SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
1. KD untuk kelangsungan hidup hayati
2. KD untuk kelangsungan hidup
manusiawi
3. KD untuk memilih
4 situasi pokok kaitannya dg SD lingkungan (Bruce
Mitchell)
 Change (Perubahan)
 Complexity (Kompleksitas)
 Uncertainty (Ketidakpastian)
 Conflict (Konflik)
 Emil Salim (ada perbedaan sudut pandang antara
negara maju dan negara berkembang)
 Daud Silalahi (pencemarn akibat sampingan
penggunaan sda dan proses produksi)
 Lingkungan dan pembangunan bertentangan?
 Kerusakan lingkungan, akibat pandangan
antroposentris
 Solusi…pandangan ekosentris
1. Konsumsi berlebihan terhadap sda berkualitas
2. Pemakaian sda yang saat ini belum diketahui
manfaat terbaiknya
3. Pemakaian sda secara habis-habisan yang
ancam keragaman sda
Negara Barat
Negara Maju
Eksploitasi sda dan
lingkungan
Negara Berkembang
Terjadi kerusakan
lingkungan dan
berkurangnya SDA
Untuk
konsumsi
Untuk bayar utang
Tidak memuat
pertimbangan
lingkungan
Diadakan Konperensi
Stockholm 1972
Tidak memuat
pertimbangan
lingkungan
◦ Menghasilkan 26 prinsip/azas
◦ 109 rekomendasi untuk rencana aksi lingkungan (Action
Plan) yang terdiri 3 bagian utama
 Penilaian masalah lingkungan
 Pengelolaan lingkungan
 Perangkat pendukung (Hukum, pendidikan,
informasi kelembagan, & kelembagaan).
 Rekomendasi ttg Kelembagaan & Keu.
- Pembentukan UNEP
- Sekretariat
- Dana LH
- Badan Koord. LH
 A first step in developing international
environmental law
 Setiap manusia memiliki hak fundamental atas
lingkungan yang sehat dan layak bagi kehidupan
 Setiap manusia bertanggung jawab untuk
melindungi lingkungan demi kepentingan generasi
kini dan mendatang
 Mendapatkan lingkungan yang baik adalah bagian
dari HAM
 Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan
adalah perampasan HAM
 Tindakan perusakan dan/atau pencemaran
lingkungan adalah pelanggaran hukum
 Sumber Daya Alam Bumi hrs diselamatkan demi
keselamatan generasi sekarang dan mendatang
melalui perencanaan atau manajemen yg cermat
• Kapasitas bumi utk menghasilkan sumber2 daya
vital yg dpt diperbaharui hrs dipertahankan & bila
mungkin dipulihkan atau diperbaiki
• Prinsip 18
Ilmu & tek. hrs diterapkan utk mengidentifikasi
menghindari & mengendalikan resiko2 di bid lingk.
& memecahkan masalah2 lingk. demi kebaikan
umat manusia
(1) Negara2 mempunyai hak penuh untuk
mengeksploitasi sumber2 daya mereka sesuai
dengan kebijakan lingk. mereka sendiri
(2) Negara2 bertanggung jawab utk menjamin agar
kegiatan2 di dlm yurisdiksinya tdk menimbulkan
kerugian bagi lingk. neg2 lain atau di kaw di luar
yurisdiksi neg. manapun
(3) Neg2 wajib bekerjasama mengembangkan lebih
lanjut Hkm Int’l mengenai hutang & kompensasi
bagi korban2 kerusakan lingk. Yg timbul oleh
keg. yg dilakukan di luar yurisdiksi neg.
manapun
• Peran MI :
• Dalam menghadapi kasus-kasus lingkungan hidup
Mahkamah juga telah membentuk Kamar
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
(Chamber of Environmnetal Disputte Settlement)
pada tanggal 19 Juli 1993.
• Dua kasus yang diterima baru-baru ini yaitu
Certain Phosphat in Nauru Land (Nauru v.
Australia) dan Gabcikovo-Nagymaros Project
(Hungaria v. Slovakia) sedang dipelajari oleh
kamar ini.
 Non Governmental Organization (NGO) yang
mewakili lingkungan hidup untuk memiliki locus
standi hingga kini belum dapat diterima MI.
 Penyelesaian di luar MI :
ex. Mahkamah Eropa (European Court of Justice)
Kerusakan Lingkungan
Disebabkan oleh tindakan manusia
Tindakan manusia harus dikendalikan dengan
sarana hukum
Negara Barat
Negara Maju
Eksploitasi sda dan
lingkungan
Negara Berkembang
Terjadi kerusakan
lingkungan dan
berkurangnya SDA
Untuk
konsumsi
Untuk bayar utang
Tidak memuat
pertimbangan
lingkungan
Diadakan Konperensi
Stockholm 1972
Tidak memuat
pertimbangan
lingkungan
 Menghasilkan 26 prinsip/azas
 109 rekomendasi untuk rencana aksi lingkungan
(Action Plan) yang terdiri 3 bagian utama
 Penilaian masalah lingkungan
 Pengelolaan lingkungan
 Perangkat pendukung (Hukum, pendidikan,
informasi kelembagaan).
Deklarasi Stockholm
1972
 Rekomendasi ttg Kelembagaan & Keu.
- Pembentukan UNEP
- Sekretariat
- Dana LH
- Badan Koord. LH
 A first step in developing international
environmental law
 Setiap manusia memiliki hak fundamental
atas lingkungan yang sehat dan layak bagi
kehidupan
 Setiap manusia bertanggung jawab untuk
melindungi lingkungan demi kepentingan
generasi kini dan mendatang
Prinsip 1 Deklarasi Stockholm
1972
 Mendapatkan lingkungan yang baik adalah
bagian dari HAM
 Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan
adalah perampasan HAM
 Tindakan perusakan dan/atau pencemaran
lingkungan adalah pelanggaran hukum
Implikasi
 Sumber Daya Alam Bumi hrs diselamatkan
demi keselamatan generasi sekarang dan
mendatang melalui perencanaan atau
manajemen yg cermat
Prinsip 2 Deklarasi Stockholm
• Kapasitas bumi utk menghasilkan sumber2 daya
vital yg dpt diperbaharui hrs dipertahankan &
bila mungkin dipulihkan atau diperbaiki
Prinsip 18
Ilmu & tek. hrs diterapkan utk mengidentifikasi
menghindari & mengendalikan resiko2 di bid
lingk. & memecahkan masalah2 lingk. demi
kebaikan umat manusia
Prinsip 3
(1) Negara2 mempunyai hak penuh untuk
mengeksploitasi sumber2 daya mereka
sesuai dengan kebijakan lingk. mereka
sendiri
(2) Negara2 bertanggung jawab utk menjamin
agar kegiatan2 di dlm yurisdiksinya tdk
menimbulkan kerugian bagi lingk. neg2 lain
atau di kaw di luar yurisdiksi neg. manapun
Prinsip 21 & 22 – Tiga Prinsip
Hkm Int’l :
(3) Neg2 wajib bekerjasama mengembangkan
lebih lanjut Hkm Int’l mengenai hutang &
kompensasi bagi korban2 kerusakan lingk.
Yg timbul oleh keg. yg dilakukan di luar
yurisdiksi neg. manapun
Pembangunan yang berusaha
memenuhi kebutuhan hidup hari ini
tanpa mengurangi kemampuan
generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhan mereka
(Komisi Bruntland)
PRINSIP-PRINSIP PB
(Dokumen KTT Bumi)
1. Keadilan antar generasi (intergenerational
equity)
2. Keadilan dalam satu generasi
(intragenerational equity)
3. Prinsip pencegahan dini (precautionary
principle)
4. Perlindungan keragaman hayati
(conservation of biological diversity)
5. Internalisasi beaya lingkungan
PRINSIP KEADILAN ANTAR
GENERASI
PRINSIP DASAR:
1. Conservation of options: konservasi
keragaman sd lingk, agar generasi
mendatang memiliki pilihan sama banyak
2. Conservation of quality: setiap generasi
harus menjaga kualitas lingkungan
3. Conservation of acces: setiap generasi harus
menjamin hak akses yang sama thd sda
Wujud jabarannya
 Kewajiban mengurangi pencemaran sampai
pada tingkat minimum
 Kewajiban untuk mengembangkan teknologi
yang tidak m’rusak lingkungan
 Kewajiban untuk mengambil langkah
pencegahan kerusakan lingkungan
PRINSIP KEADILAN DALAM SATU
GENERASI
 Generasi yang sama seharusnya mdpt
persamaan dlm memenuhi kebutuhan dasar
lingkungan dan sosial
 Tidak terdpat kesenjangan antara individu
dengan kelompok masyarakat tentang
pemenuhan kebutuhan kualitas hidup
Pentingnya prinsip keadilan
dalam satu generasi
 Beban dan permaslahan lingkungan dipikul oleh
masyarakat yang lemah secara sosial dan
ekonomi
 Kemiskinan menimbulkan akibat degradasi
lingkungan
 Upaya perlindungan lingkungan dapat
menguntungkan sektor tertentu
 Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki
akses sama dalam proses pengambilan keputuan
yang berdampak pada lingkungan
PRINSIP PENCEGAHAN DINI
 Apabila terdapat ancaman yang berarti atau
ancaman kerusakan lingkungan yang tidak
dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau
pembuktian ilmiah tidak dapat dijadikan
alasan untuk menunda-nunda upaya-upaya
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
PRINSIP PERLINDUNGAN KERAGAMAN
HAYATI
 Keragaman hayati adalah jumlah jenis hayati,
makin besar jumlah jenis, makin besar pula
keragaman hayati
 Keragaman hayati terkait dengan prinsip
lainnya
INTERNALISASI BEAYA LINGKUNGAN
 FAKTA: penggunaan sda merupakan
kecenderungan atau reaksi dari dorongan
pasar
 Kerugian yang ditimbulkan dari proses
industri harusnya dikonversikan dalam
bentuk beaya (eksternal cost)
 Beaya lingkungan harus diintegrasikan ke
dalam proses pengambilan keputusan
ASPEK TERPADU DLM PB
• Penerapan dlm PB hrs memenuhi 3 Syarat :
I. Aspek Ekonomi
feasibility study – study kelayakan
- meminimalisir biaya kerugian lingkungan
II. Aspek Ekologi
Dlm pemb. hrs memperhatikan lingk.
III. Aspek Sosial Budaya
Dlm pemb. msh diabaikan
mis: pemb kincir angin utk memompa air di
gunung kidul terbengkalai
Upaya2 yg perlu dilaksanakan
dlm PB
• Mengubah kualitas pertumbuhan
• Memenuhi kebutuhan pokok man. – lap.
Kerja, sanitasi
• Mengendalikan jml penduduk
• Menjaga kelestarian & meningkatkan sumber
daya
• Mereorientasi teknologi & mengelola resiko
• Menggabungkan lingk & ekonomi dlm
pengambilan keput.
KTT PB JOHANNESBURG AFRIKA SEL
2002 (WSSD)
• Penghapusan kemiskinan
• Mengubah pola konsumsi & produksi yg tdk
berkelanjutan
• Melindungi dan mengelola basis sda bagi pemb
ecosoc
• Prog pemb. sumb.daya air & sanitasi
• Prog pemb. Kelautan & pesisir (Unclos)
• Perubahan iklim & penanganan bencana
• Program mengatasi pencemaran udara &
pengembangan pertanian

More Related Content

What's hot

Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
Meehawk
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
yahyakelariquers
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
meikaa
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
Nuelnuel11
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
Bayu Rizky Aditya
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Andy Susanto
 

What's hot (20)

10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Politik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria   sudjitoPolitik hukum agraria   sudjito
Politik hukum agraria sudjito
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Hukum progresif
Hukum progresifHukum progresif
Hukum progresif
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 
Percobaan, penyertaan, pembantuan, dan perbarengan
Percobaan, penyertaan, pembantuan, dan perbarenganPercobaan, penyertaan, pembantuan, dan perbarengan
Percobaan, penyertaan, pembantuan, dan perbarengan
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
Kendala implementasi Landreform di Indonesia
Kendala implementasi Landreform di IndonesiaKendala implementasi Landreform di Indonesia
Kendala implementasi Landreform di Indonesia
 

Similar to Hukum lingkungan

Sumber daya alam
Sumber daya alamSumber daya alam
Sumber daya alam
Alen Pepa
 
Pembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganPembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkungan
ar_
 
Ekologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganEkologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkungan
Shoetiaone
 
Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...
Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...
Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...
SoffanAkbar2
 
Bab V. Masalah Lingkungan (B)
Bab V. Masalah Lingkungan (B)Bab V. Masalah Lingkungan (B)
Bab V. Masalah Lingkungan (B)
Universitas PGRI
 
PPT IKD Pertemuan ke 15. Isu Lingkungan Global.ppt
PPT IKD Pertemuan ke 15.   Isu Lingkungan Global.pptPPT IKD Pertemuan ke 15.   Isu Lingkungan Global.ppt
PPT IKD Pertemuan ke 15. Isu Lingkungan Global.ppt
ChristyRommer
 

Similar to Hukum lingkungan (20)

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.pptx
 
Sumber daya alam
Sumber daya alamSumber daya alam
Sumber daya alam
 
BUMI KITA, RUMAH KITA SENDIRI Apapentingnyasihkonservasi?
BUMI KITA, RUMAH KITA SENDIRI Apapentingnyasihkonservasi?BUMI KITA, RUMAH KITA SENDIRI Apapentingnyasihkonservasi?
BUMI KITA, RUMAH KITA SENDIRI Apapentingnyasihkonservasi?
 
Pembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganPembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkungan
 
Ekologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganEkologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkungan
 
Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...
Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...
Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...
 
Konsep pembangunan
Konsep pembangunanKonsep pembangunan
Konsep pembangunan
 
kuliah-1_pembangunan-berkelanjutan.ppt
kuliah-1_pembangunan-berkelanjutan.pptkuliah-1_pembangunan-berkelanjutan.ppt
kuliah-1_pembangunan-berkelanjutan.ppt
 
Materi 2: berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup
Materi 2: berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidupMateri 2: berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup
Materi 2: berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup
 
3Etika-lingkungan-hidup-Prinsip-prinsip Etika Lingkungan.pptx
3Etika-lingkungan-hidup-Prinsip-prinsip Etika Lingkungan.pptx3Etika-lingkungan-hidup-Prinsip-prinsip Etika Lingkungan.pptx
3Etika-lingkungan-hidup-Prinsip-prinsip Etika Lingkungan.pptx
 
Pembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fdPembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fd
 
pembangunan-berkelanjutan-fd-181202161635.pdf
pembangunan-berkelanjutan-fd-181202161635.pdfpembangunan-berkelanjutan-fd-181202161635.pdf
pembangunan-berkelanjutan-fd-181202161635.pdf
 
Strategi pengolahan lingkungan
Strategi pengolahan lingkunganStrategi pengolahan lingkungan
Strategi pengolahan lingkungan
 
Tugas hukum lingkungan
Tugas hukum lingkunganTugas hukum lingkungan
Tugas hukum lingkungan
 
Bab V. Masalah Lingkungan (B)
Bab V. Masalah Lingkungan (B)Bab V. Masalah Lingkungan (B)
Bab V. Masalah Lingkungan (B)
 
Asas asas lingkungan
Asas   asas lingkunganAsas   asas lingkungan
Asas asas lingkungan
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkungan
 
Komunikasi Pembangunan
Komunikasi PembangunanKomunikasi Pembangunan
Komunikasi Pembangunan
 
Bisnis, lingkungan hidup, dan etika
Bisnis, lingkungan hidup, dan etikaBisnis, lingkungan hidup, dan etika
Bisnis, lingkungan hidup, dan etika
 
PPT IKD Pertemuan ke 15. Isu Lingkungan Global.ppt
PPT IKD Pertemuan ke 15.   Isu Lingkungan Global.pptPPT IKD Pertemuan ke 15.   Isu Lingkungan Global.ppt
PPT IKD Pertemuan ke 15. Isu Lingkungan Global.ppt
 

More from Sigit Riono (12)

Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom
 
Perkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaPerkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan Hukum
 

Hukum lingkungan

  • 1.
  • 2. 1. KD untuk kelangsungan hidup hayati 2. KD untuk kelangsungan hidup manusiawi 3. KD untuk memilih
  • 3. 4 situasi pokok kaitannya dg SD lingkungan (Bruce Mitchell)  Change (Perubahan)  Complexity (Kompleksitas)  Uncertainty (Ketidakpastian)  Conflict (Konflik)
  • 4.  Emil Salim (ada perbedaan sudut pandang antara negara maju dan negara berkembang)  Daud Silalahi (pencemarn akibat sampingan penggunaan sda dan proses produksi)  Lingkungan dan pembangunan bertentangan?
  • 5.  Kerusakan lingkungan, akibat pandangan antroposentris  Solusi…pandangan ekosentris
  • 6. 1. Konsumsi berlebihan terhadap sda berkualitas 2. Pemakaian sda yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya 3. Pemakaian sda secara habis-habisan yang ancam keragaman sda
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Negara Barat Negara Maju Eksploitasi sda dan lingkungan Negara Berkembang Terjadi kerusakan lingkungan dan berkurangnya SDA Untuk konsumsi Untuk bayar utang Tidak memuat pertimbangan lingkungan Diadakan Konperensi Stockholm 1972 Tidak memuat pertimbangan lingkungan
  • 15. ◦ Menghasilkan 26 prinsip/azas ◦ 109 rekomendasi untuk rencana aksi lingkungan (Action Plan) yang terdiri 3 bagian utama  Penilaian masalah lingkungan  Pengelolaan lingkungan  Perangkat pendukung (Hukum, pendidikan, informasi kelembagan, & kelembagaan).
  • 16.  Rekomendasi ttg Kelembagaan & Keu. - Pembentukan UNEP - Sekretariat - Dana LH - Badan Koord. LH  A first step in developing international environmental law
  • 17.  Setiap manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang sehat dan layak bagi kehidupan  Setiap manusia bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan generasi kini dan mendatang
  • 18.  Mendapatkan lingkungan yang baik adalah bagian dari HAM  Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah perampasan HAM  Tindakan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah pelanggaran hukum
  • 19.  Sumber Daya Alam Bumi hrs diselamatkan demi keselamatan generasi sekarang dan mendatang melalui perencanaan atau manajemen yg cermat
  • 20. • Kapasitas bumi utk menghasilkan sumber2 daya vital yg dpt diperbaharui hrs dipertahankan & bila mungkin dipulihkan atau diperbaiki • Prinsip 18 Ilmu & tek. hrs diterapkan utk mengidentifikasi menghindari & mengendalikan resiko2 di bid lingk. & memecahkan masalah2 lingk. demi kebaikan umat manusia
  • 21. (1) Negara2 mempunyai hak penuh untuk mengeksploitasi sumber2 daya mereka sesuai dengan kebijakan lingk. mereka sendiri (2) Negara2 bertanggung jawab utk menjamin agar kegiatan2 di dlm yurisdiksinya tdk menimbulkan kerugian bagi lingk. neg2 lain atau di kaw di luar yurisdiksi neg. manapun
  • 22. (3) Neg2 wajib bekerjasama mengembangkan lebih lanjut Hkm Int’l mengenai hutang & kompensasi bagi korban2 kerusakan lingk. Yg timbul oleh keg. yg dilakukan di luar yurisdiksi neg. manapun
  • 23. • Peran MI : • Dalam menghadapi kasus-kasus lingkungan hidup Mahkamah juga telah membentuk Kamar Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Chamber of Environmnetal Disputte Settlement) pada tanggal 19 Juli 1993. • Dua kasus yang diterima baru-baru ini yaitu Certain Phosphat in Nauru Land (Nauru v. Australia) dan Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungaria v. Slovakia) sedang dipelajari oleh kamar ini.
  • 24.  Non Governmental Organization (NGO) yang mewakili lingkungan hidup untuk memiliki locus standi hingga kini belum dapat diterima MI.  Penyelesaian di luar MI : ex. Mahkamah Eropa (European Court of Justice)
  • 25. Kerusakan Lingkungan Disebabkan oleh tindakan manusia Tindakan manusia harus dikendalikan dengan sarana hukum
  • 26. Negara Barat Negara Maju Eksploitasi sda dan lingkungan Negara Berkembang Terjadi kerusakan lingkungan dan berkurangnya SDA Untuk konsumsi Untuk bayar utang Tidak memuat pertimbangan lingkungan Diadakan Konperensi Stockholm 1972 Tidak memuat pertimbangan lingkungan
  • 27.  Menghasilkan 26 prinsip/azas  109 rekomendasi untuk rencana aksi lingkungan (Action Plan) yang terdiri 3 bagian utama  Penilaian masalah lingkungan  Pengelolaan lingkungan  Perangkat pendukung (Hukum, pendidikan, informasi kelembagaan). Deklarasi Stockholm 1972
  • 28.  Rekomendasi ttg Kelembagaan & Keu. - Pembentukan UNEP - Sekretariat - Dana LH - Badan Koord. LH  A first step in developing international environmental law
  • 29.  Setiap manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang sehat dan layak bagi kehidupan  Setiap manusia bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan generasi kini dan mendatang Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972
  • 30.  Mendapatkan lingkungan yang baik adalah bagian dari HAM  Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah perampasan HAM  Tindakan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah pelanggaran hukum Implikasi
  • 31.  Sumber Daya Alam Bumi hrs diselamatkan demi keselamatan generasi sekarang dan mendatang melalui perencanaan atau manajemen yg cermat Prinsip 2 Deklarasi Stockholm
  • 32. • Kapasitas bumi utk menghasilkan sumber2 daya vital yg dpt diperbaharui hrs dipertahankan & bila mungkin dipulihkan atau diperbaiki Prinsip 18 Ilmu & tek. hrs diterapkan utk mengidentifikasi menghindari & mengendalikan resiko2 di bid lingk. & memecahkan masalah2 lingk. demi kebaikan umat manusia Prinsip 3
  • 33. (1) Negara2 mempunyai hak penuh untuk mengeksploitasi sumber2 daya mereka sesuai dengan kebijakan lingk. mereka sendiri (2) Negara2 bertanggung jawab utk menjamin agar kegiatan2 di dlm yurisdiksinya tdk menimbulkan kerugian bagi lingk. neg2 lain atau di kaw di luar yurisdiksi neg. manapun Prinsip 21 & 22 – Tiga Prinsip Hkm Int’l :
  • 34. (3) Neg2 wajib bekerjasama mengembangkan lebih lanjut Hkm Int’l mengenai hutang & kompensasi bagi korban2 kerusakan lingk. Yg timbul oleh keg. yg dilakukan di luar yurisdiksi neg. manapun
  • 35. Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Komisi Bruntland)
  • 36. PRINSIP-PRINSIP PB (Dokumen KTT Bumi) 1. Keadilan antar generasi (intergenerational equity) 2. Keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity) 3. Prinsip pencegahan dini (precautionary principle) 4. Perlindungan keragaman hayati (conservation of biological diversity) 5. Internalisasi beaya lingkungan
  • 37. PRINSIP KEADILAN ANTAR GENERASI PRINSIP DASAR: 1. Conservation of options: konservasi keragaman sd lingk, agar generasi mendatang memiliki pilihan sama banyak 2. Conservation of quality: setiap generasi harus menjaga kualitas lingkungan 3. Conservation of acces: setiap generasi harus menjamin hak akses yang sama thd sda
  • 38. Wujud jabarannya  Kewajiban mengurangi pencemaran sampai pada tingkat minimum  Kewajiban untuk mengembangkan teknologi yang tidak m’rusak lingkungan  Kewajiban untuk mengambil langkah pencegahan kerusakan lingkungan
  • 39. PRINSIP KEADILAN DALAM SATU GENERASI  Generasi yang sama seharusnya mdpt persamaan dlm memenuhi kebutuhan dasar lingkungan dan sosial  Tidak terdpat kesenjangan antara individu dengan kelompok masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan kualitas hidup
  • 40. Pentingnya prinsip keadilan dalam satu generasi  Beban dan permaslahan lingkungan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi  Kemiskinan menimbulkan akibat degradasi lingkungan  Upaya perlindungan lingkungan dapat menguntungkan sektor tertentu  Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses sama dalam proses pengambilan keputuan yang berdampak pada lingkungan
  • 41. PRINSIP PENCEGAHAN DINI  Apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda-nunda upaya-upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
  • 42. PRINSIP PERLINDUNGAN KERAGAMAN HAYATI  Keragaman hayati adalah jumlah jenis hayati, makin besar jumlah jenis, makin besar pula keragaman hayati  Keragaman hayati terkait dengan prinsip lainnya
  • 43. INTERNALISASI BEAYA LINGKUNGAN  FAKTA: penggunaan sda merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar  Kerugian yang ditimbulkan dari proses industri harusnya dikonversikan dalam bentuk beaya (eksternal cost)  Beaya lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan
  • 44. ASPEK TERPADU DLM PB • Penerapan dlm PB hrs memenuhi 3 Syarat : I. Aspek Ekonomi feasibility study – study kelayakan - meminimalisir biaya kerugian lingkungan II. Aspek Ekologi Dlm pemb. hrs memperhatikan lingk. III. Aspek Sosial Budaya Dlm pemb. msh diabaikan mis: pemb kincir angin utk memompa air di gunung kidul terbengkalai
  • 45. Upaya2 yg perlu dilaksanakan dlm PB • Mengubah kualitas pertumbuhan • Memenuhi kebutuhan pokok man. – lap. Kerja, sanitasi • Mengendalikan jml penduduk • Menjaga kelestarian & meningkatkan sumber daya • Mereorientasi teknologi & mengelola resiko • Menggabungkan lingk & ekonomi dlm pengambilan keput.
  • 46. KTT PB JOHANNESBURG AFRIKA SEL 2002 (WSSD) • Penghapusan kemiskinan • Mengubah pola konsumsi & produksi yg tdk berkelanjutan • Melindungi dan mengelola basis sda bagi pemb ecosoc • Prog pemb. sumb.daya air & sanitasi • Prog pemb. Kelautan & pesisir (Unclos) • Perubahan iklim & penanganan bencana • Program mengatasi pencemaran udara & pengembangan pertanian