Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Terjadi banyak konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi akibat izin usaha perkebunan yang diberikan pemerintah tanpa persetujuan masyarakat. 2. Pemerintah daerah belum memiliki strategi yang jelas dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut. 3. Diperlukan analisis strategi apa yang

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi belum memperlihatkan
keterlibatannya dalam upaya penyelesaian konflik lahan yang terjadi antara
perusahaan swasta dibidang perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat
kabupaten kuantan singing. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Keberadaan
perusahaan perkebunan di kabupaten Kuantan singing yang
rawan memicu
terjadinya konflik.1 yang melibatkan masyarakat, perusahaan dan aparat
keamanan. Perusahaan yang berpotensi terjadinya konflik, antara lain, PT Tri
Bakti Sarimas (TBS) dengan masyarakat Cengar atau Kuantan Mudik sekitarnya,
PT Citra Riau Sarana dengan masyarakat Pangean, PT Duta Palma Nusantara
dengan masyarakat Benai, dan Kopah, PT Wana Jingga Timur dan PT Cerenti
Subur dengan masyarakat Cerenti dan Inuman. PT Wana Sari Nusantara dan PT
Surya Agrolika Reksa dengan masyarakat Singingi dan Singingi Hilir. Sejumlah
perusahaan ini, sudah sering terjadi konflik dengan masyarakat, bahkan di PT
TBS sudah ada warga yang meninggal akibat konflik tersebut.2
Mayoritas konflik yang terjadi antara sejumlah perusahaan dan masyarakat
lokal disebabkan karena perolehan HGU (Hak Guna Usaha) ole Perusahaan
swasta tidak sesuai dengan aturan. Selain itu konflik yang terjadi juga disebabkan
karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan
1
Riau Pos, 6 febuari 2012 pro- Kuantan Singingi
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=66449 Cegah Konflik, Perusahaan Perkebunan Diminta Peduli Warga
Kuansing, Ahad, 10 Nopember 2013 16:11
2
1

2. Masyarakat tentang pemberian izin usaha Perkebunan oleh Pemerintah Pusat
maupun daerah yang tanpa terlebih dahulu meminta persertujuan masyarakat.
Dan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan singingi telah
mengeluarkan izin lokasi Untuk PT ASMJ untuk pembangunan kebun kelapa
sawit seluas 339 hektare, tertanggal 23 September 2011 yang berlokasi di Desa
Pulau Jambu Kecamatan Cerenti. Sedangkan PT SAR mendapatkan izin lokasi di
tiga tempat. Pertama, diberikan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa
sawit, terhitung 23 September tahun ini, di Desa Muara Lembu, Kebun Lado
Kecamatan Singingi dan Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir seluas 1.117,4
hektare. Pada tanggal yang sama juga dikeluarkan izin lokasi pembangunan
perkebunan kelapa sawit seluas 362,7 hektar di Desa Koto Baru Kecamatan
Singingi Hilir. Selanjutnya kembali dikeluarkan izin kepada PT SAR di Desa
Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir seluas 172,74 hektare pada 26 September
tahun 20113. Mereka yang diberikan izin, dikenakan retribusi izin peruntukkan
penggunaan tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23/2001. Dari lima
perizinan itu, terserap dana retribusi sekitar Rp298 juta. Masing-masing dengan
rincian PT TAL sebesar Rp7 juta. PT ASMJ sebesar Rp121 juta lebih dan PT
SAR sebesar Rp169 juta lebih kata Syoffaizal kepada Riau Pos.4 disisi lain
Perusahaan swasta cendrung tidak memperhatikan lingkungan sekitar,tidak
membangun kepercayaan masyarakatsehingga menimbulkan konflik perkebunan
antara pihak perusahan dengan masyarakat.5
3
http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=7183&kat=3konflik usaha perkebunan
4
http://kuansingterkini.com/berita/detail/592/2012/12/10/sektor-pertanian-penyumbang-konstribusi-terbesarbagi-ekonomi-kuansing#.UotqLvszbG4
5
Riau Pos, 20 febuari 2012 pro-Kuantan Singingi
2

