 (manusia & keadilan)
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
 
Manusia dan keadilan
Manusia dan keadilanManusia dan keadilan
Manusia dan keadilan
 
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
 
Bab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis iBab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis i
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
Bab 1 daftar isi
Bab 1    daftar isiBab 1    daftar isi
Bab 1 daftar isi
 
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialHubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
 
Antropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang rahaAntropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang raha
 
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumPancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
 
Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
 
Hakikat, Fungsi Nilai, Moral dan Hukum
Hakikat, Fungsi Nilai, Moral dan HukumHakikat, Fungsi Nilai, Moral dan Hukum
Hakikat, Fungsi Nilai, Moral dan Hukum
 
Membangun etika politik
Membangun etika politikMembangun etika politik
Membangun etika politik
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
 

Similar to Ppt roniiiiiiyyyy

Negara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasionalNegara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasionallutpimajidi
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamSurveyan Adhi Laksana
 
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdfTugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdfHendroGunawan8
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka DaniaAvivah
 
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dayurikaperdana19
 
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaKetidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaMeilana Lestari
 
Kritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi PancasilaKritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi PancasilaAlRasyid4
 
Ppt pancasila
Ppt pancasilaPpt pancasila
Ppt pancasilaAbyHasan
 
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...viviokta3
 

Similar to Ppt roniiiiiiyyyy (20)

Negara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasionalNegara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasional
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan ham
 
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdfTugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
Tugas2_Pancasila_HendroGunawan.pdf
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
RPP SMA PPKN Kelas XI
RPP SMA PPKN Kelas XIRPP SMA PPKN Kelas XI
RPP SMA PPKN Kelas XI
 
RPP SMA PPKN Kelas XII
RPP SMA PPKN Kelas XIIRPP SMA PPKN Kelas XII
RPP SMA PPKN Kelas XII
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
 
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
 
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaKetidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
 
Kritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi PancasilaKritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
 
Ppt pancasila
Ppt pancasilaPpt pancasila
Ppt pancasila
 
Makalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasilaMakalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasila
 
Minggu 2
Minggu 2Minggu 2
Minggu 2
 
Makalah.docx
Makalah.docxMakalah.docx
Makalah.docx
 
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
 
233938998.pdf
233938998.pdf233938998.pdf
233938998.pdf
 
Pancasila orde baru
Pancasila orde baruPancasila orde baru
Pancasila orde baru
 

Recently uploaded

Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 

Recently uploaded (20)

Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 

Ppt roniiiiiiyyyy

  • 1. Disusun oleh : MOHAMMAD RONI SYAIFULLAH (17060484158) Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Dosen : Dr. Made Pramono, M.Hum.
  • 2. Pengertian Keadilan Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan di Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Diproyeksikan pada pemerintah karena pemerintah merupakan pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
  • 3. Nilai Keadilan dalam pancasila  Dalam sila ke-2 terkandung nilai Kemanusiaan yang adil, antara lain : mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradap yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, krsa, dn keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan daengan manusia.
  • 4.  Di dalam sila ke-5 terkandung nilai Keadilan social, antara lain : Perwujudan keadilan dalam kehidupan social bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi, social, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil- pirituiil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, citi-cita kemajuan dan pembangunan.
  • 5. Nilai- nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.  Nilai pancasila secara obyektif antara lain : bahwa inti sila-sila pancasila akan trtap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adapt kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.
  • 6.  Nilai pancasila secara subyektif antara lain : nilai pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai pancsila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesui dengan bangsa Indonesia.
  • 7. Penegakkan Keadilan di Indonesia  Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945, dapat dikatkan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.  Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu dipertanyakan. Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa  Di Indonesia keadilan belum bisa ditegakkan sesuai tuntutan negara hukum, sudah tercermin di dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentunya orang sudah bosan membaca, mendengar dan melihat keadaan tersebut. Tapi apa boleh buat, kita harus berjuang terus demi tegaknya keadilan di Indonesia, sebab tanpa perjuangan keadaan tersebut tidak akan berobah dengan sendirinya. Tanpa adanya perjuangan, si pelaku ketidak adilan akan terus leha-leha dan senyum simpul meneruskan tindakannya.
  • 8.  Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari cukup norma-norma hukum, Antara lain :  PANCASILA  UUD 1945  Peraturan Per Undang-Undangan  Keputusan Presiden  Ketetapan MPR  Dll.  Selain itu juga dengan membentuk Lembaga penegak hukum, yakni :  Aparat kepolisian  LSM dan LBH  Mahkamah Konstitusi  Pengadilan
  • 9. KESIMPULAN  . Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, misalnya dengan memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.  . Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu dipertanyakan. Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa . Masalah keadilan sangat berkaitan erat dengan hukum. Para penegak hukum yang ada di Indonesia pun masih perlu dipertanyakan kebenarannya. usaha menegakkan keadilan harus dilancarkan ke segala arah dan penjuru, ke semua lembaga negara dan masyarakat.