Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to REFORMASI DIKLAT
Similar to REFORMASI DIKLAT (20)
More from Coach RFIRMANS
More from Coach RFIRMANS (7)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
REFORMASI DIKLAT
- 2. Bangga Melayani Bangsa # Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University Prahesti Pandanwangi Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 12 Oktober 2021
- 3. REPUBLIK INDONESIA Outline Mengapa Perlu Mereformasi Diklat ASN? Arah Kebijakan Reformasi Diklat Terintegrasi Melalui ASN Corporate University 1 2 3
- 4. Mengapa Perlu Mereformasi Diklat ASN?
- 5. Slide - 4 Indonesia dalam Indeks Global Tantangan yang Dihadapi Government Effectiveness Index 2020 Rank 73 (Skor 65,3) dari 214 Negara Global Talent Competitiveness Index 2020 Rank 65 (Skor 41,8) dari 132 Negara Global Competitiveness Index - Special Edition 2020 Indikator ‘Public Institutions’ Rank 18 (Skor 58,8) dari 37 Negara Area Perbaikan: • Penguatan kelembagaan dan SDM; • Kebijakan dan regulasi bervisi jangka panjang; • Inisiasi framework untuk transformasi digital. Area Perbaikan: • Keterampilan dan pengetahuan global (global knowledge); • Keterampilan profesional (professional skill); • Kualitas riset dan inovasi. Area Perbaikan: • Kualitas SDM sektor publik; • Kualitas pelayanan dan perumusan kebijakan publik; • Kredibilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan publik.
- 6. REPUBLIK INDONESIA Rev 1.0 Rev 2.0 Rev 3.0 Rev 4.0 Rev 5.0 Teknologi Mekanisasi Elektrifikasi Otomatisasi Digitalisasi Kustomisasi Karakteristik Produksi Standardisasi Spesialisasi Kolaborasi Distribusi Subyek • Trainer • Trainee • Trainer • Trainee • Trainer • Trainee Siapapun • Siapapun • Apapun via Machine Learning Instrumen Buku Pedoman (Handbook) Kurikulum • Kurikulum • Modul • Gadget • Website • Gadget • Big Data • Machine Learning Lokasi dan Waktu • Sekolah • Terjadwal • Sekolah • Pusat Pelatihan • Terjadwal • Sekolah • Pusat Pelatihan • Terjadwal • Dimanapun • Kapanpun • Dimanapun • Kapanpun Sumber: Alex Denni dan Triaji Prio Pratomo. 2020. Learning 5.1: Duluan Tiba di Masa Depan. Jakarta: KPG. Faktor Krusial (1/4) Kemajuan Teknologi dan Perubahan Model Pembelajaran
- 7. REPUBLIK INDONESIA Faktor Krusial (2/4) Tuntutan Penguatan Kompetensi SDM Masa Depan Sumber: OECD Public Governance Reviews - Skills for a High Performing Civil Service, 2017; World Economic Forum (WEF) Future of Jobs Report 2020 • Penyelesaian Masalah • Berpikir Kritis • Kreativitas • Manajemen Talenta • Keterampilan Koordinasi • Keterampilan Emosional • Pengambilan Keputusan • Orientasi Layanan • Negosiasi • Fleksibilitas Kognitif Soft-skill • Penguasaan Bidang Ilmu • Penguasaan Kemampuan TIK Hard-skill Emerging Peran yang semakin dibutuhkan di Indonesia Redundant Peran yang semakin menurun di Indonesia Data profil kompetensi di negara-negara OECD menunjukkan bahwa kompetensi pegawai publik yang berorientasi masa depan masih belum diutamakan, khususnya terkait Kemampuan Berorganisasi, Loyalitas, Inovasi, Komitmen, Kejujuran, Negosiasi, Mampu Memproses Informasi, Kompetensi Digital, dan Bisnis/Komersial.