3. Kenyataannya Perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kuantan
Singingi selama ini terkesan memelihara konflik dengan masyarakat dan jika
tidak disikapi dengan adil, tepat dan benar, suatu waktu bisa terjadi konflik besar.
Sebagai solusinya perusahaan harus memperbanyak melaksanakan program CSR
(Coorporate Social Responsibility) di tengah masyarakat disamping melakukan
penyelesaian masalah secara persuasif," Kalau pendekatan aparat yang
dilakukan, akan menambah emosi masyarakat. Dan ujung-ujungnya nanti
masyarakat yang bentrok dengan aparat ," ujar Mardianto Manan selaku Pemuka
adat masyarakat Kuansing.6 Tidak hanya dari perusahaan yang melakukan upaya
penyelesaian konflik, tetapi keterlibatan Pemerintah Daerah sangat penting dalam
melakukan upaya dan strategi mediasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
Adanaya bentuk-bentuk penyelesaian konflik serta lembaga mediasi konflik antar
perusahaan dan masyarakat akan meredam akar konflik terutama merubah
konflik menjadi kemitraan yang sejajar.
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini melalui dinas
perkebunan memiliki kewajiban dan melakukan pengawasan terhadap usaha
perkebunan. Sebagaimana yang telah diatur dalam perda no 9 tahun 2009 tentang
usaha pertanian pada pasal 74 yang menyatakan : 1 Pembinaan dan pengawasan
usaha perkebunan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas yang
membidangi
perkebunan
2.dalam
rangka
pembinaan
dan
pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan evaluasi secara berkala
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.7 Pembinaan dan
pengawasan serta evaluasi secara berkala yang dilakukan tidaklah cukup untuk
6
7
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=66449
UU no 9 tahun 2009 tentang izin usaha perkebunan
3

4. menghindari terjadinya konflik dan dibutuhkan adanya strategi yang benar-benar
bisa menghindari terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik yang terjadi.
Seperti yang dikatakan bintaro dan mustopadidjaja serta siagian (2003)yang
menyatakan strategi adalah keseluruhan langka “ kebijakan-kebijakan dengan
langkah perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi
suatu persoalan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya membuat suatu strategi-strategi yang
teratur dan terarah dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi.
Konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Kuantan singing perlu mendapat
perhatian yang serius dari semua pihak, baik antara masyarakat, Perusahaan
Swasta maupun Pemerintah selaku actor yang memberikan izin usaha
perkebunan kepada pihak swasta sebagai asal muasal konflik yang terjadi. Untuk
menjawab persoalan diatas Dibutuhkan adanya upaya dan Strategi Pemerintah
terhadap konflik yang terjadi dengan tujuan memperbaiki keadaan. Karena
konflik lahan perkebunan di kabupaten Kuantan Singingi akan berdampak buruk
terhadap perkembangan investasi di kabupaten Kuantan singingi. konflik secara
otomatis akan membuat aktifitas Perusahaan dan masyarakat menjadi terhenti,
dan tidak ada pemasukan ke daerah. kabupaten Kuantan Sngingi memiliki
potensi dengan penghasilan utamanya adalah di sektor pertanian. Sector
pertanian tidak hanya
mampu memberikan kontribusi
besar terhadap
perekonomian namun pertanian juga mampu menyiapkan tenaga kerja yang
relative besar. sub sector pertanian merupakan sector yang paling dominan
terutama komoditi sawit 8.
8
Adlin editor,2010, Membangun landasan pembentukan kabupaten kuantan singingi: alaf riau, hal. 77
4

5. Dalam upaya penyelesaian konflik strategi dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Kuantan singing sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan pan
penyelesaian konflik yang terjadi, konflik pertanahan yang terjadi di tengah
masyarakat merupakan persoalan serius dan bisa berakibat fatal terhadap
masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian semua pihak agar persoalani ni
dapat diselesaikan9. Karena jika konflik terjadi
konsekuensinya masyarakat
selalu saja menjadi korban dan dirugikan akibat konflik tersebut.10
Melihat fenomena yang terjadi, pemerintah harus turun tangan dalam
mencegah terjadinya konflik agraria di tengah masyarakat. Pemerintah memiliki
perananan yang sangat penting terhadap penyelesaian konflik lahan usaha
perkebunan. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab (responsibility)
harus mampu menjawab atau memenuhi janji sesuai dengan comitmen untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat.11
Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi
tentang Bagaimana Peran Pemerintah Daerah kabupaten kuantan singing dalam
menyelesaikan konflik lahan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat yang
dipicu oleh keberadaan perusahaan swasta. Dalam hal ini penulis mengangkat
judul penelitian tentang “ STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013”
9
http://m.riaupos.co/3197-daerah--konflik-agraria-masalah-serius.html#.Uo82svszbG4 Konflik Agraria Masalah Serius
10
http://serikatpetanikelapasawit.blogspot.com/2011/01/konflik-perkebunan-kelapa-sawit.html
11
Taliziduhu, Ndraha, 2001 Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru,Jakarta:Rineka Cipta, hal. 111
5

