1. Dokumen tersebut membahas perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah Istimewa Yogyakarta, mencakup komitmen, kebijakan, dan lembaga-lembaga terkait pengarusutamaan gender di DIY.

1. PERKEMBANGAN PELAKSANAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tua
usianya
Relatif
Miskin
Cerdas
dan giat
bekerja
SDM-nya
Panjang
Umur
rakyatnya
Kuat
budayanya &
adiluhung
filosofinya
Menarik
wisatanya
Tingkat
kemiskinan
diatas
nasional
IPM diatas
nasional dan
tingkat
penganggura
n dibawah
nasional
Umur
harapan
hidup
tertinggi
Hamemayu
Hayuning
Bawana
Merdeka
sebelum RI
Beragam
jenis wisata
ada di jogja

3. Adanya Kesenjangan
Gender Dalam
Pembangunan
Indikatornya:
Rendahnya IPM, IPG dan
IDG, Tingginya TKA/P,
dan TPPO
Kesetaraan dan Keadilan
Gender (KKG)
Indikatornya:
Meningkatnya
IPM,IPG,IDG dan
Rendahnya TKA/P dan
TPPO
Proses
Perubahan
Pengarusutamaan Gender
3
INDIKATOR KEBERHASILAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

4. KELOMPOK
AFIRMASI
KELOMPOK
RENTAN
PEREMPUAN
ANAK
LANSIA
DISABILITAS

5. PRA SYARAT PUG
Prasyarat
PUG
1
• Komitmen
2
• Kebijakan
3
• Kelembagaan
4
• Sumber Daya Manusia
• Sumber Dana/Anggaran
5
• Data Terpilah
6
• Alat analisis Gender
7
• Peran Serta Masyarakat

6. 1. KOMITMEN DIY

7. KOMITMEN
1. Surat Edaran Gubernur DIY tentang Pengarusutamaan Gender
(411.4/0195 tgl 23 Januari 2002)
2. Pergub No. 116 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender
3. Draf Pergub tentang Pengarusutamaan Gender saat ini sedang
disusun oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat Bersama DP3AP2
4. RAD PUG sebagai lampiran dalam Pergub PUG

8. KEBIJAKAN TEKNIS PUG DI DIY
 Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang
 Perda No.4 Tahun 2012 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
 Perda No. 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
 Perda No. 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak
 Perda No. 7 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga
 Peraturan Gubernur DIY No. 108 Tahun 2015 tentang SOP Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi
dalam Situasi Bencana
 Peraturan Gubernur DIY No. 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja
 Pergub No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang PPTKIS dan Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta-AKL

9. LANJUTAN KEBIJAKAN …………..
 Pergub DIY No.14 Tahun 2014 tentang penilaian kebutuhan penyandang disabilitas
 Pergub DIY No. 60 Tahun 2014 tentang tata cara penyediaan bantuan hukum bagi
penyandang disabilitas.
 Pergub DIY No.61 Tahun 2014 tentang Pengembangan Usaha ekonomi bagi
penyandang disabilitas.
 Pergub DIY No.83 Tahun 2014 tentang bantuan alat bantu kesehatan bagi peserta
jaminan kesehatan khusus penyandang disabilitas
 Peraturan Gubernur DIY No. 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas

10. LANJUTAN KEBIJAKAN
 Pergub DIY No 31 Tahun 2013 tentang komite perlindungan dan pemenuhan hak anak
Penyandang disabilitas
 Pergub DIY No.41 Tahun 2013 Tentang Pusat sumber pendidikan inklusi
 Peraturan Daerah no. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan
 Peraturan Gubernur DIY No. 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan
Anak
 Peraturan Gubernur DIY no. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga
 Peraturan Gubernur DIY no. 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban
Kekerasan
 Peraturan Gubernur DIY No. 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan

11. LANJUTAN KEBIJAKAN
 Keputusan Gubernur DIY no. 340/Kep/2012 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Pokja PUG
 Keputusan Gubernur DIY nomor.23 /Kep/2012 tentang Forum Penyelenggara Data
Gender dan anak
 Keputusan Gubernur DIY no. 46/TIM/2012 Tentang Pembentukan Tim
Peanggulangan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam Situasi Bencana
 Keputusan Gubernur DIY No. 105/KEP/2009 Tentang Forum Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan
 Surat Edaran Gubernur DIY No. 11 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas
Menyusui dan/atau Memerah ASI

12. LANJUTAN KEBIJAKAN
 Keputusan Gubernur DIY No. 105/KEP/2009 tentang Forum Peningkatan
kualitas Hidup Perempuan
 Keputusan Gubernur DIY No. 107/KEP/2009 tentang Forum Koordinasi dan
Evaluasi PUG di provinsi DIY
 Keputusan Gubernur DIY No. 106/KEP/2009 Forum PUG Ormas Agama di DIY
 Keputusan Gubernur DIY No. 107/KEP/2009 Tentang Forum Koordinasi dan
Evaluasi Pengarusutamaan Gender
 Keputusan Gubernur DIY No. 106/KEP/2009 Tentang Forum
Pengarusutamaan Gender Ormas Agama

13. LANJUTAN KEBIJAKAN
 Keputusan Gubernur DIY No. 107/KEP/2009 Tentang Forum Koordinasi dan Evaluasi
Pengarusutamaan Gender
 Keputusan Gubernur DIY No. 106/KEP/2009 Tentang Forum Pengarusutamaan Gender
Ormas Agama
 Keputusan Gubernur DIY No. 138/KEP/2010 Tentang Pengukuhan Tenaga Pelatih (Trainer)
Pengarusutamaan Gender
 SE Gubernur No. 463/0494 tanggal 17 Feb 2010
- Pemerintah Kab/Kota menyusun perencanaan 2011 melalui ARG
- Kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY agar menyusun perencanaan 2011
melalui ARG

14. LANJUTAN KEBIJAKAN………..
 Surat Kepala Bappeda (Ketua Pokja PUG)
- No. 463/3117 tanggal 23 Oktober 2011 - seluruh SKPD harus melaksanakan
PPRG
- No. 463/1346 tanggal 29 Maret 2012 perihal: Implementasi PPRG di tahun
2013 ------ Setiap Seksi/Sub Bid/Sub Bag harus menyusun PPRG minimal 1
kegiatan
 Keputusan Gubernur 158/Kep/2017 340/Kep/2012 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender --- Perubahan Keputusan Gubernur DIY No.
340/Kep/2012 tentang Pembentukan Pokja PUG di Prov. DIY

15. 2. KEBIJAKAN

16. 16
PRIORITAS/TEMATIK PEMBANGUNAN RPJMD 2017-2022
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
MENGATASI
KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN
PENDAPATAN
MENGATASI
KETIMPANGAN
WILAYAH
TINDAK LANJUT /
ANTISIPASI
PEMBANGUNAN
NEW YOGYAKARTA
INTERNATIONAL
AIRPORT
DUKUNGAN
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
MELALUI PERAN
SWASTA / DUNIA
USAHA

17. I.K.U
GUBERNUR
I.K.U
SEKDA / ASISTEN
I.K.U
ESELON II
Meningkatnya Derajat Kualitas SDM
Indikator : IDG
Indeks Pemberdayaan Gender
Prog Pembangunan Sosial
Masyarakat
Indikator :
Jumlah Kab/Kota Layak Anak berkategori Nindya
ke atas
Meningkatnya Kualitas hidup
perempuan dan anak
Indikator : Prevalensi kekerasan
terhadap perempuan dan anak

