Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020

1
PROFIL KETERSEDIAAN
SARANA AIR,
SANITASI
DAN HIGIENE DI
PUSKESMAS
TAHUN 2020
2020 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dan UNICEF

3
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI
363.72
Ind
p
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi, dan Higiene
di Puskesmas Tahun 2020.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
2020
ISBN 978-623-301-068-9
1. Judul
I. SANITATION
II. HAND HIGIENE
III. WASTE MANAGEMENT
IV. SANITARY MANAGEMENT
V. Higiene
VI. COMMUNITY HEALTH CENTERS

4
Profil Ketersediaan Sarana Air,
Sanitasi dan
Higiene di
Puskesmas
ISBN : 978-623-301-068-9
Ukuran Buku : 21cm x 29,7cm (A4 Portrait)
Jumlah halaman : 86 halaman
Pengarah:
Doddy Izwardi
Sri Irianti
Harimat Hendarwan
Bambang Setiaji
Tim Penulis:
• Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat :
Joko Irianto
Andre Yunianto
Dwi Hapsari Tjandrarini
Ika Dharmayanti
Athena Anwar
Heny Lestary
Totih Ratna Sondari Setiadi
Zahra
Miko Hananto
Sendy Agita
• UNICEF Indonesia:
Reza Hendrawan, WASH Specialist
Mitsunori Odagiri, WASH Specialist
Louise Desrainy Maryonoputri, WASH in Health Care Facility Consultant
Diterbitkan oleh: Kementerian Kesehatan RI
Hak Cipta dilindungi oleh Undang – undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara
mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain – lain tanpa seijin tertulis dari penerbit

PROFIL KETERSEDIAAN
SARANA AIR,
SANITASI
DAN HIGIENE
DI PUSKESMAS
WASH AT HEALTH CARE FACILITY
TAHUN 2020

6
Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Profil
Layanan Air, Sanitasi dan Higiene (WASH) di Puskesmas telah dapat diselesaikan. Buku
profil ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan

(Balitbangkes) dan UNICEF yang menganalisis lanjut data Riset Fasilitas Kesehatan

(Rifaskes) tahun 2019. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi acuan
dalam
menentukan prioritas pembangunan WASH dan mengukur pencapaian
Sustainable
Development Goals (SDGs) terutama untuk indikator air dan sanitasi di
Puskesmas di

Indonesia. Selain itu data dan informasi ini juga sebagai acuan dalam penentuan
variabel
WASH pada Rifaskes yang akan datang agar sesuai dengan target pencapaian WASH

semesta pada tahun 2030.
Dalam kesempatan ini kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada tim UNICEF
Indonesia, serta semua pihak yang telah memfasilitasi proses penyusunan buku ini.
Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan

saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku
ini
dapat memberikan maanfaat bagi pemangku kepentingan untuk dapat menentukan

prioritas
pembangunan serta alokasi sumber daya yang berkelanjutan dalam mempercepat

pencapaian layanan WASH di Puskesmas.
Kata Pengantar
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
Jakarta, September 2020
Kepala Badan Litbangkes,
dr. Slamet, M.H.P

7
Kata Pengantar
UNICEF Indonesia
Jakarta, November 2020
AnnThomas
Chief of WASH Section
UNICEF Indonesia
Ensuring universal access to WASH services in primary health care facilities is
foundational
to community health. People visit primary health care facilities to receive treatment, to

recover from sickness, to deliver babies or to get vaccinated. No one expects to get sick
when they are going to a primary health care facility. The reality, however, is that healthcare
facilities, carry has risk of infection due to a lack basic services such as water, sanitation,
hygiene and medical waste management/sterilization.
UNICEF Indonesia is committed to support the improvement of WASH conditions by

working with governments and partners to deliver quality WASH services in primary health
care facilities, to improve monitoring and expand the knowledge base. It has been a great
pleasure to partner with the Bureau of Health Research (Balitbangkes) within the Ministry of
Health in Indonesia to produce this Profile of WASH in Healthcare Facilities. I am confident
that this important publication will be an invaluable resource for policy makers, researchers
and practitioners.

8
Kata Pengantar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kata Pengantar Unicef Indonesia
Daftar Gambar
DaftarTabel
Daftar Singkatan
Infografik
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Dan Keluaran
1.4 Kebijakan Nasional WASH untuk Puskesmas
1.5 Komitmen Internasional tentang WASH di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Metodologi
2.1 Defisini Dan Konsep WASH di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.2 Indikator WASH Puskesmas bedasarkan Tangga Layanan JMP
2.3 Sumber Data
2.4 Ketersediaan Dan Keterbatasan Data
2.5 Identifikasi Definisi Operasional WASH di Puskesmas
2.6 Identifikasi Puskesmas Perdesaan - Perkotaan
3. Gambaran KondisiWASH Puskesmas
3.1 Akses Air Dasar
A. Berdasarkan Wilayah Administrasi
B. Berdasarkan Karakteristik Wilayah
3.2 Akses Sanitasi
3.3 Akses Layanan Kebersihan Tangan (Higiene)
3.4 Akses Sarana Pengelolaan Sampah
3.5 Akses Sarana Pengelolaan Kebersihan
4. Simpulan Dan Rekomendasi
4.1 Simpulan
4.2 Rekomendasi
Daftar Pustaka
Lampiran
Lampiran 1 Rumus Analisis Indikator
Lampiran 2 Indikator Akses Air Per Provinsi
Lampiran 3 Indikator Akses Sanitasi Per Provinsi
Lampiran 4 Indikator Akses Kebersihan Tangan Per Provinsi
Lampiran 5 Indikator Akses Pengelolaan Sampah Medis Per Provinsi (Jenis Puskesmas, Kota-Desa)
Lampiran 6 Indikator Akses Pengelolaan Kebersihan Per Provinsi (Jenis Puskesmas, Kota-Desa)
DAFTAR ISI
Daftar Isi
06
07
09
09
09
11
12
13
13
14
14
16
18
19
21
23
24
26
31
19
33
35
38
40
42
44
46
48
50
51
52
55
57
58
60
62
63
64
66
67
67
69
72
75
78
81

9
Daftar Gambar
Gambar 1 Tingkat layanan untuk memantau kondisi WASH di fasyankes berdasarkan JMP
Gambar 2 Proporsi puskesmas dengan layanan air tahun 2019 di tingkat nasional
Gambar 3 Proporsi puskesmas berdasarkan sumber air di Indonesia,tahun 2019
Gambar 4 Proporsi puskesmas dengan akses layanan air di puskesmas berdasarkan provinsi tahun 2019
Gambar 5 Proporsi puskesmas berdasarkan sumber airnya, tahun 2019 (Balitbangkes, 2019)
Gambar 6 Proporsi puskesmas dengan akses layanan air tertinggi dan terendah di kabupaten/kota tahun 2019
Gambar 7 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan dasar air (termasuk paripurna)
berdasarkan klasifikasi kota-desa BPS per provinsi, 2019
Gambar 8 Proporsi puskesmas berdasarkan layanan sanitasi di tingkat nasional, tahun 2019
Gambar 9 Proporsi puskesmas dengan akses layanan sanitasi di puskesmas berdasarkan provinsi tahun 2019
Gambar 10 Proporsi puskesmas berdasarkan akses layanan sanitasi tertinggi dan terendah di kabupaten/kota, tahun 2019
Gambar 11 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan sanitasi dasar berdasarkan
klasifikasi kota-desa BPS per provinsi, tahun 2019
Gambar 12 Proporsi puskesmas dengan layanan kebersihan tangan di tingkat nasional, tahun 2019
Gambar 13 Proporsi puskesmas dengan akses layanan kebersihan tangan berdasarkan provinsi tahun 2019
Gambar 14 Proporsi puskesmas dengan akses layananan kebersihan tangan tertinggi dan terendah di kabupaten/kota
Gambar 15 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan kebersihan tangan terbatas
Gambar 16 Proporsi puskesmas yang melakukan pengelolaan sampah layanan kesehatan di tingkat sasional, tahun 2019
Gambar 17 Proporsi puskesmas berdasarkan kategori pemilahan sampah layanan kesehatan
Gambar 18 Proporsi puskesmas dengan akses layanan pengelolaan sampah layanan kesehatan berdasarkan provinsi
tahun 2019
Gambar 19 Proporsi puskesmas yang melakukan pengolahan sampah medis sendiri berdasarkan metode pengolahan
sampah medis, tahun 2019
Gambar 20 Proporsi puskesmas dengan akses layanan pengelolaan sampah layanan kesehatan tertinggi dan terendah di
kabupaten/kota
Gambar 21 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan pengelolaan sampah layanan
kesehatan dasar berdasarkan klasifikasi kota-desa BPS per provinsi tahun 2019
Gambar 22 Proporsi puskesmas berdasarkan layanan pembersihan lingkungan di tingkat nasional, tahun 2019
Gambar 23 Proporsi puskesmas dengan akses layanan pembersihan lingkungan berdasarkan provinsi tahun 2019
Gambar 24 Proporsi puskesmas dengan akses layanan pembersihan lingkungan tertinggi dan terendah di kabupaten/kota,
tahun 2019
Gambar 25 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan pembersihan lingkungan dasar
Gambar 26 Proporsi puskesmas dengan layanan WASH di indonesia berdasarkan kriteria kota-desa BPS
20
33
35
36
37
38
39
40
43
44
45
47
49
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
64
15
17
26
63
Daftar Tabel
Tabel 1 Standar nasional WASH di puskesmas
Tabel 2 Tujuan dan target WASH dan kesehatan di fasilitas kesehatan berdasarkan SDGs
Tabel 3 Ketersediaan variabel pembentuk indikator JMP di Rifaskes 2019
Tabel 4 Perbedaan kriteria layanan antara JMP dengan Rifaskes 2019

10
Daftar Singkatan
ASPAK : Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan
CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun
HCF : Health Care Facility
IKL : Inspeksi Kesehatan Lingkungan
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
JMP : Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and
Higiene
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
Rifaskes : Riset Fasilitas Kesehatan
SDGs : Sustainable Development Goals
TPS : Tempat Penampungan Sementara
UN : United Nations
UNICEF : United Nations Children’s Fund
UU : Undang-Undang
WASH : Water, Sanitation and Higiene
WC : Water Closet
WHO : World Health Organization

11
Halaman 9 (1)
Tolong diganti ketenangan 1 s.d 5 ya mas
Ket : 1 . Air (W); 2. Sanitasi (S); 3. Kebersihan Tangan (H); 4. Pengelolaan Sampah Medis
(WM); 5. Pengelolaan Kebersihan (C)
24,60%
73,50%
0,00%
46,14%
51,19%
55,00%
25,67%
99,29%
50,96%
27,36%
5,64%
0,82% 0,71% 2,90%
21,45%
14,77%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5
Layanan Paripurna Layanan dasar Layanan Terbatas Tidak ada layanan
Halaman 9 (2)
89,27%
73,24%
83,73%
66,79%
62,60%
35,33%
61,91%
44,14%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
kota desa kota desa kota desa kota desa kota desa
Tanpa Layanan
Layanan Terbatas
Layanan Dasar
layanan dasar
air
layanan dasar
sanitasi
layanan dasar
kebersihan
tangan
layanan dasar
pengelolaan
sampah medis
layanan dasar
pengelolaan
Infografik
INDIKATOR WASH PUSKESMAS MENURUT INDIKATOR SDG 6
air (W)
layanan paripurna layanan dasar layanan terbatas tidak ada layanan
7,7%
19,41%
16,2%
31,9%
99,9%
98,87%
1,31% 1,13% 0,51%
36,88%
4,47%
13,09%
26,94%
25%
60,2%
3,03%
sanitasi (S) kebersihan tangan (H) pengelolaan
sampah layanan kesehatan
(WM)
pengelolaan
kebersihan (C)
0,00%
7,35%
28,91%

13
1.1 Latar Belakang
Ketersediaan sarana air, sanitasi dan kebersihan atau dikenal secara global dengan istilah
Water, Sanitation, Hygiene (WASH) merupakan aspek pendukung utama dari pelayanan

kesehatan yaitu aspek kualitas, keadilan dan martabat bagi semua orang. Ketersediaan
layanan dasar WASH sangat penting untuk memastikan tersedianya pelayanan kesehatan
yang berkualitas serta meningkatkan kesehatan masyarakat.
Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), seperti pusat kesehatan masyarakat (
puskesmas)
memiliki peranan penting untuk masyarakat sebagai pusat pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Namun, tidak dapat dihindari bahwa fasyankes
juga memiliki potensi sebagai sumber infeksi dan penyebaran penyakit pada
masyarakat jika
tidak dilengkapi dengan sarana WASH yang layak. Tidak tersedianya sarana WASH yang
layak
di fasyankes seringkali dihubungkan dengan penyebaran healthcare associated
infections
(HAIs) .
Sarana WASH di fasyankes juga memiliki peran penting bagi ibu melahirkan dan
kesehatan
anak. Ketersediaan sarana WASH di fasilitas persalinan sangat penting dalam tata layanan
persalinanyangmemenuhisyarat,baikbagiibuyangbersalinmaupunpetugasyangmembantu
persalinan. Pedoman WHO tentang perawatan pascapersalinan,
merekomendasikan bahwa
ibu mendapat rawat inap setidaknya selama 24 jam setelah bersalin. Hal ini mungkin tidak
dapat terlayani sesuai standar, jika sarana WASH tidak berfungsi atau tidak tersedia.
Pemenuhan sarana WASH di fasyankes atau dikenal dengan WASH in Health Care