6. 1.2 Identifikasi Masalah
Peneliti menemukan beberapa masalah dalam konflik lahan usaha
Perkebunan antara Perusahaan dengan masyarakat yaitu sebagai berikut:
a.
Kurangnya Kontrol dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam usaha
penyelesaian konflik.
b.
Pemerintah Daerah belum memiliki upaya dan strategi dalam penyelesaian
konflik
1.3 Rumusan permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan
pokok penelitian. Pertanyaan tersebut dapat dirumuskan lagi lebih spesifik sebagai
berikut : Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik
lahan usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013?
1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana Pemerintah
daerah Kabupaten Kuantan singingi melakukan pengawasan terhadap Konflik
yang terjadi antara Pihak perusahaan swasta dengan masyarakat. Hasil penelitian
ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi:
a. Pemerintah
:
sebagai
bahan
masukan
bagi
Pemerintah
untuk
menyelesaikan konflik
b. Peneliti : memahami Stratgei yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
menyelesaikan konflik antara Perusahaan Swasta dengan Masyarakat.
c.
Umum : menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang system kerja
Pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan antara perusahaan swasta
dengan masyarakat.
6

7. BAB II
KERANGKA TEORITIK
2.1 Tinjauan Studi Terdahulu
Pembangunan kelapa sawit sebagai bagian dari pembangunan daerah
sangat berkaitan langsung dengan asfek ekonomi, sosial, ekologi dan politik.
Dalam asfek ekonomi perkebunan kelapa sawit telah memberikan peranan penting
dalam penerimaan devisa Negara. Dalam asfek sosial telah mampu menyerap
tenaga kerja baik sebagai petani mauoun sebagai tenaga kerja. Dalam asfek
ekologi usaha perkebunan mendukung kelestarian sumber daya alam, sedangkan
dalam asfek politik usaha perkebunan kelapa sawit dapat mendorong demkratsasi
ditingkat local melalui kebijakan pertanian yang meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat daerah.12
Hasil Penelitian Khairul Anwar mengatakan usaha perkebunan kelapa
sawit ini sangat potensial dan berperan penting dalam menciptakan daerah-daerah
pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Namun disisi lain potensi tesebut
dihadapkan pada kendala dualism “enclove” pengusahanya yaitu melalui
perkebunan besar swasta dan BUMN dengan perkebunan rakyat skala kecil.
Hubungan dualism antara perkebunan swasta dengan BUMN dengan usaha
perkebunan rakyat termasuk perkebunan inti rakyat (PIR) yaitu antar plasma dan
initi, gejala kesenjangan baik kelembagaan, produktivitas maupun akeses kepasar
domestic maupun internasioanal terjadi di Riau.13
Dalam penelitian lain pada
jurnal JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) dengan judul Formulasi
12
Khairul Anwal, 2010 Politik Perkebunan Tinjauan dalam Konteks Sejarah dan Bisnis , jurnal Ilmu Pemerintahan
Nakhoda, hal vol 9 no 14
13
Ibid,.hal 81
7

8. Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan kelapa Sawit oleh Khairul Anwar
menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah semakin
maraknya konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA)
terutama perkebunan kelapa sawit.14 Konflik itu berkaitan dengan formulasi
kebijakan publik mengenai perkebunan kelapa sawit. Studi dilakukan berdasarkan
asumsi bahwa kebijakan publik adalah akibat dari pergulatan pihak-pihak yang
berkepentingan atau actor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
Studi kasus yang dgunakan adalah formulasi kebijakan di bidang perkebunan
kelapa sawit di K2I di Riau.
Dari hasil penelitian tersebut proses formulasi kebijakan perkebunan
kelapa sawit K2I di Riau ditemukan bahwa proses pembuatan kebijakan K21
tidak kedap pengaruh dari luar birokrasi, yaitu pengaruh dari para actor nonnegara. Karena kebijakan K2I dibuat dalam situasi masing-masing kelompok yang
bersaing memperjuangkan kepentingan yang berbenturan. Dengan basis dukungan
yang beragam, dan perbedaan sumber daya lokal yang dimiliki.15Dalam hasil
penelitian ditemukan bahwa aktor yang efektif dalam perbutan kendali atas
formulasi kebijakan perkebunan adalah para tokoh yang efektif menanamkan
pengaruh sosial dalam membuat keputusan perkebunan kelapa sawit. Para aktor
yang memegang kendali atas kebijakan perkebunan inilah yang mempengaruhi
proses formulasi kebijakan perkebunan di Riau sejak 2005-2010. Para birokrat
daerah bersaing dengan tokoh partai dan swasta memperebutkan kendali formulasi
kebijakan perkebunan kelapa sawit. Kelompok-kelompok yang merespon
kebijakan perkebunan ini dapat dikelompokkan pada yang pro, menolak dan
14
Khairul anwar, 2011, Formulasi kebijakan K2I di Bidang perkebunan kelapa Sawit, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, vol
11, nomor 2, issn 1411-948 x, hal. 125
15
Ibid’
8

