SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
PELAKSANAANKONVERGENSIPERCEPATAN
PENURUNANSTUNTINGPROVINSISULAWESIBARAT
PROVINSI SULAWESI BARAT
(0426) 2325169
Kompleks Perkantoran Gubernur
Sulawesi Barat
(tupgubsulbar@gmail.com
(www.sulbarprov.go.id
PENDAHULUAN
DEFINISI STUNTING
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai
dengan panjang atau tinggi badannya berada
di bawah standar yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan
Perpres 72 Tahun 2021
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Ketahanan
Pangan
Lingkungan
Sosial
Lingkungan
Kesehatan
Lingkungan
Pemukiman
Ketersediaan,
keterjangkauan
dan akses
pangan bergizi
Norma,makanan
bayi dan
anak,higiene,
pendidikan,
tempat kerja
Akses,Pelayanan
Preventif dan
Kuratif
Kualitas air,
Sanitasi, Kondisi
Bangunan
Asupan Gizi Status Kesehatan
Masalah Stunting
Kerangka Konsep Penyebab Masalah Stunting
Penyebab
Langsung
Penyebab Tidak
Langsung
Sumber : Dokumen Stranas Percepatan Penurunan Stunting
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Dampak Stunting
1 2 3
Dampak Kesehatan
• Gagal tumbuh (berat lahir rendah,
kecil, pendek, kurus)
• Hambatan perkembangan kognitif
dan motorik
• Gangguan metabolik pada saat
dewasa sehingga meningkatkan
risiko penyakit tidak menular
(diabetes, obesitas, stroke, jantung)
Dampak Pertumbuhan
Penduduk
Dampak Ekonomi
•Indonesia diproyeksikan mengalami
pertumbuhan penduduk produktif
(bonus demografi) pada tahun 2045.
•Bonus demografi ini tidak
termanfaatkan dengan baik jika
tingginya prevalensi balita stunting
tidak diperbaiki saat ini
• Stunting menimbulkan potensi
kerugian ekonomi negara sebesar 2-
3% dari Produk Domestik Bruto
(PDB).
• PDB Negara kita Rp.16.970 Triliun
(2021), mąką potensi kerugian
akibat stunting diperkirakan sebesar
Rp.339-509 Triliun.
Sumber : BPS ( data diolah)
Sumber : Bappenas RI
Sumber : Bappenas RI
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TANTANGAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DIDAERAH
Kelembagaan dan Kordinasi Percepatan
Penurunan Stunting masih lemah dan perlu
diberdayakan
Program/Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan
Sensitif belum konvergen dan belum
sepenuhnya efektif
Kapasitas pelaksana program didaerah masih
lemah dan terbatas dari sisi pengetahuan dan
ketrampilan
Kualitas, pengelolaan dan penggunaan data
masih terbatas
Perilaku masyarakat belum sejalan dengan
upaya penurunan stunting dan rendahnya
dukungan sosial
1
2
3
4
5
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Kelembagaan dalam Percepatan
Penurunan Stunting
Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021
Gubernur menetapkan TPPS Tingkat Provinsi
Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana,
Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang
Kerja
Tugas TPPS yaitu mengoordinasikan,
menyinergikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan percepatan penurunan
stunting secara Efektif, Konvergen, dan
Terintegrasi
Perpres 72 Tahun 2021
Koordinasi Penyelenggaran Percepatan
Penurunan Stunting Tingkat Provinsi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
1
2
Tim Pengarah terdiri dari Kepala daerah
dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Memberikan arahan terkait penetapan
kebijakan serta memberikan pertimbangan,
saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian
kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan
percepatan penurunan Stunting
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TIM PENGARAH
Tim Pelaksana
Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi
dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana yang
didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang.
Susunan Tim Pelaksana terdiri dari :
• Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur
• Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
• Sekretaris : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
• Bidang :
1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan
Intevensi
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan
Keluarga
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan
Knowledge Management
TIM PELAKSANA
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
• Tugas Sekretariat Pelaksana
1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi
penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting
2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka
melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan
penurunan Stunting
3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam
percepatan penurunan Stunting.
• Sekretariat Pelaksana didukung oleh Tim Pakar (Kalangan Profesional,
Akademisi dan Aparatur Sipil Negara) dan Tim teknis/lapangan ( Penyuluh
KB, PLKB dan Kader KB)
SEKRETARIAT PELAKSANA
Dalam pelaksanaan tugasnya, TPPS dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang
dikoordinasikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NO. 188.4/92/SULBAR/III/2022
Struktur Keanggotaan Tim
Pelaksana TPPS Provinsi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Se –Sulawesi Barat
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Struktur Keanggotaan Tim
Pelaksana TPPS Kabupaten
No. Kabupaten Keputusan Kepala Daerah
1. Kab. Mamuju SK Bupati Mamuju
No.185.45/167/KTPS/II/2022
2. Kab. Majene SK Bupati Majene
No. 218/HK/KEP-BUP/III/2022
3. Kab.Polewali Mandar SK Bupati Polewali Mandar
No.493 Tahun 2022
4. Kab. Mamasa SK Bupati Mamasa
No. 440/KPTS-102/III/2022
5. Kab. Pasangkayu SK Bupati Pasangkayu
No. 150 Tahun 2022
6. Kab. Mamuju Tengah SK Bupati Mamuju Tengah
No. 188.4.45/90.1/II/2022
Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan
Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2022
Sumber : RAN PASTI 2021 -2024
DATA CAPAIAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
37,8
33,8
33,2
31,4
30,2 30,0 29,8 29,7 29,5 29,0 28,7
27,5 27,5 27,4 27,4
26,2 25,8 24,8 24,5 24,5
24,4
23,5 23,3 22,8 22,4 22,3 22,1 21,6 20,9
18,6 18,5 17,6 17,3 16,8
10,9
NTT
Sulawesi
Barat
Aceh
NTB
Sulawesi
Tenggara
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Barat
Sulawesi
Tengah
Papua
Gorontalo
Maluku
Maluku
Utara
Kalimantan
Utara
Kalimantan
Tengah
Sulawesi
Selatan
Papua
Barat
Sumatera
Utara
Sumatera
Selatan
Jawa
Barat
Banten
Indonesia
Jawa
Timur
Sumatera
Barat
Kalimantan
Timur
Jambi
Riau
Bengkulu
Sulawesi
Utara
Jawa
Tengah
Bangka
Belitung
Lampung
Kepulauan
Riau
DI
Yogyakarta
DKI
Jakarta
Bali
PROPORSI STUNTING PER PROVINSI (SSGI, 2021)
Data Prevalensi Stunting Nasional
Sumber Data : SSGI 2021 Kementerian Kesehatan
Sulawesi
Barat
Indonesia
Bali
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Provinsi Sulawesi Barat
menempati urutan kedua secara
nasional setelah NTT dengan
angka prevalensi stunting 33,8 %.
Terjadi penurunan angka prevalensi
stunting sebesar 6,5 % dari capaian
Tahun 2019 sebesar 40,3% (SSGI
2021)
Berdasarkan Laporan Riset Studi Gizi
Indonesia (SSGI) 2021, terjadi trend
penurunan angka prevalensi stunting pada
tiap Kabupaten di-Sulawesi Barat
Kabupaten Mamuju memiliki penurunan
tertinggi yaitu sebesar 13,3 %
Tahun 2020 Riset Studi Status Gizi
Indonesia (SSGI) tidak dilakukan karena
pandemi Covid 19.
Majene
Polewali
Mandar
Mamasa Mamuju Pasangkayu
Mamuju
Tengah
Sulbar
SSGI 2019 43,7 39,4 45 43,6 35,6 32,1 40,3
SSGI 2021 35,7 36 33,7 30,3 28,6 26,3 33,8
↓ 8 3,4 11,3 13,3 7 5,8 6,5