Facilities (HCFs) diharapkan dapat tercapai melalui pemenuhan Sustainable Development
Goal (SDG) 6 tahun 2030. Joint Monitoring Programme (JMP) telah menerbitkan laporan
secara berkala untuk memantau kondisi penyediaan WASH sesuai dengan indikator SDG
poin 6.1 yaitu
tercapai akses semesta dan merata terhadap air minum yang aman dan

terjangkau bagi semua pada tahun 2030, serta 6.2 yaitu tercapai akses terhadap sanitasi
dan
kebersihan yang
memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang
air
besar
sembarangan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan,

serta kelompok
masyarakat rentan pada tahun 2030. Istilah “semestal” dan “untuk semua”
pada SDG 6.1 dan 6.2
secara
implisit menyoroti kebutuhan untuk memperluas pemantauan
WASH mulai dari rumah tangga dan institusi , termasuk fasyankes.
Saat ini Indonesia belum memiliki data dasar pencapaian kondisi WASH di Puskesmas sesuai
dengan indikator layanan WASH yang digunakan oleh SDG 6, yaitu tangga layanan WASH di
puskesmas. Pada tahun 2019, Balitbangkes, Kementerian Kesehatan telah melakukan riset
di fasyankes (rumah sakit dan puskesmas), yang bertujuan untuk memperoleh rekomendasi
untuk perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, baik dalam aspek kepesertaan,
tata kelola, manfaat, dan pelayanan kesehatan. Rifaskes 2019 juga memiliki data yang
dapat
digunakan sebagai informasi WASH tentang status layanan WASH di Puskesmas melalui
analisis lanjut yang digunakan sebagai data dasar dalam melakukan advokasi dalam rangka
peningkatan kondisi WASH di Puskesmas.
1.2 Perumusan Masalah

14
Tujuan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran situasi sarana WASH di
Puskesmas
di Indonesia dengan skala nasional hingga ke tingkat regional (kabupaten dan kota).
Analisis
data WASH dilakukan berdasarkan identifikasi variabel yang tersedia dalam Rifaskes
2019 yang masih mengacu Permenkes No. 75 Tahun 2014 (yang sekarang sudah diganti

dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019) untuk membentuk indikator tingkat layanan WASH

puskesmas di Indonesia yang disesuaikan dengan indikator SDG 6 (Gambar 1).
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur di antaranya
mengenai
upaya kesehatan lingkungan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang

sehat mencakup lingkungan permukiman dan fasilitas umum. Amanat Undang-undang

tersebut selanjutnya diatur melalui Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Pemerintah daerah diharuskan untuk mengupayakan utilitas air bersih dan sanitasi selalu

tersedia untuk kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya
yang ada pada daerahnya.
1.3 Tujuan dan Keluaran
1.4 Kebijakan Nasional WASH untuk Puskesmas

15
KOMPONEN WASH
Puskesmas
STANDAR NASIONAL (Permenkes Nomor 43TAHUN 2019
tentang Puskesmas)
Air
• Air bersih harus tersedia
• Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan

mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya.
• Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air

berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang
memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Persyaratan kesehatan air:
1. Air bersih untuk keperluan Puskesmas dapat diperoleh dari

Perusahaan Air Minum, sumber air tanah atau sumber lain yang
telah diolah sehingga memenuhi persyaratan kesehatan
2. Memenuhi persyaratan kualitas air bersih, memenuhi syarat
fisik, kimia, bakteriologi yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
3. Distribusi air ke ruang-ruang menggunakan sarana perpipaan
dengan tekanan positif
4. Sumber air bersih dan sarana distribusinya harus bebas dari
pencemaran fisik, kimia dan bakteriologis
5. Tersedia air dalam jumlah yang cukup
Sanitasi
• Setiap puskesmas harus memiliki kamar mandi dan WC yang

memenuhi syarat kesehatan
• Kamar mandi dan WC harus terpisah antara laki-laki dan perempuan
• Tersedia cukup air bersih dan sabun
• Selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih
• Ada himbauan, slogan, atau peringatan untuk memelihara
kebersihan
• Kamar mandi dan WC tidak menjadi tempat perindukan vektor
• Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh
pengguna.
• Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh
tergenang.
• Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.
• Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika
terjadi kondisi darurat
• Pemilihan tipe kloset disesuaikan dengan kebutuhan dan
kebiasaan
pengguna pada daerah setempat. Kloset bagi penyandang disabilitas
dan lansia berupa kloset duduk atau modifikasinya.
• Untuk non rawat inap: Kamar mandi/WC harus terpisah antara

laki-laki dan perempuan serta dikondisikan untuk dapat digunakan
oleh penyandang disabilitas dan lansia
• Untuk rawat inap: Kamar mandi/WC harus terpisah antara kamar
laki-laki dan perempuan serta dikondisikan untuk dapat digunakan
oleh penyandang disabilitas dan lansia
CTPS
• Tersedianya fasilitas hand Hygiene pada setiap ruangan
pelayanan.
Fasilitas tersebut dapat berupa wastafel dan/atau
alcohol handrubs

16
KOMPONEN WASH
Puskesmas
STANDAR NASIONAL (Permenkes Nomor 43TAHUN 2019
tentang Puskesmas)
Pengelolaan
Sampah
• Sistem pengelolaan limbah padat baik medis dan non medis

harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan

fasilitas pewadahan, Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan

pengolahannya. Pengolahan limbah bekerja sama dengan pihak
ketiga atau dapat diolah sendiri oleh Puskesmas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pertimbangan jenis pewadahan dan pengolahan limbah padat
baik medis dan non medis diwujudkan dalam bentuk penempatan

pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu

kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak
mengundang datangnya vektor/binatang penyebar penyakit.
• Pertimbangan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS)
diwujudkan dalam bentuk penyediaan TPS limbah padat baik medis
dan non medis yang terpisah, dan diperhitungkan
berdasarkan
fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume limbah. Jika

limbah padat medis disimpan dengan jangka waktu melebihi 2 x
24 jam, Puskesmas harus menempatkan limbah medis tersebut
dalam alat pendingin dengan suhu 0OC.
Pembersihan
Lingkungan
1. Puskesmas melakukan pelayanan promosi kesehatan pada

kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan
diri.
2. Membentik jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat
3. Pelatihan kader kesehatan tentang perawatan diri dan
mempraktikkan PHBS.
Rifaskes Tahun 2019 masih mengacu pada Permenkes sebelumnya, yaitu Permenkes
No. 75 tahun 2014.
Pada tingkat global, tujuan dan target terkait WASH di Puskesmas tercantum dalam SDG

target 6.1, 6.2 yang berlaku sejak 2015. The World Health Organization (WHO) dan the
United Nation Children’s Fund (UNICEF) merupakan badan yang bertanggungjawab dalam
memantau pencapaian ketiga target SDG tersebut. Bahkan WHO/UNICEF Joint Monitoring
Programme (JMP) telah melakukan pemantauan tentang kondisi WASH sejak tahun 1990
dan mempublikasikan hasilnya secara berkala.
1.5 Komitmen Internasional WASH di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tabel 1 Standar Nasional WASH di Puskesmas

17
Tujuan Target
6. Menjamin
ketersediaan serta
pengelolaan air bersih
dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk
semua
6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata

terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
6.2. Pada Tahun 20130, mencapai akses terhadap
sanitasi
dan
kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan

menghentikan praktik buang air besar di tempat
terbuka,

memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum
p
erempuan,
serta kelompok masyarakat rentan
3. Menjamin
Kehidupan yang sehat
dan kesejahteraan
seluruh penduduk
semua usia
3.8.Mencapaicakupankesehatanuniversal,termasuk
perlindungan
risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang
baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman,
efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
1
Peningkatan layanan WASH akan diprioritaskan pada fasyankes yang melakukan pelayanan persalinan.
“Seluruh fasyankes” termasuk fasyankes primer, sekunder dan tersier.
Target global untuk WASH di fasyankes sebagai berikut:
Pelayanan Dasar (Basic Service)
• Pada tahun 2022, 60% dari seluruh fasyankes secara global dan di setiap region SDG
memiliki paling tidak fasilitas WASH dengan tingkat layanan dasar. Pada tahun 2025,
meningkat menjadi 80%; dan pada tahun 2030 meningkat menjadi 100%.
Pelayanan lebih tinggi (Higher service levels)
• Pada tahun 2022, layanan lebih tinggi ditargetkan dapat seluruhnya diterapkan dan

dipantau pada negara-negara yang layanan dasarnya sudah tercapai. Pada tahun 2030,
layanan WASH yang lebih tinggi dapat tercapai secara semesta pada 80% negara-negara
tersebut.
Tabel 2 Tujuan dan Target WASH dan Kesehatan Menurut SDGs

19
2.1 Definisi dan Konsep WASH di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Istilah WASH di fasyankes meliputi penyediaan air, sanitasi, pengelolaan sampah layanan
kesehatan, kebersihan tangan (hygiene) serta pembersihan lingkungan. Istilah fasyankes
mengacu pada seluruh fasyankes yang terdaftar secara formal yang menyediakan pelayanan
kesehatan, termasuk diantaranya fasilitas kesehatan primer, sekunder, tersier, umum dan
swasta serta fasilitas struktur sementara yang dirancang untuk konteks darurat (misalnya
pusat pengobatan kolera)
Buku ini secara khusus membahas mengenai kondisi sarana dan prasarana WASH di

puskesmas. Berdasarkan Permenkes No.43 Tahun 2019, puskesmas adalah fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.
Sumber data berasal dari Rifaskes yang tidak semua variabel berkaitan WASH
sesuai
dengan
lima indikator WASH berdasarkan tingkat layanan (new service ladders) JMP. (
Gambar
1)
sebagai panduan dasar di tingkat global, regional dan nasional dalam
memperkirakan

pencapaian target SDG untuk cakupan semesta WASH (SDG 6.1 dan 6.2) serta
target
cakupan
semesta kesehatan (SDG 3.8). Di dalam tangga layanan WASH tersebut,

terdapat lima
indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kondisi WASH pada

Fasilitas
Kesehatan yaitu: air, sanitasi, kebersihan tangan, sampah layanan kesehatan dan

pembersihan
lingkungan.
Kelima indikator tersebut diikelompokkan menjadi empat tahapan
layanan yaitu: 1) layanan paripurna; 2) layanan dasar; 3) layanan terbatas dan 4) tidak ada
layanan.
Tahapan layanan ini sejalan dengan tahapan WASH dalam SDG 6 di masyarakat dan
di
sekolah.
Dengan tahapan ini, dimungkinkan untuk membandingkan status pemenuhan
SDG antartatanan.

20
GAMBAR 1 TANGGA LAYANAN UNTUK MEMANTAU KONDISI WASH DI FASILITAS

PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN JOINT MONITORING PROGRAMME (JMP)
Gambar 1 Tingkat layanan untuk memantau kondisi WASH di fasyankes berdasarkan JMP, 2018

21
2.2 Indikator WASH Puskesmas berdasarkan Tingkat
Layanan JMP
Untuk mengukur perkembangan pencapaian kriteria SDGs berdasarkan tingkat layanan
WASH di Puskesmas, maka digunakan indikator-indikator inti (core indicators) yang
dapat

mendefinisikan tingkat layanan pada air, kebersihan sanitasi, pengelolaan sampah layanan
kesehatan dan pembersihan lingkungan. Indikator-indikator ini tidak secara penuh dan
ideal mampu memotret tingkat layanan yang normatif, namun lebih digunakan
untuk

merepresentasikan perkiraan kondisi ideal yang dapat diukur secara langsung (WHO-
UNICEF/JMP), 2018).
Dengan mempertimbangkan keterbatasan data nasional yang tersedia, indikator global
untuk
layanan dasar WASH di fasyankes ini tidak mempertimbangkan seluruh aspek yang ada pada
standar minimal WASH di fasyankes sesuai JMP (2018). Contohnya, kualitas air dan
kuantitas
air tidak termasuk dalam definisi pelayanan air dasar. Sementara untuk sanitasi, pengelolaan
ekskreta (tinja dan urine) yang aman tidak dipertimbangkan dalam layanan
sanitasi dasar. Jika
seluruh aspek ini dipertimbangkan maka kesenjangan pada WASH fasyankes akan
semakin
besar (Joint Publication by WHO and UNICEF, 2019).
Berikut adalah konsep dan definisi berbagai indikator tersebut (WHO-UNICEF/JMP, 2018):
2.2.1. Layanan air dasar (W)
Proporsi fasyankes dengan sumber air utama adalah proporsi fasyankes dengan sumber air
yang layak, dapat diakses di dalam fasyankes atau 500 meter dari puskesmas, dan air selalu
tersedia. Sumber-sumber air yang layak adalah sumber-sumber yang berdasarkan sifat desain
dan konstruksinya, memiliki potensi untuk menghasilkan air yang aman.
Sumber-sumber
yang layak meliputi: air PDAM, sumur bor atau sumur dalam, sumur gali terlindungi, mata
air terlindungi, air hujan, dan air kemasan atau mobil tangki air. Sumber yang tidak layak
mencakup sumur gali atau mata air yang tidak terlindungi. Air permukaan (misalnya danau,
sungai, aliran, kolam, kanal, saluran irigasi)dianggap bukan merupakan layanan (tidak ada
layanan. Yang dimaksud dengan sarana air di dalam fasyankes adalah air dapat diakses di

dalam gedung atau bangunan, atau masih di sekitar lahan milik fasyankes (<500 meter).

