Tata Kelola Perizinan dan
Teritorialisasi dalam Ekspansi
Perkebunan Kelapa Sawit
Faris Rahmadian
OPAL Online Research Seminar Series - 23 Juni 2020
faris_rahmadian@apps.ipb.ac.id

PENDAHULUAN
• Luas lahan kelapa sawit Indonesia
Tahun 2019 seluas 16,4 juta ha (Kementan,
2019)
• Tahun 2017, produksi kelapa sawit
Indonesia setidaknya berkontribusi 54%
dalam konsumsi global (Iskandar, 2018)
• Total ekspor perkebunan mencapai USD
28,1 milyar → Kelapa sawit menjadi
salah satu kontributor paling utama
(Ditjenbun, 2018)

Permasalahan
Ekspansi kelapa sawit tidak hanya mengancam
biodiversitas, namun juga konflik hingga hilangnya
penghidupan masyarakat (Dharmawan et al. 2020)
3,6 juta ha tutupan kelapa sawit berada tumpang
tindih di dalam kawasan hutan (Bakhtiar et al. 2019)
Sistem perizinan kelapa sawit Indonesia menghadapi
permasalahan transparansi, sinergitas data dan antar
lembaga, hingga akuntabilitas (KPK, 2016)

Metodologi
Lokasi
Penelitian
Kualitatif
Analisis Data
Dua Tahap
• Kab. Kutai Kartanegara,
Prov. Kalimantan Timur
• Periode Pengambilan Data
Primer: Juni 2016 s.d
Desember 2017
• Observasi Langsung
• Wawancara Semi-Terstruktur
(Maximum Variation)
• Kelompok Diskusi Terfokus
• Analisis Reflektif
• Analisis Kategoris

Metodologi
(BPS 2017)

Apakah perizinan kelapa sawit secara inheren mampu
“mengantisipasi” berbagai permasalahan terkait
ekspansi perkebunan kelapa sawit?

Tata Kelola Perizinan
Izin
Lingkungan
Izin Lokasi Izin Prinsip
Izin
Pelepasan
Hutan
Izin Usaha
Perkebunan
Hak Guna
Usaha
(HGU)
Ekspansi
Kelapa
Sawit

Tata Kelola Perizinan
Izin
Lingkungan
Izin Lokasi Izin Prinsip
Izin
Pelepasan
Hutan
Izin Usaha
Perkebunan
Hak Guna
Usaha
(HGU)
Ekspansi
Kelapa
Sawit
• Proses perizinan bukanlah sekedar dokumen,
tetapi arena dialektika kepentingan dan kuasa

TATA KELOLA PERIZINAN
• UUD 1945 s.d.UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014: masyarakat adalah subjek utama
dari segala bentuk aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam
Tahun Bentuk Kebijakan Konteks Kebijakan Implikasi Makna Perizinan
1953 PP No. 8 tentang
Penguasaan Tanah-Tanah
Negara
Lahan dan sumber daya alam di Indonesia statusnya
dapat diubah, namun harus dimanfaatkan untuk
mendukung UUD 1945 Pasal 33; (3)
Instrumen
Proteksi – Nasionalis
1960 UU No. 5 tentang Pokok-
Pokok Agraria (UUPA)
Mendorong redistribusi lahan dan jaminan hak atas
tanah dan sumber daya alam untuk rakyat
Instrumen
Populis - Ideologis
1967 UU No. 1 tentang
Penanaman Modal Asing
Menginisiasi pembangunan Indonesia melalui ‘trickle
down effect’; Investasi asing dan pemodal besar
sebagai motor pembangunan
Instrumen
Modernisasi - Privatisasi
1970 PP No. 21 tentang Hak
Pengusahaan Hutan
Memposisikan hutan sebagai komoditas bisnis: “hutan
perlu segera dimanfaatkan secara maksimal….”
Instrumen
Akumulasi Kapital
1986 INPRES No. 1 Tahun 1986
tentang PIR Trans
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan
mengembangkan industri dan usaha-usaha
perkebunan
Instrumen
Restrukturisasi -
Penyokong Kapital

TATA KELOLA PERIZINAN
• Letter of Intent IMF (22 Juli 1999): ”Next on the agenda is the
privatization of a large palm plantation and gold/nickel
companies”

TATA KELOLA PERIZINAN
• Dua Momentum Ekspansi Kelapa Sawit di lokasi penelitian:
1) Implementasi otonomi daerah dan ‘perbaikan ekonomi’ pasca
1998, direspons melalui program kerja pembangunan daerah yang
menekankan perkembangan sektor perkebunan dan
pertambangan → PERDA Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha
Perkebunan
2) Habisnya masa kejayaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sehingga
banyak peralihan kepemilikan lahan → Suksesi Lahan Korporasi

TATA KELOLA PERIZINAN
“Habis zaman HPH, tahun 1990-an masuk sawit dimana-mana...
yang punya orang gede juga, yang kecil mah hidupnya sama aja”
- AW, 70 Tahun, Pencari Ikan
• Penguasaan Lahan PBS = 668,980,00 ha | Penguasaan Lahan Rakyat = 61,140,65 ha
(Disbun Kukar 2018)

Apa selanjutnya setelah diketahui bahwa diskursus
“perizinan” cenderung melekat dalam makna “ekspansi”
dan “privatisasi” skala besar?

TATA KELOLA PERIZINAN
• Perizinan usaha kelapa sawit merujuk pada
Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan
• Terdapat dua rezim utama dalam tata kelola
perizinan kelapa sawit → Rezim Perkebunan
(Daerah) dan Rezim ATR/BPN – Kehutanan (Pusat)
“...diakui juga kita (dulu) banyak kecolongan, misalnya waktu
pengajuan izin prinsip ternyata lahan yang diajukan tidak
sama dengan yang nanti ditanami. Perusahaan nambah-
nambah (lahan) sendiri. Atau juga misalkan rencana kerja
perkebunan yang tidak sesuai antara dokumen dengan
kenyataan.”
- M, 56 Tahun, eks Kepala Disbun

TATA KELOLA PERIZINAN
• Benturan dua rezim dalam proses perizinan →
‘retakan’ dalam proses perizinan → Rezim
Korporasi
1. Retakan dalam arti extralegal → “celah”
dalam perizinan dikarenakan terdapat poin
yang tidak diatur dan/atau tidak jelas
(kerancuan) dalam peraturan perundangan.
2. Retakan dalam arti total ilegal →
kemunculan “celah” dalam perizinan
dikarenakan terdapat peluang untuk
menyelewengkan atau mencurangi proses
perizinan yang berlaku, meliputi
penyuapan, pemalsuan dan/atau penipuan.

TATA KELOLA PERIZINAN
1. Retakan Extralegal → Pasal 42 UU Perkebunan 2014 “Praktik usaha perkebunan
dapat dilakukan jika memiliki HGU dan/atau IUP” → Penggunaan kata rancu yang
selanjutnya dieksploitir
2. Retakan Total Ilegal:
• Dokumen AMDAL Parsial → Proses assesment AMDAL tidak “sebenarnya”
dilakukan, bahkan sebatas menggunakan template yang sudah ada
• Penyelesaian Sengketa Pragmatis → FPIC dan diskusi terbuka partisipatif tidak
dilakukan (atau sebatas pengurus / orang tertentu), dan warga sisanya direduksi
menjadi ‘produk tanda tangan’
• Penyuapan / Pencurangan → Korupsi dan transaksi dibawah meja, dengan
‘biaya’ per-tanda tangan (untuk satu dokumen) puluhan/ratusan juta atau
substitusi dengan barang-barang mewah

Apakah “Rezim Korporasi” adalah hanya tentang
perusahaan skala besar saja?

TATA KELOLA PERIZINAN
• Rezim Korporasi tidak bermakna perusahaan / swasta an sich, melainkan sebuah
situasi multi-aktor dan “relasi kuasa” yang mampu memfasilitasi spirit kapitalisme
dan merestukturisasi kebijakan ekonomi yang ekspansif (Robison, 2012)
• Rezim Korporasi → Semangat privatisasi, pragmatisme dan gaya ekspansi skala besar
• Program Satu Juta Sawit, Bantuan Bibit Sawit Gratis dsb. tanpa prasyarat dan
pemantauan atas legalitas lahan dan usaha → Ekspansi bebas oleh masyarakat
“Program (satu juta) sawit itu sudah tercapai, tetapi kenapa pemerintah mau terus
menambah target ketika pusat hendak moratorium kelapa sawit? Apa memang
masyarakat yang diuntungkan dari program itu? Karena hutan sampai kebun buah
nenek moyang masyarakat hilang semua itu. Apa memang benar itu yang
diinginkan masyarakat?
WY, 31 Tahun, Politisi Lokal

PENUTUP
• Diskursus perzinan pemanfaatan sumber daya alam yang terbangun di Indonesia
pasca 1967 cenderung melekat dalam narasi ekspansi dan privatisasi skala besar
• Rezim korporasi tidak hanya mampu mengkooptasi ‘ruang spasial’, melainkan juga
‘ruang ideologi’ masyarakat → Pembentukan narasi tunggal atas nafkah
• Mekanisme perzinan kelapa sawit belum mampu menutup celah dan kebocoran
praktik ilegal kelapa sawit → Permasalahan bukan hanya di “dokumen perizinan”,
tetapi “mekanisme, aktor dan proses perizinan” → Multi-Aktor
• Perizinan seharusnya tidak berbasis ‘politik tanda tangan’, tetapi data objektif dan
koheren berdasarkan fakta di lapangan→ Delegasikan kuasa perizinan pada
masyarakat secara demokratis, dan masyarakat memiliki peran aktif dan mengawasi,
bukan “konsultatif”

TERIMA KASIH