43,7
39,4
45 43,6
35,6
32,1
40,3
35,7 36
33,7
30,3 28,6
26,3
33,8
SSGI 2019 SSGI 2021
ANGKA PREVALENSI STUNTING KABUPATEN
SE-SULAWESI BARAT
Sumber Data : SSGI 2021 Kementerian Kesehatan
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Komponen IPM Tahun 2021:
IPM Sulbar berada pada Urutan ke-31
secara nasional. Pertumbuhan IPM
Sulbar sebesar 0,38% dan Nasional
0,49%
Angka Harapan Hidup merupakan
indeks komposit IPM yang paling
rendah secara nasional, sehingga
sektor kesehatan perlu mendapat
perhatian khusus.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Sumber Data : Bps Sulbar
KONDISI
AWAL 2017
64,30 66,36 70,53
64,3 65,1 65,73 66,11 66,36
70,81 71,39 71,92 71,94 72,29
2017 2018 2019 2020 2021
Sulbar Nasional
CAPAIAN
SAAT INI
TARGET
2022
68,32
68,03
67,29
66,63
66,18
64,23
Mamuju Pasangkayu Majene Mamasa Mateng Polman
IPM KABUPATEN TAHUN 2021
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
▪ Angka Harapan Hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,29 persen,
sementara Indonesia tumbuh hanya 0,14 persen tahun
tahun 2021.
▪ Perlunya peningkatan derajat kesehatan yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan (air
bersih dan sanitasi), perilaku kesehatan dan peningkatan
sarana prasarana Kesehatan.
CAPAIAN
ANGKA HARAPAN HIDUP SULBAR DAN
NASIONAL
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN (THN)
Sumber Data : Bps Sulbar
ANGKA HARAPAN HIDUP
64,34 64,58 64,82 65,06 65,25
71,06 71,20 71,34 71,47 71,57
2017 2018 2019 2020 2021
Sulbar Nasional
70,87
68,30
67,52
66,2
62,38
61,56
70,94
68,55
67,77
66,45
62,53
61,77
MAMASA MATENG MAMUJU PASANGKAYU POLMAN MAJENE
2020 2021
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Sumber Data : Dinas Kesehatan Sulbar
UCi (Universal Child Imunization)
JUMLAH KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN BAYI
VARIABELANGKAAKI, AKB DAN UCI
59
36
26
86
19
35
Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali
Mandar
Majene Mamuju
Tengah
305
236
323 292
261
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kematian Bayi
39
68
49 46
60
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kematian Ibu
78,2 75,7 78
43,1 42,9
2017 2018 2019 2020 2021
Universal Child Imunization (Uci)
12
10
5
15
12
6
Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali
Mandar
Majene Mamuju
Tengah
CAPAIAN
• Capaian UCi yang menggambarkan
Pelayanan Imunisasi Dasar Bayi sebesar
42,9 % pada tahun 2021
• Kondisi ini dimungkinkan akibat Pandemi
Covid 19 sehingga jumlah bayi (anak
dibawah usia 1 tahun) yang datang untuk
melakukan imunisasi dasar berkurang
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Terhadap Sanitasi Layak
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Layanan Sumber Air Minum Layak
58,74
72,64 72,66
77,78 78,29
87,64
Mamasa Mateng Mamuju Majene Pasangkayu Polman
64,30
81,21 80,43 79,48 79,15
85,73
Mamasa Mateng Mamuju Majene Pasangkayu Polman
Sulawesi Barat : 78,75% Sulawesi Barat : 78,35 %
Sumber Data : Bps Sulbar 2022
•Presentase Rumah tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi
Layak meningkat sebesar 6 % dari capaian tahun 2020 sebesar
72,75%
•Kab.Polewali Mandar memiliki capaian tertinggi (86,73%),
sedangkan capaian terendah pada Kab. Mamasa (66,30%)
PERSENTASE SANITASI DAN AIR MINUM LAYAK TAHUN 2021
STOP STUNTING
•Presentase Rumah tangga yang memiliki Akses terhadap Air
Minum Layak meningkat sebesar 1,28 % dari capaian tahun 2020
sebesar 77,07 %
•Kab.Polewali Mandar memiliki capaian tertinggi (87,64%),
sedangkan capaian terendah pada Kab. Mamasa (58,74%)
Angka Perkawinan Anak
Sulawesi Barat
Angka Perkawinan Anak Sulawesi Barat
19,43 19,17
17,12 17,71
11,21 10,82 10,35 9,23
2018 2019 2020 2021
Sulbar Nasional
Sumber Data : Badan Pusat Statistik
Angka Perkawinan Anak Provinsi se - Sulawesi
9,23
Nasional
13,56
9,25
13,26 12,51
11,64
17,71
Sulut Sulsel Sultra Sulteng Gorontalo Sulbar
Angka Perkawinan Anak Provinsi
Sulawesi Barat pada tahun 2021 yaitu
17,71 % berada diatas angka nasional
sebesar 9,23%.
Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam
3 (Tiga) Besar daerah dengan
persentase perkawinan anak yang
tinggi.
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING
Peran Pemerintah Provinsi
Melakukan Fungsi Pembinaan, Pemantauan
dan Evaluasi Kepada Kabupaten/Kota dalam
melaksanakan 8 Aksi Konvergensi
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL
PENURUNAN STUNTING
1
Peningkatan Komitmen dan
Visi Kepemimpinan Nasional
dan Daerah
2
Peningkatan Komunikasi
Perubahan Perilaku dan
Pemberdayaan Masyarakat
3
Peningkatan Konvergensi
Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensitif
4
Peningkatan Ketahanan
Pangan dan Gizi
5
5 PILAR STRANAS
Delapan Aksi Konvergensi : Instrument
dalam bentuk kegiatan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk memperbaiki
manajemen penyelenggaraan pelayanan
dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran
Penguatan dan Pengembangan
Sistem, Data, Informasi, Riset
dan Inovasi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PIC:
BAPPEDA
PIC:
BAPPEDA
PIC: Sekda
PIC: BPMD
PIC:
BAPPEDA
PIC: Dinkes
PIC: Sekda &
BAPPEDA
PIC: BPMD
8 Aksi Integrasi di Tingkat Kab/Kota
Konvergensi dan Integrasi di Daerah
Aksi 1 : Identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program
dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi
Aksi 2 : Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan
pelaksanaan intervensi gizi
Aksi 3 : Menyelenggarakan Rembuk Stunting Tingkat
Kabupaten/Kota
Aksi 4 : Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk
menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi
gizi terintegrasi
Aksi 5 : Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader
yang membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan
intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa
Aksi 6 : Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting
dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota
Aksi 7 : Melakukan pengukuran pertumbuhan dan
perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting
kabupaten
Aksi 8 : Melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun
terakhir
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARA AKSI KONVERGENSI
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
KONVERGENSI MULTI SEKTOR PENURUNAN STUNTING DAN
PERBAIKAN GIZI MELALUI INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF
DINAS
PU
DINAS
SOSIAL
DINAS
PEMDES
DINAS
KESEHAT
AN
DINAS
TANAMANAN
PANGAN,HOLTI
KULTURA
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
DINAS
PERIKANAN
DINAS
PENDIDIKAN
DINAS
PEMB.PEREM
PUAN & KB
DINAS
PERKIM
INTERVENSI SPESIFIK
Sektor Kesehatan
(Berkontribusi 30%)
INTERVENSI SENSITIF
Sektor Non-Kesehatan
(Berkontribusi 70%)
1.Layanan pemberian makanan tambahan
(PMT) untuk ibu hamil kurang energi
kronik (KEK) dan balita kurus
2. Pemberian tablet tambah darah untuk
ibu hamil dan remaja putri
3. Layanan ibu hamil Kontak minimal 4 kali
selama kehamilan (K4)
4. Pemberian vitamin A untuk balita (6
bulan – 59 bulan)
5. Imunisasi dasar lengkap
6. Pelayanan ibu Nifas
7. Pemberian zinc balita diare
8. Balita gizi mendapat perawatan
9.ASI eksklusif dan Makanan Pengganti
ASI (MP ASI)
1. Penyediaan sanitasi yang layak
2. Penyediaan air minum yang layak
3. Konseling gizi dan Bina keluarga balita
4.Layanan Pendidikan anak usia dini
(PAUD)
5.Program perlindungan sosial :
JKN/Jamkesda, program keluarga
harapan
6.Kawasan rumah pangan Lestari
Sumber : Kementerian Dalam Negeri
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
No KABUPATEN IDENTIFIKASI LOKUS
JUM KEC. JML LOKUS
1 MAMUJU 9 23
2 MAJENE 7 19
3 POLEWALI MANDAR 7 24
4 MAMASA 9 20
5 MAMUJU TENGAH 5 12
6 PASANGKAYU 5 9
T O T A L 42 107
DAFTAR LOKUS PENANGANAN STUNTING
No KABUPATEN IDENTIFIKASI LOKUS
JUM KEC. JML LOKUS
1 MAMUJU 6 20
2 MAJENE 7 20
3 POLEWALI MANDAR 9 34
4 MAMASA 10 27
5 MAMUJU TENGAH 5 20
T O T A L 37 127
Tahun 2021 Tahun 2022
• Tahun 2021 Intervensi Penurunan Stunting baik intervensi Spesifik
maupun Sensitif dilakukan pada 127 Desa Lokus pada 5 Kabupaten
• Untuk tahun 2022 Lokus Penanganan Stunting difokuskan pada 107
Desa Lokus pada 6 Kabupaten
PROGRESS PELAKSANAAN 8 AKSI
KONVERGENSI TAHUN 2021 & 2022
PROVINSI SULAWESI BARAT
MAMUJU TENGAH
100 %
MAMUJU
100 %
100 %
POLEWALI MANDAR 100%
MAJENE
100 %
MAMASA
Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Tahun 2021
100%
AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8
100 %
Analisis
Situasi
100 %
Rencana
Kegiatan
100 %
Rembuk
Stunting
100 %
Perbup
Peran Desa
100 %
Pembinaan
KPM
100 %
Sistem
Manajemen Data
100 %
Publikasi &
Pengukuran
100 %
Review
Kinerja
Sumber Data : Aplikasi Web Monitoring Kemendagri
PROGRESS AKSI
Realisasi Pelaksanaan
Aksi 1 s.d Aksi 8
PROGRESS
KELENGKAPAN(%)
1 KAB.MAMUJU 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 KAB.MAMASA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 KAB.POLEWALIMANDAR 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 KAB.MAJENE 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 KAB.MAMUJUTENGAH 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AKSI4 AKSI5 AKSI6 AKSI7 AKSI8
NO KABUPATEN AKSI1 AKSI2 AKSI3
Kabupaten Pasangkayu belum menjadi daerah lokus prioritas
penanganan stunting pada tahun 2021
PROGRESS UPLOAD LAPORAN
MAMUJU TENGAH
37,5 %
37,5 %
25 %
POLEWALI MANDAR 37,5%
MAJENE
45 %
Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Tahun 2022
36,7 %
AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8
83,3 %
Analisis
Situasi
16,7%
Rencana
Kegiatan
0 %
Rembuk
Stunting
0 %
Perbup
Peran Desa
0 %
Pembinaan
KPM
0 %
Sistem
Manajemen Data
0 %
Publikasi &
Pengukuran
0 %
Review
Kinerja
Sumber Data : Aplikasi Web Monitoring Kemendagri 03 Agus.2022
PROGRESS AKSI PROGRESS UPLOAD LAPORAN
Realisasi Pelaksanaan
Aksi Konvergensi s.d 03 Agus 2022
MAMUJU
PASANGKAYU
37,5 %
MAMASA
Telah melaksanakan
Aksi 1 s/d Aksi 3
Telah
melaksanakan
Aksi 1 s/d Aksi 3
Telah melaksanakan
Aksi 1 s/d Aksi 3 &
Aksi 5
Telah melaksanakan
Aksi 1 s/d Aksi 2
Telah melaksanakan
Aksi 1 s/d Aksi 3
Telah melaksanakan
Aksi 1 s/d Aksi 3
• Realisasi Upload Laporan Aksi Konvergensi Tahun 2022 via Web Monitoring
Kemendagri baru mencapai 12,5 % sampai dengan Bulan Agustus 2022
• Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan aksi
konvergensi baik dari sisi pelaksanaan dan pelaporan
PROGRESS
KELENGKAPAN (%)
1 KAB.MAMUJU 15,63 100 25 0 0 0 0 0 0
2 KAB.MAMASA 15,63 100 25 0 0 0 0 0 0
3 KAB. POLEWALI MANDAR 18,75 100 50 0 0 0 0 0 0
4 KAB.MAJENE 12,5 100 0 0 0 0 0 0 0
5 KAB.MAMUJU TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KAB.PASANGKAYU 12,5 100 0 0 0 0 0 0 0
AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8
NO KABUPATEN AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3
PELAKSANAAN PENILAIAN
KINERJA AKSI KONVERGENSI
TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sesuai Surat Dirjen Bangda Kemendagri
No.440/2611/Bangda Perihal Penilaian Kinerja 8 Aksi
Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.bappeda.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
bappedasulbar@gmail.com
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT
DASAR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
Pemerintah Provinsi melakukan penilaian
kinerja kabupaten dalam rangka mengukur
kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam
pelaksanan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang
kemudian dilaporkan hasilnya kepada
Kemendagri cq Ditjen Bangda paling lambat
bulan juni Tahun 2022
RANGKAIAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA
TAHAP 1
Bimbingan Teknis Web
Monitoring Kemendagri
TAHAP 2
Penyempurnaan
dokumen Aksi
Konvergensi Kabupaten
TAHAP 3
Bimbingan Teknis
Tim Panelis Kinerja
TAHAP 4
Uji Petik Lapangan
TAHAP 5
Penilaian Kinerja
Kabupaten
Pelaksanaan diikuti oleh
Tim Admin Konvergensi
Penurunan Stunting
Kabupaten
Penyempurnaan
Dokumen Aksi
Konvergensi Stunting
27 April – 16 Mei 2022
Pelaksanaan dilakukan
diikuti oleh Tim Panelis
Provinsi dan Tim
Administrasi Dokumen
19 Mei 2022 Kunjungan kepada 5
Kabupaten Lokus dalam
Uji Petik Lapangan
23 Mei – 30 Mei 2022 Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Kabupaten
dalam Pelaksanaan Aksi
1 – 8 Tahun 2022
2 Juni - 3 Juni 2022
26 April 2022
Peyampaian Hasil Penilaian
Kinerja Kabupaten kepada Ditjen
Bina Bangda Kemendagri
Bulan Juni
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA
KABUPATEN TAHUN 2022
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NO KABUPATEN TOTAL
SKOR
URUTAN
PERINGKAT
1. KABUPATEN MAMUJU 78 I
2. KABUPATEN MAJENE 77 II
3. KABUPATEN POLEWALI MANDAR 75 III
4. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 73 IV
5. KABUPATEN MAMASA 70 V
NO KATEGORI KINERJA KABUPATEN
1. PALING INOVATIF Mamuju dan Majene
2. PALING REPLIKATIF Mamasa dan Mateng
3. PALING INSPIRATIF Polewali
HASIL PENILAIAN KINERJA AKSI/PERCEPATAN 1-8 PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI KABUPATEN PROVINSI SE-SULAWESI BARAT
TAHUN 2022
HASIL PENILAIAN KINERJA DENGAN KATEGORI PALING INOVATIF, PALING KREATIF DAN
PALING INSPIRATIF UNTUK KINERJA KABUPATEN LOKUS DI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2022
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Pemberian Penghargaan atas Pelaksanaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama 3 Kabupaten yaitu Kab. Mamuju,
Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar memperoleh Apresiasi atas Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi oleh Kementerian Dalam Negeri
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Best Practice dalam Percepatan
Penurunan Stunting
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabupaten Majene
PEMBENTUKAN FORUM DESA
STUNTING (FORDES)
FORDES merupakan Forum Desa yang
Terdiri dari desa/kelurahan yang telah
Pernah masuk dalam Lokus Stunting
dengan Total sebanyak 45 Desa dan
ditarget akan terus dicanangkan hingga
seluruh desa dikabupaten Majene
keluar dari masalah Stunting
PENGUATAN PERAN PKM DENGAN
INOVASI
Grebek Milea (Gerakan Bersama Minum
Tablet FE Cegah Remaja Anemia)
Kegiatan ini merupakan Kampanye dan
sosialisasi tentang pentingnya Tablet Tambah
Darah kepada remaja putri yang berjumlah
1.150 orang
✓ 150 orang rematri dari masing-masing 6
Kecamatan
✓ 250 orang rematri dari gabungan
Kecamatan Banggae dan Banggae Timur
Forum Genre atau 4G ( Dari remaja Oleh
remaja Untuk remaja)
• Kegiatan ini dijalankan dengan pola tiap pikr
pada kampung kb yang rutin dikunjungi oleh
3 - 4 pendidik yang mebawakan materi
pendewasaan usia perkawinan
• Jambore 4G : diadakan setiap tahun, untuk
menggali kekompakan, kepemimpinan dan
kerja sama antar anggota PIKR sekabupaten
Majene.
Inovasi PKM ini diciptakan untuk
menjadi Gerakan stimulant yang