Selalu tersedia adalah air tersedia/mengalir pada saat inspeksi/survei.
2.2.2. Pelayanan sanitasi dasar (S)
Proporsi fasyankes dengan layanan sanitasi dasar adalah proporsi fasyankes dengan

toilet yang layak dan berfungsi, dengan setidaknya satu toilet terpisah antara pasien dan
staf,
setidaknya satu toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dengan fasilitas
kebersihan

menstruasi, dan setidaknya satu toilet yang dapat diakses oleh pasien/pengunjung
dengan
keterbatasan
mobilitas. Sanitasi yang layak adalah fasilitas yang dirancang secara
higienis

dengan
memisahkan ekskreta (tinja dan urine) dari kontak manusia. Fasilitas yang
layak

meliputi: WC siram yang tersambung dengan tangki septik atau Instalasi
Pengolahan Air

Limbah (IPAL) atau sistem pengolahan air limbah komunal/terpusat. Toilet berfungsi
apabila
toilet
tersedia di gedung atau bangunan fasyankes, pintu toilet tidak dikunci,
terjaga
privasinya,
kunci tersedia setiap saat, toilet tidak rusak, lubang toilet tidak tersumbat, tidak ada
retakan
atau kebocoran pada struktur toilet dan air tersedia untuk menyiram.
Toilet staf adalah
tersedia
toilet khusus
untuk staf. Toilet terpisah adalah tersedia toilet
terpisah
antara pasien laki-laki
dan
perempuan.
Kebersihan menstruasi adalah tersedia toilet khusus untuk
perempuan/

22
anak perempuan yang memiliki tempat sampah dengan tutup,
tersedia air dan sabun untuk
membersihkan diri. Ramah difabel artinya toilet didesain dengan
mempertimbangkan
standar

nasional atau lokal terkait toilet ramah difabel. Jika standar tersebut tidak
tersedia, maka toilet
harus dapat diakses tanpa tangga atau pijakan, memiliki pegangan tangan
untuk
bersandar
(di lantai atau tembok), memiliki pintu dengan lebar setidaknya 80 cm dan
pegangan pintu
serta dudukan toilet yang terjangkau oleh pengguna kursi roda atau tongkat berjalan.
2.2.3. Pelayanan kebersihan tangan dasar
Proporsi fasyankes dengan pelayanan kebersihan tangan dasar adalah proporsi fasyankes
dengan sarana kebersihan tangan yang berfungsi, tersedia di satu atau lebih ruang perawatan,
dan dalam jarak lima meter dari toilet. Sarana kebersihan tangan adalah alat apapun yang
memungkinkan staf dan pasien untuk membersihkan tangan secara efektif, seperti wastafel
dengan keran, tangki air dengan keran, ember dengan keran, atau
perangkat serupa
lainnya.
Tersedia dispenser berisi alkohol untuk membersihkan tangan (alcohol based hand rub
dispenser) baik yang permanen atau portabel. Sarana kebersihan tangan yang
berfungsi di
ruang perawatan adalah sarana yang memiliki air dan sabun atau alkohol pembersih
tangan.
Sarana kebersihan tangan yang berfungsi di toilet adalah memiliki air dan sabun. Alkohol tidak
diperhitungkan sebagai sarana kebersihan tangan di toilet sebab tidak dapat
menghilangkan
material tinja dari tangan. Air klorin juga tidak dianggap sebagai
pengganti air dan sabun
serta alkohol pembersih tangan. Ruang perawatan adalah semua ruang di
puskesmas yang

melakukan tindakan perawatan (contoh: ruang konsultasi dan
tindakan
medis). Sarana

kebersihan tangan di toilet harus terletak tidak lebih dari lima meter (<5
meter) dari toilet.
2.2.4. Pelayanan pengelolaan sampah dasar
Proporsi fasyankes dengan layanan pengelolaan sampah dasar adalah yang melakukan

pemilahan sampah dengan aman di area ruang periksa dan ruang perawatan, sampah benda

23
tajam dan infeksius diolah dan dibuang dengan aman. Pemilahan sampah dilakukan
dengan
menyediakan minimal tiga tempat sampah yang berbeda. Tiap tempat
sampah
berlabel

denganjelasatauberwarna,untukmemisahkan(1)sampahbendatajam,(2)
sampah
infeksius,
dan (3) sampah umum (tidak infeksius). Sampah tidak boleh lebih dari tiga
perempat (75%)

penuh, dan setiap tempat sampah tidak boleh mengandung sampah selain dengan labelnya.
Tempat sampah harus sesuai dengan jenis sampah yang diwadahinya; wadah benda tajam
harus anti bocor dan tidak mudah rusak. Tempat sampah untuk benda tajam dan
infeksius

harus
memiliki tutup. Ruang konsultasi adalah ruangan atau area di dalam puskesmas

dimana
perawatan atau tindakan dilakukan. Metode pengolahan dan pembuangan sampah
yang aman termasuk insinerasi, autoclaving, dan dikubur di dalam lubang khusus. Sampah
juga dapat dikumpulkan dan diangkut keluar untuk pengolahan dan pembuangan lebih lanjut
oleh pihak ke tiga yang berizin.
2.2.5. Pelayanan Pengelolaan Kebersihan (C)
Proporsi fasyankes yang memiliki layanan pengelolaan kebersihan adalah fasyankes yang
memiliki protokol atau Standard Operating Procedure (SOP) pembersihan lingkungan, dan
semua staf yang bertanggung jawab melakukan kebersihan telah menerima pelatihan

tentang prosedur pembersihan lingkungan. Protokol atau SOP mencakup teknik
pengerjaan
untuk tugas-tugas tertentu, seperti membersihkan lantai, membersihkan wastafel,

membersihkan tumpahan darah atau cairan tubuh. Selain itu SOP juga mengatur daftar atau
jadwal
pembersihan dengan frekuensinya. Staf yang dimaksud tidak saja staf di
fasyankes
untuk
tugas non-kesehatan, seperti petugas khusus kebersihan, namun juga petugas

kesehatan yang selain kewajibannya melayani kesehatan pasien, juga bertanggung jawab
untuk
kebersihan. Pelatihan mengacu pada rencana atau program pelatihan terstruktur yang
difasilitasi oleh seorang pelatih yang memiliki kualifikasi di bidangnya.
2.3 Sumber data
Kondisi air, sanitasi dan kebersihan di fasyankes di Indonesia dipantau melalui
Rifaskes

berskala nasional yang dilakukan pada tahun 2011 dan 2019. Menurut Rifaskes 2011, 38%
puskesmas (jumlah puskesmas yang dianalisis = 8981) tidak memiliki akses
terhadap air
bersih dengan perbedaan yang signifikan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya,
sementara
cakupan sanitasi lebih tinggi, yaitu 96,7%. Namun, pada tahun 2011 survei ini tidak

menyajikan laporan mengenai kualitas air, kontinuitas, serta informasi tentang
berfungsi
atau tidaknya sarana tersebut. Untuk lebih memahami faktor yang terkait dengan kondisi
WASH di rumah sakit dan puskesmas, pada Rifaskes tahun 2019, beberapa variabel WASH

ditambahkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya advokasi dalam peningkatan kondisi WASH
serta
meminimalkan risiko kesehatan yang terkait dengan ketersediaan dan kualitas WASH
di fasyankes
tersebut. Data yang diikutsertakan dalam analisis adalah data puskesmas
per Juni 2018 yang
dikumpulkan pada tahun 2019, yaitu sebanyak 9.909 Puskesmas (total

coverage).
Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data

melalui wawancara dan observasi. Proses manajemen data Rifaskes 2019 terdiri dari dua

tahap, tahap pertama dilakukan di kabupaten/kota yang terdiri dari kegiatan: pengumpulan
data,
receiving-batching (penerimaan-pembukuan), editing (kontrol kualitas data), data
entry, dan pengiriman data elektronik. Tahap kedua dilakukan di satuan kerja
Balitbangkes
yang terdiri dari kegiatan: penerimaan dan penggabungan data seluruh kabupaten/kota,
cleaning data, penggabungan data provinsi, penggabungan data nasional, cleaning data

nasional, imputasi, pembobotan, dan penyimpanan data elektronik. (Balitbangkes, 2019).

24
2.4 Ketersediaan dan Keterbatasan Data
Rifaskes 2019 merupakan riset populasi puskesmas di Indonesia dengan total populasi

puskesmas sebanyak 9,909 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia per Juni 2018.
Sampel puskesmas dalam Rifaskes 2019 yaitu:
1. Puskesmas ada dalam daftar sampel dan ada pelayanan
2. Jika puskesmas ada bangunannya, namun tidak ada pelayanan, maka ditanyakan
lebih
lanjut alasan tidak melakukan pelayanan, apakah karena bangunan tidak layak huni, rawan
gangguan keamanan/dipalang/konflik, jauh dari permukiman, rawan bencana, tidak ada
tenaga, atau karena alasan lainnya, maka puskesmas tersebut tidak diambil sebagai
sampel.
3. Jika puskesmas ada bangunannya namun sudah berubah fungsi, misalnya menjadi
rumah
sakit atau lainnya, maka puskesmas tidak diambil sebagai sampel.
4. Jika tidak ditemukan bangunan puskesmas, maka tidak dijadikan sampel

25
Kategori Indikator JMP Ketersediaan Data di Rifaskes 2019
Air (W)
Sumber air layak
Tersedia
Catatan: sumur bor, sumur gali, mata air,
penampung air hujan diasumsikan sebagai

sarana yang terlindungi.
Jarak sumber air <500 meter Tersedia
Selalu tersedia Tersedia sepanjang tahun
- Standar/baku mutu (indikator paripurna)
Toilet (S)
Toilet layak (jenis toilet yang memisahkan
ekskreta dengan kontak manusia)
Tidak tersedia
Berfungsi (rusak atau tidak rusak)
Tidak tersedia (untuk non rawat inap)
Diganti dengan indikator kebersihan dan
ketersediaan air dalam toilet
Tersedia (hanya untuk puskesmas rawat
inap)
Toilet terpisah antara pasien dan pegawai
puskesmas
Tersedia
Toilet ramah difabel Tidak tersedia
Tersedia sarana menstrual hygiene Tidak tersedia
Kebersihan
Tangan (H)
Sarana CTPS dengan air dan sabun dan/
atau alcohol hand rub.
Tersedia
data: pencegahan infeksi dengan hand
rub alcohol dan mencuci dengan sabun
dan/atau air mengalir (rawat inap dan non
rawat inap)
Catatan: untuk rawat inap, data yang di-
analisis adalah data upaya pencegahan
infeksi dengan air dan sabun atau hand
rub alcohol (blok III rifaskes 2019) serta
sarana CTPS di ruang rawat inap (blok VI
rifaskes 2019)
Sarana CTPS tersedia minimal 5 meter
dari toilet
Tidak tersedia
Sarana CTPS tersedia di seluruh ruang

perawatan (point of care): ruang tindakan
melahirkan, ruang pemeriksaan umum,
ruang gigi dan mulut dan ruang farmasi
Tidak tersedia seluruhnya, hanya data di
ruang pemeriksaan umum saja
(Blok VII upaya kesehatan)
Jumlah Puskesmas yang disurvei dalam Rifaskes 2019 yaitu sebanyak 9.885. Tingkat respon
survei adalah sebesar 99,2% dengan jumlah Puskesmas yang dikunjungi sebanyak 9.885
Puskesmas, 54 Puskesmas diantaranya dieksklusi; sehingga total puskesmas yang
dianalisis
pada Rifaskes 2019 sebanyak 9.831 puskesmas. (Balitbangkes, 2019).
Sebelum melakukan proses pengolahan dan analisis data, dilakukan terlebih dahulu proses
identifikasi ketersediaan data dengan mengidentifikasi indikator tingkat layanan WASH JMP
untuk fasyankes pada kuesioner Rifaskes 2019. Berdasarkan identifikasi tersebut, diperoleh
data sebagai berikut:

26
2.5 Identifikasi Definisi Operasional WASH di Puskesmas
Untuk mengidentifikasi variabel penentu kondisi air, sanitasi dan kebersihan di
puskesmas
yang digunakan dalam analisis dan diambil dari sumber data hasil kuesioner Rifaskes
2019, maka penting untuk memahami definisi operasional serta indikator air, sanitasi dan

kebersihan di puskesmas. Bagian ini menjelaskan tentang definisi operasional serta turunan
dari indikator air, sanitasi, kebersihan tangan, sampah layanan kesehatan dan pembersihan
lingkungan berdasarkan publikasi JMP mengenai tahapan pelayanan WASH di fasyankes
dan sudah mengalami penyesuaian dengan proxy indicators ketersediaan data di Rifaskes
2019, sebagai berikut:
2.5.1 Definisi Operasional Indikator Layanan Air (W)
Proporsi fasyankes yang memiliki sumber air yang layak, selalu tersedia dan sesuai baku
mutu.
Untuk kategori air, seluruh indikator dapat dipenuhi oleh data Rifaskes 2019, bahkan data
Puskesmas yang memenuhi standar kualitas air pun tersedia sehingga dapat dilakukan

klasifikasi dan identifikasi layanan di tingkat paripurna.
Air
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk kategori air (W) dan pengelolaan sampah
layanan kesehatan (WM), seluruh indikator yang diminta oleh tingkat layanan WASH JMP
di Fasilitas Kesehatan dapat dipenuhi oleh data Rifaskes 2019. Untuk kategori
pembersihan

lingkungan (C), beberapa indikator diganti dengan indikator perkiraan (proxy indicator)
lainnya
yang
tersedia di Rifaskes 2019 yaitu pedoman K3 serta penyuluhan kesehatan.
Untuk

kategori toilet (S) dan kebersihan tangan (H) beberapa variable yang membentuk indikator
tidak
tersedia dalam Rifaskes 2019.
Setelah dilakukan pengolahan data yang menghasilkan klasifikasi layanan WASH dengan
data Rifaskes 2019, diperoleh <20 puskesmas memiliki missing data untuk kategori
sanitasi.
Puskesmas-puskesmas ini mengisi jawaban ketersediaan toilet tetapi tidak menjawab

pertanyaan kondisi toilet. Missing data ini kemudian dimasukkan sebagai kategori layanan
sanitasi terbatas (S2). Tidak ada missing data untuk kategori WASH yang lain.
Pengelolaan
Sampah
Layanan (WM)
Pemilahan sampah medis
Tersedia
2 jenis: umum dan infeksius
3 jenis: umum, infeksius, benda tajam
4 jenis: umum, infeksius, benda tajam
dan radioaktif
5 jenis dan lebih
Sampah medis infeksius dan tajam

dikelola secara aman.
(menggunakan Autoclave,
incinerator,

dikubur secara aman dan sejajar,

protected pit (lubang terlindungi atau

dikumpulkan untuk dikelola secara aman
di luar
puskesmas/pihak ketiga)
Tersedia
1. Insinerasi
2. Autoclave
3. Microwave
4. Dikubur
5. Disinfeksi
6. Dibakar (termasuk tidak aman)
Atau dikelola pihak lain
Pembersihan
Kebersihan (C)
Tersedia protokol kebersihan Tersedia melalui ketersediaan pedoman K3
Tersedia pelatihan petugas kebersihan
Tersedia melalui penyuluhan kesehatan
pada kelompok pekerja (tidak tersedia data
untuk staf kebersihan puskesmas)
Tabel 3 Ketersediaan Indikator JMP di Rifaskes 2019

27
Operational definition
Advanced service (W0)
Air (W)
PUSKESMAS
Puskesmas dengan sumber air yang layak*, tersedia sepanjang tahun, jarak < 500
meter, memenuhi standar kualitas
Layanan dasar (W1)
Puskesmas dengan sumber air yang layak*, tersedia sepanjang tahun, jarak <500
meter
Layanan terbatas (W2)
Puskesmas dengan sumber air yang layak*, jarak < 500 meter, namun tidak
selalu tersedia
Tidak ada layanan (W3)
Puskesmas dengan sumber air tidak layak** atau tidak memiliki sumber air atau
lebih dari 500 meter
Catatan:
Klasifikasi sumber air untuk sumur bor, sumur gali, mata air serta penampung air hujan yang ada di Rifaskes
2019 diasumsikan sebagai sarana air yang terlindungi. Jika disesuaikan dengan klasifikasi sumber air yang ada di
Rifaskes 2019, maka definisi kelayakan air adalah sebagai berikut:
*Sumber air layak = air perpipaan, PDAM, sumur bor dan sumur gali terlindungi, penampung air hujan, mata air
terlindungi.
**Sumber air tidak layak = air permukaan (sungai, danau, bendungan, saluran irigasi yang tidak mengalami
proses
pengolahan). Catatan: sumber air yang dikategorikan tidak layak tersebut seharusnya termasuk tidak ada layanan
air

28
Definisi Operasional
PUSKESMAS
Layanan dasar (S1)
Puskesmas dengan toilet terpisah antar pasien – staf, dalam kondisi bersih dan
tersedia air yang cukup,
Layanan terbatas (S2)
Puskesmas dengan toilet namun bergabung untuk pasien atau staf kesehatan,
kondisi tidak bersih dan air tidak cukup.
Tidak ada layanan (S3) Puskesmas tidak memiliki toilet
Sanitasi (S)
2.5.2 Definisi Operasional Indikator Pelayanan Sanitasi (S)
Proporsi fasyankes yang memiliki toilet layak (toilet leher angsa, plengsengan),

terpisah (gender dan staf-pasien), kondisi baik, dilengkapi dengan pengolahan limbah
(IPAL/tangki septik), dan dapat diakses oleh orang-orang dengan mobilitas terbatas.
Gap SDG: Tidak tersedia data toilet yang terpisah sesuai gender, manajemen kebersihan
menstruasi, tidak menyebutkan jenis toilet, tidak menunjukan keberfungsian (rusak atau
tidak) Tidak ada data tangki septik, tidak ada data toilet difabel.

29
2.5.3 Definisi Operasional Indikator Layanan Kebersihan Tangan (H)
Proporsi Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana kebersihan tangan (wastafel atau
tempat cuci tangan) atau antiseptik pada ruang pelayanan dan toilet (tidak lebih dari
< 5 meter dari toilet), dalam kondisi baik (air mengalir dan sabun), rapi dan bersih.
Gap SDG: Tidak ada data sarana CTPS di toilet, tidak ada data jarak sarana CTPS dari toilet,
dan hanya menyebutkan sarana di ruang periksa (tidak di seluruh point of care, contoh: ruang
tindakan persalinan, ruang pelayanan umum, ruang gigi dan mulut serta ruang farmasi).
PUSKESMAS
Layanan dasar (H1)
Kriteria layanan dasar ini tidak dapat dipenuhi sebab tidak tersedia data
sarana kebersihan tangan di dekat toilet (<5 meters). Data yang tersedia
hanya di ruang konsultasi umum.
Kriteria layanan dasar higiene JMP: “tersedia fasilitas kebersihan tangan baik di
ruang perawatan (point of care) dan dekat dari toilet (<5 meter)
Layanan terbatas (H2)
Puskesmas yang melakukan upaya pencegahan infeksi dengan air mengalir dan
sabun, atau hand rub alcohol pada ruang konsultasi umum dan dalam kondisi baik
(air mengalir dan sabun).
Untuk puskesmas rawat inap, selain indikator di atas, ditambahkan juga indikator
ketersediaan sarana CTPS di ruang rawat inap.
Tidak ada layanan (H3)
Puskesmas tanpa sarana CTPS sama sekali (tanpa air mengalir dan hand rub

alcohol)
Sarana CTPS adalah sarana apapun yang mampu digunakan staf dan pasien untuk membersihkan tangan secara
efektif, termasuk disinfektan (alcohol based hand rub)
KebersihanTangan (H)

30
PUSKESMAS
Layanan dasar (WM1)
Puskesmas yang melakukan pemilahan, penampungan, pengolahan dan

pembuangan sampah medis yang aman
• Puskesmas yang memiliah sampah setidaknya 3 jenis atau lebih: sampah
umum, infeksius dan benda tajam, radioaktif, dan lainnya.
• Puskesmas yang melakukan pengolahan/pembuangan sampah medis yang
aman (tidak dibakar)
Layanan terbatas (WM2)
Puskesmas yang tidak melakukan salah satu dari pemilahan, penampungan dan
pembuangan sampah medis.
• Hanya melakukan dua pemilahan (sampah umum dan medis) atau tanpa
pemilahan
• diolah secara tidak aman: contohnya dibakar, atau diolah ke incinerator yang
tidak berizin.
Tidak ada layanan (WM3)
Puskesmas yang tidak melakukan pemilahan, penampungan dan pembuangan
sampah medis
Note:
• Pemilahan sampah yang aman yaitu sampah setidaknya dipilah menjadi 3 yaitu (1) benda tajam; (2) sampah
infeksius, (3) sampah umum.
• Penampungan yang aman yaitu tidak lebih dari 75% penuh.
• Diolah dan dibuang secara aman yaitu termasuk insinerator, autoclaving, dikubur secara aman dan sejajar, atau
dikumpulkan dan dikirimkan pada pihak lain untuk diolah (ada kerjasama pengolahan sampah medis dengan
pihak ketiga berizin)
2.5.4 Definisi Operasional Indikator Pengelolaan Sampah Layanan Kesehatan
(WM)
Proporsi Fasyankes Kesehatan yang melakukan pemilahan, penampungan dan

pembuangan sampah medis yang aman.
Gap SDG: Tidak menyebutkan kondisi TPS dan kapasitas TPS sampah, baik domestik dan
medis
Pengelolaan sampah Layanan Kesehatan (WM)

31
PUSKESMAS
Layanan dasar
Tersedianya protokol dasar untuk kebersihan (melalui pedoman K3) dan dilakukan
penyuluhan kesehatan pada kelompok pekerja
Layanan terbatas
Tersedianya protokol dasar untuk kebersihan (melalui pedoman K3) namun tidak
dilakukan penyuluhan kesehatan pada kelompok pekerja
Tidak ada layanan
Tidak ada protokol kebersihan (melalui pedoman K3) dan tidak dilakukan

penyuluhan kesehatan pada kelompok pekerja
Pengelolaan Kebersihan (C)
2.5.5 Definisi Operasional Indikator Layanan Pembersihan Lingkungan
Tersedianya protokol dasar untuk pembersihan lingkungankebersihan dan semua staff
pembersihan lingkungankebersihan telah mengikuti pelatihan mengenai kebersihan.
Gap SDG: Tidak ada data yang secara langsung menunjukkan protokol pembersihan

lingkungan dan pelatihan petugas pembersihan lingkungan puskesmas, namun terdapat

beberapa indikator yang mengarah seperti penyuluhan kesehatan pada kelompok pekerja
dan ketersediaan pedoman K3.
Klasifikasi kawasan perdesaan dan perkotaan di Indonesia mengacu pada definisi kota-
desa yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 tahun 2010.

Berdasarkan definisi BPS, perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi
setingkat
desa/kelurahan yang memenuhi klasifikasi wilayah perkotaan, sedangkan perdesaan
adalah

status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi
kriteria

klasifikasi wilayah perkotaan. Persyaratan kategori desa-kota ditentukan berdasarkan

kepadatan penduduk, proporsi rumah tangga dengan mata pencaharian di sektor pertanian
serta keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2010).
Agarbukuprofil WASHinidapatlebihmerepresentasikankebutuhanprogram,makadisepakati
bahwa definisi karakteristik wilayah yang digunakan pada buku profil ini adalah definisi
desa-kota menurut BPS Metode yang digunakan sebagai berikut : 1) Kode kota - desa

diambil dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan menggunakan ID kunci kode
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan; 2) Untuk sisa wilayah yang bukan

merupakan sampel Riskesdas, maka diisi dengan menggunakan kode dari website yang
dipublikasi oleh BPS.
2.6 Identifikasi Puskesmas Perdesaan - Perkotaan

32
Gambaran
Kondisi WASH
Puskesmas

33
3.1 Akses Air Dasar
Profil kondisi WASH puskesmas disajikan berdasarkan indikator air, sanitasi, kebersihan

tangan, pengelolaan sampah layanan kesehatan dan pembersihan lingkungan. Indikator ini
akan dipilah berdasarkan wilayah administrasi, jenis puskesmas serta wilayah kota-desa.
Secara nasional, proporsi puskesmas yang memiliki layanan air dasar adalah sebanyak
79,60%, dengan kategori:
1. Puskesmas dengan layanan air paripurna sebanyak 24,60%, yaitu dari sumber air yang
layak, tersedia sepanjang tahun, terjangkau (< 500 meter) serta memenuhi peraturan
baku mutu kualitas air bersih secara fisik, kimia dan mikrobiologi. Hal ini dapat dibuktikan
oleh puskesmas dengan menunjukkan dokumen pemeriksaan kualitas air ketika proses
pengambilan data Rifaskes 2019.
2. Puskesmas dengan layanan air dasar saja tanpa memenuhi kriteria peraturan baku mutu
adalah sebanyak 55%, yaitu dari sumber air yang layak, tersedia sepanjang tahun, dan

terjangkau (< 500 meter).
Perlu digarisbawahi bahwa puskesmas dengan layanan air paripurna termasuk ke dalam
puskesmas layanan dasar, karena seluruh kriteria dasar air layak dan terjangkau terpenuhi,
sehingga, total puskesmas dengan layanan air dasar adalah sebanyak 79,60%.
Masih terdapat puskesmas dengan layanan air terbatas, yaitu sebesar 5,64%. Puskesmas
dengan layanan air terbatas merupakan puskesmas yang memiliki akses sumber air yang
layak, namun tidak selalu tersedia sepanjang tahun.
Gambar 2 Proporsi puskesmas dengan layanan air tahun 2019 di tingkat nasional
5,64%
24,60%
5,37%
25,21%
5,82%
24,16%
36,83%
16,56%
3,03%
7,35%

34
Terdapat 14,77% puskesmas yang tidak memiliki akses sumber air yang layak. Artinya, pusk-
esmas ini tidak memiliki akses air atau mengambil akses air dari sumber yang tidak terlind-
ungi atau dalam kriteria SDG 6 termasuk tidak ada layanan air yaitu di antaranya termasuk
sumber air permukaan seperti mata air tak terlindungi, danau, lahan basah, laut dan sungai
yang belum mengalami proses pengolahan atau pengamanan konstruksi . Dilihat dari jenis
puskesmas, tidak ada perbedaan antara puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Kedua
jenis puskesmas tersebut sama-sama memiliki proporsi yang lebih tinggi pada sarana air
dengan layanan dasar, yaitu air dengan sumber air yang layak dan tersedia sepanjang tahun.
Berdasarkan laporan nasional Rifaskes tahun 2019, sebanyak 91,9% puskesmas memiliki
ketersediaan air sepanjang tahun. Jika dilihat dari sumber airnya, sebagian besar puskesmas
di Indonesia menggunakan sumber air PDAM (36,0%) dan sarana air bersumber air tanah
(34,0%) yang diambil dengan sumur bor. Sebanyak 2,0% puskesmas masih menggunakan
akses air dari sumber yang tidak layak seperti air permukaan yang tidak mengalami proses
pengolahan. (Balitbangkes, 2019).

35
a. Berdasarkan Wilayah Administrasi
Sebanyak 6267 Puskesmas (63,8%) di Indonesia memiliki akses sumber air non PDAM,
79,8% di antaranya memiliki jarak 500 meter (Balitbangkes, 2019).
Untuk menjamin kualitas air, puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin.
Sebanyak 88,0% puskesmas di Indonesia memiliki air dengan kualitas baik. Kualitas air ini
dapat ditunjukkan melalui dokumen pemeriksaan kualitas air yang diperiksa enumerator saat
pengambilan data Rifaskes 2019. Sebanyak 3.978 Puskesmas (40,5%) memiliki dokumen
pemeriksaan kualitas air (Balitbangkes, 2019).
Jika dilihat di tingkat provinsi (Gambar 4), tingkat akses pelayanan air di puskesmas sudah
cukup tinggi, bahkan telah mencapai tingkat paripurna atau memenuhi persyaratan kualitas
air di atas 50%.
Provinsi DI Yogyakarta memiliki proporsi puskesmas dengan layanan air paripurna sebanyak
68,60% dan akses layanan air dasar (puskesmas dengan sumber air yang layak, tersedia
sepanjang tahun, terjangkau < 500 meter) sebanyak 22,31%; Provinsi Jawa Tengah dengan
proporsi puskesmas layanan air paripurna sebanyak 54,45% dan layanan dasar sebanyak
32,42%; serta Provinsi DKI Jakarta dengan proporsi puskesmas dengan layanan air
paripurna
sebanyak 43,45% dan layanan air dasar sebanyak 45,37%.
Jika dilihat secara nasional, tidak ada ketimpangan yang signifikan untuk ketersediaan air
di Puskesmas antarprovinsi. Namun masih terdapat beberapa provinsi dengan proporsi
puskesmas tanpa layanan air di atas rata-rata nasional (>20%). Masih terdapat puskesmas
tanpa layanan air (sumber yang tidak terlindungi seperti sumber air permukaan) dan tidak

terjangkau (>500 meter), seperti di Provinsi Papua (37,54%); Nusa Tenggara Timur (29,41%);
Papua Barat (28,03%); Kalimantan Utara (27,27%) serta Sulawesi Tengah (23,47%).

Provinsi-provinsi tanpa akses layanan air ini perlu mendapat prioritas pembangunan sarana
air yang layak dan terjangkau.
Gambar 3 Proporsi puskesmas berdasarkan sumber air di Indonesia,tahun 2019

36
Gambar 4 Proporsi puskesmas dengan akses layanan air di puskesmas berdasarkan provinsi tahun 2019
Bila dilihat secara lebih rinci dari sumber airnya, beberapa puskesmas di beberapa

provinsi seperti Papua (25 puskesmas), Papua Barat (16 puskesmas), Kalimantan Barat (20

puskesmas), Sumatera Utara (10 puskesmas) masih menggunakan sumber air yang tidak
layak yaitu air permukaan (Gambar 5).
Halaman 34
14,99%
20,14%
12,92%
19,44%
13,47%
10,98%
15,64%
13,38%
4,76%
11,25%
8,63%
9,54%
9,59%
9,09%
9,54%
6,44%
8,33%
6,21%
29,41%
21,16%
18,78%
9,91%
11,24%
27,27%
13,47%
23,47%
13,50%
19,22%
15,05%
17,02%
23,12%
13,95%
26,67%
38,51%
14,77%
74,64%
70,75%
54,24%
62,04%
67,36%
61,59%
68,16%
54,18%
63,49%
62,50%
45,37%
50,98%
32,42%
22,31%
41,60%
57,51%
48,33%
70,19%
52,94%
60,17%
56,35%
51,29%
58,99%
38,18%
70,47%
62,24%
65,27%
70,46%
62,37%
68,09%
64,82%
72,09%
57,58%
47,13%
55,00%
0,00% 50,00% 100,00%
A C E H
S U M A T E R A U T A R A
S U M A T E R A B A R A T
R I A U
J A M B I
S U M A T E R A S E L A T A N
B E N G K U L U
L A M P U N G
K E P . B A N G K A B E L I T U N G
K E P U L A U A N R I A U
D K I J A K A R T A
J A W A B A R A T
J A W A T E N G A H
D I Y O G Y A K A R T A
J A W A T I M U R
B A N T E N
B A L I
N U S A T E N G G A R A B A R A T
N U S A T E N G G A R A T I M U R
K A L I M A N T A N B A R A T
K A L I M A N T A N T E N G A H
K A L I M A N T A N S E L A T A N
K A L I M A N T A N T I M U R
K A L I M A N T A N U T A R A
S U L A W E S I U T A R A
S U L A W E S I T E N G A H
S U L A W E S I S E L A T A N
S U L A W E S I T E N G G A R A
G O R O N T A L O
S U L A W E S I B A R A T
M A L U K U
M A L U K U U T A R A
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Tanpa Layanan Air (W3) Layanan Air Terbatas (W2) Layanan Air Dasar (W1) Layanan Air Paripurna (W0)
5,64%
10,91%
6,2%
7,54%
6,38%
3,40%
3,91%
3,32%
5,61%
9,33%
10,91%
5,06%
4,74%
7,11%
9,54%
7,75%
3,11%
1,67%
5,58%
3,63%
3,54%
4,96%
2,56%
12,50%
14,29%
1,67%
6,15%
6,4%
5,18%
7,87%
9,59%
5,6%
5,19%
14,37%
24,60%
4,85%
41,67%
7,75%
30,47%
4,52%
45,23%
8,51%
68,6%
18,28%
54,45%
6,41%
34,52%
17,92%
43,45%
8,67%
13,75%
6,74%
17,46%
23,64%
30,77%
24,72%
10,06%
34,05%
21,04%
17,7%
13,99%
9,13%
10,65%
9,89%
23,25%
3,5%
5,19%
20,50%
20,50%

37
Kabupaten/kota dengan proporsi layanan air dasar (W0) dan tanpa layanan sanitasi (W3)

tertinggi ditunjukkan pada Gambar 6 di bawah ini. kabupaten/kota dengan proporsi

puskesmas yang memiliki layanan air paripurna (W0) tertinggi sebagian besar terletak di
ibu kota
negara (DKI Jakarta) dan kota-kota besar di Indonesia yaitu Kota Jakarta Selatan,
Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Surabaya dan Kabupaten Karawang. Kabupaten/
kota dengan proporsi puskesmas tanpa akses air layak (W3) tertinggi adalah kabupaten/kota
yang terletak di timur Indonesia yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten
Boven Digoel di Provinsi Jayapura; Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang
di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta Kabupaten Garut di Jawa Barat.
Gambar 5 Proporsi puskesmas berdasarkan sumber airnya, tahun 2019 (Balitbangkes, 2019)
Halaman 35
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep.Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Jumlah Puskesmas
PAM Sumur Bor Sumur Gali Mata Air Penampungan Air Hujan Air Permukaan Lain-lain

38
Dilihat dari karakteristik wilayahnya, Puskesmas yang terletak di Kawasan perkotaan
memiliki
lebih banyak akses terhadap layanan air dasar. Dari seluruh total Puskesmas dengan
kriteria
Kawasan perkotaan, rata-rata sebanyak 89,27% Puskesmas perkotaan sudah memiliki
akses
layanan air dasar. Proporsi Puskesmas perkotaan yang paling banyak memilki akses terhadap
layanan air dasar adalah Provinsi Sumatera Selatan (96,63%) (Gambar 7).
Gambar 6 Proporsi puskesmas dengan akses layanan air tertinggi dan terendah di kabupaten/kota tahun 2019
b. Berdasarkan Karakteristik Wilayah
Halaman 36 (1)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
K
a
b
.
P
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
i
n
t
a
n
g
K
a
b
.
G
a
r
u
t
K
a
b
.
T
i
m
o
r
T
e
n
g
a
h
S
e
l
a
t
a
n
B
o
v
e
n
D
i
g
o
e
l
K
a
b
.
K
u
p
a
n
g
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
B
a
r
a
t
K
a
b
.
K
a
r
a
w
a
n
g
K
o
t
a
S
u
r
a
b
a
y
a
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
T
i
m
u
r
layanan air paripurna (W0) layanan air dasar (W1) layanan air terbatas (W2) Tanpa layanan air (W3)
62,07%
20%
43,33%
60%
40,74%
13,89%
5,48% 4% 3,17%
44,44%
51,81%
10,84%
1,2%
5,48%
43,84%
30%
43,06%
43,06%
45,21%
66%
52,38%
36,14%
10,77%
6,67%
3,7%
46,15%
23,08% 25%
7,41%
48,15%
15%
50%
37,93%

39
Gambar 7 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan dasar air (termasuk
paripurna) berdasarkan klasifikasi kota-desa BPS per provinsi, 2019
Untuk Puskesmas dengan kriteria perdesaan, rata-rata sebanyak 73,24% Puskesmas telah
memiliki akses terhadap layanan air dasar. Beberapa provinsi yang berada di luar Pulau
Jawa, memiliki proporsi Puskesmas dengan layanan air dasar di bawah rata-rata nasional,
yaitu
diantaranya seperti di Provinsi Papua (45,20%), Provinsi Papua Barat (57,04%), serta

Kalimantan Utara (56,52%) (Gambar 7).
Halaman 36 (2)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
A
C
E
H
S
U
M
A
T
E
R
A
U
T
A
R
A
S
U
M
A
T
E
R
A
B
A
R
A
T
R
I
A
U
J
A
M
B
I
S
U
M
A
T
E
R
A
S
E
L
A
T
A
N
B
E
N
G
K
U
L
U
L
A
M
P
U
N
G
K
E
P
.
B
A
N
G
K
A
B
E
L
I
T
U
N
G
K
E
P
U
L
A
U
A
N
R
I
A
U
D
K
I
J
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
B
A
R
A
T
J
A
W
A
T
E
N
G
A
H
D
I
Y
O
G
Y
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
T
I
M
U
R
B
A
N
T
E
N
B
A
L
I
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
B
A
R
A
T
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
B
A
R
A
T
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
S
E
L
A
T
A
N
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
A
H
S
U
L
A
W
E
S
I
S
E
L
A
T
A
N
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
G
A
R
A
G
O
R
O
N
T
A
L
O
S
U
L
A
W
E
S
I
B
A
R
A
T
M
A
L
U
K
U
M
A
L
U
K
U
U
T
A
R
A
P
A
P
U
A
B
A
R
A
T
P
A
P
U
A
Kota Desa

40
3.2 Akses Sanitasi
Secara nasional, proporsi puskesmas yang memiliki layanan sanitasi dasar (dengan toilet

terpisah antara pasien dan staf serta dalam kondisi bersih dan tersedia air yang cukup)
sebesar
73,50%. Sebanyak 25,67% puskesmas memiliki toilet dengan layanan terbatas (
memiliki
toilet namun toiletnya tidak terpisah antara pasien dan staf puskesmas, kondisi toilet pada
puskesmas ini pun tidak bersih dan tanpa air yang cukup). Masih terdapat
puskesmas yang
tidak memiliki akses toilet sama sekali,yaitu sebanyak 0,82%.
Gambar 8 Proporsi puskesmas berdasarkan layanan sanitasi di tingkat nasional, tahun 2019
Halaman 37
73,50%
67,29%
77,93%
83,73%
66,79%
25,67%
32,56%
20,76%
16,20%
31,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Nasional Rawat Inap Non Rawat Inap Kota Desa
Proporsi
Puskesmas(%)
Layanan dasar Layanan Terbatas Tidak ada layanan
Halaman 37
73,50%
67,29%
77,93%
83,73%
66,79%
25,67%
32,56%
20,76%
16,20%
31,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Proporsi
Puskesmas(%)
0,82% 0,15% 1,31% 0,08% 1,31%

41
Dilihat dari jenisnya, proporsi puskesmas yang memiliki layanan sanitasi dasar (dengan
toilet
terpisah antara pasien dan staf serta dalam kondisi bersih dan tersedia air yang cukup) di
puskesmas non rawat inap (77,93%) lebih tinggi dibandingan dengan puskesmas rawat
inap (67,29%) (Gambar 8). Sedangkan jika dilihat dari karakteristik wilayahnya,
puskesmas

perkotaan (83,73%) memiliki layanan sanitasi dasar yang lebih tinggi dari puskesmas

perdesaan (66,79%).
Perlu dipertimbangkan bahwa definisi layanan dasar, terbatas dan tidak ada layanan
untuk

sanitasi telah mengalami modifikasi dengan menggunakan indikator perkiraan (proxy

indicator). Indikator perkiraan tersebut disusun karena indikator yang diminta oleh tangga
layanan JMP tidak semua tersedia dalam data Rifaskes 2019.
Berdasarkan laporan Rifaskes 2019, di tingkat nasional terdapat 8712 puskesmas (88,6%)
memiliki WC khusus pasien yang bersih. Terdapat 5.645 puskesmas (93,3%) yang memiliki
toilet khusus persalinan dengan kondisi bersih. Sebanyak 8.668 puskesmas (95,4%)
memiliki
toilet yang bersih khusus untuk petugas di ruang rawat jalan. (Balitbangkes, 2019).
2
Definisi operasional kategori sanitasi yang telah dimodifikasi sesuai ketersediaan data Rifaskes 2019, informasi
lebih rinci dijelaskan di sub bab 2.5.2

42
Berdasarkan wilayah administrasi, sebagian besar puskesmas di beberapa provinsi sudah
memiliki akses terhadap sanitasi (jamban). Puskesmas dengan akses sanitasi ini
kemudian
dikategorikan menjadi akses layanan sanitasi dasar dan akses layanan sanitasi terbatas.