18. 18
TARGET INDIKATOR SASARAN RPJMD TAHUN 2018 - 2022
No Sasaran Indikator
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021
Target
2022
1 Meningkatnya Derajat Kualitas SDM IPM (%) 80,29 80,72 80,72 81,08 81,68
2 Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat 1. Indeks GINI 0,3917 0,3846 0,3776 0,3705 0,3635
2. Persentase Angka Kemiskinan 11,30 9,90 9,00 8,10 7,30
3
Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial
Masyarakat
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,91 70,02 70,12 70,22 70,32
4 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan
Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak
benda yang diapresiasi
11,46 11,68 11,72 11,99 12,04
5
Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang
Berkelanjutan
1. Pertumbuhan Ekonomi. 5,24 5,26 5,29 5,31 5,34
2. IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 58,58 60,51 62,44 64,38 66,15
3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 76,5 78 79,5 81 82,5
4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang
Strategis Keistimewaan
21,11 30,42 40,69 49,03 54,44
6 Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Indeks Williamson 0,4559 0,4552 0,4524 0,4506 0,4489
7 Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan 1. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) A A A A A
8 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan 65.22 73.91 82.61 86.96 91.30
9
Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa
Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa
yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan
7.998 9.419 13.419 17.619 21.877

19. 3. KELEMBAGAAN

20. KELEMBAGAAN PUG
 Kepala BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG dan Sekretaris
Pokja adl DP3AP2
 Seluruh Kepala OPD menjadi anggota Pokja PUG
 Pokja PUG setiap tahun melaksanakan pertemuan
dipimpin oleh Wakil Gubernur
 Seluruh OPD memiliki Focal Poin yang ketuanya adalah
Sekretaris Dinas
 Setiap tahun dilakukan pertemuan Forum Focal Poin
 PSW, LM terlibat sebagai Tim Teknis PUG yang rutin
melakukan koordinasi

21. • Susun Program Kerja/renc Kerja Thn
• Dorong terwujudnya PPRG
• Bertanggung jawab  Gubernur melalui Wagub
• Fasilitasi SKPD/Unit Pendataan  susun profil gender
• Pemantau masing-masing instansi
• Tetapkan Tim Teknis
• Susun RANDA
• Mendorong pemilihan & penetapan Focal Point
Pokja
• Promosi PUG di Unit kerja
• Fasilitasi Renja SKPD yg Responsif Gender
• Melaksanakan Pelat/Sos/adv PUG  pejabat & staf di SKPD
• Lapor pelaks PUG kpd pimp SKPD
• Mendorong  analisis gender  kebijakan,prog, keg SKPD
• Fasilitasi profil gender SKPD
Focal
Point
• Melakukan analisis terhadap anggaran daerah
Tim Teknis

22. INOVASI UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN
• PEMILIHAN OPD
TERBAIK PELAKSANA
PUG
• PENGHARGAAN GENDER
CHAMPION

23. 4. SDM, DAN ANGGARAN

24. PERGUB NO. 116 TAHUN 2014
(1) Bappeda melakukan pembinaan perencanaan dan penganggaran
responsif gender
(2) SKPD yang membidangi urusan PP melakukan edukasi, penguatan
kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG
(3) SKPD yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan
pelaksanaan PPRG
(4) SKPD yang membidangi keuangan memberikan pedoman penyusunan
RKA SKPD agar dilampiri GBS
(5) Kepala SKPD melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi PPRG di SKPD masing-masing

25. TOT DAN PELATIHAN PENYUSUNAN PPRG
TOT :
- Sasaran ToT : perencana program perwakilan OPD
- Lama pelatihan : 3 hari
- Narasumber : DP3AP2 dan mitra
- Output : peserta mampu mendampingi penyusunan GAP dan GBS
di OPD masing2
Pelatihan :
- Sasaran : OPD yang didampingi (10 OPD)
- Trainer : peserta TOT
- Output : Seluruh peserta menyusun GAP dan GPS

26. SDM DAN ANGGARAN
• DP3AP2 rutin melaksanakan pelatihan PPRG untuk OPD
• Seluruh OPD memiliki perencana yang terlatih PPRG
• Inspektorat memiliki auditor terlatih PPRG
• Anggaran responsive gender terutama di program pro poor
• Program yang responsive gender penyusunannya belum seluruhnya
melalui proses ARG

27. 5. DATA TERPILAH

28. PENYIAPAN DATA PILAH GENDER DAN ANAK
•Tim Data Pilah Gender dibentuk dengan SK Gubernur
•Anggota : perwakilan OPD dan instansi vertikal (BPS,
Kementerian Agama, BKKBN, Kepolisian, Kejaksaan,
Kemenhukham)
•Sekretariat: DP3AP2
•Rutin pertemuan untuk update data setiap 2 bulan
•Menyusun buku Data Pilah Gender
•Data dapat diakses melalui android

29. 6. ALAT ANALISIS

30. PASAL 5
1) Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan
metode alur kerja analisis gender atau GAP
2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD
dilakukan oleh masing2 SKPD
3) Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GBS
4) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi
dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen
RKA/DPA SKPD
5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra
SKPD, Rencana kerja SKPD dan RKA SKPD dapat
bekerjasama dengan PT atau pihak lain yang memiliki
kapabilitas di bidangnya

31. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PPRG DENGAN APLIKASI
Aplikasi SIPAGER (Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender)
Latar belakang:
Pendampingan secara klasikal membutuhkan sumber daya (biaya,
waktu, pelatih) yang besar
 Pendampingan sering kurang efektif
 OPD perlu didampingi menyusun GAP dan GBS dengan
kemudahan
 Para perencana merasakan kesulitan mencari data terpilah yaitu
data yang menggambarkan kondisi perempuan dan laki-laki
dalam seluruh aspek pembangunan padahal data pilah tersebut
merupakan pijakan awal untuk penyusunan GAP dan GBS
Bagi perencana atau pejabat struktural yang tidak ikut dalam
kegiatan pendampingan PPRG maka mengalami kesulitan dalam
menyusun GAP dan GBS karena belum ada metoda untuk
tutorialnya

32. FUNGSI SIPAGER:
1. Media/alat penyusunan GAP, GBS dan TOR yang terpadu
dengan sumber DATA
2. Media Konsultasi dan Pendampingan penyusunan GAP, GBS
dan TOR yang terhubung dengan Konsultan PPRG
3. Media Dokumentasi hasil penyusunan GAP, GBS dan TOR
4. Media yang menjembatani antara Perencana dan data yang
Terpilah.

33. WWW.PPRG.JOGJAPROV.GO.ID
• SIPAGER dibangun
sebagai salah satu
inovasi dalam rangka
implementasi PUG
melalui penerapan
PPRG di DIY

34. AKTOR DAN ALUR
SIPAGER
USER
DI OPD
MODERATOR/
ADMIN DI
DP3AP2
KONSULTAN/
TIM
1. USER : di Masing-masing
OPD melakukan input
rancangan GAP, GBS dan
TOR dari masing-masing
kegiatannya dan dikirimkan
melalui SIPAGER.
2. Moderator/ADMIN DP3AP2
DIY Memonitor
Pengguna/User dan
Konsultan.
3. Konsultan : melakukan
review terhadap GAP, GBS
dan TOR yang telah disusun
dan memberikan Feedback
melaui SIPAGER
4. SIPAGER memberikan
notifikasi bahwa dokumen
sudah di review melalui
email.
5. Gap, GBS, dan TOR yang
sudah dianggap tepat di

35. 7. PERAN SERTA MASYARAKAT

36. SALURAN YANG TELAH ADA :
• Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY dan Kabupaten/Kota
• Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan
Anak)
• Satgas PPPA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak)
Satgas PPA berperan dalam melakukan penjangkauan, identifikasi,
perlindungan, dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan.
• APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)
• Jejaring kerjasama dengan 13 Pusat Studi Wanita / Pusat Studi Gender

37. TERIMA KASIH