mengedukasi masyarakat baik dalam
hal pola makan, pola hidup dan
pemanfaatan sanitasi dan air minum
layak
• Inovasi isi Piringku (SIKU) –
Puskesmas Ulumanda
• Warung Asanti ( Atasi Stunting)
Puskesmas Sendana
• Gembur ( Gerakan makan buah &
sayur) Puskesmas lembang
Kabupaten Polewali Mandar
Kebun Inspirasi
Kecamatan Luyo
Inovasi Kebun Inspirasi Stunting
atau Kupas Stunting merupakan
inovasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar yang yang melibatkan
Balitbangran, Pemerintah
Kecamatan Luyo, Masyarakat, serta
beberapa OPD teknis;
UGD STUNTING
(Updating Geospasial Data
Stunting
• Inovasi UGD Stunting dilaksanakan
secara partisipatif dengan
melibatkan masyarakat setempat
dalam mengindentifikasi dan
memetakan permasalahan yang ada
di desanya, seperti sebaran rumah
tidak layak huni, sebaran rumah yang
mempunyai anak stunting, sebaran
rumah tangga yang tidak memiliki
jamban, dan sebaran rumah tangga
yang belum mengakses air bersih
• Sampai dengan tahun 2021, Inovasi
UGD Stunting telah dilakukan pada
29 desa lokus intervensi, khususnya
mengidentifikasi/ memetakan rumah
tangga yang mempunyai anak
stunting.
Melalui Posyandu Ceting ini dapat
diberikan pelayanan kesehatan
kepada ibu hamil, wanita usia
reproduksi sebelum kehamilan untuk
memastikan bahwa kondisi dan
perilaku wanita saat menjadi calon ibu
yang dapat menimbulkan resiko bagi
ibu dan bayi dapat diidentifikasi dan
dikelola
POSYANDU CETING
(Posyandu Cegah Stunting)
Kabupaten MAMASA
Gerakan untuk mengajak masyarakat
mengonsumsi susu kedele yang kaya
akan zat besi untuk pertumbuhan dan
protein untuk kecerdasan anak.
Sisir Desa Serbu Harapan
(Sisir Desa selamatkan 1000 HPK)
Kegiatan terdiri dari Penyuluhan,
pengukuran Edukasi kepada
Kader, pengukuran &
Penimbangan dan Advokasi
kepada Pemerintah Setempat
Indona Stunting merupakan garda
terdepan dalam promosi dan edukasi
stunting serta komunikasi dan
koordinasi dengan seluruh stakeholder
di desa.
Indona Stunting
Lampion Stunting
Sebuah inovasi dalam rangka
publikasi stunting tingkat desa
untuk memberi tanda khusus bagi
rumah sasaran stunting yang
bertujuan memudahkan
identifikasi dalam pelaksanaan
intervensi
Gemisule (Gerakan Minum Susu
Kedele)
Kabupaten Mamuju
GADIS
(Gerakan Desa Intervensi Sasaran )
PEMBENTUKAN TIM RUMAH GIZI
•Pelaksanaan KKN tematik “gizi dan
pencegahan stunting” yang terintegrasi di
42 desa/ kelurahan dengan 400 mahasiswa
•Pemanfaatan Lahan Pekarangan (hatinya
PKK)
MALIPAS
( Masyarakat Peduli Pada Stunting)
GREBEK Stunting
GADIS
(Gerakan Desa Intervensi Sasaran)
Kegiatan yang bertujuan dalam
memaksimalkan peran desa dalam
pelayanan kesehatan ibu dan anak
seperti Kegiatan Penimbangan,
Pengukuran dan pemberian
makanan tambahan
GREBEK STUNTING
Kegiatan yang dinisiasi oleh Dinas
Kesehatan untuk pemenuhan capaian
target pengukuran dengan cara
mendatangi langsung rumah warga
untuk melakukan penimbangan
kepada balita
Kegiatan inovasi dalam peningkatan
kualitas gizi masyarakat melalui
pemanfaatan perkarangan rumah serta
pendampingan petugas kesehatan
kepada ibu dan balita
Kabupaten Mamuju Tengah
Germas Darzi
(Gerakan Masyarakat Sadar Gizi)
Upaya Untuk meningkatkan Status
Gizi Masyarakat mamuju tengah
melalui pembentukan Kampung Gizi
dengan kegiatan berbasis penyuluhan
Gizi
KARTINI menggapai emas
Ibu Hamil dan Balita di pantau Perkembangan status gizi nya oleh Kader
Mahir Gizi dengan disertai pemberian makanan pendamping bayi dan anak
serta Ibu Hamil.
BUDI LAMBER
Budi Lamber merupakan Budidaya Ikan dalam
ember namun tidak hanya ikan sayur juga bisa
dibudayakan bersamaan
Rumah Nutrisi Desa Sinabatta
• Sosialisasi dan Konseling Gizi dan
Menyusui
• Praktik Pemberian Makanan
Tambahan bergizi
• Layanan makanan Tambahan
dan Kebun Gizi
Permasalahan / Kendala dalam
Penurunan Stunting
PROVINSI SULAWESI BARAT
REMAJA PUTRI
• Belum ada pemetaan data remaja putri yang mengalami anemia di tiap kabupaten
• Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri sesuai anjuran masih rendah yaitu sebesar 3,9
%, sementara target nasional sebesar 45%
IBU HAMIL
• Ibu hamil yang menderita anemia masih tinggi yaitu sebesar 15,3%
• Ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis masih tinggi yaitu 14,06%
BADUTA
• Masih terdapat bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sebesar 5,5% dengan potensi mengalami
kondisi stunting.
• Masih terdapat bayi baru lahir dengan kondisi stunting sebesar 26%
• Deteksi dini Balita untuk mencegah kasus stunting masih rendah dengan melihat rerata Balita yang
ditimbang dan diukur hanya 58%
• Anak dengan gizi kurang yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baru mencapai
65,7%
• Bayi usia 0 – 6 Bulan yang mendapatkan ASI Ekslusive baru mencapai 27,76%.
Permasalahan pada
kelompok sasaran
prioritas
Permasalahan Teknis
Program Gizi
Belum pernah dilakukan survei konsumsi gizi dan screening
anemia pada remaja putri di Provinsi Sulawesi Barat
Masih terdapat posyandu yang belum memiliki alat antropometri
terstandar
Distribusi tenaga gizi di puskesmas belum merata sehingga
masih terdapat puskesmas yang belum memiliki tenaga gizi
Banyak petugas kesehatan di puskesmas belum terbekali
pengetahuan dan keterampilan terkait Pemberian Makan Bagi Ibu
dan Anak, Konseling Menyusui, Pemantauan dan Penilaian
Pertumbuhan Balita, Tatalaksana Gizi Buruk dan Asuhan Gizi
Puskesmas Terstandar.
1
2
3
4
Dukungan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten dalam
melakukan kegiatan intervensi kasus stunting sangat minim
5
Permasalahan
Ketersediaan Tenaga
Gizi di Puskesmas
No Kabupaten
Jumlah Puskesmas Belum
Memenuhi Standar Ketenagaan
Tenaga Gizi (Puskesmas)
Jumlah Tenaga yang
dibutuhkan (Orang)
1 Mamuju 2 2
2 Mamasa 3 3
3 Polewali Mandar 3 3
4 Majene 1 1
5 Pasangkayu 6 7
6 Mamuju Tengah 0 0
Berdasarkan PERMENKES 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, masih terdapat 15
Puskesmas di Provinsi Sulawesi Barat yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal
Jenis Tenaga Gizi dengan rincian :
Permasalahan Aspek
Budaya
Masih terdapat orang tua yang belum melakukan
Pola Asuh dan Praktek Pemberian Makan sesuai
dengan anjuran
Masih tingginya angka perkawinan anak di
Sulawesi Barat dengan presentase sebesar 17,71
% pada tahun 2021
Kepercayaan terhadap mitos yang masih tinggi di
kelompok masyarakat tertentu dalam pemilihan bahan
makanan untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan
anak sehingga menyebabkan konsumsi makanan bergizi
sangat terbatas
HARAPAN PADA
UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Mengoptimalkan Koordinasi, Singkronisasi
dan Integrasi Program Kegiatan Penurunan
Stunting pada Tingkat Provinsi, Kabupaten
dan Desa
Memaksimalkan Peningkatan Kerjasama
dan Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan
Mendorong adanya inovasi dan praktik
baik dalam mengakselerasi percepatan
penurunan stunting
Memastikan kebijakan penurunan stunting
diterjemahkan kedalam dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah
Meningkatkan kapasitas pelaksana
program didaerah baik dari sisi
pengetahuan dan keterampilan
Melakukan pemantuan secara rutin
terhadap pelaksanaan kegiatan intervensi
penurunan stunting
01 02
03 04
05 06
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng No.14 Mamuju, 91512
www.sulbarprov.go.id
tupgubsulbar@gmail.com
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