- 8. REPUBLIK INDONESIA Faktor Krusial (3/4) Skill Gap Talenta Indonesia vs Global Terdapat kesenjangan lebih dari 3.000 keterampilan (skills) antara tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan global • Kompetensi adalah hal/perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. • Istilah kompetensi seringkali tertukar dengan keterampilan (skills) terutama dalam konteks kompetensi teknis. Sumber: LinkedIn, 2021
- 9. REPUBLIK INDONESIA Transformasi Digital Dorongan optimalisasi TIK dan digitalisasi sektor publik Kebijakan Berbasis Data Data menjadi basis penting perumusan kebijakan publik Keterbukaan Pemerintah Menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Pergeseran Budaya Globalisasi mendorong pergeseran dan pembauran nilai serta budaya antarbangsa Orientasi Kewilayahan Tuntutan fokus pada capaian pembangunan daerah Sumber, diadaptasi dari: KPMG International and Mowat Centre, Future State 2030: The global megatrends shaping governments, 2016; OECD, OECD Public Governance Reviews: Skills for a High Performing Civil Service, 2017. Kompleksitas Permasalahan Publik Karakter dan kompleksitas masalah publik semakin pelik Perlunya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kader pemimpin dan penggerak roda pembangunan Berpengetahuan luas dalam isu nasional-global Berbasis keahlian dan kompetensi spesifik Adaptif terhadap perkembangan TIK Berpotensi dan berkinerja tinggi Perlunya model diklat ASN berbasis keahlian serta kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan masa depan Faktor Krusial (4/4) Tantangan Birokrasi dan Perlunya Reformasi Diklat ASN
- 10. REPUBLIK INDONESIA 1 Tantangan Penyelenggaraan Diklat ASN Kini Sumber Daya Manusia Dari total 3.476 JF Widyaiswara (per Agustus 2021), 41,5% berusia 51-60 tahun, dan mayoritas berpendidikan akhir S-2 (85,3%), yang belum terpetakan secara keseluruhan kompetensi yang dimiliki Metode Penyelenggaraan Distance learning dan blended learning belum terlaksana optimal akibat kendala akses internet/teknologi serta belum meratanya pemanfaatan fasilitas e-learning oleh para penyelenggara diklat Perencanaan Diklat Belum adanya dokumen dasar acuan diklat ASN secara nasional, a.l. Training Needs Assessment, Critical Occupation List ASN, dan Human Capital Development Plan ASN sehingga penguatan kurikulum diklat ASN dilaksanakan instansional Teknologi Perlu dikembangkan portal diklat/bangkom terintegrasi yang dapat diakses secara umum oleh ASN Pendanaan Belanja Research and Development di Indonesia—termasuk belanja diklat—hanya mendapat proporsi 0,28% dari total Produk Domestik Bruto (2018), yang tersebar di berbagai instansi 2 3 4 5 Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2021; UNESCO 2018; Direktorat Aparatur Negara, Bappenas, diolah.