Provinsi dengan puskesmas terbanyak yang memiliki toilet dengan kriteria layanan dasar
(memiliki toilet khusus untuk pasien dan staf, bersih dan tersedia air yang cukup) adalah
provinsi DI Yogyakarta (96,69%). Provinsi dengan puskesmas terbanyak yang memiliki

toilet dengan kriteria layanan terbatas (tidak terpisah antara staf dan pasien serta kondisinya
kurang bersih dan tanpa air yang cukup) adalah Papua Barat (61,78%) , Papua (53,65%),

Maluku (48,74%) dan Sulawesi Selatan (41,15%). Masih ada beberapa provinsi yang
memiliki

puskesmas tanpa akses jamban sama sekali, yaitu Provinsi Papua (13,76%) dan Provinsi
Papua Barat (5,73%) (Gambar 9).
Halaman 38
73,91%
75,65%
71,30%
72,54%
79,88%
68,16%
80,27%
77,78%
68,75%
89,14%
83,44%
87,67%
96,69%
86,72%
84,12%
85,00%
74,53%
62,03%
70,95%
68,53%
73,28%
71,91%
65,45%
72,54%
61,22%
58,85%
63,35%
79,57%
52,13%
49,75%
62,79%
32,48%
32,58%
73,50%
R I A U
J A M B I
B E N G K U L U
L A M P U N G
D K I J A K A R T A
J A W A B A R A T
J A W A T E N G A H
J A W A T I M U R
B A N T E N
B A L I
G O R O N T A L O
M A L U K U
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Tanpa Layanan Sanitasi (S3) Layanan Sanitasi Terbatas (S2) Layanan Sanitasi Dasar (S1)
0,83%
0,83%
5,73%
3,1%
1,51%
2,13%
1,07%
1,04%
25,67%
53,65%
61,78%
34,11%
48,74%
45,74%
20,43%
41,15%
35,59%
38,78%
26,42%
34,55%
28,09%
26,72%
31,47%
29,05%
37,7%
25,47%
15%
15,88%
13,17%
3,31%
12,33%
16,56%
10,54
30%
1,25%
22,22%
19,73%

43
Gambar 9 Proporsi puskesmas dengan akses layanan sanitasi di puskesmas berdasarkan provinsi tahun 2019
Di tingkat kabupaten/kota, terjadi disparitas yang cukup tinggi untuk pelayanan akses
sanitasi,
terutama antarkabupaten yang terletak di luar Pulau Jawa dan kabupaten/kota di Pulau Jawa.
Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua merupakan Kabupaten dengan jumlah
puskesmas tertinggi yang tidak memiliki akses terhadap sarana sanitasi, yaitu
sebanyak 12
puskesmas (41,38%) tidak memiliki akses toilet. Di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua,
tidak ada puskesmas yang memiliki layanan sanitasi dasar. Sebanyak 55,56% puskesmas
di Kabupaten Lanny Jaya memiliki layanan akses sanitasi terbatas dan 44,44% tanpa akses
layanan sanitasi sama sekali (Gambar 10).
Sementara itu, lima kabupaten/kota dengan layanan sanitasi dasar tertinggi di Indonesia
seluruhnya terletak di Pulau Jawa. Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 59 puskesmas
(93,65%) sudah memiliki akses layanan sanitasi dasar. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa
kota menempati urutan tertinggi dalam akses layanan sanitasi dasar yang melebihi rata-rata
nasional, yaitu Kota Jakarta Barat (91,78%); Kota Jakarta Timur (91,57%) serta Kota
Jakarta

Selatan (86,11%). Kabupaten Bogor (81,19%) menempati kategori kabupaten dengan

proporsi puskesmas terbanyak di Jawa Barat yang memiliki akses sanitasi dengan kriteria
layanan dasar (Gambar 10).
63,69%
73,91%
75,65%
71,30%
72,54%
79,88%
68,16%
80,27%
77,78%
68,75%
89,14%
83,44%
0,00% 50,00% 100,00%
A C E H
R I A U
J A M B I
B E N G K U L U
L A M P U N G
D K I J A K A R T A
J A W A B A R A T
31,84%
19,82%
26,94%
28,70%
24,35%
25,92%
35,73%

44
Dilihat dari karakteristik wilayahnya, puskesmas yang terletak di kawasan perkotaan
memiliki
lebih banyak akses terhadap layanan sanitasi dasar. Di tingkat nasional, rata-rata sebanyak
87,86% puskesmas perkotaan sudah memiliki akses layanan sanitasi dasar
dibandingkan
dengan puskesmas di perdesaan. Proporsi puskesmas perkotaan yang paling banyak
memilki akses terhadap layanan sanitasi dasar adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu hampir
seluruh puskesmas perkotaanya sudah memiliki akses sanitasi dasar (98,59%) (Gambar 11).
Halaman 39
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
K
a
b
.
B
o
g
o
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
T
i
m
u
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
B
a
r
a
t
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n
K
o
t
a
S
u
r
a
b
a
y
a
K
a
b
.
P
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
i
n
t
a
n
g
K
a
b
.
L
a
n
n
y
J
a
y
a
K
a
b
.
P
u
n
c
a
k
K
a
b
.
D
o
g
i
y
a
i
K
a
b
.
P
a
n
i
a
i
layanan sanitasi dasar (S1) layanan sanitasi terbatas (S2) tanpa layanan sanitasi (S3)
Gambar 10. Proporsi puskesmas berdasarkan akses layanan sanitasi tertinggi dan terendah di kabupaten/kota, tahun 2019
18,81%
81,19%
8,43% 8,22%
13,89%
86,11%
91,57%
91,78%
6,35%
41,38%
44,44%
50%
16,67%
40%
50%
50%
55,56%
37,93%
93,65%
20,69%
72,22%
11,11%
10%

45
Gambar 11 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan sanitasi dasar berdasarkan

klasifikasi kota-desa BPS per provinsi, 2019
Untuk puskesmas dengan kriteria perdesaan, sebanyak 72,60% puskesmas telah memiliki
akses layanan sanitasi dasar. Beberapa provinsi yang berada di luar Pulau Jawa,
memiliki

proporsi puskesmas dengan layanan sanitasi dasar di bawah rata-rata nasional, yaitu

diantaranya seperti di Provinsi Papua Barat (26,06%), Provinsi Papua (30,03%), serta Maluku
sebanyak 43,83%.
Halaman 40
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
A
C
E
H
S
U
M
A
T
E
R
A
U
T
A
R
A
S
U
M
A
T
E
R
A
B
A
R
A
T
R
I
A
U
J
A
M
B
I
S
U
M
A
T
E
R
A
S
E
L
A
T
A
N
B
E
N
G
K
U
L
U
L
A
M
P
U
N
G
K
E
P
.
B
A
N
G
K
A
B
E
L
I
T
U
N
G
K
E
P
U
L
A
U
A
N
R
I
A
U
D
K
I
J
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
B
A
R
A
T
J
A
W
A
T
E
N
G
A
H
D
I
Y
O
G
Y
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
T
I
M
U
R
B
A
N
T
E
N
B
A
L
I
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
B
A
R
A
T
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
B
A
R
A
T
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
S
E
L
A
T
A
N
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
A
H
S
U
L
A
W
E
S
I
S
E
L
A
T
A
N
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
G
A
R
A
G
O
R
O
N
T
A
L
O
S
U
L
A
W
E
S
I
B
A
R
A
T
M
A
L
U
K
U
M
A
L
U
K
U
U
T
A
R
A
P
A
P
U
A
B
A
R
A
T
P
A
P
U
A
I
N
D
O
N
E
S
I
A
Kota Desa

46
Sebelum berbicara lebih lanjut pada hasil analisis, perlu dipertimbangkan bahwa layanan
kebersihan tangan (higiene) yang dianalisis di sini telah mengalami penyesuaian dari
tingkat
layanan JMP dan telah disesuaikan dengan kondisi data sarana kebersihan tangan di
Indonesia
berdasarkan Rifaskes 2019. Indikator perkiraan yang digunakan dijelaskan secara lebih rinci
di sub bab 2.5.3. Ketersediaan data sarana CTPS secara spesifik hanya bisa
ditampilkan
pada puskesmas rawat inap (karena data tersebut tersedia secara spesifik dan jelas pada
pedoman kuesioner Rifaskes 2019). Selain itu, data ketersediaan sarana CTPS yang ada di
Rifaskes 2019 hanya tersedia bagi ruang konsultasi umum dan tidak tersedia data sarana
CTPS di dekat toilet.
Untuk kriteria layanan dasar fasilitas kebersihan tangan, JMP mensyaratkan tersedianya

sarana CTPS baik di dekat toilet (<5 meter) dan di ruang perawatan. Karena data sarana CTPS
di toilet tidak tersedia, sehingga pengolahan data untuk kriteria layanan dasar
kebersihan
tangan tidak dapat dilakukan. Untuk kategori akses kebersihan tangan, klasifikasi layanan

hanya dapat dibuat dalam dua kategori, yaitu kriteria layanan terbatas dan kriteria tanpa

fasilitas kebersihan tangan.
3.3 Akses layanan Kebersihan Tangan (Higiene)

47
Gambar 12 Proporsi puskesmas dengan layanan sarana kebersihan tangan di tingkat nasional, tahun 2019
Halaman 42
0,71% 0,24%
1,05%
0,10%
1,13%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Proporsi
Puskesmas(%)
Layanan dasar (tidak ada data) Layanan Terbatas Tidak ada layanan
Gambar 12 menunjukkan kondisi sarana kebersihan tangan pada tingkat nasional dan

berdasarkan jenis puskesmas. Secara nasional, proporsi puskesmas yang memiliki layanan
kebersihan tangan dengan kriteria layanan terbatas (melakukan pencegahan infeksi dengan
CTPS dan air mengalir atau hand rub alcohol di ruang rawat jalan, sarana CTPS
tersedia
di ruang rawat inap, serta sarana dalam kondisi baik yaitu selalu tersedia sabun dan air

mengalir di ruang konsultasi umum/point of care) adalah sebesar 99,29%. Hanya 0,71 %
(70
puskesmas) di Indonesia yang tidak memiliki upaya pencegahan infeksi dengan air

mengalir dan sabun/hand rub alcohol serta tidak ada sarana CTPS sama sekali. Proporsi
antara
puskesmas rawat inap dan non rawat inap tidak terlalu berbeda, yaitu 99,76% untuk
puskesmas rawat inap dan 98,85% untuk puskesmas non rawat inap.
Halaman 42
0,71% 0,24%
1,05%
0,10%
1,13%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Proporsi
Puskesmas(%)
Layanan dasar (tidak ada data) Layanan Terbatas Tidak ada layanan
99,29%
99,76%
98,95%
99,9%
98,87%

48
Grafik 13 menunjukkan kondisi sarana kebersihan tangan berdasarkan provinsi. Puskesmas
dengan sarana kebersihan tangan kriteria layanan dasar tidak dapat ditampilkan pada grafik,
bukan karena tidak adanya puskesmas dengan layanan dasar kebersihan tangan di
Indonesia;
namun karena tidak adanya data observasi sarana kebersihan tangan di toilet.
Bila dilihat dari wilayah administrasinya, hampir seluruh provinsi memiliki
puskesmas
dengan layanan kebersihan tangan terbatas yang tinggi. Provinsi yang seluruh puskesmasnya
memiliki sarana kebersihan tangan dengan kriteria layanan terbatas adalah provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Masih terdapat beberapa Provinsi yang puskesmasnya tidak memiliki
akses

terhadap kebersihan tangan di antaranya yaitu Provinsi Papua (7,3%),
Maluku (6,53%),
Papua
Barat (3,82%) , Jambi (1,55%) serta Sulawesi Tenggara (1,78%).
Berdasarkan laporan nasional puskesmas Rifaskes 2019, sebanyak 9568 puskesmas
(97.3%) melakukan cara pencegahan infeksi dengan CTPS dan 9210 puskesmas (93,7%)
melakukan cara pencegaha infeksi dengan hand rub alcohol. Sementara, jika dilihat dari data
sarana (CTPS, pendataan sarana CTPS di Rifaskes 2019 hanya dilakukan pada puskesmas
rawat inap. Sebanyak 3561 puskesmas rawat inap dari 4105 puskesmas rawat inap (86,7%)

menyatakan memiliki sarana CTPS di ruang rawat inap pasien (Balitbangkes, 2019).
Halaman 43
6,53%
3,82%
7,30%
B E N G K U L U
L A M P U N G
D K I J A K A R T A
J A W A B A R A T
J A W A T E N G A H
J A W A T I M U R
B A N T E N
B A L I
G O R O N T A L O
M A L U K U
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Tanpa Layanan Kebersihan Tangan (H3)
Layanan Kebersihan Tangan Terbatas (H2)
Layanan Kebersihan Tangan Dasar (H1) = tidak ada data
0,72%
92,7%
99,28%
96,18%
99,22%
93,47%
100%
98,22%
98,22%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,47%
100%
100%
100%
100%
100%
99,91%
100%
0,28%
1,08%
0,53%
1,78%

49
Berdasarkan lima kabupaten/kota dengan jumlah puskesmas terbanyak yang memiliki akses
kebersihan tangan dengan layanan kebersihan tangan terbatas, sebagian besar terletak di
Pulau Jawa yaitu di Provinsi DKI Jakarta : Kota Jakarta Barat (100%), Kota Jakarta Selatan
(100%), Kota Jakarta Timur (100%); Provinsi Jawa Timur: Kota Surabaya (100%) dan
Provinsi
Jawa Barat: Kabupaten Bogor (99,01%) (Gambar 14).
Di sisi lain, Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Aru dan
Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera
Utara;

merupakan kabupaten yang memiliki angka puskesmas dengan layanan kebersihan
tangan
di bawah rata-rata nasional, bahkan 15,79% puskesmas Kabupaten Maybrat, 13,33%

puskesmas di Kabupaten Kepulauan Aru, dan 10,34% puskesmas di Kabupaten
Maluku

Tengah, 11,11% puskesmas di Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki akses layanan

kebersihan tangan (Gambar 14).
0,00% 50,00% 100,00%
A C E H
R I A U
J A M B I
B E N G K U L U
L A M P U N G
D K I J A K A R T A
J A W A B A R A T
J A W A T E N G A H
J A W A T I M U R
B A N T E N
Halaman 44 (1)
0,99%
15,15%
11,11%
13,33%
10,34%
15,79%
60,00%
80,00%
100,00%
K
a
b
.
B
o
g
o
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
T
i
m
u
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
B
a
r
a
t
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n
K
o
t
a
S
u
r
a
b
a
y
a
K
a
b
.
P
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
i
n
t
a
n
g
K
a
b
.
N
i
a
s
S
e
l
a
t
a
n
K
a
b
.
K
e
p
u
l
a
u
a
n
A
r
u
K
a
b
.
M
a
l
u
k
u
T
e
n
g
a
h
K
a
b
.
M
a
y
b
r
a
t
Layanan Kebersihan Tangan Dasar (H1) = tidak ada⁄
(1)
0,99%
15,15%
11,11%
13,33%
10,34%
15,79%
B
o
g
o
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
T
i
m
u
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
B
a
r
a
t
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n
K
o
t
a
S
u
r
a
b
a
y
a
K
a
b
.
P
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
i
n
t
a
n
g
K
a
b
.
N
i
a
s
S
e
l
a
t
a
n
K
a
b
.
K
e
p
u
l
a
u
a
n
A
r
u
K
a
b
.
M
a
l
u
k
u
T
e
n
g
a
h
K
a
b
.
M
a
y
b
r
a
t
Tanpa Layanan kebersihan Tangan (H3)
Halaman 44 (1)
0,99%
15,15%
11,11%
13,33%
10,34%
15,79%
60,00%
80,00%
100,00%
K
a
b
.
B
o
g
o
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
T
i
m
u
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
B
a
r
a
t
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n
K
o
t
a
S
u
r
a
b
a
y
a
K
a
b
.
P
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
i
n
t
a
n
g
K
a
b
.
N
i
a
s
S
e
l
a
t
a
n
K
a
b
.
K
e
p
u
l
a
u
a
n
A
r
u
K
a
b
.
M
a
l
u
k
u
T
e
n
g
a
h
K
a
b
.
M
a
y
b
r
a
t
Halaman 44 (1)
0,99%
15,15%
11,11%
13,33
60,00%
80,00%
100,00%
K
a
b
.
B
o
g
o
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
T
i
m
u
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
B
a
r
a
t
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n
K
o
t
a
S
u
r
a
b
a
y
a
K
a
b
.
P
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
i
n
t
a
n
g
K
a
b
.
N
i
a
s
S
e
l
a
t
a
n
K
a
b
.
K
e
p
u
l
a
u
a
n
A
r
u
K
a
b
.
M
Gambar 14 Proporsi puskesmas dengan akses layanan kebersihan tangan tertinggi dan terendah di kabupaten/kota
Gambar 13 Proporsi Puskesmas Dengan Akses Layanan Kebersihan Tangan Berdasarkan Provinsi Tahun 2019
100%
100%
100%
100%
99,44%
99,7%
98,45%
100%
100%
98,77%
99,14%
0,56%
1,23%
1,55%
0,86%
99,01%
84,85%
88,89%
86,67%
89,66%
84,21%
100% 100%
100% 100%

50
Untuk kategori layanan kebersihan tangan, terdapat lebih banyak proporsi puskesmas

dengan layanan kebersihan tangan terbatas di perdesaan dibandingkan dengan puskesmas
perkotaan. Sebanyak 98,87% Puskesmas Perdesaan di Indonesia sudah memiliki layanan
kebersihan terbatas (sarana keberihan tangan terletak di ruang konsultasi umum dan ruang
rawat inap), sedangkan puskesmas perkotaan mencapai mencapai 94,97% (Gambar
15). Beberapa provinsi seperti Papua dan Papua Barat memiliki akses kebersihan tangan
terbatas yang lebih tinggi di puskesmas perkotaan dibandingkan puskesmas di kawasan
perdesaan. Kategori kebersihan tangan hanya mampu memenuhi layanan terbatas (bukan
layanan dasar), sesuai dengan penjelasan pada sub bab 2.5.3.
Gambar 15 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan kebersihan

tangan Terbatas Berdasarkan Klasifikasi Kota-Desa Bps Per Provinsi, 2019
Halaman 44 (2)
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
A
C
E
H
S
U
M
A
T
E
R
A
U
T
A
R
A
S
U
M
A
T
E
R
A
B
A
R
A
T
R
I
A
U
J
A
M
B
I
S
U
M
A
T
E
R
A
S
E
L
A
T
A
N
B
E
N
G
K
U
L
U
L
A
M
P
U
N
G
K
E
P
.
B
A
N
G
K
A
B
E
L
I
T
U
N
G
K
E
P
U
L
A
U
A
N
R
I
A
U
D
K
I
J
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
B
A
R
A
T
J
A
W
A
T
E
N
G
A
H
D
I
Y
O
G
Y
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
T
I
M
U
R
B
A
N
T
E
N
B
A
L
I
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
B
A
R
A
T
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
B
A
R
A
T
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
S
E
L
A
T
A
N
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
A
H
S
U
L
A
W
E
S
I
S
E
L
A
T
A
N
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
G
A
R
A
G
O
R
O
N
T
A
L
O
S
U
L
A
W
E
S
I
B
A
R
A
T
M
A
L
U
K
U
M
A
L
U
K
U
U
T
A
R
A
P
A
P
U
A
B
A
R
A
T
P
A
P
U
A
I
N
D
O
N
E
S
I
A
Kota Desa

51
Gambar 16 Proporsi puskesmas yang melakukan pengelolaan sampah layanan kesehatan di tingkat nasional, tahun 2019
Di tingkat nasional, 46,14% puskesmas di Indonesia telah memiliki akses terhadap
sarana
pengelolaan sampah layanan kesehatan dengan kriteria layanan dasar (melakukan
pemilahan
sampah serta pengolahan sampah medis yang aman), 50,96% telah memiliki akses
terhadap
pengelolaan sampah layanan kesehatan dengan kriteria layanan terbatas (melakukan

pemilahan sampah dua jenis baik limbah umum maupun limbah medis, namun pengelolaan
sampahnya tidak secara aman yaitu contohnya dibakar atau dengan insinerator yang tidak
memiliki izin) (Gambar 16).
3.4 Akses Sarana Pengelolaan Sampah
Halaman 45
46,14% 44,89% 47,03%
62,60%
35,33%
50,96% 53,15% 49,40%
36,88%
60,20%
2,90% 1,95% 3,57% 0,51% 4,47%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Proporsi
Puskesmas(%)
Halaman 45
46,14% 44,89% 47,03%
62,60%
35,33%
50,96% 53,15% 49,40%
36,88%
60,20%
2,90% 1,95% 3,57% 0,51% 4,47%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Proporsi
Puskesmas(%)

52
Berdasarkan data di tingkat provinsi, sebagian besar provinsi salah satunya Provinsi Nusa
Tenggara Timur masih memiliki puskesmas dengan akses layanan pengelolaan sampah
layanan kesehatan terbatas yang lebih tinggi (81,28%) dibandingkan layanan dasar (12,57%).
Artinya, puskesmas ini telah melakukan pemilahan sampahlayanan kesehatan namun
masih melakukan pengolahan sampah medis yang tidak aman seperti dibakar atau diolah di

insinerator yang tidak berizin (Gambar 18).
Gambar 17 Proporsi puskesmas berdasarkan jumlah kategori pemilahan sampah layanan kesehatan
Dalam konteks data Rifaskes 2019, pemilahan sampah yang aman diidentifikasi sebagai
puskesmas yang melakukan pemilahan minimal tiga atau lebih sesuai jenis sampah:

sampah umum, sampah infeksius, sampah benda tajam dan sampah radioaktif.
Sedangkan,
pengolahan sampah medis yang aman adalah puskesmas yang melakukan pengolahan sendiri
dengan kategori pengolahan aman: insinerasi, autoclave, microwave, dikubur atau disinfeksi.
Masih terdapat 2,90% puskesmas di Indonesia yang tidak memiliki akses
terhadap layanan

pengelolaan sampah layanan kesehatan, artinya puskesmas tersebut tidak
melakukan

pemilahan sampah dan tidak melakukan pengolahan limbah medis (Gambar 16).
Dilihat dari jenis puskesmasnya, proporsi puskesmas yang memiliki akses terhadap
sarana
pengelolaan sampah layanan kesehatan dengan kriteria layanan dasar maupun terbatas
untuk
rawat inap tidak berbeda jauh dengan puskesmas non rawat inap. Artinya
implementasi
pengolahan sampah medis yang aman di puskesmas rawat inap dan non rawat Inap hampir
sama.
Berdasarkan data Rifaskes tahun 2019, sebanyak 91,8% puskesmas melakukan pemilahan
sampah. Sebagian besar puskesmas di Indonesia (50%) melakukan pemilahan
sampah
ke dalam tiga jenis yaitu sampah umum, sampah medis dan sampah benda tajam.
Sebanyak
35% puskesmas hanya melakukan 2 pemilahan sampah saja yaitu sampah medis dan

sampah umum. (Balitbangkes, 2019).

53
Gambar 18 Proporsi puskesmas dengan akses layanan pengelolaan sampah medis berdasarkan provinsi tahun 2019
Beberapa provinsi sudah menunjukkan kinerja layanan dasar pengelolaan sampah layanan
kesehatan dengan kriteria layanan dasar yang baik yaitu di atas 80%, di antaranya
untuk
Provinsi DKI Jakarta (81,47%), DI Yogyakarta (80,17%) dan Bali (80,83%). Artinya,

puskesmas ini sudah melakukan lebih dari tiga jenis pemilahan sampah umum dan medis
serta
melakukan pengolahan sampah medis secara aman; di antaranya termasuk insinerasi,
autoclave,
microwave, dikubur atau disinfeksi (Gambar 18).
Di sisi lain, beberapa provinsi masih tidak memiliki puskesmas dengan akses layanan

pengelolaan sampah layanan kesehatan seperti di Papua (21,91%), Sulawesi Tengah
(11,73%), Sulawesi Tenggara (11,03%), Papua barat (9,55%) serta Sumatera Utara (5,25%).
Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan
untuk
layanan pengelolaan sampah layanan kesehatan di Indonesia. (Gambar 18).
Halaman 47
52,74%
37,83%
60,89%
30,56%
40,93%
41,77%
31,84%
54,52%
65,08%
60,00%
81,47%
62,02%
68,04%
80,17%
59,23%
57,08%
80,83%
46,58%
12,57%
26,97%
21,32%
55,60%
62,92%
18,18%
25,91%
9,69%
48,89%
19,93%
39,78%
22,34%
11,56%
22,48%
8,92%
5,34%
46,14%
0,00% 50,00% 100,00%
A C E H
R I A U
J A M B I
B E N G K U L U
L A M P U N G
D K I J A K A R T A
J A W A B A R A T
J A W A T E N G A H
J A W A T I M U R
B A N T E N
B A L I
G O R O N T A L O
M A L U K U
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
AKSES LAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS
BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2019
Tanpa Layanan pengelolaan sampah medis (WM3)
Layanan pengelolaan sampah medis terbatas (WM2)
Layanan Pengelolaan Sampah Medis Dasar (WM1)
Halaman 47
8,92%
5,34%
46,14%
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Halaman 47
8,92%
5,34%
46,14%
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Halaman 47
11,56%
22,48%
8,92%
5,34%
46,14%
M A L U K U
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Layanan Pengelolaan Sampah Dasar (WM1)
Tanpa Layanan pengelolaan sampah (WM3)
Layanan pengelolaan sampah terbatas (WM2)
2,9%
21,91%
9,55%
3,1%
8,54%
3,19% 74,47%
11,03%
0,67%
6,15%
50,96%
72,75%
81,53%
74,42%
79,9%
58,06%
2,15%
50,44%
69,04%
78,57%
11,73%
1,24%
1,82%
0,86%
0,73%
1,55%
3,55%
4,15%
6,74%
5,25%
1,39%
1,52%
2,79%
67,36%
80%
37,08%
44,4%
75,13%
68,88%
81,28%
52,17%
19,17%
40,77%
42,92
31,96%
19,83%
37,79%
34,92%
40%
18,53%
45,48%
65,36%
56,71%
57,51%
38,38%
68,06%
56,92%
46,4%

54
Halaman 48
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep.Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
insinerasi autoclave microwave enkapsulasi disinfeksi dibakar lainnya
Gambar 19 Proporsi puskesmas yang melakukan pengolahan sampah medis sendiri berdasarkan
metode pengolahan sampah medis, Tahun 2019
Adanya kesenjangan wilayah untuk kategori pengolahan sampah medis diperkuat oleh

Rifaskes 2019, yaitu sebanyak 2753 puskesmas di Indonesia melakukan pengolahan
limbah
sendiri. Dilihat dari tipe pengolahan limbah, masih banyak provinsi melakukan
pengolahan
sampah secara tidak aman yaitu dengan cara dibakar, beberapa di antaranya terletak di

Provinsi Papua (274 puskesmas), Provinsi Nusa Tenggara Timur (275 puskesmas) dan

Provinsi Sumatera Utara (179 puskesmas) (Balitbangkes, 2019).

55
Berdasarkan kabupaten/kota, terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara kabupaten/kota
di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Lima kabupaten/kota dengan puskesmas terbanyak yang
melakukan pemilahan sampah layanan kesehatan di atas tiga kategori (medis,
infeksius, dan
benda tajam) serta melakukan pengolahan sampah medis yang aman di
antaranya adalah Kota
Jakarta Selatan (90,28%), Kota Jakarta Timur (78,31%) dan Kota Jakarta Barat (89,04%) di
Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten
Bogor
merupakan
kabupaten/kota dengan proporsi puskesmas tertinggi di Provinsi Jawa Barat yang
melakukan
pengolahan sampah medis aman serta pemilahan sampah layanan
kesehatan lebih dari 3
kategori: umum, infeksius, benda tajam dan radioaktif.
Berdasarkan karakteristik wilayah, terdapat perbedaan layanan akses yang cukup signifikan
antara puskesmas perkotaan dan perdesaan untuk kategori pengelolaan sampah layanan
kesehatan. Sebanyak 62,60% puskesmas di Indonesia yang terletak di kawasan
perkotaan
sudah memiliki akses layanan pengelolaan sampah layanan kesehatan. Sementara itu
hanya
35,33% puskesmas di kawasan perdesaan yang sudah melakukan pengelolaan sampah
layanan kesehatan dengan kriteria layanan dasar. Pengelolaan sampah layanan kesehatan
dengan kriteria layanan dasar adalah puskesmas yang melakukan minimal tiga kategori
(umum, infeksius dan benda tajam) serta melakukan pengolahan sampah medis secara aman
di antaranya termasuk insinerasi, autoclave, microwave, dikubur atau disinfeksi.
Beberapa
provinsi, perlu mendapatkan prioritas yang tinggi terutama untuk puskesmas perdesaan

karena nilainya di bawah 20%, di antaranya Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi
Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara dan
Kalimantan Tengah.
Gambar 20 Proporsi puskesmas dengan akses layanan pengelolaan sampah medis tertinggi dan terendah di kabupaten/kota tahun 2019
Halaman 49
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
T
i
m
u
r
K
o
t
a
J
a
k
a
r
t
a
B
a
r
a
t
K
a
b
.
B
o
g
o
r
K
a
b
.
B
a
n
d
u
n
g
K
o
t
a
B
a
n
d
u
n
g
K
a
b
.
P
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
i
n
t
a
n
g
K
a
b
.
N
i
a
s
S
e
l
a
t
a
n
K
a
b
.
L
a
n
n
y
J
a
y
a
K
a
b
.
T
o
j
o
U
n
a
-
u
n
a
K
a
b
.
S
e
r
a
m
B
a
g
i
a
n
T
i
m
u
r
Layanan Pengelolaan Sampah Dasar (WM1) Layanan Pengelolaan Sampah Terbatas (WM2)
Tanpa Layanan Pengelolaan Sampah Medis (WM3)
90,28% 89,04%
50,5%
90,74% 90,74%
20,69%
65,71%
22,22%
61,54%
10,53%
63,16%
26,32%
78,31%
38,36%
79,31%
34,29%
77,78%
38,46%
21,69%
9,72%
49,5%
10,96% 9,26%

56
Halaman 50 (1)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00% A
C
E
H
S
U
M
A
T
E
R
A
U
T
A
R
A
S
U
M
A
T
E
R
A
B
A
R
A
T
R
I
A
U
J
A
M
B
I
S
U
M
A
T
E
R
A
S
E
L
A
T
A
N
B
E
N
G
K
U
L
U
L
A
M
P
U
N
G
K
E
P
.
B
A
N
G
K
A
B
E
L
I
T
U
N
G
K
E
P
U
L
A
U
A
N
R
I
A
U
D
K
I
J
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
B
A
R
A
T
J
A
W
A
T
E
N
G
A
H
D
I
Y
O
G
Y
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
T
I
M
U
R
B
A
N
T
E
N
B
A
L
I
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
B
A
R
A
T
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
B
A
R
A
T
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
S
E
L
A
T
A
N
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
A
H
S
U
L
A
W
E
S
I
S
E
L
A
T
A
N
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
G
A
R
A
G
O
R
O
N
T
A
L
O
S
U
L
A
W
E
S
I
B
A
R
A
T
M
A
L
U
K
U
M
A
L
U
K
U
U
T
A
R
A
P
A
P
U
A
B
A
R
A
T
P
A
P
U
A
I
N
D
O
N
E
S
I
A
Kota Desa
Gambar 21 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan dan perdesaan yang memiliki layanan pengelolaan sampah
dasar berdasarkan klasifikasi kota-desa BPS per provinsi, tahun 2019

57
Halaman 50 (2)
51,19%
54,27%
48,98%
61,91%
44,14%
27,36%
26,92%
27,68%
25,00%
28,91%
21,45%
18,81%
23,34%
13,09%
26,94%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Proporsi
Puskesmas(%)
Dalam analisis, layanan pembersihan lingkungan yang dianalisis di sini telah mengalami
penyesuaian dari tangga layanan JMP dan telah disesuaikan dengan kondisi data Rifaskes
2019 (sesuai dengan definisi operasional pada subbab 2.5.5.).
3.5 Akses Layanan Pembersihan Lingkungan
Gambar 22 Proporsi puskesmas berdasarkan layanan pembersihan lingkungan di Indonesia Tahun 2019
Layanan Terbatas

58
Berdasarkan data Rifaskes 2019, 51,19% puskesmas di Indonesia sudah memiliki
akses

terhadap pembersihan lingkungan dengan layanan dasar (puskesmas yang memiliki

pedoman K3 termasuk di dalamnya pedoman mengenai aspek kebersihan puskesmas serta

melakukan penyuluhan kesehatan dan kebersihan). Sebanyak 27,36% puskesmas memiliki
akses layanan pembersihan lingkungan dengan kriteria layanan terbatas (Puskesmas dengan
ketersediaan pedoman K3 namun tidak melakukan kegiatan penyuluhan). Masih terdapat
21,45% puskesmas yang tidak memiliki pedoman/protokol kebersihan dan tidak melakukan
pelatihan kebersihan kepada petugas kebersihan Puskesmas (Gambar 22).
Dilihat dari wilayah administrasinya, beberapa provinsi sudah memiliki puskesmas dengan
layanan pembersihan lingkungan dasar yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, seperti
di Provinsi DI Yogyakarta (81,82%), Jawa Timur (78,11%) dan Kepulauan Bangka Belitung
(69,84%). Provinsi-provinsi tersebut sudah memiliki pedoman kebersihan puskesmas dan
melakukan pelatihan kebersihan pada stafnya (Gambar 23).
Walaupun demikian, masih banyak provinsi yang tidak memiliki layanan pembersihan

lingkungan dasar, yaitu Papua Barat (68,15%), Papua (66,29%) dan Maluku (35,68%)
(
Gambar 23). Hal ini berarti masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara provinsi untuk
kriteria layanan pembersihan lingkungan puskesmas. Di tingkat kabupaten/kota,
Kabupaten

Sukabumi memiliki proporsi puskesmas dengan layanan pembersihan lingkungan
terbanyak
di Indonesia, 50 Puskesmas di Kabupaten Sukabumi sudah melakukan pembersihan

lingkungan dengan kriteria layanan dasar, yaitu puskemasn memiliki pedoman kebersihan

melalui pedoman K3 dan melakukan penyuluhan kebersihan.
Berdasarkan jenis puskesmas, proporsi puskesmas yang telah memiliki akses layanan

p
embersihan lingkungan dasar maupun terbatas di puskesmas rawat inap dan non rawat
inap, tidak jauh berbeda.

59
Kabupaten Banyuwangi juga menempati di atas rata-rata nasional yaitu 42 puskesmas
(93,3%) telah melakukan pembersihan lingkungan dengan SOP kebersihan melalui
pedoman
K3 serta penyuluhan kepada pegawai dan masyarakat sekitar.
Akan tetapi beberapa kabupaten seperti Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Kutai
Kertanegara baru memiliki layanan pembersihan lingkungan dasar di bawah rata-rata nasional.
Bahkan, 96,5 % puskesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak memiliki pedoman

kebersihan dan melakukan penyuluhan kebersihan.
Halaman 52
39,77%
34,33%
62,36%
48,61%
47,67%
53,96%
46,37%
51,84%
69,84%
46,25%
34,19%
60,71%
62,21%
81,82%
78,11%
57,94%
70,83%
62,73%
33,16%
41,08%
34,01%
60,78%
33,71%
54,55%
30,05%
52,55%
69,03%
36,30%
67,74%
41,49%
28,64%
34,88%
9,55%
13,20%
51,19%
0,00% 50,00% 100,00%
A C E H
R I A U
J A M B I
B E N G K U L U
L A M P U N G
D K I J A K A R T A
J A W A B A R A T
J A W A T E N G A H
J A W A T I M U R
B A N T E N
B A L I
G O R O N T A L O
M A L U K U
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Tanpa Layanan Pengelolaan Kebersihan (C3) Layanan Pengelolaan Kebersihan Terbatas (C2)
Layanan Pengelolaan Kebersihan Dasar (C1)
Halaman 52
54,55%
30,05%
52,55%
69,03%
36,30%
67,74%
41,49%
28,64%
34,88%
9,55%
13,20%
51,19%
G O R O N T A L O
M A L U K U
P A P U A B A R A T
P A P U A
I N D O N E S I A
Tanpa Layanan Pengelolaan Kebersihan (C3) Layanan Pengelolaan Kebersihan Terbatas (C2)
Layanan Pengelolaan Kebersihan Dasar (C1)
Gambar 23 Proporsi Puskesmas Dengan Akses Layanan Pembersihan Lingkungan Berdasarkan Provinsi Tahun 2019
21,45%
66,29%
68,15%
30,23%
35,68%
25,53% 32,98%
27,05%
5,09%
29,05%
27,36%
20,51%
22,29%
34,88%
35,68%
22,58%
9,68%
25,88%
36,65%
31,12%
16,33%
34,49%
20%
38%
20,83%
17,68%
9,48%
33,5%
37,31%
12,92%
24,5%
22,8%
24,02%
20,07%
32,64%
25,45%
31,46% 34,83%
29,74%
32,49%
29,88%
32,35%
14,91%
20,83%
22,36%
15,45%
8,33%
26,61%
3,31%
4,76%
12,21%
14,03%
31,31%
18,75%
18,57%
14,88%
3,32%
25,57%
28,09%
25,4%
35%
34,50%
25,26%
29,61%
28,35%
30,56%
29,53%
24,72%
27,67%
35,73%

60
Dilihat dari kriteria kawasan, sebanyak 61,91% puskesmas perkotaan di Indonesia sudah
memiliki layanan pembersihan lingkungan Sedangkan untuk puskesmas perdesaan, hanya
44,14% yang sudah memiliki layanan pengelolaan kebersihan. Beberapa provinsi yang perlu
mendapatkan prioritas utama dalam pembersihan lingkungan di antaranya adalah puskesmas
perdesaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan proporsi layanan pembersihan
lingkungan yang sangat rendah (<15%) (Gambar 25).
Gambar 24 Proporsi puskesmas dengan akses layananan pembersihan lingkungan tertinggi dan terendah di kabupaten/kota,
tahun 2019
Halaman 53 (1)
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Kab.
Sukabumi
Kab. Cirebon Kota
Surabaya
Kab.
Banyuwangi
Kab. Bogor Kab.
Pegunungan
Bintang
Kab. Nias
Selatan
Kab. Kutai
Kertanegara
Series1 Series2 Series3
3,45%
10,34%
86,21%
3,33%
21,67%
75%
3,17%
25,40%
71,43% 93,33%
40,59%
11,43%
3,45%
96,55%
9,38%
6,67%
33,66%
65,71%
22,86%
65,63%
25%
25,74%
Layanan Pembersihan
Lingkungan Dasar (C1)
Layanan Pembersihan
Lingkungan Terbatas (C2)
Tanpa Layanan
Pembersihan Lingkungan
(C3)

61
Gambar 25 Proporsi puskesmas di kawasan perkotaan Dan perdesaan yang memiliki layanan pembersihan
lingkungan dasar berdasarkan klasifikasi kota-desa BP S per povinsi, tahun 2019
Halaman 53 (2)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
A
C
E
H
S
U
M
A
T
E
R
A
U
T
A
R
A
S
U
M
A
T
E
R
A
B
A
R
A
T
R
I
A
U
J
A
M
B
I
S
U
M
A
T
E
R
A
S
E
L
A
T
A
N
B
E
N
G
K
U
L
U
L
A
M
P
U
N
G
K
E
P
.
B
A
N
G
K
A
B
E
L
I
T
U
N
G
K
E
P
U
L
A
U
A
N
R
I
A
U
D
K
I
J
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
B
A
R
A
T
J
A
W
A
T
E
N
G
A
H
D
I
Y
O
G
Y
A
K
A
R
T
A
J
A
W
A
T
I
M
U
R
B
A
N
T
E
N
B
A
L
I
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
B
A
R
A
T
N
U
S
A
T
E
N
G
G
A
R
A
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
B
A
R
A
T
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
S
E
L
A
T
A
N
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
I
M
U
R
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
U
T
A
R
A
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
A
H
S
U
L
A
W
E
S
I
S
E
L
A
T
A
N
S
U
L
A
W
E
S
I
T
E
N
G
G
A
R
A
G
O
R
O
N
T
A
L
O
S
U
L
A
W
E
S
I
B
A
R
A
T
M
A
L
U
K
U
M
A
L
U
K
U
U
T
A
R
A
P
A
P
U
A
B
A
R
A
T
P
A
P
U
A
I
N
D
O
N
E
S
I
A
Kota Desa

Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020

Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020

Similar to Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020 (20)

More from Reza Hendrawan

More from Reza Hendrawan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi dan Higiene di Puskesmas 2020