More Related Content

What's hot

4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptxYANTISAMOSIR1
 
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)khoiril anwar
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Juknis BOKB 2023
Juknis BOKB 2023Juknis BOKB 2023
Juknis BOKB 2023IPeKBKota
 
Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)
Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)
Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)James Jeferson Tallo
 
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanTim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanPenyuluhKBTelukMengk
 
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docxAnalisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docxbetrianikadek
 
Standar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbStandar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbyusup firmawan
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataSk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kb
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta KbProgram Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kb
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kbkhoiril anwar
 

What's hot (20)

4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
Kota sehat
Kota sehatKota sehat
Kota sehat
 
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
 
PKK POKJA IV.pptx
PKK  POKJA  IV.pptxPKK  POKJA  IV.pptx
PKK POKJA IV.pptx
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
PAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptxPAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Juknis BOKB 2023
Juknis BOKB 2023Juknis BOKB 2023
Juknis BOKB 2023
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)
Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)
Komunikasi data kementerian kesehatan (komdat)
 
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanTim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
 
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docxAnalisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
Analisis-Kinerja-PDCA-Indera.docx
 
Standar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbStandar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpb
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataSk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Manajemen Puskesmas
Manajemen PuskesmasManajemen Puskesmas
Manajemen Puskesmas
 
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kb
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta KbProgram Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kb
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Kb
 

Similar to STUNTINGSULBAR

Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptxMateri Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptxKalimatusSaroh
 
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfPanduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfBKKSMKN1PLOSOKLATEN
 
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdfKAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdfrasya_wirayudha
 
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANGPENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANGerisRisty
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDrHNurFajarAriefMPd
 
Presentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptxPresentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptxapdesbumidaya
 
Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013Muh Saleh
 
FIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptx
FIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptxFIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptx
FIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptxTamrinlaTaangi
 
Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
Sinergitas Program Percepatan Penurunan StuntingSinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
Sinergitas Program Percepatan Penurunan StuntingArhanRegar1
 
BAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptx
BAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptxBAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptx
BAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptxZainalArifin848408
 
Bahan Paparan AIR minum.pptx
Bahan Paparan AIR minum.pptxBahan Paparan AIR minum.pptx
Bahan Paparan AIR minum.pptxtutpanji3
 
PPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptxPPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptxFitriYunus
 
Inovasi kegiatan penunjang IPM
Inovasi kegiatan penunjang IPMInovasi kegiatan penunjang IPM
Inovasi kegiatan penunjang IPMiman ridho
 
PRESENTASI POA WIDIA Presentations, Docu
PRESENTASI POA WIDIA Presentations, DocuPRESENTASI POA WIDIA Presentations, Docu
PRESENTASI POA WIDIA Presentations, DocuRimbunJaya
 
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...RizkieDani
 
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatanprofil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatanSiti Krisnawati
 
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdfAgniKhairani
 
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdfYUNIMARIYANTI
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxKantorPunya
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
 

Similar to STUNTINGSULBAR (20)

Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptxMateri Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
Materi Pendampingan Keluarga dalam PPS_BKKBN 22 Agustus 2023.pptx
 
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdfPanduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
Panduan-Pelaksanaan-Pendampingan-Keluarga_BKKBN.pdf
 
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdfKAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
 
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANGPENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH YANG
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
 
Presentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptxPresentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptx
 
Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
Buku indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
 
FIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptx
FIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptxFIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptx
FIX. SULTRA_MATERI KPM REKONSILIASI SATGAS.pptx
 
Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
Sinergitas Program Percepatan Penurunan StuntingSinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
 
BAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptx
BAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptxBAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptx
BAHAN PAPARAN DINAS PPKB UNTUK AKSI 8.pptx
 
Bahan Paparan AIR minum.pptx
Bahan Paparan AIR minum.pptxBahan Paparan AIR minum.pptx
Bahan Paparan AIR minum.pptx
 
PPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptxPPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptx
 
Inovasi kegiatan penunjang IPM
Inovasi kegiatan penunjang IPMInovasi kegiatan penunjang IPM
Inovasi kegiatan penunjang IPM
 
PRESENTASI POA WIDIA Presentations, Docu
PRESENTASI POA WIDIA Presentations, DocuPRESENTASI POA WIDIA Presentations, Docu
PRESENTASI POA WIDIA Presentations, Docu
 
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
 
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatanprofil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
profil dinas kesehatan dan profil dinas kesehatan
 
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
 
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
20211229_Laporan_Survei_KemenPANRB_2021.pdf
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
 

Recently uploaded

TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxSyabilAfandi
 
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfDampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfssuser4743df
 
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfkaramitha
 
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...laila16682
 
kekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratprium
kekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratpriumkekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratprium
kekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratpriumfebrie2
 
Materi Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas Terbuka
Materi Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas TerbukaMateri Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas Terbuka
Materi Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas TerbukaNikmah Suryandari
 
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipa
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipaLKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipa
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipaBtsDaily
 
R6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptx
R6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptxR6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptx
R6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptxmagfira271100
 
Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)
Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)
Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)ratnawijayanti31
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxresidentcardio13usk
 

Recently uploaded (10)

TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
 
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfDampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
 
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
 
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
 
kekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratprium
kekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratpriumkekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratprium
kekeruhan tss, kecerahan warna sgh pada laboratprium
 
Materi Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas Terbuka
Materi Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas TerbukaMateri Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas Terbuka
Materi Inisiasi 4 Metode Penelitian Komunikasi Universitas Terbuka
 
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipa
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipaLKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipa
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipa
 
R6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptx
R6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptxR6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptx
R6C-Kelompok 2-Sistem Rangka Pada Amphibi dan Aves.pptx
 
Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)
Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)
Sistem Bilangan Riil (Pertidaksamaan linier)
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
 

STUNTINGSULBAR

  • 1. PELAKSANAANKONVERGENSIPERCEPATAN PENURUNANSTUNTINGPROVINSISULAWESIBARAT PROVINSI SULAWESI BARAT (0426) 2325169 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat (tupgubsulbar@gmail.com (www.sulbarprov.go.id
  • 3. DEFINISI STUNTING Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Perpres 72 Tahun 2021 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 4. Ketahanan Pangan Lingkungan Sosial Lingkungan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi Norma,makanan bayi dan anak,higiene, pendidikan, tempat kerja Akses,Pelayanan Preventif dan Kuratif Kualitas air, Sanitasi, Kondisi Bangunan Asupan Gizi Status Kesehatan Masalah Stunting Kerangka Konsep Penyebab Masalah Stunting Penyebab Langsung Penyebab Tidak Langsung Sumber : Dokumen Stranas Percepatan Penurunan Stunting Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 5. Dampak Stunting 1 2 3 Dampak Kesehatan • Gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus) • Hambatan perkembangan kognitif dan motorik • Gangguan metabolik pada saat dewasa sehingga meningkatkan risiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, stroke, jantung) Dampak Pertumbuhan Penduduk Dampak Ekonomi •Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi) pada tahun 2045. •Bonus demografi ini tidak termanfaatkan dengan baik jika tingginya prevalensi balita stunting tidak diperbaiki saat ini • Stunting menimbulkan potensi kerugian ekonomi negara sebesar 2- 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). • PDB Negara kita Rp.16.970 Triliun (2021), mąką potensi kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar Rp.339-509 Triliun. Sumber : BPS ( data diolah) Sumber : Bappenas RI Sumber : Bappenas RI Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 6. TANTANGAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DIDAERAH Kelembagaan dan Kordinasi Percepatan Penurunan Stunting masih lemah dan perlu diberdayakan Program/Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif belum konvergen dan belum sepenuhnya efektif Kapasitas pelaksana program didaerah masih lemah dan terbatas dari sisi pengetahuan dan ketrampilan Kualitas, pengelolaan dan penggunaan data masih terbatas Perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya penurunan stunting dan rendahnya dukungan sosial 1 2 3 4 5 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 8. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Gubernur menetapkan TPPS Tingkat Provinsi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang Kerja Tugas TPPS yaitu mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara Efektif, Konvergen, dan Terintegrasi Perpres 72 Tahun 2021 Koordinasi Penyelenggaran Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 9. 1 2 Tim Pengarah terdiri dari Kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TIM PENGARAH
  • 10. Tim Pelaksana Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang. Susunan Tim Pelaksana terdiri dari : • Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur • Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kepala Bappeda Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi • Sekretaris : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi • Bidang : 1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intevensi 2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi 4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management TIM PELAKSANA Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 11. • Tugas Sekretariat Pelaksana 1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting. • Sekretariat Pelaksana didukung oleh Tim Pakar (Kalangan Profesional, Akademisi dan Aparatur Sipil Negara) dan Tim teknis/lapangan ( Penyuluh KB, PLKB dan Kader KB) SEKRETARIAT PELAKSANA Dalam pelaksanaan tugasnya, TPPS dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 12. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NO. 188.4/92/SULBAR/III/2022 Struktur Keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Provinsi Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 13. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Se –Sulawesi Barat Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Struktur Keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Kabupaten No. Kabupaten Keputusan Kepala Daerah 1. Kab. Mamuju SK Bupati Mamuju No.185.45/167/KTPS/II/2022 2. Kab. Majene SK Bupati Majene No. 218/HK/KEP-BUP/III/2022 3. Kab.Polewali Mandar SK Bupati Polewali Mandar No.493 Tahun 2022 4. Kab. Mamasa SK Bupati Mamasa No. 440/KPTS-102/III/2022 5. Kab. Pasangkayu SK Bupati Pasangkayu No. 150 Tahun 2022 6. Kab. Mamuju Tengah SK Bupati Mamuju Tengah No. 188.4.45/90.1/II/2022 Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2022 Sumber : RAN PASTI 2021 -2024
  • 15. 37,8 33,8 33,2 31,4 30,2 30,0 29,8 29,7 29,5 29,0 28,7 27,5 27,5 27,4 27,4 26,2 25,8 24,8 24,5 24,5 24,4 23,5 23,3 22,8 22,4 22,3 22,1 21,6 20,9 18,6 18,5 17,6 17,3 16,8 10,9 NTT Sulawesi Barat Aceh NTB Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Papua Gorontalo Maluku Maluku Utara Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Papua Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Jawa Barat Banten Indonesia Jawa Timur Sumatera Barat Kalimantan Timur Jambi Riau Bengkulu Sulawesi Utara Jawa Tengah Bangka Belitung Lampung Kepulauan Riau DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali PROPORSI STUNTING PER PROVINSI (SSGI, 2021) Data Prevalensi Stunting Nasional Sumber Data : SSGI 2021 Kementerian Kesehatan Sulawesi Barat Indonesia Bali Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan kedua secara nasional setelah NTT dengan angka prevalensi stunting 33,8 %. Terjadi penurunan angka prevalensi stunting sebesar 6,5 % dari capaian Tahun 2019 sebesar 40,3% (SSGI 2021)
  • 16. Berdasarkan Laporan Riset Studi Gizi Indonesia (SSGI) 2021, terjadi trend penurunan angka prevalensi stunting pada tiap Kabupaten di-Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju memiliki penurunan tertinggi yaitu sebesar 13,3 % Tahun 2020 Riset Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak dilakukan karena pandemi Covid 19. Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah Sulbar SSGI 2019 43,7 39,4 45 43,6 35,6 32,1 40,3 SSGI 2021 35,7 36 33,7 30,3 28,6 26,3 33,8 ↓ 8 3,4 11,3 13,3 7 5,8 6,5 43,7 39,4 45 43,6 35,6 32,1 40,3 35,7 36 33,7 30,3 28,6 26,3 33,8 SSGI 2019 SSGI 2021 ANGKA PREVALENSI STUNTING KABUPATEN SE-SULAWESI BARAT Sumber Data : SSGI 2021 Kementerian Kesehatan Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 17. Komponen IPM Tahun 2021: IPM Sulbar berada pada Urutan ke-31 secara nasional. Pertumbuhan IPM Sulbar sebesar 0,38% dan Nasional 0,49% Angka Harapan Hidup merupakan indeks komposit IPM yang paling rendah secara nasional, sehingga sektor kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Sumber Data : Bps Sulbar KONDISI AWAL 2017 64,30 66,36 70,53 64,3 65,1 65,73 66,11 66,36 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 2017 2018 2019 2020 2021 Sulbar Nasional CAPAIAN SAAT INI TARGET 2022 68,32 68,03 67,29 66,63 66,18 64,23 Mamuju Pasangkayu Majene Mamasa Mateng Polman IPM KABUPATEN TAHUN 2021 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 18. ▪ Angka Harapan Hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,29 persen, sementara Indonesia tumbuh hanya 0,14 persen tahun tahun 2021. ▪ Perlunya peningkatan derajat kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan (air bersih dan sanitasi), perilaku kesehatan dan peningkatan sarana prasarana Kesehatan. CAPAIAN ANGKA HARAPAN HIDUP SULBAR DAN NASIONAL ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN (THN) Sumber Data : Bps Sulbar ANGKA HARAPAN HIDUP 64,34 64,58 64,82 65,06 65,25 71,06 71,20 71,34 71,47 71,57 2017 2018 2019 2020 2021 Sulbar Nasional 70,87 68,30 67,52 66,2 62,38 61,56 70,94 68,55 67,77 66,45 62,53 61,77 MAMASA MATENG MAMUJU PASANGKAYU POLMAN MAJENE 2020 2021 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 19. Sumber Data : Dinas Kesehatan Sulbar UCi (Universal Child Imunization) JUMLAH KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN BAYI VARIABELANGKAAKI, AKB DAN UCI 59 36 26 86 19 35 Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali Mandar Majene Mamuju Tengah 305 236 323 292 261 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Kematian Bayi 39 68 49 46 60 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Kematian Ibu 78,2 75,7 78 43,1 42,9 2017 2018 2019 2020 2021 Universal Child Imunization (Uci) 12 10 5 15 12 6 Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali Mandar Majene Mamuju Tengah CAPAIAN • Capaian UCi yang menggambarkan Pelayanan Imunisasi Dasar Bayi sebesar 42,9 % pada tahun 2021 • Kondisi ini dimungkinkan akibat Pandemi Covid 19 sehingga jumlah bayi (anak dibawah usia 1 tahun) yang datang untuk melakukan imunisasi dasar berkurang Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak 58,74 72,64 72,66 77,78 78,29 87,64 Mamasa Mateng Mamuju Majene Pasangkayu Polman 64,30 81,21 80,43 79,48 79,15 85,73 Mamasa Mateng Mamuju Majene Pasangkayu Polman Sulawesi Barat : 78,75% Sulawesi Barat : 78,35 % Sumber Data : Bps Sulbar 2022 •Presentase Rumah tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak meningkat sebesar 6 % dari capaian tahun 2020 sebesar 72,75% •Kab.Polewali Mandar memiliki capaian tertinggi (86,73%), sedangkan capaian terendah pada Kab. Mamasa (66,30%) PERSENTASE SANITASI DAN AIR MINUM LAYAK TAHUN 2021 STOP STUNTING •Presentase Rumah tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum Layak meningkat sebesar 1,28 % dari capaian tahun 2020 sebesar 77,07 % •Kab.Polewali Mandar memiliki capaian tertinggi (87,64%), sedangkan capaian terendah pada Kab. Mamasa (58,74%)