- 11. Arah Kebijakan
- 12. REPUBLIK INDONESIA Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Mengembangan Aparatur Sipil Negara yang Profesional Aparatur Sipil Negara yang profesional (smart ASN) dan bekerja dalam lingkungan kerja yang berbasis teknologi informasi (smart office) “ “ Meningkatkan sistem rekrutmen ASN yang transparan, memperhatikan proporsi belanja pegawai, serta disesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah Mengembangkan sistem penempatan ASN yang memperhatikan kepentingan nasional, terutama pelayanan pemerintahan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal Reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis, menjadi learning governance, bisa sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi serta transformasi ke knowledge management yang berkelanjutan Mengembangkan tempat kerja yang berbasis teknologi informasi (smart office) Reformasi sistem remunerasi dan sistem pensiun ASN yang lebih adil, kompetitif dan disesuaikan kemampuan keuangan negara Meningkatkan kesejahteraan ASN dengan penyediaan rumah/tempat tinggal/hunian yang layak dan terjangkau, dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi 01 02 03 04 05 06
- 13. REPUBLIK INDONESIA Sasaran RPJPN bidang Aparatur Negara: RPJM 2020 - 2024 RPJM 2015 - 2019 RPJM 2010 - 2014 RPJM 2005 - 2009 Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Aparatur Negara dalam RPJPN 2005-2025 “Meningkatkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional” 1 2 3 4 Perbaikan kualitas pelayanan publik seiring meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kepemerintahan yang baik. Pemenuhan SPM di semua tingkatan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang murah, cepat, transparan dan akuntabel. Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral. Pemantapan profesionalisme aparatur negara di pusat dan di daerah guna mendukung pembangunan nasional. ARAH PEMBANGUNAN: a. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN; b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Sumber: UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 leapfrog
- 14. REPUBLIK INDONESIA Arah Kebijakan dan Strategi Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024 PENGUATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN •Penerapan manajemen talenta nasional ASN; •Peningkatan sistem merit ASN; •Penyederhanaan eselonisasi, dan •Penataan jabatan fungsional. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS •Penataan kelembagaan instansi pemerintah; dan •Penetapan SPBE terintegrasi. REFORMASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA •Perluasan implementasi sistem integritas, •Penguatan pengelolaan RB dan akuntabilitas kinerja organisasi, dan •Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK •E-services; •Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik; •Penguatan ekosistem inovasi, dan •Penguatan pelayanan terpadu. Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Arah Kebijakan Strategi Sumber: Lamp. I - Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
- 15. REPUBLIK INDONESIA Corporate University Sebagai Sistem Pembelajaran Terintegrasi PP No. 17/2020 jo PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS Pasal 203 Ayat (4a) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university). PermenPANRB No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN Pasal 1 nomor 42 ASN Corporate University adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.
- 16. REPUBLIK INDONESIA Penajaman ASN Corporate University ASN Corporate University Reformasi Pendidikan dan Pelatihan ASN Terintegrasi Corporate University merupakan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi, bukan mengubah struktur lembaga, yang menjadi momentum reformasi diklat ASN Corporate University, dalam kata lain, merupakan reformasi pendidikan dan pelatihan dengan tujuan mengubah mind set, culture set, dan procedure set dalam penyelenggaraan pembelajaran, dengan memajukan pemanfaatan TIK dan pendekatan non-klasikal
- 17. Reformasi Diklat Melalui ASN Corporate University
- 18. REPUBLIK INDONESIA Fokus Reformasi Diklat ASN 1. Modernisasi Kurikulum dan Modul 2. Penguatan SDM Trainer 3. Sistem Diklat ASN Terintegrasi 4. Manajemen Penyelenggaraan
- 19. REPUBLIK INDONESIA Modernisasi Kurikulum dan Modul 1 Fokus pada upaya menjawab kebutuhan masa kini dan masa depan. Literasi Digital Literasi Data Emerging Skills 2 Pengembangan bentuk microlearning untuk meningkatkan retensi pengetahuan. Fokus pada eksplorasi pembelajaran dan interaksi antarpeserta Dapat diakses di semua gadget digital Memberikan informasi yang spesifik dan terarah Format modul yang beragam dan menarik 3 Fokus pada peningkatan efektivitas pembelajaran. 70% Experiencial Learning • Apply learning in real situation • Try a new approach to an old problem • Lead a team • Delivering teamwork 20% Social Learning • Seeking feedbacks • Observing others • Brainstorming and discussion • Mentoring and coaching 10% Formal Learning • Formal education • Training • Development programme • Seminars, conferences Sumber: Korea National Human Resource Institute, 2020; World Economic Forum, 2020; Lombardo & Eichinger, The Career Architect Development Planner, 1996
- 20. REPUBLIK INDONESIA Penguatan SDM Trainer (1/2): Kondisi JF Widyaiswara Saat Ini 3.476 Jumlah Total JF Widyaiswara Kelompok Usia: Termasuk Aging Society Persebaran: Terkonsentrasi di K/L (distribusi ASN K/L 958.919; ASN Daerah 3.209.199) Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan: Mayoritas Lulusan S-2 dan berada di jenjang Widyaiswara Madya Sebaran Pendidikan • Ditinjau dari sebaran pendidikan, mayoritas Widyaiswara (WI) menempuh pendidikan S-2 Magister Manajemen dan Magister Pendidikan, namun belum dilengkapi dengan data spesifik latar disiplin ilmu; • Kompetensi dan keahlian WI belum terpetakan secara keseluruhan. Sumber: Badan Kepegawaian Negara (Agustus 2021)
- 21. REPUBLIK INDONESIA Penguatan SDM Trainer (2/2): Perbaikan yang Diperlukan 20 Learning Design and Programme Development Research Consulting TUSI 01 02 03 Tingkat Pendidikan (minimum S-2) Keahlian dan Kompetensi (dibuktikan dengan portofolio, karya ilmiah, rekam jejak, peta kompetensi) Sertifikasi (sesuai substansi diklat yang akan diajarkan) KUALIFIKASI 01 02 03 Trainer yang dipilih menjadi tutor dan mentor diklat tidak hanya dibatasi dari JF Widyaiswara, tetapi juga para pakar, akademisi, peneliti, dan praktisi sesuai bidang keahlian dan kompetensi spesifik yang sejalan dengan substansi diklat Sumber: diadaptasi dari Mussie T. Tessema et al. 2007. “Managing Civil Servant Training Institutions: What Lesson Can Countries Learn from Singapore”, Int. Journal Human Resources and Development:, Vol. 7 No. 3/4
- 22. REPUBLIK INDONESIA 21 Sistem Diklat ASN Terintegrasi Arah Pengembangan Sistem Informasi 1 Penguatan integrasi dengan seluruh jenis dan penyelenggara diklat, tidak hanya di LAN namun seluruh instansi pemerintah 2 Pengembangan fitur e-learning, termasuk gamifikasi dan kustomisasi guna memberikan fleksibilitas bagi peserta diklat 3 Pengembangan mobile application untuk memudahkan proses diklat 4 Penguatan portal tidak hanya mewadahi e- learning, tetapi juga repositori pengetahuan dan forum bagi community of practice 5 Perluasan akses tidak hanya sebatas ASN, tetapi juga masyarakat umum (open courses) Arah Pengembangan Sistem Pembiayaan 1 Inisiasi integrasi pembiayaan diklat ASN yang dikelola secara terpadu oleh suatu institusi yang ditunjuk melaksanakannya 2 Pengembangan sistem diklat ASN ke dalam learning marketplace ASN, memudahkan siapa saja untuk mengembangkan diri tentang apa saja, kapan saja dan dimana saja 3 Pengembangan learning wallet ASN sebagai terobosan fleksibel, yang besaran budget-nya ditentukan melalui asesmen kompetensi dan capaian kinerja tiap ASN
- 23. REPUBLIK INDONESIA Manajemen Penyelenggaraan Pengelompokkan Jenis Diklat Perlunya identifikasi dan pengelompokkan diklat ASN yang ada saat ini; mana yang bersifat compulsory dan wajib diselenggarakan LAN, mana yang bersifat teknikal dan pilihan yang dapat diselenggarakan instansi pemerintah terkait Perencanaan Diklat Pentingnya melakukan akselerasi penyusunan dokumen dasar sebagai acuan penyelenggaraan diklat ASN terintegrasi, a.l. Training Need Assessment, Training Rate, Critical Occupation List ASN, Human Capital Development Plan ASN Pengelolaan Portal Diklat Perlunya dukungan infrastruktur penyelenggaraan portal diklat ASN terintegrasi, yang diperkuat dengan kapasitas SDM pengelola (computing, pemrograman, pengolahan dan analisis data, artificial intelligence)
- 24. Bangga Melayani Bangsa # Terima Kasih DIREKTORAT APARATUR NEGARA Gedung Saleh Afiff Lt. 5 Jalan Taman Suropati No. 2, Menteng Jakarta Pusat 10310 E-mail: aparatur@bappenas.go.id