SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
HUKUM ACARA PENYELESAIAN HASIL PEMILU – PILIHAN
PRESIDEN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013
Di sajikan oleh:
1. Sigit Riono 8111411115 (Ketua Kelompok)
2. Musa Ridho 8111411232
3. Muhamad Umar B. 8111411233
4. Muhammad Fikhri 8111411104 (Moderator)
5. Boby Anteng S.BSP 8111411242
6. Syamsul Ma’arif 8111411165
7. Bisyri Hakim 8111411299
8. Ferry
9. erwin
10. Soritua Manalu 8111411250
PEMILU berasal dr kata
General Election
bermakna sbg sebuah pemilihan yg
dilaksanakan dlm periode waktu ttt dn
dilakukan tuk mengisi seluruh kursi
(legislatif / eksekutif)
Mnrt UU No. 8 tahun 2012 Pasal 1 :
Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
MEKANISME PEMILU PILPRES DI
INDONESIA
P1
P1
P1
P1
P1
menggunakan
Two Round
System
P2
P2
P2
P2
P2
Artinya, jika pada putaran pertama
tidak terdapat pasangan yang
menang 50 plus 1 atau merata
persebaran suara di lebih dari
setengah daerah pemilihan maka
konsekuensinya harus diadakan
putaran kedua
PERSELISIHAN PEMILU DI
INDONESIA
Tindak Pidana
Pemilu
Pelanggaran
Administrasi
Pemilu
Sengketa dalam
Penyelenggaraan
Pemilu
Perselisihan
Hasil Pemilu
(klik)
Macam macam
Perselisihan Hasil
Pemilu
PHPU-
Legislatif PHPU-Kada
PHPU-Pilpres
(klik)
- Ada 2 syarat untuk pengajuan PHPU :
- 1. Syarat Formil, terdiri dari
- a. identitas pemohon dan termohon yang dituju
- b. posita / pundamentum ptendu
- c. petitium
- 2. Syarat Materiil,
- a. adanya pokok persoalan
- b. alasan keberatan terhadap hasil pemilu
Ketetapan Hasil
Pemilu oleh
KPU
(klik)
Pengajuan permohonan 3x24
jam (klik)
Permohonan
Di-Registrasi
Penetapan Hari
Persidangan
Sidang Panel
Pemeriksaan
Pendahuluan oleh 3
Hakim Konstitusi
(klik)
Pembuktian,
Sidang Pleno
(klik)
Rapat
Permusyawaratan
Putusan
(klik)
Panitera MK
(klik)
Pemeriksaan
Lanjutan
Sidang harus
diselesaikan 17
hari bagi PHPU
Pilpres
(end)
PROSEDUR BERPERKARA
Hukum acara mahkamah konstitusi

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
(4) lead term & tata cara koding icd 10
(4) lead term & tata cara koding icd 10(4) lead term & tata cara koding icd 10
(4) lead term & tata cara koding icd 10
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Dasar icd 10
Dasar icd 10Dasar icd 10
Dasar icd 10
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Icd 10 bahasa ind dan 10 penyakit sering pakai
Icd 10 bahasa ind dan 10 penyakit sering pakaiIcd 10 bahasa ind dan 10 penyakit sering pakai
Icd 10 bahasa ind dan 10 penyakit sering pakai
 
Istilah dan petunjuk pengkodean dalam menggunakan ICD 10
Istilah dan petunjuk pengkodean dalam menggunakan ICD 10Istilah dan petunjuk pengkodean dalam menggunakan ICD 10
Istilah dan petunjuk pengkodean dalam menggunakan ICD 10
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukanKumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
 
Buku pedoman rekam medis
Buku pedoman rekam medisBuku pedoman rekam medis
Buku pedoman rekam medis
 
Kode pintar icd 10
Kode pintar icd 10Kode pintar icd 10
Kode pintar icd 10
 

Similar to Hukum acara mahkamah konstitusi

Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiSigit Riono
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)Muqowwil hujjaj
 
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...musniumar
 
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014natal kristiono
 
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014natal kristiono
 
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxpmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxRusmanto (Uman)
 
1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptx
1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptx1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptx
1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptxAchmadSyaifulHadi
 
UU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdfUU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdfCIkumparan
 
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93natal kristiono
 
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptxHakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptxJanuajiWicaksono
 
Pentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiPentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiChoujiEriko
 

Similar to Hukum acara mahkamah konstitusi (13)

Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
 
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...
 
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
 
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
Laporan pemantauan pemilu legislatif 2014
 
Bab_7_MASA_REFORMASI.ppt
Bab_7_MASA_REFORMASI.pptBab_7_MASA_REFORMASI.ppt
Bab_7_MASA_REFORMASI.ppt
 
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxpmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
 
1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptx
1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptx1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptx
1. Pengertian, asas, tujuan, prinsip PEMILU.pptx
 
UU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdfUU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdf
 
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
 
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptxHakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptx
 
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 1-150 )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 1-150 )UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 1-150 )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 1-150 )
 
Pentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasiPentingnya demokrasi
Pentingnya demokrasi
 

More from Sigit Riono

Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sigit Riono
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Sigit Riono
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolomSigit Riono
 
Perkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaPerkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaSigit Riono
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkunganSigit Riono
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanSigit Riono
 
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanSigit Riono
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumSigit Riono
 

More from Sigit Riono (12)

Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom
 
Perkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaPerkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan Hukum
 

Hukum acara mahkamah konstitusi

  • 1. HUKUM ACARA PENYELESAIAN HASIL PEMILU – PILIHAN PRESIDEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2013 Di sajikan oleh: 1. Sigit Riono 8111411115 (Ketua Kelompok) 2. Musa Ridho 8111411232 3. Muhamad Umar B. 8111411233 4. Muhammad Fikhri 8111411104 (Moderator) 5. Boby Anteng S.BSP 8111411242 6. Syamsul Ma’arif 8111411165 7. Bisyri Hakim 8111411299 8. Ferry 9. erwin 10. Soritua Manalu 8111411250
  • 2. PEMILU berasal dr kata General Election bermakna sbg sebuah pemilihan yg dilaksanakan dlm periode waktu ttt dn dilakukan tuk mengisi seluruh kursi (legislatif / eksekutif) Mnrt UU No. 8 tahun 2012 Pasal 1 : Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • 3. MEKANISME PEMILU PILPRES DI INDONESIA P1 P1 P1 P1 P1 menggunakan Two Round System P2 P2 P2 P2 P2 Artinya, jika pada putaran pertama tidak terdapat pasangan yang menang 50 plus 1 atau merata persebaran suara di lebih dari setengah daerah pemilihan maka konsekuensinya harus diadakan putaran kedua
  • 4. PERSELISIHAN PEMILU DI INDONESIA Tindak Pidana Pemilu Pelanggaran Administrasi Pemilu Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu (klik)
  • 6. - Ada 2 syarat untuk pengajuan PHPU : - 1. Syarat Formil, terdiri dari - a. identitas pemohon dan termohon yang dituju - b. posita / pundamentum ptendu - c. petitium - 2. Syarat Materiil, - a. adanya pokok persoalan - b. alasan keberatan terhadap hasil pemilu
  • 7. Ketetapan Hasil Pemilu oleh KPU (klik) Pengajuan permohonan 3x24 jam (klik) Permohonan Di-Registrasi Penetapan Hari Persidangan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan oleh 3 Hakim Konstitusi (klik) Pembuktian, Sidang Pleno (klik) Rapat Permusyawaratan Putusan (klik) Panitera MK (klik) Pemeriksaan Lanjutan Sidang harus diselesaikan 17 hari bagi PHPU Pilpres (end) PROSEDUR BERPERKARA