9. menerima dengan syarat kebijakan. Hal ini terjadi karena para aktor mengalami
banyak kesulitan dalam bekerjasama, batas antara kepentingan individual dan
organisasi sangat tipis. Para aktor seolah-olah bergerak sendiri-sendiri tetapi pada
waktu bersamaan para pemain ini mengusung institusi dalam merebut peluangpeluang ekonomi-politik perkebunan. Sehingga inisiatif lokal yang muncul lebih
banyak dalam kepentingan individual. Keterbatasan dalam bekerjasama inilah
yang menjadi penjelas mengapa konflik pengorganisasian actor mewarnai
penyelenggara pemerintah lokal di riau kasus kebijakan perkebunan kelapa sawit
K2I.16
Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Lukman Djafar dan elita di
kabupaten siantang jurnal penelitian universitas tanjung pura dengan judul
penyebab terjadinya konflik antara perusahaan
dengan petani hadirnya
perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga berdampak konflik antara
perusahaan dengan masyarakat sekitar yang disebabkan oleh: 1. Penilaian
negative dari penduduk terhadap perusahaan kelapa sawit karena dianggap
melanggar janji yang sudah diucapkan pada saat sosialisasi. 2 penyerapan tenaga
kerja tdak sesuai dengan bayangan semula. 3. Tidak ada keterbukaan dari
perusahaan sejak awal mengelolakredit KKPA4. Ada petani yang tidak dapat
kapling sawit(perlakuan tidak adil dari petani kepada masyarakat)5. Ketidak
puasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dijalankan oleh pihak
perusahaan.17
16
Ibid,. Khairul Anwar, hal 136
17
Lukman Djafar dan elita, 2009 penyebab terjadinya konflik antara perusahaan dengan petani, jurnalpenelitian
universitas tanjung pura edisi ekonomi dan sosial vol XV no.3009 dalam skripsi alfendri albrar,2012 pengawasan
pemerintah daerah Kabupaten Kuantan singingi terhadap usaha perkebunan,Ilmu pemerintahan, Universitas Riau.
9

10. 2.2 Tinjauan Teoritik
Focus penelitian ini adalah pada Strategi Pemerintah Daerah dalam
menyelesaikan konflik lahan usaha perkebunan Kelapa sawit antara perusahaan
Swasta dengan masyarakat. Dalam
menyelesaikan konflik lahan anatara
masyarakat dan Perusahaan Swasta dibutuhkan adanya peran Pemerintah untuk
mengontrol terjadinya Konflik yang berkepanjangan, maka Penulis menggunakan
teori –teori sebagai berikut:
Konsep Strategi
Menurut Teori bintaro dan mustopadidjaja serta siagian yang menyatakan
strategi adalah keseluruhan langka “ kebijakan-kebijakan dengan langkah
perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu
persoalan. (riyaldi dan dedi s bratakusumah 2003:68 sementara itu dalam
literaturnya tentang management strategi siagia (1995) mengemukan bahwa
strategi adalah cara menentukan misi pokok suatu organisasi yang dinyatakan
secara garis besar. Namun, untuk menunjang dengan menunjang dengan
fenomena yang terjad di kab kuansing pendapat dari Lawton dan Rose (1994)
mengemukan secara implicit makna dari sebuah strategi dimana ia mengatakan
bahwa “in order for strategis planning dan decision making to be affective, e
different set of values needs to be held by senior officials, vision, leadership, the
ability to be proactive, flexible and forward thingking are the
the essential
qualities that need to be present yang berarti supaya perencanaan strategis dan
pengambilan keputusan keputusan menjadi efektif serangkaian nilai-nilai yang
berbeda perlu dmliki oleh pemimpin senior. Visi kepemimpinan, kemampuan
untuk bertindak proaktif, fleksibel dan berfikiran kedepan adalah prasyarat yang
10

11. perlu ada (Riyadi dan Deddy S. bratakusumah 2003:69) namun untuk mencapai
semua target ataupun tujuan yang ingin dicapai maka suatu strategi yang efektif
harus memenuhi criteria sebagai berikut dinyatakan Bryson(1990)
-
Strategi secara teknis harus dapat dijalankan
-
Strategi secara politis harus dapat diterima oleh para key stake holder
-
Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi
-
Strategi harus bersifat etis. Moral, legal, dan merupakan keinginan
organisasi untuk menjadi lebih baik
-
Strategi harus sesuai dengan isu yang hendak dipecahkan
selain kinerja strategi yang telah diuraikan, namun strategi tersebut juga harus
memiliki manfaat Bryson :1997 yaitu:
-
Mengembangkan car berfikir dan bertindak strategis
-
Memperbaiki pengambilan keputusan
-
Menigkatkan daya tanggap organisasi dan meperbaikin kinerja
-
Menigkatkan daya tanggap organisasi dan memperbaiki kinerja
Dapat secara langsung bermanfaat bagi anggota organisasi
Sementara itu perencanaan strategi merumuskan pada pernecanaan ,
bagaimana cara tersebut dapat memberikan efek melalui:
-
Analisis strategi (strategic analisis)
-
Pemilihan strategi( strategic choice)
-
Implementasi strategi (strategc implementation ) greenlay g dalam
robinson:1994:6 Dalam menjalankan strategiyang telah dicanangkan
tersebut suatu daerah juga ahrus memiliki perencanaan atau yang lebih
sering disebut dengan perencanaan strategis
11

12. Menurut Chander (1962:13) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan
jangka panjang dari suatu perusahaan/organisasi, serta pendayagunaan alokasi
semua sumber daya yang penting untuk mencapa tujuan pemahaman yang baik
mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat
menentukan suksesnya strategi yang dususun. Sebagaimana yang dikemukan oleh
Salusu (1996:101) ada empat tingkat-tingkat strategi. Keseluruhannya disebut
master strategi yaitu:
-
Enterprise strategy
Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi
mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok
yang berada diluar organiasasi yang tidak dapat di control
-
Corporate strategy
Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand
strategy yan meliputi bidang yang digeluti oleh organisasi
-
Bussines strategy
Strategi pada tingkat ni menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah
masyarakat. Bagaimana menempatkan organiasasi di hati para penguasa,
para pengusaha, para anggota legislative para politis dan sebagaunya
-
Fungsional strategy
Strategi fungsional managemen yaitu mencakup fungsi-fungsi management
yaitu planning, organizing, implementing,controlling, staffing, motivating,
decision making, representing dan integrating.
12

13. Teori Kontrol Pemerintahan
Menurut Muther Gulick dan L. Urwick,eds dalam pepers on the science of
administration (1937) berbicara entang control sebagai proses. Proses tersebut
berlangsung dibawah empat prinsip control yang juga prinsip organisasi. Keempat
prinsip itu adalah 1. Koordinasi sebagai hubungan timbale baik semua faktor
didalam suatu institusi 2. Koordinasi dengan kontak langsung antarmanusia yang
berkepentngan 3. Koordinasi pada tahap awal kegiatan 4. Koordinasi sebagai
sebuah proses yang berjalan terus menerus jadi antara kotrol dengan koordinasi
terdapat kaitan yang erat sekali.18
Harold
Koontz
dan
Cyrill
O’Donnel
dalam
management(1976)
berpendapat bahwa control merupakan system sibernetik (cybernetic system) dan
system masukan balik (feedback system). Setiap system mempunyai nalur untuk
hidup, dan mengontrol dirinya sendiri melalui system komunikasi yang
mentrafnsfer informasi masukan-balik agar bahaya dapat diketahui dan langkah
perlidungan atau perbaikan dapat segera diambil. Control dapat dilakukan oleh
siapa saja yang berkepentingan terhadap suatu organisasi atau kelompok
masyarakat.Kontrol dapat dlakukan sebelum, sepanjang, dan sesudah suatuu
kegiatan
dilaksanakan.
James.A.F.Stoner
dan
Sharles
Wankle
dalam
management(1986) control dapat dilakukan dengan berbagai bentuk atau teknik.
Dilihat dari asfek ini ada beberapa macam metode dan teknik kontol misalnya,
1. Pengendalian (directing)
Menurut Luther Gulick directing adalah (the contimous task of making decision
and embodying them in specific and general order and instruction and the leader
18
Taliziduhu Ndraha, 2011,managemen kinerja kontro pemerintahan, kybernology ilmu Pemerintahan baru, Jakarta:
Rieneka Cipta, hal.197
13

14. of the enterprise” setiap keputusan yang dibuat berisi kendala sebagai alat untuk
mengarahkan organisasi pada tujuan, dalam ketepatan dan cara tertentu. Tetapi
lebih dari pada itu setiap keputusan berisi prediksi tentang suatu yang dapat
dikehendaki, diharapkan atau akan terjadi di masa depan. Supaya sesuatu yang
terjadia dimasa depan, diperlukan prasyarat atau kondisi tertentu yang
dibuat(diciptakan,direkayasa) jika kondisi itu tidak dibuat, ramalan yang
terkandung didalam keputusan yang bersangkutan.
2.
Pengawasan
Menurut harold koontz dan cyril o’donnel dalam lubis (1985) menyatakan
bahwa pengawasan adalah :“penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang
dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau
menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunalkan
untuk mencapai tujuan”.19 Deefinisi lain Dharma S.Salan ( 2004:21) pengawasan
adalah suatu usaha untuk mengatasi, membimbing, dan membina gerak pegawai
dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan
berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atau hasil kerja yang telah dilakukan, bila
ditemukan tindakan yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah
ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedurprosedur yang tekah ditetapkan. selanjutnya pengawasan akan bermakna dan
dapat memainkan perannya dengan baik apabila telah mencapai tujuan
pengawasan, yakni : pertama, pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat
mencapai visi dan misinya secara efisien dan efektif; kedua, menciptakan suasana
keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas ; ketiga, menimbulkan
19
Ibid,. Taliziduhu Ndraha 199
14

15. suasana saling percaya didalam dan diluar lingkungan operasi organisasi.
keempat, meningkatkan akuntabilitas organisasi ; kelima, meningkatkan
kelancaran
operasi
organisasi;
keenam,
mendorong
terwujudnya
good
govgernance dan good corporate governance.20
Seperti yang dikemukakan oleh swastha (2003:122) pengawasan memiliki
fungsi Fungsi pengawasan terdiri dari dua jenis yaitu pengawasan preventive dan
pengawasan korektif.:
1.
pengawasan preventive adalah pengawasan yang diterapkan dejak suatu
pekerjaan belum dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2.
Pengawasan korektif adalah pengawasan yang dilaksanakan untuk
perbaiakan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.21
Teori Managemen Konflik
Disisi lain, dalam penyelesaian konflik yang terjadi Pemerintah
memerlukan adanya management konflik untuk menyelesaiakan Konflik yang
semakin marak terjadi. Menurut Ritzer (2010), Dalam Management konflik ada
dua pendekatan utama yang digunakan adalah corperatif dan competitive strategy
terlepas dari siapa yang harus menang dalam penyelesaian konflik (strategy
competitif) yang dapat dilakukan untuk mengatas persoalan konflik didaerah
adalah dengan management konflik dan resolusi konflik salah satu fungsi konflik
adalah komunikasi artinya konflik membuat pihak-pihak yang bertikai mencoba
mencari cara yang lebih baik untuk memperkuat mereka dan mengakomodasi
20
21
Dharma S. Salam, 2004,Managemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT.Jamatan.hal 82
Swastha,Basu,2003, Dasar-Dasar Managemen, Yogyakarta ;BPFE UGM hal.122
15

16. pendekatan baru dan mencari upaya damai.22 metode yang sering digunakan
adalah joint-problem solving, negosisasi, mediasi dan arbitrae. Solusi penanganan
konflik juga harus mampu menampung kebutuhan semua kelompok masyarakat
yaitu:
1. Bentuk penyelesaian konflik
Ada lima bentuk penyelesain konflik mulai dari pengguna kekerasan,
dibiarkan saja, musyawarah, diselesaikan dengan kepolisian, dan pengadilan.
Kelima bentuk
penyelesaian tersebut
menunjukkan bahwa musyawarah
merupakan cara penyelesaian yang paling banyak untuk menyelesaikan sengketa
tanah antara pemda dan masyarakat maupun antara sengketa swasta
2. Lembaga mediasi konflik
Informasi mengenai lembaga mediasi konflik sangat penting daam upaya
mengembangkan system management konflik di Indonesia. Semakin banyak
kasus konflik terbuka dibanyak daerah menjadikan system managemen konflik
yang efektif sebagai suatu keniscayaan. Pengembangan system semacam ini
memerlukan informasi mengenai keberadaan lembaga mediasi konflik, mengingat
keberadaan lembaga in di derah adalah sangat penting. Kecendrungan pemerintah
selama ini mengenalkan system dan lembaga baru dalam yang belum jelas
keterandalannya dengan menggusur keberadaan lembaga yang ada di daerah.
Dalam banyak lembaga yang ada diadaerah, sering lembaga tersebut justru dapat
fungsional dalam merespon dinamika masyarakat. Dalam konteks ini informasi
mengenai keberadaan lembaga mediasi konflik menjadi sangat penting.23
22
agus dwiyanto dkk,2003, reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah,Yogyakarta: pusat studi
kependudukan dan kebijakan universitas gajah mada, hal.70
23
Ibid,.Agus dwiyanto hal 73
16

17. Teori Upaya Mengubah Konflik menjadi Kemitraan Sejajar
Konflik dalam tinjauan pakar dimaksanai dengan beragam, ada yang
berpendapata bahwa konflik adalah cara untuk mencapai tujuan dengan
melemahkan pihak lain, tanpa menghiraukan norma dan nilai yang berlaku
(Hartini dan Kartasapoetra, 1992).
Pada tahun 2007 ada upaya Sustainable Social Development Partnership
(Scale Up) Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mediasi konflik dalam pola
scale up adalah sebagai berikut:
-
Menciptakan saling percaya antar kedua belah pihak yang berkonflik
(trustbuilding).Ini merupakan kegiatan pra kondisi menuju negosiasi yang
sangat menentukan prosesselanjutnya, Perusahaan ada baiknya memulai
dengan melakukan proyek-proyek kecil yang menyentuh kepentingan publik
seperti pembangunan infrsuktur publik yang saat ini sangat dibutuhak,ini akan
membatu mengembalikan keperecayaan masyarakat ke perusahaan.
-
Menumbuh kebangkan kelembagaan komunitas/desa. Ini perlu sebagai wadah
untuk membicarakan segala tuntutan dan mengevaluasi pencapaian serta
sebaai represif dan perwakilan dalam forum negosiasi.
-
Menyiapkan tim ahli yang independen sebagai mediator
-
Pertemuan Silang (awal) menjajaki kebutuhan. Memulai pertemuan dengan
kedua belah yang berkonflik secara silang dilakukan mediator. Untuk
mendapatkan gambaran sejauh mana perbedaan kepentingan kedua belah
pihak dan unsur-unsur yang menjadi dasar bertahan masing-masing pihak..
- Mediator sebaiknya menawarkan tahapan-tahapan kepada kedua belah pihak
berdasarkan hasil penjajakan kebutuhan awal yang sudah dilakukan
17

18. - Negosiasi mencari titik temu (kesepakatan).Untuk memasuki proses ini
hubungankeduabelahpihak sudah harus kondusif, sudah memilikipemahaman
yang baik tentang proses negosiasi,sudah mengenali persoalan dan tuntutan
masing-masing dengan baik dan sudah memiliki data tentang objek koflik
serta gambaran tentang peluang-peluang kerja sama yang bisa dibangun sesuai
potensi yang dimiliki, pada tahap ini peran mediator harus selalu menyiapkan
tawaran jalan tengah yang tetap membuat kedua belah pihka nyaman dalam
forum negosiasi, dan setiap negosisasi harus didokumentasikan dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator serta para saksi dari
Pemerintah 24.
24
LembagaIndepenen yang focus aktif bekerjamengembangkan inisiatif-inisiatif baru model resolusi konflik
antarakomunitas dengan perkebunan besar melalui study/riset, pendampingan dan mediasi
(www.scaleup.or.id).
18

19. BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif.
Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data
tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan
dokumen resmi lainnya.
3.2 Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh Perusahaan Swasta
perkebunan Kelapa Sawit, seluruh Masyarakat yang terlibat konflik dengan
Perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Sedangkan sampelnya adalah sebagian objek yang mewakili populasi yang
meliputi Bupati Kuantan Singigi H. Sukarmis Ketua DPRD Kuantan Sngingi
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singing H. wariman . Dw. SP,
Pengamat Tata Ruang dan Wilayah Ir Mardianto Manan MT Kepala Bidang
pembinaan dan pengawasan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan
Singingi Pramudio nandar, SP. Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Perkebunan
Kabupaten Kuantan Singingi Desi Supendi, SP, Pimpinan Perusahaan Swasta PT
Tri Bakti Sarimas (TBS), perwakilan masyarakat Cengar atau Kuantan Mudik
sekitarnya.
19

20. 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi pada penelitian ini kantor Pemerintah Daerah yang berlokasi di
Perusahaan Swasta PT Tri Bakti Sarimas (TBS), masyarakat Cengar atau Kuantan
Mudik sekitarnya dan Masyarakat setempat. Di Kabupaten Kuantan Singingi.
3.4 Teknik pengumpulan Data
a. Wawancara terpimpin
wawancara merupakan tekhnik data dengan melakukan dialog langsung
dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden
mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan
dan perasaan secara natural. Susan stainback dalam Sugiyono (2006)
mengemukakan bahwa interviewing provide the researcher a means again a
deeper understanding of how the participant interpret a situation of phenomenon
tah can be gained though observation. Jadi dengan wawancara, maka peneliti
mengetahui
hal-hal
yang
lebih
mendalam
tentang
partisipan
dalam
menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Adapun rencana
informan pada penelitian ini Bupati Kuantan Singigi H. Sukarmis Ketua DPRD
Kuantan Sngingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singing H.
wariman . Dw. SP, Pengamat Tata Ruang dan Wilayah Ir Mardianto Manan MT
Kepala Bidang pembinaan dan pengawasan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten
Kuantan Singingi Pramudio nandar, SP. Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas
Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Desi Supendi, SP, Pimpinan Perusahaan
Swasta PT Tri Bakti Sarimas (TBS), perwakilan masyarakat Cengar atau Kuantan
Mudik sekitarnya.
20

21. b.
Triangulasi
Dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik yang
bersifat menggabungkan berbagai teknik yang ada. Stainback dalam sugiyono
(2006) menyatakan bahwa “the aim is not to determine the truth about some social
phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s
understanding of what ever s being investigated. Tujuan dari tringulasi bukan
untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tapi lebih pada peningkatan
pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu
denganmenggunakan tekhnik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data
yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.
Hasil penelitian alfendri abrar
Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadapperkebunan kelapa
sawit oleh pemda kuansing dilakukan dalam bentuk pemberian izin usaha perkebunan.
Yang bertujuan untuk mengatur, membina dan mengawasi engendalian pemafaatan
sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebuan yang efisien. Bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh deinas perekebunan adalah membidangi perkebunan
terhadap perkebunan kelapa sawit ini adalah oengawasan yang bersifat teknis.
Pengawasan ini dikelompokkan menjadi tahap pengawasan sebelum mendapatkan izin
berupa sosialisasi oleh pemda kepada perusahaan agar mengathui syarat dan kewajiban
yang harus dipenuhi. Jadi pemda melalui instans terkait akan melakukan sosialisasi
walaupun sudah diakukan sosialaisasai tetapi dalam praktekna dilapangan masih saja
sering terjadi permasalahan untuk mendapatkan izin usaha aperkbunan maka harus
mendapatka rekomendasi dar BLPH badan pengendalian lingkungan hidup, bappeda,
dinas kehutanan kuansing, dinas perkebunan kuansing. Dalam hal ni dinas perkebunan
memberikan surat pemeritahuan ataupun teguran yang diajukan pemerintah kepada
phak yang melakukan pelanggaran.
Faktor yang menjadi kendala pemerintah daerah kab kuansing dalam melakukan
pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit adalah
21

22. 1, perusahaan yang tdak koorperatif
Ddalam melakukan pengawasan pemda melalui dinas erkebunan harus turun langsung
kelapangan untuk mengcek dan melihat perkembangan langsung perkembangan
perusahaan tersebut. Apalagi kalau sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk ke
pemda, namun kedala yang ditemui adalah pihaka perusahaan tidak koirperatif
terhadap kedatangan pemda. Mereka selalu berkila dengan brbagai macam alas an
untuk tidak menerima kedatangan dari tim pemerintah.
3. Kurangnya koordinasi dari instansi yang melakukanpengawasan,
4. Dalam melakukan oengawasan terhadap perusahaan perkebunan ini pemda
sudah membentuk beberapa tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari
beberapa banda dan dinas-dinas terkait, tim in bertugas melakukan koordinasi
dalam meyelesaikan –masing permasalah-permasalahn perkebunan yang ada.
Akan etapi dinas terkait masih mementingkan ego dari dinasnya masing seperti
yang dilakukan
Koordnasi yang dilakukan pemda masih dirasa sangat kuran karena terlalu
mementingkan ego masing-masing misalnya permasalahn kawasan hutan seolaholah itu hanya tugas dari dinas perkebunan dan tugas dari bpn dalam rapat
seringkali utusan dari dinas-dinas tidak hadir karena merasa permasalahan itu bukan
dari bidang mereka. Bpn kuansing
Akses jalan yang dilalui sulit
Kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di kab kuansing
tentu jauh dari pemukiman masyarakat dan terpencar dilokasi yang cukup jauh
22