  • 21. Angka Perkawinan Anak Sulawesi Barat Angka Perkawinan Anak Sulawesi Barat 19,43 19,17 17,12 17,71 11,21 10,82 10,35 9,23 2018 2019 2020 2021 Sulbar Nasional Sumber Data : Badan Pusat Statistik Angka Perkawinan Anak Provinsi se - Sulawesi 9,23 Nasional 13,56 9,25 13,26 12,51 11,64 17,71 Sulut Sulsel Sultra Sulteng Gorontalo Sulbar Angka Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 yaitu 17,71 % berada diatas angka nasional sebesar 9,23%. Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam 3 (Tiga) Besar daerah dengan persentase perkawinan anak yang tinggi. Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 23. Peran Pemerintah Provinsi Melakukan Fungsi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kepada Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING 1 Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah 2 Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 4 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi 5 5 PILAR STRANAS Delapan Aksi Konvergensi : Instrument dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset dan Inovasi Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 24. PIC: BAPPEDA PIC: BAPPEDA PIC: Sekda PIC: BPMD PIC: BAPPEDA PIC: Dinkes PIC: Sekda & BAPPEDA PIC: BPMD 8 Aksi Integrasi di Tingkat Kab/Kota Konvergensi dan Integrasi di Daerah Aksi 1 : Identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi Aksi 2 : Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi Aksi 3 : Menyelenggarakan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten/Kota Aksi 4 : Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi Aksi 5 : Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa Aksi 6 : Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota Aksi 7 : Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten Aksi 8 : Melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 25. KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARA AKSI KONVERGENSI Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 26. KONVERGENSI MULTI SEKTOR PENURUNAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MELALUI INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF DINAS PU DINAS SOSIAL DINAS PEMDES DINAS KESEHAT AN DINAS TANAMANAN PANGAN,HOLTI KULTURA DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS PERIKANAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PEMB.PEREM PUAN & KB DINAS PERKIM INTERVENSI SPESIFIK Sektor Kesehatan (Berkontribusi 30%) INTERVENSI SENSITIF Sektor Non-Kesehatan (Berkontribusi 70%) 1.Layanan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan balita kurus 2. Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri 3. Layanan ibu hamil Kontak minimal 4 kali selama kehamilan (K4) 4. Pemberian vitamin A untuk balita (6 bulan – 59 bulan) 5. Imunisasi dasar lengkap 6. Pelayanan ibu Nifas 7. Pemberian zinc balita diare 8. Balita gizi mendapat perawatan 9.ASI eksklusif dan Makanan Pengganti ASI (MP ASI) 1. Penyediaan sanitasi yang layak 2. Penyediaan air minum yang layak 3. Konseling gizi dan Bina keluarga balita 4.Layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) 5.Program perlindungan sosial : JKN/Jamkesda, program keluarga harapan 6.Kawasan rumah pangan Lestari Sumber : Kementerian Dalam Negeri Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 27. No KABUPATEN IDENTIFIKASI LOKUS JUM KEC. JML LOKUS 1 MAMUJU 9 23 2 MAJENE 7 19 3 POLEWALI MANDAR 7 24 4 MAMASA 9 20 5 MAMUJU TENGAH 5 12 6 PASANGKAYU 5 9 T O T A L 42 107 DAFTAR LOKUS PENANGANAN STUNTING No KABUPATEN IDENTIFIKASI LOKUS JUM KEC. JML LOKUS 1 MAMUJU 6 20 2 MAJENE 7 20 3 POLEWALI MANDAR 9 34 4 MAMASA 10 27 5 MAMUJU TENGAH 5 20 T O T A L 37 127 Tahun 2021 Tahun 2022 • Tahun 2021 Intervensi Penurunan Stunting baik intervensi Spesifik maupun Sensitif dilakukan pada 127 Desa Lokus pada 5 Kabupaten • Untuk tahun 2022 Lokus Penanganan Stunting difokuskan pada 107 Desa Lokus pada 6 Kabupaten
  • 28. PROGRESS PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021 & 2022 PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 29. MAMUJU TENGAH 100 % MAMUJU 100 % 100 % POLEWALI MANDAR 100% MAJENE 100 % MAMASA Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Tahun 2021 100% AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8 100 % Analisis Situasi 100 % Rencana Kegiatan 100 % Rembuk Stunting 100 % Perbup Peran Desa 100 % Pembinaan KPM 100 % Sistem Manajemen Data 100 % Publikasi & Pengukuran 100 % Review Kinerja Sumber Data : Aplikasi Web Monitoring Kemendagri PROGRESS AKSI Realisasi Pelaksanaan Aksi 1 s.d Aksi 8 PROGRESS KELENGKAPAN(%) 1 KAB.MAMUJU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 KAB.MAMASA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 KAB.POLEWALIMANDAR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 KAB.MAJENE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 KAB.MAMUJUTENGAH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 AKSI4 AKSI5 AKSI6 AKSI7 AKSI8 NO KABUPATEN AKSI1 AKSI2 AKSI3 Kabupaten Pasangkayu belum menjadi daerah lokus prioritas penanganan stunting pada tahun 2021 PROGRESS UPLOAD LAPORAN
  • 30. MAMUJU TENGAH 37,5 % 37,5 % 25 % POLEWALI MANDAR 37,5% MAJENE 45 % Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Tahun 2022 36,7 % AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8 83,3 % Analisis Situasi 16,7% Rencana Kegiatan 0 % Rembuk Stunting 0 % Perbup Peran Desa 0 % Pembinaan KPM 0 % Sistem Manajemen Data 0 % Publikasi & Pengukuran 0 % Review Kinerja Sumber Data : Aplikasi Web Monitoring Kemendagri 03 Agus.2022 PROGRESS AKSI PROGRESS UPLOAD LAPORAN Realisasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi s.d 03 Agus 2022 MAMUJU PASANGKAYU 37,5 % MAMASA Telah melaksanakan Aksi 1 s/d Aksi 3 Telah melaksanakan Aksi 1 s/d Aksi 3 Telah melaksanakan Aksi 1 s/d Aksi 3 & Aksi 5 Telah melaksanakan Aksi 1 s/d Aksi 2 Telah melaksanakan Aksi 1 s/d Aksi 3 Telah melaksanakan Aksi 1 s/d Aksi 3 • Realisasi Upload Laporan Aksi Konvergensi Tahun 2022 via Web Monitoring Kemendagri baru mencapai 12,5 % sampai dengan Bulan Agustus 2022 • Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan aksi konvergensi baik dari sisi pelaksanaan dan pelaporan PROGRESS KELENGKAPAN (%) 1 KAB.MAMUJU 15,63 100 25 0 0 0 0 0 0 2 KAB.MAMASA 15,63 100 25 0 0 0 0 0 0 3 KAB. POLEWALI MANDAR 18,75 100 50 0 0 0 0 0 0 4 KAB.MAJENE 12,5 100 0 0 0 0 0 0 0 5 KAB.MAMUJU TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 KAB.PASANGKAYU 12,5 100 0 0 0 0 0 0 0 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8 NO KABUPATEN AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3
  • 31. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA AKSI KONVERGENSI TAHUN 2022 PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 32. Sesuai Surat Dirjen Bangda Kemendagri No.440/2611/Bangda Perihal Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.bappeda.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 bappedasulbar@gmail.com BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT DASAR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA Pemerintah Provinsi melakukan penilaian kinerja kabupaten dalam rangka mengukur kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang kemudian dilaporkan hasilnya kepada Kemendagri cq Ditjen Bangda paling lambat bulan juni Tahun 2022
  • 33. RANGKAIAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA TAHAP 1 Bimbingan Teknis Web Monitoring Kemendagri TAHAP 2 Penyempurnaan dokumen Aksi Konvergensi Kabupaten TAHAP 3 Bimbingan Teknis Tim Panelis Kinerja TAHAP 4 Uji Petik Lapangan TAHAP 5 Penilaian Kinerja Kabupaten Pelaksanaan diikuti oleh Tim Admin Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Penyempurnaan Dokumen Aksi Konvergensi Stunting 27 April – 16 Mei 2022 Pelaksanaan dilakukan diikuti oleh Tim Panelis Provinsi dan Tim Administrasi Dokumen 19 Mei 2022 Kunjungan kepada 5 Kabupaten Lokus dalam Uji Petik Lapangan 23 Mei – 30 Mei 2022 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kabupaten dalam Pelaksanaan Aksi 1 – 8 Tahun 2022 2 Juni - 3 Juni 2022 26 April 2022 Peyampaian Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten kepada Ditjen Bina Bangda Kemendagri Bulan Juni Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 34. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KABUPATEN TAHUN 2022 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 35. NO KABUPATEN TOTAL SKOR URUTAN PERINGKAT 1. KABUPATEN MAMUJU 78 I 2. KABUPATEN MAJENE 77 II 3. KABUPATEN POLEWALI MANDAR 75 III 4. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 73 IV 5. KABUPATEN MAMASA 70 V NO KATEGORI KINERJA KABUPATEN 1. PALING INOVATIF Mamuju dan Majene 2. PALING REPLIKATIF Mamasa dan Mateng 3. PALING INSPIRATIF Polewali HASIL PENILAIAN KINERJA AKSI/PERCEPATAN 1-8 PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN PROVINSI SE-SULAWESI BARAT TAHUN 2022 HASIL PENILAIAN KINERJA DENGAN KATEGORI PALING INOVATIF, PALING KREATIF DAN PALING INSPIRATIF UNTUK KINERJA KABUPATEN LOKUS DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 36. Pemberian Penghargaan atas Pelaksanaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama 3 Kabupaten yaitu Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar memperoleh Apresiasi atas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi oleh Kementerian Dalam Negeri Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 37. Best Practice dalam Percepatan Penurunan Stunting PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 38. Kabupaten Majene PEMBENTUKAN FORUM DESA STUNTING (FORDES) FORDES merupakan Forum Desa yang Terdiri dari desa/kelurahan yang telah Pernah masuk dalam Lokus Stunting dengan Total sebanyak 45 Desa dan ditarget akan terus dicanangkan hingga seluruh desa dikabupaten Majene keluar dari masalah Stunting PENGUATAN PERAN PKM DENGAN INOVASI Grebek Milea (Gerakan Bersama Minum Tablet FE Cegah Remaja Anemia) Kegiatan ini merupakan Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya Tablet Tambah Darah kepada remaja putri yang berjumlah 1.150 orang ✓ 150 orang rematri dari masing-masing 6 Kecamatan ✓ 250 orang rematri dari gabungan Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Forum Genre atau 4G ( Dari remaja Oleh remaja Untuk remaja) • Kegiatan ini dijalankan dengan pola tiap pikr pada kampung kb yang rutin dikunjungi oleh 3 - 4 pendidik yang mebawakan materi pendewasaan usia perkawinan • Jambore 4G : diadakan setiap tahun, untuk menggali kekompakan, kepemimpinan dan kerja sama antar anggota PIKR sekabupaten Majene. Inovasi PKM ini diciptakan untuk menjadi Gerakan stimulant yang mengedukasi masyarakat baik dalam hal pola makan, pola hidup dan pemanfaatan sanitasi dan air minum layak • Inovasi isi Piringku (SIKU) – Puskesmas Ulumanda • Warung Asanti ( Atasi Stunting) Puskesmas Sendana • Gembur ( Gerakan makan buah & sayur) Puskesmas lembang
  • 39. Kabupaten Polewali Mandar Kebun Inspirasi Kecamatan Luyo Inovasi Kebun Inspirasi Stunting atau Kupas Stunting merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang yang melibatkan Balitbangran, Pemerintah Kecamatan Luyo, Masyarakat, serta beberapa OPD teknis; UGD STUNTING (Updating Geospasial Data Stunting • Inovasi UGD Stunting dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat dalam mengindentifikasi dan memetakan permasalahan yang ada di desanya, seperti sebaran rumah tidak layak huni, sebaran rumah yang mempunyai anak stunting, sebaran rumah tangga yang tidak memiliki jamban, dan sebaran rumah tangga yang belum mengakses air bersih • Sampai dengan tahun 2021, Inovasi UGD Stunting telah dilakukan pada 29 desa lokus intervensi, khususnya mengidentifikasi/ memetakan rumah tangga yang mempunyai anak stunting. Melalui Posyandu Ceting ini dapat diberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, wanita usia reproduksi sebelum kehamilan untuk memastikan bahwa kondisi dan perilaku wanita saat menjadi calon ibu yang dapat menimbulkan resiko bagi ibu dan bayi dapat diidentifikasi dan dikelola POSYANDU CETING (Posyandu Cegah Stunting)
  • 40. Kabupaten MAMASA Gerakan untuk mengajak masyarakat mengonsumsi susu kedele yang kaya akan zat besi untuk pertumbuhan dan protein untuk kecerdasan anak. Sisir Desa Serbu Harapan (Sisir Desa selamatkan 1000 HPK) Kegiatan terdiri dari Penyuluhan, pengukuran Edukasi kepada Kader, pengukuran & Penimbangan dan Advokasi kepada Pemerintah Setempat Indona Stunting merupakan garda terdepan dalam promosi dan edukasi stunting serta komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder di desa. Indona Stunting Lampion Stunting Sebuah inovasi dalam rangka publikasi stunting tingkat desa untuk memberi tanda khusus bagi rumah sasaran stunting yang bertujuan memudahkan identifikasi dalam pelaksanaan intervensi Gemisule (Gerakan Minum Susu Kedele)
  • 41. Kabupaten Mamuju GADIS (Gerakan Desa Intervensi Sasaran ) PEMBENTUKAN TIM RUMAH GIZI •Pelaksanaan KKN tematik “gizi dan pencegahan stunting” yang terintegrasi di 42 desa/ kelurahan dengan 400 mahasiswa •Pemanfaatan Lahan Pekarangan (hatinya PKK) MALIPAS ( Masyarakat Peduli Pada Stunting) GREBEK Stunting GADIS (Gerakan Desa Intervensi Sasaran) Kegiatan yang bertujuan dalam memaksimalkan peran desa dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti Kegiatan Penimbangan, Pengukuran dan pemberian makanan tambahan GREBEK STUNTING Kegiatan yang dinisiasi oleh Dinas Kesehatan untuk pemenuhan capaian target pengukuran dengan cara mendatangi langsung rumah warga untuk melakukan penimbangan kepada balita Kegiatan inovasi dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui pemanfaatan perkarangan rumah serta pendampingan petugas kesehatan kepada ibu dan balita
  • 42. Kabupaten Mamuju Tengah Germas Darzi (Gerakan Masyarakat Sadar Gizi) Upaya Untuk meningkatkan Status Gizi Masyarakat mamuju tengah melalui pembentukan Kampung Gizi dengan kegiatan berbasis penyuluhan Gizi KARTINI menggapai emas Ibu Hamil dan Balita di pantau Perkembangan status gizi nya oleh Kader Mahir Gizi dengan disertai pemberian makanan pendamping bayi dan anak serta Ibu Hamil. BUDI LAMBER Budi Lamber merupakan Budidaya Ikan dalam ember namun tidak hanya ikan sayur juga bisa dibudayakan bersamaan Rumah Nutrisi Desa Sinabatta • Sosialisasi dan Konseling Gizi dan Menyusui • Praktik Pemberian Makanan Tambahan bergizi • Layanan makanan Tambahan dan Kebun Gizi
  • 43. Permasalahan / Kendala dalam Penurunan Stunting PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 44. REMAJA PUTRI • Belum ada pemetaan data remaja putri yang mengalami anemia di tiap kabupaten • Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri sesuai anjuran masih rendah yaitu sebesar 3,9 %, sementara target nasional sebesar 45% IBU HAMIL • Ibu hamil yang menderita anemia masih tinggi yaitu sebesar 15,3% • Ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis masih tinggi yaitu 14,06% BADUTA • Masih terdapat bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sebesar 5,5% dengan potensi mengalami kondisi stunting. • Masih terdapat bayi baru lahir dengan kondisi stunting sebesar 26% • Deteksi dini Balita untuk mencegah kasus stunting masih rendah dengan melihat rerata Balita yang ditimbang dan diukur hanya 58% • Anak dengan gizi kurang yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baru mencapai 65,7% • Bayi usia 0 – 6 Bulan yang mendapatkan ASI Ekslusive baru mencapai 27,76%. Permasalahan pada kelompok sasaran prioritas
  • 45. Permasalahan Teknis Program Gizi Belum pernah dilakukan survei konsumsi gizi dan screening anemia pada remaja putri di Provinsi Sulawesi Barat Masih terdapat posyandu yang belum memiliki alat antropometri terstandar Distribusi tenaga gizi di puskesmas belum merata sehingga masih terdapat puskesmas yang belum memiliki tenaga gizi Banyak petugas kesehatan di puskesmas belum terbekali pengetahuan dan keterampilan terkait Pemberian Makan Bagi Ibu dan Anak, Konseling Menyusui, Pemantauan dan Penilaian Pertumbuhan Balita, Tatalaksana Gizi Buruk dan Asuhan Gizi Puskesmas Terstandar. 1 2 3 4 Dukungan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kegiatan intervensi kasus stunting sangat minim 5
  • 46. Permasalahan Ketersediaan Tenaga Gizi di Puskesmas No Kabupaten Jumlah Puskesmas Belum Memenuhi Standar Ketenagaan Tenaga Gizi (Puskesmas) Jumlah Tenaga yang dibutuhkan (Orang) 1 Mamuju 2 2 2 Mamasa 3 3 3 Polewali Mandar 3 3 4 Majene 1 1 5 Pasangkayu 6 7 6 Mamuju Tengah 0 0 Berdasarkan PERMENKES 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, masih terdapat 15 Puskesmas di Provinsi Sulawesi Barat yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal Jenis Tenaga Gizi dengan rincian :
  • 47. Permasalahan Aspek Budaya Masih terdapat orang tua yang belum melakukan Pola Asuh dan Praktek Pemberian Makan sesuai dengan anjuran Masih tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Barat dengan presentase sebesar 17,71 % pada tahun 2021 Kepercayaan terhadap mitos yang masih tinggi di kelompok masyarakat tertentu dalam pemilihan bahan makanan untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak sehingga menyebabkan konsumsi makanan bergizi sangat terbatas
  • 48. HARAPAN PADA UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Mengoptimalkan Koordinasi, Singkronisasi dan Integrasi Program Kegiatan Penurunan Stunting pada Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa Memaksimalkan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Mendorong adanya inovasi dan praktik baik dalam mengakselerasi percepatan penurunan stunting Memastikan kebijakan penurunan stunting diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Meningkatkan kapasitas pelaksana program didaerah baik dari sisi pengetahuan dan keterampilan Melakukan pemantuan secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan intervensi penurunan stunting 01 02 03 04 05 06 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
  • 49. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng No.14 Mamuju, 91512 www.sulbarprov.go.id tupgubsulbar@gmail.com Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat www.sulbarprov.go.id (0426) 2325169 tupgubsulbar@gmail.com PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT