3. DEFINISI STUNTING
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai
dengan panjang atau tinggi badannya berada
di bawah standar yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan
Perpres 72 Tahun 2021
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
4. Ketahanan
Pangan
Lingkungan
Sosial
Lingkungan
Kesehatan
Lingkungan
Pemukiman
Ketersediaan,
keterjangkauan
dan akses
pangan bergizi
Norma,makanan
bayi dan
anak,higiene,
pendidikan,
tempat kerja
Akses,Pelayanan
Preventif dan
Kuratif
Kualitas air,
Sanitasi, Kondisi
Bangunan
Asupan Gizi Status Kesehatan
Masalah Stunting
Kerangka Konsep Penyebab Masalah Stunting
Penyebab
Langsung
Penyebab Tidak
Langsung
Sumber : Dokumen Stranas Percepatan Penurunan Stunting
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
5. Dampak Stunting
1 2 3
Dampak Kesehatan
• Gagal tumbuh (berat lahir rendah,
kecil, pendek, kurus)
• Hambatan perkembangan kognitif
dan motorik
• Gangguan metabolik pada saat
dewasa sehingga meningkatkan
risiko penyakit tidak menular
(diabetes, obesitas, stroke, jantung)
Dampak Pertumbuhan
Penduduk
Dampak Ekonomi
•Indonesia diproyeksikan mengalami
pertumbuhan penduduk produktif
(bonus demografi) pada tahun 2045.
•Bonus demografi ini tidak
termanfaatkan dengan baik jika
tingginya prevalensi balita stunting
tidak diperbaiki saat ini
• Stunting menimbulkan potensi
kerugian ekonomi negara sebesar 2-
3% dari Produk Domestik Bruto
(PDB).
• PDB Negara kita Rp.16.970 Triliun
(2021), mąką potensi kerugian
akibat stunting diperkirakan sebesar
Rp.339-509 Triliun.
Sumber : BPS ( data diolah)
Sumber : Bappenas RI
Sumber : Bappenas RI
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
6. TANTANGAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DIDAERAH
Kelembagaan dan Kordinasi Percepatan
Penurunan Stunting masih lemah dan perlu
diberdayakan
Program/Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan
Sensitif belum konvergen dan belum
sepenuhnya efektif
Kapasitas pelaksana program didaerah masih
lemah dan terbatas dari sisi pengetahuan dan
ketrampilan
Kualitas, pengelolaan dan penggunaan data
masih terbatas
Perilaku masyarakat belum sejalan dengan
upaya penurunan stunting dan rendahnya
dukungan sosial
1
2
3
4
5
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
8. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021
Gubernur menetapkan TPPS Tingkat Provinsi
Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana,
Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang
Kerja
Tugas TPPS yaitu mengoordinasikan,
menyinergikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan percepatan penurunan
stunting secara Efektif, Konvergen, dan
Terintegrasi
Perpres 72 Tahun 2021
Koordinasi Penyelenggaran Percepatan
Penurunan Stunting Tingkat Provinsi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
9. 1
2
Tim Pengarah terdiri dari Kepala daerah
dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Memberikan arahan terkait penetapan
kebijakan serta memberikan pertimbangan,
saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian
kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan
percepatan penurunan Stunting
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TIM PENGARAH
10. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi
dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana yang
didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang.
Susunan Tim Pelaksana terdiri dari :
• Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur
• Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
• Sekretaris : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
• Bidang :
1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan
Intevensi
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan
Keluarga
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan
Knowledge Management
TIM PELAKSANA
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
11. • Tugas Sekretariat Pelaksana
1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi
penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting
2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka
melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan
penurunan Stunting
3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam
percepatan penurunan Stunting.
• Sekretariat Pelaksana didukung oleh Tim Pakar (Kalangan Profesional,
Akademisi dan Aparatur Sipil Negara) dan Tim teknis/lapangan ( Penyuluh
KB, PLKB dan Kader KB)
SEKRETARIAT PELAKSANA
Dalam pelaksanaan tugasnya, TPPS dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang
dikoordinasikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
12. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NO. 188.4/92/SULBAR/III/2022
Struktur Keanggotaan Tim
Pelaksana TPPS Provinsi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
13. Tim Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Se –Sulawesi Barat
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Struktur Keanggotaan Tim
Pelaksana TPPS Kabupaten
No. Kabupaten Keputusan Kepala Daerah
1. Kab. Mamuju SK Bupati Mamuju
No.185.45/167/KTPS/II/2022
2. Kab. Majene SK Bupati Majene
No. 218/HK/KEP-BUP/III/2022
3. Kab.Polewali Mandar SK Bupati Polewali Mandar
No.493 Tahun 2022
4. Kab. Mamasa SK Bupati Mamasa
No. 440/KPTS-102/III/2022
5. Kab. Pasangkayu SK Bupati Pasangkayu
No. 150 Tahun 2022
6. Kab. Mamuju Tengah SK Bupati Mamuju Tengah
No. 188.4.45/90.1/II/2022
Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan
Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2022
Sumber : RAN PASTI 2021 -2024
15. 37,8
33,8
33,2
31,4
30,2 30,0 29,8 29,7 29,5 29,0 28,7
27,5 27,5 27,4 27,4
26,2 25,8 24,8 24,5 24,5
24,4
23,5 23,3 22,8 22,4 22,3 22,1 21,6 20,9
18,6 18,5 17,6 17,3 16,8
10,9
NTT
Sulawesi
Barat
Aceh
NTB
Sulawesi
Tenggara
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Barat
Sulawesi
Tengah
Papua
Gorontalo
Maluku
Maluku
Utara
Kalimantan
Utara
Kalimantan
Tengah
Sulawesi
Selatan
Papua
Barat
Sumatera
Utara
Sumatera
Selatan
Jawa
Barat
Banten
Indonesia
Jawa
Timur
Sumatera
Barat
Kalimantan
Timur
Jambi
Riau
Bengkulu
Sulawesi
Utara
Jawa
Tengah
Bangka
Belitung
Lampung
Kepulauan
Riau
DI
Yogyakarta
DKI
Jakarta
Bali
PROPORSI STUNTING PER PROVINSI (SSGI, 2021)
Data Prevalensi Stunting Nasional
Sumber Data : SSGI 2021 Kementerian Kesehatan
Sulawesi
Barat
Indonesia
Bali
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Provinsi Sulawesi Barat
menempati urutan kedua secara
nasional setelah NTT dengan
angka prevalensi stunting 33,8 %.
Terjadi penurunan angka prevalensi
stunting sebesar 6,5 % dari capaian
Tahun 2019 sebesar 40,3% (SSGI
2021)
16. Berdasarkan Laporan Riset Studi Gizi
Indonesia (SSGI) 2021, terjadi trend
penurunan angka prevalensi stunting pada
tiap Kabupaten di-Sulawesi Barat
Kabupaten Mamuju memiliki penurunan
tertinggi yaitu sebesar 13,3 %
Tahun 2020 Riset Studi Status Gizi
Indonesia (SSGI) tidak dilakukan karena
pandemi Covid 19.
Majene
Polewali
Mandar
Mamasa Mamuju Pasangkayu
Mamuju
Tengah
Sulbar
SSGI 2019 43,7 39,4 45 43,6 35,6 32,1 40,3
SSGI 2021 35,7 36 33,7 30,3 28,6 26,3 33,8
↓ 8 3,4 11,3 13,3 7 5,8 6,5
43,7
39,4
45 43,6
35,6
32,1
40,3
35,7 36
33,7
30,3 28,6
26,3
33,8
SSGI 2019 SSGI 2021
ANGKA PREVALENSI STUNTING KABUPATEN
SE-SULAWESI BARAT
Sumber Data : SSGI 2021 Kementerian Kesehatan
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
17. Komponen IPM Tahun 2021:
IPM Sulbar berada pada Urutan ke-31
secara nasional. Pertumbuhan IPM
Sulbar sebesar 0,38% dan Nasional
0,49%
Angka Harapan Hidup merupakan
indeks komposit IPM yang paling
rendah secara nasional, sehingga
sektor kesehatan perlu mendapat
perhatian khusus.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Sumber Data : Bps Sulbar
KONDISI
AWAL 2017
64,30 66,36 70,53
64,3 65,1 65,73 66,11 66,36
70,81 71,39 71,92 71,94 72,29
2017 2018 2019 2020 2021
Sulbar Nasional
CAPAIAN
SAAT INI
TARGET
2022
68,32
68,03
67,29
66,63
66,18
64,23
Mamuju Pasangkayu Majene Mamasa Mateng Polman
IPM KABUPATEN TAHUN 2021
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
18. ▪ Angka Harapan Hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,29 persen,
sementara Indonesia tumbuh hanya 0,14 persen tahun
tahun 2021.
▪ Perlunya peningkatan derajat kesehatan yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan (air
bersih dan sanitasi), perilaku kesehatan dan peningkatan
sarana prasarana Kesehatan.
CAPAIAN
ANGKA HARAPAN HIDUP SULBAR DAN
NASIONAL
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN (THN)
Sumber Data : Bps Sulbar
ANGKA HARAPAN HIDUP
64,34 64,58 64,82 65,06 65,25
71,06 71,20 71,34 71,47 71,57
2017 2018 2019 2020 2021
Sulbar Nasional
70,87
68,30
67,52
66,2
62,38
61,56
70,94
68,55
67,77
66,45
62,53
61,77
MAMASA MATENG MAMUJU PASANGKAYU POLMAN MAJENE
2020 2021
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
19. Sumber Data : Dinas Kesehatan Sulbar
UCi (Universal Child Imunization)
JUMLAH KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN BAYI
VARIABELANGKAAKI, AKB DAN UCI
59
36
26
86
19
35
Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali
Mandar
Majene Mamuju
Tengah
305
236
323 292
261
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kematian Bayi
39
68
49 46
60
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kematian Ibu
78,2 75,7 78
43,1 42,9
2017 2018 2019 2020 2021
Universal Child Imunization (Uci)
12
10
5
15
12
6
Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali
Mandar
Majene Mamuju
Tengah
CAPAIAN
• Capaian UCi yang menggambarkan
Pelayanan Imunisasi Dasar Bayi sebesar
42,9 % pada tahun 2021
• Kondisi ini dimungkinkan akibat Pandemi
Covid 19 sehingga jumlah bayi (anak
dibawah usia 1 tahun) yang datang untuk
melakukan imunisasi dasar berkurang
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Terhadap Sanitasi Layak
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Layanan Sumber Air Minum Layak
58,74
72,64 72,66
77,78 78,29
87,64
Mamasa Mateng Mamuju Majene Pasangkayu Polman
64,30
81,21 80,43 79,48 79,15
85,73
Mamasa Mateng Mamuju Majene Pasangkayu Polman
Sulawesi Barat : 78,75% Sulawesi Barat : 78,35 %
Sumber Data : Bps Sulbar 2022
•Presentase Rumah tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi
Layak meningkat sebesar 6 % dari capaian tahun 2020 sebesar
72,75%
•Kab.Polewali Mandar memiliki capaian tertinggi (86,73%),
sedangkan capaian terendah pada Kab. Mamasa (66,30%)
PERSENTASE SANITASI DAN AIR MINUM LAYAK TAHUN 2021
STOP STUNTING
•Presentase Rumah tangga yang memiliki Akses terhadap Air
Minum Layak meningkat sebesar 1,28 % dari capaian tahun 2020
sebesar 77,07 %
•Kab.Polewali Mandar memiliki capaian tertinggi (87,64%),
sedangkan capaian terendah pada Kab. Mamasa (58,74%)
21. Angka Perkawinan Anak
Sulawesi Barat
Angka Perkawinan Anak Sulawesi Barat
19,43 19,17
17,12 17,71
11,21 10,82 10,35 9,23
2018 2019 2020 2021
Sulbar Nasional
Sumber Data : Badan Pusat Statistik
Angka Perkawinan Anak Provinsi se - Sulawesi
9,23
Nasional
13,56
9,25
13,26 12,51
11,64
17,71
Sulut Sulsel Sultra Sulteng Gorontalo Sulbar
Angka Perkawinan Anak Provinsi
Sulawesi Barat pada tahun 2021 yaitu
17,71 % berada diatas angka nasional
sebesar 9,23%.
Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam
3 (Tiga) Besar daerah dengan
persentase perkawinan anak yang
tinggi.
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
23. Peran Pemerintah Provinsi
Melakukan Fungsi Pembinaan, Pemantauan
dan Evaluasi Kepada Kabupaten/Kota dalam
melaksanakan 8 Aksi Konvergensi
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL
PENURUNAN STUNTING
1
Peningkatan Komitmen dan
Visi Kepemimpinan Nasional
dan Daerah
2
Peningkatan Komunikasi
Perubahan Perilaku dan
Pemberdayaan Masyarakat
3
Peningkatan Konvergensi
Intervensi Spesifik dan
Intervensi Sensitif
4
Peningkatan Ketahanan
Pangan dan Gizi
5
5 PILAR STRANAS
Delapan Aksi Konvergensi : Instrument
dalam bentuk kegiatan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk memperbaiki
manajemen penyelenggaraan pelayanan
dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran
Penguatan dan Pengembangan
Sistem, Data, Informasi, Riset
dan Inovasi
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
24. PIC:
BAPPEDA
PIC:
BAPPEDA
PIC: Sekda
PIC: BPMD
PIC:
BAPPEDA
PIC: Dinkes
PIC: Sekda &
BAPPEDA
PIC: BPMD
8 Aksi Integrasi di Tingkat Kab/Kota
Konvergensi dan Integrasi di Daerah
Aksi 1 : Identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program
dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi
Aksi 2 : Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan
pelaksanaan intervensi gizi
Aksi 3 : Menyelenggarakan Rembuk Stunting Tingkat
Kabupaten/Kota
Aksi 4 : Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk
menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi
gizi terintegrasi
Aksi 5 : Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader
yang membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan
intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa
Aksi 6 : Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting
dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota
Aksi 7 : Melakukan pengukuran pertumbuhan dan
perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting
kabupaten
Aksi 8 : Melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun
terakhir
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
25. KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARA AKSI KONVERGENSI
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
26. KONVERGENSI MULTI SEKTOR PENURUNAN STUNTING DAN
PERBAIKAN GIZI MELALUI INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF
DINAS
PU
DINAS
SOSIAL
DINAS
PEMDES
DINAS
KESEHAT
AN
DINAS
TANAMANAN
PANGAN,HOLTI
KULTURA
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
DINAS
PERIKANAN
DINAS
PENDIDIKAN
DINAS
PEMB.PEREM
PUAN & KB
DINAS
PERKIM
INTERVENSI SPESIFIK
Sektor Kesehatan
(Berkontribusi 30%)
INTERVENSI SENSITIF
Sektor Non-Kesehatan
(Berkontribusi 70%)
1.Layanan pemberian makanan tambahan
(PMT) untuk ibu hamil kurang energi
kronik (KEK) dan balita kurus
2. Pemberian tablet tambah darah untuk
ibu hamil dan remaja putri
3. Layanan ibu hamil Kontak minimal 4 kali
selama kehamilan (K4)
4. Pemberian vitamin A untuk balita (6
bulan – 59 bulan)
5. Imunisasi dasar lengkap
6. Pelayanan ibu Nifas
7. Pemberian zinc balita diare
8. Balita gizi mendapat perawatan
9.ASI eksklusif dan Makanan Pengganti
ASI (MP ASI)
1. Penyediaan sanitasi yang layak
2. Penyediaan air minum yang layak
3. Konseling gizi dan Bina keluarga balita
4.Layanan Pendidikan anak usia dini
(PAUD)
5.Program perlindungan sosial :
JKN/Jamkesda, program keluarga
harapan
6.Kawasan rumah pangan Lestari
Sumber : Kementerian Dalam Negeri
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
27. No KABUPATEN IDENTIFIKASI LOKUS
JUM KEC. JML LOKUS
1 MAMUJU 9 23
2 MAJENE 7 19
3 POLEWALI MANDAR 7 24
4 MAMASA 9 20
5 MAMUJU TENGAH 5 12
6 PASANGKAYU 5 9
T O T A L 42 107
DAFTAR LOKUS PENANGANAN STUNTING
No KABUPATEN IDENTIFIKASI LOKUS
JUM KEC. JML LOKUS
1 MAMUJU 6 20
2 MAJENE 7 20
3 POLEWALI MANDAR 9 34
4 MAMASA 10 27
5 MAMUJU TENGAH 5 20
T O T A L 37 127
Tahun 2021 Tahun 2022
• Tahun 2021 Intervensi Penurunan Stunting baik intervensi Spesifik
maupun Sensitif dilakukan pada 127 Desa Lokus pada 5 Kabupaten
• Untuk tahun 2022 Lokus Penanganan Stunting difokuskan pada 107
Desa Lokus pada 6 Kabupaten
32. Sesuai Surat Dirjen Bangda Kemendagri
No.440/2611/Bangda Perihal Penilaian Kinerja 8 Aksi
Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.bappeda.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
bappedasulbar@gmail.com
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT
DASAR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
Pemerintah Provinsi melakukan penilaian
kinerja kabupaten dalam rangka mengukur
kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam
pelaksanan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang
kemudian dilaporkan hasilnya kepada
Kemendagri cq Ditjen Bangda paling lambat
bulan juni Tahun 2022
33. RANGKAIAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA
TAHAP 1
Bimbingan Teknis Web
Monitoring Kemendagri
TAHAP 2
Penyempurnaan
dokumen Aksi
Konvergensi Kabupaten
TAHAP 3
Bimbingan Teknis
Tim Panelis Kinerja
TAHAP 4
Uji Petik Lapangan
TAHAP 5
Penilaian Kinerja
Kabupaten
Pelaksanaan diikuti oleh
Tim Admin Konvergensi
Penurunan Stunting
Kabupaten
Penyempurnaan
Dokumen Aksi
Konvergensi Stunting
27 April – 16 Mei 2022
Pelaksanaan dilakukan
diikuti oleh Tim Panelis
Provinsi dan Tim
Administrasi Dokumen
19 Mei 2022 Kunjungan kepada 5
Kabupaten Lokus dalam
Uji Petik Lapangan
23 Mei – 30 Mei 2022 Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Kabupaten
dalam Pelaksanaan Aksi
1 – 8 Tahun 2022
2 Juni - 3 Juni 2022
26 April 2022
Peyampaian Hasil Penilaian
Kinerja Kabupaten kepada Ditjen
Bina Bangda Kemendagri
Bulan Juni
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
34. PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA
KABUPATEN TAHUN 2022
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
35. NO KABUPATEN TOTAL
SKOR
URUTAN
PERINGKAT
1. KABUPATEN MAMUJU 78 I
2. KABUPATEN MAJENE 77 II
3. KABUPATEN POLEWALI MANDAR 75 III
4. KABUPATEN MAMUJU TENGAH 73 IV
5. KABUPATEN MAMASA 70 V
NO KATEGORI KINERJA KABUPATEN
1. PALING INOVATIF Mamuju dan Majene
2. PALING REPLIKATIF Mamasa dan Mateng
3. PALING INSPIRATIF Polewali
HASIL PENILAIAN KINERJA AKSI/PERCEPATAN 1-8 PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI KABUPATEN PROVINSI SE-SULAWESI BARAT
TAHUN 2022
HASIL PENILAIAN KINERJA DENGAN KATEGORI PALING INOVATIF, PALING KREATIF DAN
PALING INSPIRATIF UNTUK KINERJA KABUPATEN LOKUS DI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2022
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
36. Pemberian Penghargaan atas Pelaksanaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama 3 Kabupaten yaitu Kab. Mamuju,
Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar memperoleh Apresiasi atas Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi oleh Kementerian Dalam Negeri
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
38. Kabupaten Majene
PEMBENTUKAN FORUM DESA
STUNTING (FORDES)
FORDES merupakan Forum Desa yang
Terdiri dari desa/kelurahan yang telah
Pernah masuk dalam Lokus Stunting
dengan Total sebanyak 45 Desa dan
ditarget akan terus dicanangkan hingga
seluruh desa dikabupaten Majene
keluar dari masalah Stunting
PENGUATAN PERAN PKM DENGAN
INOVASI
Grebek Milea (Gerakan Bersama Minum
Tablet FE Cegah Remaja Anemia)
Kegiatan ini merupakan Kampanye dan
sosialisasi tentang pentingnya Tablet Tambah
Darah kepada remaja putri yang berjumlah
1.150 orang
✓ 150 orang rematri dari masing-masing 6
Kecamatan
✓ 250 orang rematri dari gabungan
Kecamatan Banggae dan Banggae Timur
Forum Genre atau 4G ( Dari remaja Oleh
remaja Untuk remaja)
• Kegiatan ini dijalankan dengan pola tiap pikr
pada kampung kb yang rutin dikunjungi oleh
3 - 4 pendidik yang mebawakan materi
pendewasaan usia perkawinan
• Jambore 4G : diadakan setiap tahun, untuk
menggali kekompakan, kepemimpinan dan
kerja sama antar anggota PIKR sekabupaten
Majene.
Inovasi PKM ini diciptakan untuk
menjadi Gerakan stimulant yang
mengedukasi masyarakat baik dalam
hal pola makan, pola hidup dan
pemanfaatan sanitasi dan air minum
layak
• Inovasi isi Piringku (SIKU) –
Puskesmas Ulumanda
• Warung Asanti ( Atasi Stunting)
Puskesmas Sendana
• Gembur ( Gerakan makan buah &
sayur) Puskesmas lembang
39. Kabupaten Polewali Mandar
Kebun Inspirasi
Kecamatan Luyo
Inovasi Kebun Inspirasi Stunting
atau Kupas Stunting merupakan
inovasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar yang yang melibatkan
Balitbangran, Pemerintah
Kecamatan Luyo, Masyarakat, serta
beberapa OPD teknis;
UGD STUNTING
(Updating Geospasial Data
Stunting
• Inovasi UGD Stunting dilaksanakan
secara partisipatif dengan
melibatkan masyarakat setempat
dalam mengindentifikasi dan
memetakan permasalahan yang ada
di desanya, seperti sebaran rumah
tidak layak huni, sebaran rumah yang
mempunyai anak stunting, sebaran
rumah tangga yang tidak memiliki
jamban, dan sebaran rumah tangga
yang belum mengakses air bersih
• Sampai dengan tahun 2021, Inovasi
UGD Stunting telah dilakukan pada
29 desa lokus intervensi, khususnya
mengidentifikasi/ memetakan rumah
tangga yang mempunyai anak
stunting.
Melalui Posyandu Ceting ini dapat
diberikan pelayanan kesehatan
kepada ibu hamil, wanita usia
reproduksi sebelum kehamilan untuk
memastikan bahwa kondisi dan
perilaku wanita saat menjadi calon ibu
yang dapat menimbulkan resiko bagi
ibu dan bayi dapat diidentifikasi dan
dikelola
POSYANDU CETING
(Posyandu Cegah Stunting)
40. Kabupaten MAMASA
Gerakan untuk mengajak masyarakat
mengonsumsi susu kedele yang kaya
akan zat besi untuk pertumbuhan dan
protein untuk kecerdasan anak.
Sisir Desa Serbu Harapan
(Sisir Desa selamatkan 1000 HPK)
Kegiatan terdiri dari Penyuluhan,
pengukuran Edukasi kepada
Kader, pengukuran &
Penimbangan dan Advokasi
kepada Pemerintah Setempat
Indona Stunting merupakan garda
terdepan dalam promosi dan edukasi
stunting serta komunikasi dan
koordinasi dengan seluruh stakeholder
di desa.
Indona Stunting
Lampion Stunting
Sebuah inovasi dalam rangka
publikasi stunting tingkat desa
untuk memberi tanda khusus bagi
rumah sasaran stunting yang
bertujuan memudahkan
identifikasi dalam pelaksanaan
intervensi
Gemisule (Gerakan Minum Susu
Kedele)
41. Kabupaten Mamuju
GADIS
(Gerakan Desa Intervensi Sasaran )
PEMBENTUKAN TIM RUMAH GIZI
•Pelaksanaan KKN tematik “gizi dan
pencegahan stunting” yang terintegrasi di
42 desa/ kelurahan dengan 400 mahasiswa
•Pemanfaatan Lahan Pekarangan (hatinya
PKK)
MALIPAS
( Masyarakat Peduli Pada Stunting)
GREBEK Stunting
GADIS
(Gerakan Desa Intervensi Sasaran)
Kegiatan yang bertujuan dalam
memaksimalkan peran desa dalam
pelayanan kesehatan ibu dan anak
seperti Kegiatan Penimbangan,
Pengukuran dan pemberian
makanan tambahan
GREBEK STUNTING
Kegiatan yang dinisiasi oleh Dinas
Kesehatan untuk pemenuhan capaian
target pengukuran dengan cara
mendatangi langsung rumah warga
untuk melakukan penimbangan
kepada balita
Kegiatan inovasi dalam peningkatan
kualitas gizi masyarakat melalui
pemanfaatan perkarangan rumah serta
pendampingan petugas kesehatan
kepada ibu dan balita
42. Kabupaten Mamuju Tengah
Germas Darzi
(Gerakan Masyarakat Sadar Gizi)
Upaya Untuk meningkatkan Status
Gizi Masyarakat mamuju tengah
melalui pembentukan Kampung Gizi
dengan kegiatan berbasis penyuluhan
Gizi
KARTINI menggapai emas
Ibu Hamil dan Balita di pantau Perkembangan status gizi nya oleh Kader
Mahir Gizi dengan disertai pemberian makanan pendamping bayi dan anak
serta Ibu Hamil.
BUDI LAMBER
Budi Lamber merupakan Budidaya Ikan dalam
ember namun tidak hanya ikan sayur juga bisa
dibudayakan bersamaan
Rumah Nutrisi Desa Sinabatta
• Sosialisasi dan Konseling Gizi dan
Menyusui
• Praktik Pemberian Makanan
Tambahan bergizi
• Layanan makanan Tambahan
dan Kebun Gizi
44. REMAJA PUTRI
• Belum ada pemetaan data remaja putri yang mengalami anemia di tiap kabupaten
• Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri sesuai anjuran masih rendah yaitu sebesar 3,9
%, sementara target nasional sebesar 45%
IBU HAMIL
• Ibu hamil yang menderita anemia masih tinggi yaitu sebesar 15,3%
• Ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis masih tinggi yaitu 14,06%
BADUTA
• Masih terdapat bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sebesar 5,5% dengan potensi mengalami
kondisi stunting.
• Masih terdapat bayi baru lahir dengan kondisi stunting sebesar 26%
• Deteksi dini Balita untuk mencegah kasus stunting masih rendah dengan melihat rerata Balita yang
ditimbang dan diukur hanya 58%
• Anak dengan gizi kurang yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baru mencapai
65,7%
• Bayi usia 0 – 6 Bulan yang mendapatkan ASI Ekslusive baru mencapai 27,76%.
Permasalahan pada
kelompok sasaran
prioritas
45. Permasalahan Teknis
Program Gizi
Belum pernah dilakukan survei konsumsi gizi dan screening
anemia pada remaja putri di Provinsi Sulawesi Barat
Masih terdapat posyandu yang belum memiliki alat antropometri
terstandar
Distribusi tenaga gizi di puskesmas belum merata sehingga
masih terdapat puskesmas yang belum memiliki tenaga gizi
Banyak petugas kesehatan di puskesmas belum terbekali
pengetahuan dan keterampilan terkait Pemberian Makan Bagi Ibu
dan Anak, Konseling Menyusui, Pemantauan dan Penilaian
Pertumbuhan Balita, Tatalaksana Gizi Buruk dan Asuhan Gizi
Puskesmas Terstandar.
1
2
3
4
Dukungan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten dalam
melakukan kegiatan intervensi kasus stunting sangat minim
5
46. Permasalahan
Ketersediaan Tenaga
Gizi di Puskesmas
No Kabupaten
Jumlah Puskesmas Belum
Memenuhi Standar Ketenagaan
Tenaga Gizi (Puskesmas)
Jumlah Tenaga yang
dibutuhkan (Orang)
1 Mamuju 2 2
2 Mamasa 3 3
3 Polewali Mandar 3 3
4 Majene 1 1
5 Pasangkayu 6 7
6 Mamuju Tengah 0 0
Berdasarkan PERMENKES 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, masih terdapat 15
Puskesmas di Provinsi Sulawesi Barat yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal
Jenis Tenaga Gizi dengan rincian :
47. Permasalahan Aspek
Budaya
Masih terdapat orang tua yang belum melakukan
Pola Asuh dan Praktek Pemberian Makan sesuai
dengan anjuran
Masih tingginya angka perkawinan anak di
Sulawesi Barat dengan presentase sebesar 17,71
% pada tahun 2021
Kepercayaan terhadap mitos yang masih tinggi di
kelompok masyarakat tertentu dalam pemilihan bahan
makanan untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan
anak sehingga menyebabkan konsumsi makanan bergizi
sangat terbatas
48. HARAPAN PADA
UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Mengoptimalkan Koordinasi, Singkronisasi
dan Integrasi Program Kegiatan Penurunan
Stunting pada Tingkat Provinsi, Kabupaten
dan Desa
Memaksimalkan Peningkatan Kerjasama
dan Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan
Mendorong adanya inovasi dan praktik
baik dalam mengakselerasi percepatan
penurunan stunting
Memastikan kebijakan penurunan stunting
diterjemahkan kedalam dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah
Meningkatkan kapasitas pelaksana
program didaerah baik dari sisi
pengetahuan dan keterampilan
Melakukan pemantuan secara rutin
terhadap pelaksanaan kegiatan intervensi
penurunan stunting
01 02
03 04
05 06
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
49. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng No.14 Mamuju, 91512
www.sulbarprov.go.id
tupgubsulbar@gmail.com
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
www.sulbarprov.go.id
(0426) 2325169
tupgubsulbar@gmail.com
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT