SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
INDIKASI PROGRAM KABUPATEN
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
PJM - 1 PJM - 2 PJM - 3 PJM - 4
A Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
1 Rencana Pengembangan Sistim Pusat Pelayanan
1.1 Sistem
Perkotaan
Pengembangan
hirarki perkotaan
Pengembangan ibukota
kabupaten sebagai
perkotaan PKW
 Peningkatan akses ke arah pusat
 Pengembangan sarana dan
prasarana
Tuban APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
Departemen PU, Dinas Bina
Marga Provinsi, Dinas PU
Kabupaten
Pengembangan
perkotaan utama
sebagai perkotaan
PKLp
 Pengembangan fungsi kegiatan
minapolitan
 Pengembangan fungsi kegiatan
pelabuhan pengumpan dan
kawasan industri pengolahan hasil
tambang
 Pengembangan fungsi kegiatan
pertambangan minyak bumi
 Pengembangan fungsi kegiatan
hutan produksi, industri kehutanan
 Pengembangan fungsi kegiatan
pertanian
 Pengembangan fungsi kegiatan
pertambangan
 Pengembangan fungsi kegiatan
agropolitan
Bancar
Jenu
Soko
Jatirogo
Bangilan
Kerek
Palang
APBN, APBD
Provinsi, APBD Kab
Departemen
Perhubungan., Pelindo,
Dishub Provinsi, Dis
Perekonomian dan
pariwisata Kabupaten ,
Dinas permukiman,
Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten
Pengembangan
perkotaan utama
sebagai perkotaan PPK
 Pengembangan fungsi kegiatan
pertanian dan kehutanan
 Pengembangan fungsi pertanian
 Pengembangan fungsi pertanian,
perkebunan dan kehutanan
 Pengembangan fungsi
pertambangan dan pertanian
 Pengembangan fungsi konservasi
DAS Bengawan Solo, pertanian dan
perkebunan
 Pengembangan fungsi konservasi
DAS Bengawan Solo, pertanian dan
budidaya perikanan
 Pengembangan fungsi Pertanian,
perkebunan dan pertambangan
 Pengembangan fungsi konservasi
DAS Bengawan Solo, Pertanian
Kenduruan,
Senori
Singgahan
Parengan
Montong
Rengel
Widang
Grabagan
Plumpang
APBN, APBD
Provinsi, APBD Kab
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2012-2032
2
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
 Pengembangan fungsi perkebunan,
industri rumah tangga dan wisata
alam
 Pengembangan fungsi
pertambangan dan industri
 Pengembangan fungsi perikanan
dan pertanian
Semanding
Merakurak
Tambakboyo
Hirarki (besaran)
perkotaan
Perkotaan di Pusat WP Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan perkotaan
Tuban
Bancar
Jatirogo
Bangilan
Kerek
Rengel
APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
Departemen PU, Dishub dan
Dinas Binamarga Provinsi,
Dinas Permukiman,
Kebersihan dan
Pertamanan, Dinas Hubpar
Kabupaten
sistem & fungsi
perwilayahan
Mendorong
pembentukan pusat
pelayanan
Peningkatan akses ke arah pusat
Pelayanan
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
Dinas Binamarga dan
Dishubpar Kabupaten
Fasilitas perkotaan pengembangan
Perkotaan Jenu sebagai
kota pelabuhan dan
industri
 Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan perkotaan
 Peningkatan SDM Aparatur
Jenu APBD Kab Dinas Binamarga, Dinas PU
dan Dishubpar Kabupaten,
Dinas Perhungan, Dinas
Perekonomian
Prasarana wilayah  Mewujudkan jalan
internal provinsi
melalui pembangan
jalan lingkar Perkotaan
Tuban
 Pengembangan Jalan
Bebas Hambatan
 Pengembangan jalan lingkar Kota
Tuban di dalam perkotaan Tuban
 Pengembangan jaringan jalan antar
kecamatan
 Pengembangan jalan bebas
hambatan Manyar –Tuban dan Tuban
– Demak
Tuban
Palang
Semanding
Merakurak
Kerek
Tambakboyo
Bancar
APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
Departemen PU, Dishub dan
Dinas Binamarga Provinsi,
Dinas Bunamarga dan
Dishubpar Kabupaten, BPN
Kab.
1.2 Sistem
Perdesaan
Pengembangan
hierarki kawasan
perdesaan
Penetapan Pusat
Pelayanan Lingkungan
 pengembangan sarana prasarana di
seluruh perdesaan Kabupaten
 mendorong pertumbuhan kawasan
perdesaan;
 pengembangan akses bagi desa
terpencil dan tertinggal
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
Dinas pertanian,
perkebunan, disperkim,
kebersihan&pertamanan,
Bappemas
Pengembangan
kawasan agropolitan
Pengembangan akses ke
kantong produksi
Pengembangan sarana dan prasarana
pendukung kawasan agropolitan
Semanding dan
Palang
APBN, APBD
Provinsi, APBD Kab
Dinas pertanian, Dinas
Bina Marga, Dinas
3
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Perindustrian
Peningkatan ekspor hasil
pertanian unggulan
Pengembangan sentra produksi
pemasaran
Plumpang
Jatirogo, Widang
APBN, APBD
Provinsi, APBD Kab
Pengembangan produk
unggulan dan pengolahan
hasil pertanian
 pengembangan pasar sebagai sentra
pemasaran
 pengembangan sub terminal dan
pengembangan jalur angkutan
barang
Semanding dan
Palang
APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab Din. pertanian, perke-bunan
Provinsi, Din. pertanian,
perke-bunan Kabupaten,
Pengembangan
kawasan minapolitan
Pengembangan produk
unggulan dan pengolahan
hasil perikanan
 Pengembangan sentra pemasaran
dan pengolahan hasil perikanan
 Pengembangan sub terminal
 Pengembangan jalur angkutan
barang
 Peningkatan akses di kawasan
minapolitan
Bancar
Tambakboyo
APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
Penetapan lahan
pertanian pangan
berkelanjutan
Penyediaan lahan
pertanian pangan
berkelanjutan
 Peningkatan sarana dan prasarana
 Pengolahan sawah secara intensif
 Pengendalian ketat terhadap lahan
pertanian pangan berkelanjutan
Widang,
Plumpang, Rengel
Soko, Parengan,
Bangilan,
Singgahan, Senori
APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
Din. pertanian, perke-bunan,
Dinas Permukiman, Keber-
sihan& Pertamanan
2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
2.1 Sistem Jaringan
Transportasi
Pengembangan sistem
jaringan transportasi
darat
Pengembangan Sistem
Jaringan Jalan dan
Jembatan
 Pengembangan jaringan jalan
nasional berupa jalan arteri primer
 Pembangunan jaringan jalan bebas
hambatan
 Pembangunan jaringan jalan outer
ring road Kota Tuban
 Peningkatan dan pengembangan
Jalan kolektor primer
 Peningkatan Jalan lokal primer
penghubung antar kecamatan
 Peningkatan Jalan Lingkungan dan
Jalan Sekunder
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBDKab.
Dept PU, Dinas Binamarga
Prov, Dinas Binamarga Kab,
BPN Kab, Bappekab, Dinas
Permukiman, Kebersihan
dan Pertamanan,
Pengembangan Sistem
Pelayanan Angkutan
Umum
 Pengembangan prasarana angkutan
penumpang
 Pengembangan prasarana angkutan
barang
Jenu, Jatirogo,
Bancar, Kerek,
Parengan dan
Rengel
Plumpang
Jenu
APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab
4
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Pengembangan sistem
jaringan transportasi
perkeretaapian
Peningkatan ketersediaan
sarana pendukung
jaringan transportasi
perkeretaapian
 Pengembangan Jalur Perkeretaapian
 Pengembangan Stasiun Kereta api
 Revitalisasi dan Konservasi Rel Mati
Tuban,Merakurak,
Kerek,Montong,
Singgahan
Tuban,
Semanding,
Plumpang, Jatirogo
Widang,Plumpang,
Semanding,Tuban
Palang, Parengan,
Singgahan,
Bangilan, Jatirogo
APBN, APBD Provinsi,
Pengembangan sistem
jaringan transportasi
Laut
Pengembangan
Pelabuhan
 Pengembangan Pelabuhan
Pengumpan
 Pengembangan Tatanan
Kepelabuhan untuk mendukung
operasional TNI AL
 Pengembangan Pangkalan
Pendaratan ikan
Jenu
Bancar
Bancar dan
Palang
APBN, APBD Provinsi,
Pengembangan Terminal
Khusus
 Pengembangan Terminal Khusus
Minyak dan Gas Bumi
 Pengembangan Terminal Khusus
untuk kegiatan industri
Palang, Jenu
Bancar,
Tambakboyo,
Jenu, Palang
APBN, APBD Provinsi,
2.2 Sistem Jaringan
Energi
Pengembangan
Pembangkit tenaga
listrik
Peningkatan kapasitas
energi listrik
 Peningkatan pembangkit listrik
saluran udara SUTT Jawa - Bali
 Pengembangan PLTU Tanjung awar
awar
 Pembangunan PLTGU Tuban
 Pengembangan sumber energi
alternatif
Jenu APBN, APBD Provinsi,
Pengembangan
Jaringan transmisi
tenaga listrik
peningkatan kualitas
pelayanan jaringan listrik
di seluruh kecamatan;
 Pengembangan SUTET
 Pengembangan SUTT
 Pengembangan sarana prasarana
energi listrik perdesaan
Merakurak,
Tambakboyo,
Jenu, dan Tuban
Jenu, Merakurak,
Kerek, Tuban,
Semanding,
Plumpang dan
Widang
Tersebar diseluruh
kecamatan
APBN, APBD Provinsi,
Pengembangan gardu
Induk
Peningkatan daya
terpasang gardu induk
 Optimalisasi dan pengembangan
daya terpasang pada gardu induk
Tuban, Kerek,
Jenu
APBN, APBD Provinsi,
5
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Pengembangan Jalur
pipa minyak dan gas
bumi
Peningkatan sarana
prasarana jalur distribusi
BBM, dan migas.
 Pengembangan jalur pipa bahan
bakar minyak
 Pengembangan jalur pipa minyak dan
gas bumi
Jenu, Tuban,
Palang,
Semanding,
Plumpang dan
Widang
Soko, Rengel,
Plumpang,
Semanding dan
Palang
2.3 Sistem Jaringan
Telekomunikasi
Pengembangan Sistem
Jaringan Kabel Telepon
Peningkatan pelayanan
jaringan kabel telepon
 Pengembangan area pelayanan
 Peningkatan kualitas layanan kabel
telepon
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
BUMN
Pengembangan Sistem
Telepon Nirkabel
Peningkatan pelayanan
jaringan telepon nirkabel
 Pengoptimalan pemanfaatan menara
telekomunikasi bersama
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
BUMN, Swasta
Pengembangan Sistem
Jaringan Internet
Peningkatan pelayanan
jaringan internet
 Pengembangan sarana prasarana
jaringan internet pada pusat kegiatan
 Pengembangan sarana prasarana
jaringan internet pada kawasan
pendidikan
 Pengembangan sarana prasarana
jaringan internet sampai ke pelosok
desa
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab., BUMN,
Swasta
Pengembangan Sistem
Pemancar Radio dan
Televisi
Peningkatan pelayanan
sistem pemancar radio
dan televisi
 Pengembangan jaringan pelayanan
pemancar radio
 Pengembangan jaringan pelayanan
pemancar televisi
Kab. Tuban APBD Kab, Swasta
2.4 Sistem Jaringan
Sumber Daya Air
Pengembangan sistem
jaringan irigasi
Optimalisasi sungai kecil
dan jaringan Daerah
Irigasi
 Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi dan jaringan
pengairan
 Pelaksanaan operasional dan
pemeliharaan jaringan irigasi
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab.
Pengembangan sistem
jaringan air baku
Pelestarian sumber-
sumber mata air
 Penyediaan dan pengelolaan air baku
 Perlindungan, Konservasi dan
pendayagunaan sepanjang DAS
Bengawan Solo
 Perlindungan dan konservasi sumber
mata air dan daerah resapan air
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab.
Pengoptimalian
pemanfaatan air baku
 Pengelolaan dan pemanfaatan air
baku untuk irigasi
Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab.
6
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
 Pengelolaan dan pemanfaatan air
baku untuk air minum
 Pengoptimalan dan pengendalian
pemanfaatan sumber air permukaan
dan sumber air tanah
Pengembangan sistem
jaringan pengendalian
banjir
Peningkatan sarana
pendukung pengendalian
banjir
 Pengembangan waduk, embung dan
cek dam
 Pembangunan tanggul sungai
 Pembangunan bozem.
Soko, Rengel,
Plumpang, Widang,
Tuban, Parengan,
Singgahan, Senori,
Kenduruan,
Jatirogo dan
Merakurak
APBN, APBD Provinsi,
APBD Kab.
2.5 Sistem Prasarana
Lingkungan
Pengembangan sistem
prasarana
persampahan
Peningkatan pengelolaan
dan pemanfaatan
persampahan
 peningkatan dan pengembangan
TPA;
 peningkatan pengelolaan sampah
melalui sanitary landfill
 peningkatan dan pengembangan TPS
 program pengelolaan sampah 3R
 penyediaan tempat sampah terpisah
untuk sampah organik dan non
organik di kawasan perkotaan;
 studi kelayakan manajemen
pengelolaan sampah terpadu; dan
 usaha reduksi melalui pengomposan,
daur ulang dan pemilahan antara
sampah organik dan non-organik.
Semanding, Rengel
dan Jatirogo
Kerek dan
Singgahan
Kab. Tuban
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dinas Permukiman Prov,
Dinas Permukiman
kebersihan dan pertamanan
Kab, dan Dinas Kebersihan
dan Pertanaman Kabupaten
Pengembangan sistem
prasarana air minum
peningkatan pengelolaan
dan pemanfaatan
prasarana air minum
 penambahan kapasitas dan
revitalisasi sambungan rumah (SR)
 pengembangan jaringan distribusi
utama
 penambahan kapasitas dan
revitalisasi jaringan perdesaan
diseluruh Kecamatan
 pembangunan reservoir
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan sistem
prasarana sanitasi dan
limbah industri
peningkatan pengelolaan
prasarana sanitasi dan
limbah industri
 pembangunan instalasi pengolahan
limbah B3 dan non B3 pada kawasan
industri
 pembangunan instalasi pengolahan
limbah komunal pada kawasan
industri kecil dan menengah
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
7
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
 pemantapan instalasi pengolahan
limbah tinja
 pengembangan sistem pengolahan
dan pengangkutan limbah tinja
berbasis masyarakat dan rumah
tangga perkotaan
 pengembangan sistem pengolahan
limbah kotoran hewan dan limbah
rumah tangga perdesaan
Pengembangan sistem
prasarana drainase
peningkatan pengelolaan
prasarana drainase
 pembangunan dan peningkatan
saluran drainase perkotaan
 normalisasi peningkatan saluran
primer dan sekunder
 normalisasi saluran sungai
 pengembangan dan pengelolaan
saluran drainase diseluruh kawasan
perkotaan
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dinas Permukiman Prov,
Dinas Permukiman
kebersihan dan pertamanan
Kab, dan Dinas Kebersihan
dan Pertanaman Kabupaten
2.6. Sistem Jalur dan
Ruang Evakuasi
Bencana
Penetapan Jalur dan
Ruang Evakuasi
Bencana
Penyediaan sarana dan
prasarana untuk evakuasi
bencana
 Pengembangan jalur evakuasi
bencana banjir
 Pengembangan jalur evakuasi
bencana gelombang pasang pantai
dan abrasi
 Penetapan ruang evakuasi bencana
 Peningkatan perkerasan jalan dana
sarana prasarana pendukung
mitigasi bencana
Widang, Plumpang,
Rengel, Soko,
Jenu, Merakurak,
Jatirogo,Kenduruan
Bangilan,
Singgahan, Senori,
Parengan
Palang, Tuban,
Jenu, Tambakboyo,
Bancar
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Bappeda, PU,
Kesabangpolimas
B. Rencana Pola Ruang
1 Kawasan Lindung
1.1 Kawasan Hutan
Lindung
Perlindungan Kawasan
Hutan Lindung
Penetapan hutan Lindung  Penetapan batas kawasan hutan
lindung
 Pengawasan dan pemantauan
kawasan hutan lindung
Bangilan, Bancar,
Singgahan,
Montong, Rengel,
Grabagan,
Plumpang,
Semanding, Kerek
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dep Kehutanan,
8
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Pelestarian hutan lindung  Pelestarian keanekaragaman hayati
dan ekosistem
 Pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat dalam upaya pelestarian
kawasan
 Pemantapan hutan lindung bernilai
strategis dalam penyediaan air
 percepatan reboisasi kawasan hutan
lindung dengan tanaman yang
sesuai dengan fungsi lindung
Bangilan, Bancar,
Singgahan,
Montong, Rengel,
Grabagan,
Plumpang,
Semanding, Kerek
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
1.2 Kawasan yang
Memberikan
Perlindungan
Terhadap
Kawasan
Bawahannya
Perlindungan kawasan
yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya
Pelestarian kawasan
resapan air
 pengendalian alih fungsi lahan pada
kawasan resapan air
 pelestarian mata air
 pengendalian kegiatan atau hal-hal
yang bersifat menghalangi masuknya
air hujan ke dalam tanah
 pengaturan berbagai usaha dan/atau
kegiatan lahan di kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya yang dimiliki
masyarakat
 pembinaan, penyuluhan kepada
masyarakat dalam upaya pelestarian
kawasan
 perluasan ruang terbuka hijau.
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
BLH, Dinas Pertambangan,
Dinas Kehutanan
1.3 Kawasan
Perlindungan
Setempat
Perlindungan kawasan
sekitar mata air
Pelestarian kawasan
sekitar mata air
 penetapan batas sempadan masing-
masing sumber air
 pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat dalam upaya pelestarian
kawasan
 pembatasan untuk fungsi pariwisata;
 pemeliharaan sumber-sumber mata
air dengan reboisasi kawasan di area
tangkapan
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab, BPN
Kab. Dinas Pengairan,LSM,
Dinas Parwisata,
Perlindungan kawasan
sempadan pantai
Pelestarian kawasan
sempadan pantai
 Penetapan batas sempadan pantai
 Perlindungan terhadap hutan
angrove, terumbu karang dan
eustaria
 Pengendalian reklamasi pantai
 Pengendalian pemanfaatan
sempadan pantai untuk kegiatan
Sepanjang
Sempadan Pantai :
Bancar, T. Boyo,
Jenu, Tuban,
Palang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
9
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
industri
 Pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat
 Penghijauan
Perlindungan kawasan
sempadan irigasi
Pelestarian kawasan
sempadan irigasi
 Penetapan batas sempadan irigasi
 Pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat
 pengendalian pemanfaatan
sempadan irigasi untuk kegiatan
terbangun;
 Penghijauan
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perlindungan kawasan
sempadan waduk
Pelestarian kawasan
sempadan waduk
 Penetapan batas sempadan waduk
dan embung
 Pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat
 Pengendalian pemanfaatan waduk
dan embung untuk kegiatan
terbangun
 Penghijauan
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
1.4 Kawasan Suaka
Alam dan
Pelestarian Alam
dan Cagar Budaya
Pemantapan kawasan
suaka alam dan
pelestarian alam
Mempertahankan
kelestarian kawasan
pelestarian alam
 Pemeliharaan habitat dan ekosistem
khusus
 Peningkatan tempat wisata, obyek
penelitian dan kegiatan pecinta alam
 Pembatasan terhadap fungsi lindung
Montong,
Plumpang, Tuban,
Bancar,
Semanding, Jenu,
Tambakboyo
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab, BPN
Kab. Dinas Pengairan,LSM,
Dinas Parwis,
Pemantapan kawasan
cagar budaya
Mempertahankan
kelestarian kawasan
cagar budaya
 Pelestarian cagar budaya Semanding,
Palang, Rengel,
Montong, Tuban,
Bancar
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bapekab, BPN
Kab. Dinas Pengairan,LSM,
Dinas Pariwisata
1.5 Kawasan Rawan
Bencana
Penanganan kawasan
rawan bencana
Pengendalian kawasan
rawan banjir
 Rehabilitasi kawasan yang rawan
bencana banjir sungai dan banjir
avour
 Peringatan terhadap adanya bencana
 Peningkatan tanggul, waduk dan
bozem
Widang, Plumpang,
Rengel, Soko,
Parengan ,
Singgahan, Senori,
Bangilan, Jatirogo,
Kenduruan,
Merakurak
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab, BPN
Kab. Dinas Pengairan,LSM,
Dinas Parwis,
Pengendalian kawasan
rawan gelombang pasang
 Pengembangan hutan mangrove
 Peringatan terhadap adanya bencana
Bancar,
Tambakboyo, Jenu,
Tuban, Palang,
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengendalian kawasan
rawan abrasi
 Pengembangan hutan mangrove
 Peringatan terhadap adanya bencana
Bancar,
Tambakboyo, Jenu,
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
10
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
 Peningkatan tanggul pengaman
pantai
 Pembangunan pemecah ombak
Tuban, Palang,
1.8 Kawasan Lindung
Geologi
Pemantapan kawasan
lindung Geologi
Perlindungan kawasan
cagar alam geologi
 Pelestarian ekosistem di kawasan
kars
Montong,
Singgahan, Rengel,
Merakurak,
Semanding, Kerek
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab, BPN
Kab. Dinas Pengairan,LSM,
Dinas Parwisata
Perlindungan kawasan
yang memberikan
perlindungan terhadap ait
tanah
 Pengendalian kegiatan pada
kawasan kars
 Pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat
 Penghijauan
Montong,
Singgahan, Rengel,
Merakurak,
Semanding, Kerek
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
2 Rencana Kawasan Budidaya
2.1 Kawasan
Peruntukan Hutan
Produksi
Pengembangan hutan
produksi
Pengembangan kawasan
hutan poduksi
 Pelestarian hutan produksi seluas
50.783 ha
 Pengembangan hutan yang memiliki
nilai ekonomi tinggi
 Penerapan sistem tebang tanam
 Pengembangan kemitraan antara
masyarakat dengan Perhutani
 Pengelolaan hasil hutan
 Pengelolaan hutan produksi secara
intensif
 Penggantian lahan untuk hutan yang
telah dikonversi
Kenduruan,
Bangilan, Senori,
Singgahan,
Montong,
Parengan, Soko,
Rengel, Plumpang,
Widang, Palang,
Semanding, Jenu,
Merakurak, Kerek,
Tambakboyo,
Jatirogo, Bancar
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab, BPN
Kab. Dinas Pengairan,LSM,
Dinas Parwis,
2.2. Kawasan Hutan
Rakyat
Penetapan Hutan
Rakyat
Menjaga kelestarian
kawasan hutan yang
dikelola oleh rakyat
 Pelestarian kawasan hutan rakyat
seluas 6.785 ha
 Reboisasi lahan kritis
 pengembangan kemitraan antara
masyarakat dengan Perhutani
 Penggunaan daerah kering untuk
area hutan rakyat
Tersebar di Kab.
Tuban
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
2.3 Kawasan
Peruntukan
Pertanian
Pengembangan
kawasan peruntukan
tanaman pangan
Peningkatan produktivitas
tanaman pangan
 Penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan seluas 15.000 ha
 Pengendalian ketat pada lahan
pertanian pangan berkelanjutan
 Pengembangan sarana dan
Plumpang, Rengel,
Soko, Widang,
Senori, Bangilan,
Singgahan,
Parengan,
Kenduruan,
Jatirogo
Kab. Tuban
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dinas pengairan, Dinas
Pertanian, Dinas
Peternakan, Dinas
Perkebunan, Bape
11
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
prasarana kawasan peruntukan
pertanian
 Pelestarian sawah irigasi teknis
 Pemeliharaan kualitas waduk dan
sungai sebagai sumber irigasi
 Peningkatan produktivitas hasil
pertanian tanaman pangan
 Pengembalian lahan pertanian yang
rusa
 Pengembangan sistem minapadi
 Pengembangan lumbung desa
modern
 Pengembangan kemitraan
Widang, Plumpang,
Palang, Soko,
Parengan,
Singgahan,
Bangilan,
Kenduruan,
Jatirogo, Bancar
dan Tambakboyo
Kab. Tuban
Pengembangan
kawasan peruntukan
hortikultura
Peningkatan produktivitas
tanaman hortikultura
 Pengembangan sarana dan
prasarana kawasan peruntukan
hortikultura
 Pengembangan dan pelestarian
tanaman hortikultura
 Peningkatan produktivitas hasil
tanaman hortikultura
 Pengembangan kemitraan
Semanding,
Merakurak,
Grabagan
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan
kawasan peruntukan
perkebunan
Peningkatan produktivitas
tanaman perkebunan
 Pengembangan sarana dan
prasarana kawasan peruntukan
perkebunan
 Pengembangan dan pelestarian
tanaman perkebunan
 Peningkatan produktivitas hasil
tanaman perkebunan
 Pengembangan kemitraan
Tuban, Semanding,
Palang, Merakurak
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan
kawasan peruntukan
peternakan
Peningkatan produktivitas
hasil peternakan
 Pengembangan sarana dan
prasarana kawasan peruntukan
peternakan
 Pengembangan dan pelestarian hasil
peternakan
Tambakboyo,
Bancar, Palang,
Semanding,
Parengan, Rengel,
Montong,
Singgahan, Jatirogo
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
12
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
 Peningkatan produktivitas hasil
peternakan
 Pengembangan kemitraan
Penetapan dan
Pengembangan
Kawasan Agropolitan
Pengembangan Kawasan
Agropolitan secara
terpadu
 Penetapan kawasan agropolitan
 Pengembangan kawasan agropolitan
 Penyediaan sentra pemasaran dan
pengolahan hasil pertanian
 Peningkatan akses dari kantong
produksi menuju sentra pengolahan
dan pemasaran
 Pengembangan infrastruktur
penunjang kegiatan agropolitan
 Penyediaan bibit, obat obatan dan
pupuk yang bagus untuk
meningkatkan kualitas hasil pertanian
Semanding,
Palang,
Plumpang,
Widang,
Jatirogo
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
2.4 Kawasan
Peruntukan
Perikanan
Pengembangan
kawasan peruntukan
perikanan tangkap
Peningkatan produktivitas
hasil perikanan tangkap
 Pengembangan sarana dan
prasarana kawasan peruntukan
perikanan tangkap
 Pembangunan pangkalan pendaratan
ikan
 Pelestarian dan pengembangan
ekosistem kawasan peruntukan
perikanan tangkap
 Penggunaan alat tangkap ikan yang
ramah lingkungan
 Peningkatan produktivitas hasil
perikanan tangkap
 Pengembangan kemitraan
Bnacar,
Tambakboyo,
Jenu, Tuban,
Palang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan
kawasan peruntukan
budidaya perikanan
Peningkatan produktivitas
hasil budidaya perikanan
 Pengembangan sarana dan
prasarana kawasan peruntukan
budidaya perikanan
 Pelestarian dan pengembangan
kawasan peruntukan budidaya
perikanan
 Pengembangan perikanan hias,
perikanan tambak dan perikanan air
tawar
 Peningkatan produktivitas hasil
budidaya perikanan
 Pengembangan kemitraan
Jatirogo,
Semanding,
Singgahan,
Merakurak,
Palang,
Parengan,
Plumpang,
Rengel, Soko,
widang, Jenu
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
13
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Pengembangan
kawasan peruntukan
pengolahan ikan
Peningkatan produktivitas
hasil pengolahan ikan
 Pengembangan sarana dan
prasarana kawasan peruntukan
pengolahan ikan
 Peningkatan ketrampilan dan
manajerial masyarakat
 Pengembangan industri rumah
tangga pengolahan hasil perikanan
 Penyediaan sentra pemasaran dan
pengolahan hasil pertanian pada
kawasan agropolitan
 Pengembangan kemitraan
Bancar,
Tambakboyo,
Palang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan
kawasan peruntukan
minapolitan
Pengembangan Kawasan
Minapolitan secara
terpadu
 Penetapan kawasan minapolitan
 pengembangan sarana dan
prasarana kawasan peruntukan
pengolahan ikan
 peningkatan ketrampilan dan
manajerial masyarakat
 penyediaan sentra pemasaran dan
pengolahan hasil pertanian pada
kawasan agropolitan
 pengembangan kemitraan
Bancar
Tambakboyo,
Palang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
2.5 Kawasan
Peruntukan
Pertambangan
Penetapan kawasan
layak tambang bahan
galian mineral bukan
logam, mineral bukan
logam jenis tertentu dan
batuan
Pengembangan sarana
dan prasarana
infrastruktur
 Pengembalian rona alam bekas area
tambang
 Pembinaan pelaku tambang
 Peningkatan nilai ekonomis hasil
tambang
 Pencegahan galian liar
 Pelaksanaan Studi Kajian Ekologis
Kelayakan Pada kawasan yang
memiliki nilai ekonomis tinggi yang
berada di kawasan lindung
 Pengelolaan lingkungan pada
kawasan pertambangan
Montong, Rengel,
Palang, Kerek
Plumpang,
Grabagan,
Tambakboyo,
Singgahan,
Jatirogo,
Merakurak,
Bancar,
Parengan, Soko
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab, BPN
Kab.Dinas pertambangan
Pengendalian pada
zona kawasan
pertambangan migas
Pengelolaan zona
kawasan pertambangan
migas
 Pengelolaan lingkungan pada
kawasan pertambangan Migas
Soko dan Rengel APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
2.6 Kawasan
Peruntukan
Industri
Pengembangan
kawasan peruntukan
industri besar,
menengah dan kecil
mikro
Mengembangkan sarana
dan prasarana pendukung
kawasan industri
 Penetapan zona kawasan peruntukan
industri secara khusus
 Pengendalian ketat kawasan industri
besar
 Pembangunan sarana prasarana
Zona industri
besar : Bancar,
Tambakboyo,
Jenu, Merakurak,
Soko, Kerek,
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dep Perindustrian, Dinas
Perindustrian dan
Perekonomian, Dep PU,
Dinas PU
14
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
secara terpadu
 Pengelolaan lingkungan pada
kawasan peruntukan industri
 Pengembangan industri besar minyak
dan semen
 Pengembangan industri untuk
pengolahan hasil tambang
 Pengembangan zona pengembangan
pelabuhan guna menunjang kawasan
peruntukan industri
 Pengembangan usaha home industri
 Pengembangan pusat promosi dan
pemasaran industri kecil
 Peningkatan kegiatan koperasi
Zona industri
menengah :
Grabagan,
Widang,
Semanding,
Plumpang,
Jatirogo, Palang
Tambakboyo,
Jenu, Palang
Kab. Tuban
2.7 Kawasan
Peruntukan
Pariwisata
Pengembangan
kawasan pariwisata
Mengembangkan sarana
dan prasarana pendukung
kawasan pariwisata
 Peningkatan sarana prasarana
kawasan peruntukan pariwisata
 Mengembangkan obyek wisata
andalan
 Meningkatkan kalender wisata dalam
skala nasional
 Menbentuk zona wisata disertai
pengembangan paket wisata
 Peningkatan promosi pariwisata
 Pengadaan kegiatan festival wisata
atau gelar seni budaya
 Pengembangan batik gedog Tuban
 Pengembangan wisata bekas bahan
tambang
Tuban, Bancar,
Semanding,
Palang, Rengel,
Montong,
Plumpang,
Parengan, Jenu
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab, BPN
Kab.
2.8 Kawasan
Peruntukan
Pemukiman
Pengembangan
Kawasan permukiman
perdesaan dan
perkotaan
Mengembangkan sarana
dan prasarana pendukung
kawasan pemukiman
 Pengembangan kawasan
permukiman disesuaikan dengan
karakter fisik dan sosial budaya
 Pengembangan sarana prasarana
permukiman
 Peningkatan kualitas permukiman
 Pengembangan perumahan
terjangkau
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dinas permukiman, Bape-
kab, BPN Kab.
2.9 Kawasan
Peruntukan
Lainnya
Pengembangan
Kawasan RTH
Pengembangan dan
pengelolaan kawasan
RTH
 Pengadaan taman dan ruang terbuka
hijau
 Pengembangan jenis ruang terbuka
dan fungsinya
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dinas Pertanian, BLH,
Pertamanan dan Kehutanan
15
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
 Pengalokasian RTH pada setiap
kawasan terbangun
Pengembangan
Kawasan Sektor
Informal
Penyediaan kawasan
sektor informal yang
optimal
 Penyediaan lahan untuk kawasan
sektor informal
 Peningkatan sarana dan prasarana
pendukung kawasan informal pada
pemukiman developer, pusat
perkotaan, kawasan perdagangan
dan jasa, kawasan pariwisata jalan
arteri primer sebagai tempat istirahat
(rest area).
 Penataan dan pengelolaan
pemanfaatan kawasan informal pada
pemukiman developer, pusat
perkotaan, kawasan perdagangan
dan jasa, kawasan pariwisata jalan
arteri primer sebagai tempat istirahat
(rest area).
 Pembinaan dan pengawasan
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Memantapkan kawasan
pertahanan
Penyediaan kawasan
pertahanan
 Pengamanan kawasan militer seluas
30 Ha
 Penetapan zona penyangga bagi
kawasan militer dengan radius 200 m
dari kegiatan masyarakat
 Pengendalian ketat bagi penggunaan
fungsi lahan selain kegiatan militer
 Optimalisasi fungsi Kodim dan Polres
 Optimalisasi fungsi Polsek dan
Koramil
Bancar
Kab. Tuban
Tuban
Kab. Tuban
APBN, APBD Prov. TNI AL, TNI AD dan
Kepolisian
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
1 Perwujudan
Kawasan
Strategis dari
Sudut
pertumbuhan
Ekonomi
Memantapkan Kawasan
strategis ekonomi
Pengembangan
pelabuhan dan Industri
 Pengembangan infrastruktur
pendukung rencana pelabuhan
pengumpan Jenu
 Penyediaan lahan untuk daerah
berkembangan disekitar pelabuhan
pengumpan Jenu sebagai kawasan
perdagangan
 Mempersiapkan Kecamatan Jenu
sebagai pusat pertumbuhan karena
didukung oleh pengembangan
 Pengembangan pelabuhan khusus
(wood center, Pelabuhan industri,
Tambakboyo,
Jenu, Palang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dinas perikanan, Bape-kab,
BPN Kab.
16
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Pelabuhan FSO-(BBM)
 Pengembangan industri di kawasan
pantura
 Pengembangan jalur angkutan
barang
 Pengembangan pariwisata di lokasi
pelabuhan Jenu
 Mempercepat terealisasinya jalan
bebas hambatan
Pengembangan
pelabuhan perikanan
 Pengembangan fasilitas pendukung
PPI Bulu dan Karangagung
(pergudangan dan pengepakan)
 Perbaikan akses PPI Bulu dan
Karangagung
 Pengembangan kegiatan
perdagangan untuk mendukung
sektor perikanan
Bancar dan
Palang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dinas Perhubungan Dep
Perikanan dan Kelautan,
Dinas Perikanan, Dinas PU,
BPN
Pengembangan Kawasan
Industri Terpadu Jawa
Timur
 Perijinan Terpadu
 Pengembangan infrastruktur
pendukung industri terpadu Jawa
Timur
 Pengembangan kerjasama dengan
pihak terkait
 Peningkatan produktifitas hasil
industri
Tuban, Bancar,
Tambakboyo,
Jenu, Kerek,
Merakurak
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan kegiatan
budidaya pembenihan air
payau
 Penetapan area pembenihan
budidaya air payau seluas 75 ha
 Peningkatan SDM Perikanan
Bancar APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan kawasan
minapolitan
 Penyediaan fasilitas perikanan,
seperti cool storage, TPI, gudang
penyimpanan dll.
 Sentra hasil pengolahan perikanan
dan hasil tangkapan
 Pengembangan industri kecil hasil
pengolahan perikanan
 Pengembangan infrastruktur untuk
menunjang kegiatan kawasan
minapolitan
 Pengembangan sub terminal tipe C di
Bancar
Bancar
Tambakboyo, dan
Palang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pengembangan kawasan  Pengembangan sarana prasarana Palang, APBN, APBD Prov,
17
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
agropolitan penunjang kawasan agropolitan
 Pembangunan terminal agro
 Pengembangan terminal tipe C di
Jatirogo
 Pembangunan stasiun di Plumpang
 Pengembangan industri pengolahan
hasil pertanian
 Penyediaan gudang dan sentra hasil
pertanian dan pengolahan hasil
pertanian
Semanding,
Plumpang, Widang
dan Jatirogo
APBD Kab.
2 Perwujudan
Kawasan
Strategis dari
Sudut
Pertumbuhan
Sosial Budaya
Memantapkan Kawasan
Strategis sosial budaya
Pengoptimalan
pengelolaan kawasan
strategis sosial budaya
 Pengendalian perkembangan
kawasan sekitar obyek religi
 Pemanfaatan obyek wisata religi;
makam sunan Bonang, Sunan
Bejagung, Makam Ibrahim
Asmorokondi
 Peningkatan Perkotaan Tuban
sebagai kota wali
 Peningkatan pembinaan seni dan
budaya
 Peningkatan peran Dinas Pariwisata
 Pengembangan penataan kawasan
wisata baru
 Penyebaran informasi dan potensi
pariwisata
 Mengoptimalkan peran serta
masyarakat dalam pengembangan
pariwisata
 Pengembangan pariwisata seni dan
budaya
Palang, Tuban,
Semanding
APBN, APBD Kab.,
Perhutani
Dinas Pariwisata, Bape-kab,
BPN Kab.
3 Perwujudan
Kawasan
Strategis dari
Sudut
Kepentingan
Teknologi Tinggi
Memantapkan kawasan
teknologi tinggi
Pengembangan teknologi
tinggi yang ramah
lingkungan
 Pengendalian penggunaan teknologi
tinggi yang berdampak pada
lingkungan
 Penggunaan teknologi yang tepat
guna
Jenu, Soko dan
Rengel
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Perhutani, Bape-kab,
BPN Kab.
Pengembangan PLTU
Tanjung Awar-awar
 Penetapan bufferzone PLTU Tanjung
Awar-awar dengan radius 500 m dari
pemukiman masyarakat
 Pengendalian ketat area PLTU
Tanjung Awar-awar
Jenu APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Dep ESDM, Dep
Perhubungan, PLN
18
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Pengembangan potensi
minyak dan gas bumi
 Penetapan zona pengeboran minyak
 Penetapan zona penyangga zona
Pengeboran minyak dengan radius
500 m dari pemukiman masyarakat
 Pengembangan industri pengolahan
minyak mencapai pasaran eksport
 Pengendalian ketat pada lokasi
pengeboran minyak dan gas bumi
 Pengendalian ketat jalur pipa BBM
dan minyak mentah
Soko
Soko
Soko dan Jenu
Soko
Jenu, Tuban,
Palang
Semanding,
Widang, Soko,
Rengel,
Plumpang,
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
4 Perwujudan
Kawasan Strategis
dari Sudut Fungsi
dan Daya Dukung
Lingkungan
Memantapkan kawasan
strategis lingkungan
Pengendalian
pertambangan untuk
mengurangi kerusakan
lingkungan
 Peningkatan pemanfaatan bahan
galian mineral batuan dan mineral
non logam, mineral non logam jenis
tertentu.
 Pengendalian pertambangan untuk
mengurangi kerusakan lingkungan
 Pemanfaatan area bekas tambang
untuk kegiatan yang memiliki nilai
ekonomi
 Penetapan kawasan layak tambang
dan tidak layak tambang
 Pengembalian fungsi kawasan asli
bekas area penambangan
 Pemanfaatan area bekas tambang
sebagai budidaya perikanan darat,
embung air, obyek wisata,
permukiman, dan hutan lindung
 Penerapan sistem Upaya pengelolan
lingkungan, upaya pemantauan
lingkungan terhadap kegiatan
pertambangan
 Rehabilitasi dan Remodel Kawasan
Bekas tambang
 Penyusunan Studi kandungan tanah
bekas tambang, Kajian pemanfaatan
kawasan bekas tambang terhadap
fungsi wisata, RTH, Perikanan darat,
dan fungsi lainnya
Kab. Tuban APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
19
No Rencana Kebijakan
Kebutuhan
Pengembangan
Program Utama Lokasi Besaran
Sumber Dana
(Pembiayaan)
Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Perlindungan terhadap
wilayah sungai
Bengawan Solo
 Pengelolaan DAS Bengawan Solo
 Pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat
 Pengendalian pemanfaatan DAS
Bengawan Solo untuk kegiatan
terbangun
 Penghijauan
Soko, Rengel,
Plumpang, Widang
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
Pelestarian dan
perlindungan kawasan
kars
 Pelestarian ekosistem pada kawasan
kars
 Pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat
 Pengendalian pemanfaatan kawasan
kars untuk kegiatan terbangun
 Penghijauan.
APBN, APBD Prov,
APBD Kab.
BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

More Related Content

What's hot

Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayahstudiopracimantoro
 
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)S. Pandu Hartadita
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauMohd. Yunus
 
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015asholahuddin
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
 
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudahBab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudahstudiopracimantoro
 
Prioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotaPrioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotastudiopracimantoro
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Indonesia Infrastructure Initiative
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanShahnaz Acrydiena
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprJoseph Sitepu
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
 
BAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docx
BAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docxBAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docx
BAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docxRauzatunZannah
 

What's hot (20)

Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayah
 
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS Riau
 
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
 
Bab 3 (36-45)pdf baru
Bab 3 (36-45)pdf baruBab 3 (36-45)pdf baru
Bab 3 (36-45)pdf baru
 
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudahBab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudah
 
Prioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotaPrioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kota
 
Bab 2 bismillah (6-31)
Bab 2 bismillah (6-31)Bab 2 bismillah (6-31)
Bab 2 bismillah (6-31)
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
 
Bab 4 (77-94)pdf baru
Bab 4 (77-94)pdf baruBab 4 (77-94)pdf baru
Bab 4 (77-94)pdf baru
 
Bab i bismillah sudah
Bab i bismillah sudahBab i bismillah sudah
Bab i bismillah sudah
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Indikator Program Kota
Indikator Program KotaIndikator Program Kota
Indikator Program Kota
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
 
BAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docx
BAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docxBAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docx
BAB II SEJARAH GAMPONG MEUNASAH PAPEUN.docx
 

Similar to lampiran viii indikasi program KABUPATEN

Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangKawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangINDANG PERMANA
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PalopoSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PalopoBagus ardian
 
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...heli supardi
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa TimurProgram dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timurinfosanitasi
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanedi sofyan
 
lap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdf
lap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdflap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdf
lap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdfIanScutax1
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
FINAL MUSRENPROP 2012.ppt
FINAL MUSRENPROP 2012.pptFINAL MUSRENPROP 2012.ppt
FINAL MUSRENPROP 2012.pptagushendrayady1
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraanto7
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malangkomunikasiosp
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Aji Widyatmoko, ST
 
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008Ar Tinambunan
 
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptx
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptxPB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptx
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptxssusere1a96a
 
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 201320130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013KPDT
 
Ppt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bPpt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bFarida Rini
 
Prioritas Indikasi Program Kota dan Wilayah
Prioritas Indikasi Program Kota dan WilayahPrioritas Indikasi Program Kota dan Wilayah
Prioritas Indikasi Program Kota dan Wilayahstudiopracimantoro
 

Similar to lampiran viii indikasi program KABUPATEN (20)

Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangKawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PalopoSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
 
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
 
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...
WORKSHOP FINAL FS SPAM KARIAN NON KPBU _PPC BANTEN_ BD_Update 05 APRIL 22_R01...
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
 
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa TimurProgram dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
 
lap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdf
lap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdflap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdf
lap pendahuluan normalisasi sungai kenohan.pdf
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
FINAL MUSRENPROP 2012.ppt
FINAL MUSRENPROP 2012.pptFINAL MUSRENPROP 2012.ppt
FINAL MUSRENPROP 2012.ppt
 
lampiran i wp
lampiran i wplampiran i wp
lampiran i wp
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggara
 
Mp3 ki mamuju
Mp3 ki mamujuMp3 ki mamuju
Mp3 ki mamuju
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
 
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
 
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptx
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptxPB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptx
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptx
 
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 201320130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
 
Ppt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan bPpt pariwisata kab. lamongan b
Ppt pariwisata kab. lamongan b
 
Prioritas Indikasi Program Kota dan Wilayah
Prioritas Indikasi Program Kota dan WilayahPrioritas Indikasi Program Kota dan Wilayah
Prioritas Indikasi Program Kota dan Wilayah
 

More from Adi T Wibowo

LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN Adi T Wibowo
 
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya airlampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya airAdi T Wibowo
 
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan Adi T Wibowo
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012 Adi T Wibowo
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...Adi T Wibowo
 

More from Adi T Wibowo (7)

LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
 
lampiran v rth
lampiran v rthlampiran v rth
lampiran v rth
 
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya airlampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
 
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
 
Pengadaan tanah
Pengadaan tanah Pengadaan tanah
Pengadaan tanah
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

lampiran viii indikasi program KABUPATEN

  • 1. INDIKASI PROGRAM KABUPATEN No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan PJM - 1 PJM - 2 PJM - 3 PJM - 4 A Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten 1 Rencana Pengembangan Sistim Pusat Pelayanan 1.1 Sistem Perkotaan Pengembangan hirarki perkotaan Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKW  Peningkatan akses ke arah pusat  Pengembangan sarana dan prasarana Tuban APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Departemen PU, Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PU Kabupaten Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PKLp  Pengembangan fungsi kegiatan minapolitan  Pengembangan fungsi kegiatan pelabuhan pengumpan dan kawasan industri pengolahan hasil tambang  Pengembangan fungsi kegiatan pertambangan minyak bumi  Pengembangan fungsi kegiatan hutan produksi, industri kehutanan  Pengembangan fungsi kegiatan pertanian  Pengembangan fungsi kegiatan pertambangan  Pengembangan fungsi kegiatan agropolitan Bancar Jenu Soko Jatirogo Bangilan Kerek Palang APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Departemen Perhubungan., Pelindo, Dishub Provinsi, Dis Perekonomian dan pariwisata Kabupaten , Dinas permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK  Pengembangan fungsi kegiatan pertanian dan kehutanan  Pengembangan fungsi pertanian  Pengembangan fungsi pertanian, perkebunan dan kehutanan  Pengembangan fungsi pertambangan dan pertanian  Pengembangan fungsi konservasi DAS Bengawan Solo, pertanian dan perkebunan  Pengembangan fungsi konservasi DAS Bengawan Solo, pertanian dan budidaya perikanan  Pengembangan fungsi Pertanian, perkebunan dan pertambangan  Pengembangan fungsi konservasi DAS Bengawan Solo, Pertanian Kenduruan, Senori Singgahan Parengan Montong Rengel Widang Grabagan Plumpang APBN, APBD Provinsi, APBD Kab LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012-2032
  • 2. 2 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan  Pengembangan fungsi perkebunan, industri rumah tangga dan wisata alam  Pengembangan fungsi pertambangan dan industri  Pengembangan fungsi perikanan dan pertanian Semanding Merakurak Tambakboyo Hirarki (besaran) perkotaan Perkotaan di Pusat WP Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkotaan Tuban Bancar Jatirogo Bangilan Kerek Rengel APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Departemen PU, Dishub dan Dinas Binamarga Provinsi, Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Hubpar Kabupaten sistem & fungsi perwilayahan Mendorong pembentukan pusat pelayanan Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Dinas Binamarga dan Dishubpar Kabupaten Fasilitas perkotaan pengembangan Perkotaan Jenu sebagai kota pelabuhan dan industri  Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkotaan  Peningkatan SDM Aparatur Jenu APBD Kab Dinas Binamarga, Dinas PU dan Dishubpar Kabupaten, Dinas Perhungan, Dinas Perekonomian Prasarana wilayah  Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pembangan jalan lingkar Perkotaan Tuban  Pengembangan Jalan Bebas Hambatan  Pengembangan jalan lingkar Kota Tuban di dalam perkotaan Tuban  Pengembangan jaringan jalan antar kecamatan  Pengembangan jalan bebas hambatan Manyar –Tuban dan Tuban – Demak Tuban Palang Semanding Merakurak Kerek Tambakboyo Bancar APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Departemen PU, Dishub dan Dinas Binamarga Provinsi, Dinas Bunamarga dan Dishubpar Kabupaten, BPN Kab. 1.2 Sistem Perdesaan Pengembangan hierarki kawasan perdesaan Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan  pengembangan sarana prasarana di seluruh perdesaan Kabupaten  mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan;  pengembangan akses bagi desa terpencil dan tertinggal Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Dinas pertanian, perkebunan, disperkim, kebersihan&pertamanan, Bappemas Pengembangan kawasan agropolitan Pengembangan akses ke kantong produksi Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan agropolitan Semanding dan Palang APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Dinas pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas
  • 3. 3 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Perindustrian Peningkatan ekspor hasil pertanian unggulan Pengembangan sentra produksi pemasaran Plumpang Jatirogo, Widang APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Pengembangan produk unggulan dan pengolahan hasil pertanian  pengembangan pasar sebagai sentra pemasaran  pengembangan sub terminal dan pengembangan jalur angkutan barang Semanding dan Palang APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Din. pertanian, perke-bunan Provinsi, Din. pertanian, perke-bunan Kabupaten, Pengembangan kawasan minapolitan Pengembangan produk unggulan dan pengolahan hasil perikanan  Pengembangan sentra pemasaran dan pengolahan hasil perikanan  Pengembangan sub terminal  Pengembangan jalur angkutan barang  Peningkatan akses di kawasan minapolitan Bancar Tambakboyo APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan Penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan  Peningkatan sarana dan prasarana  Pengolahan sawah secara intensif  Pengendalian ketat terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan Widang, Plumpang, Rengel Soko, Parengan, Bangilan, Singgahan, Senori APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Din. pertanian, perke-bunan, Dinas Permukiman, Keber- sihan& Pertamanan 2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 2.1 Sistem Jaringan Transportasi Pengembangan sistem jaringan transportasi darat Pengembangan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan  Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer  Pembangunan jaringan jalan bebas hambatan  Pembangunan jaringan jalan outer ring road Kota Tuban  Peningkatan dan pengembangan Jalan kolektor primer  Peningkatan Jalan lokal primer penghubung antar kecamatan  Peningkatan Jalan Lingkungan dan Jalan Sekunder Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBDKab. Dept PU, Dinas Binamarga Prov, Dinas Binamarga Kab, BPN Kab, Bappekab, Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan, Pengembangan Sistem Pelayanan Angkutan Umum  Pengembangan prasarana angkutan penumpang  Pengembangan prasarana angkutan barang Jenu, Jatirogo, Bancar, Kerek, Parengan dan Rengel Plumpang Jenu APBN, APBD Provinsi, APBD Kab
  • 4. 4 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian Peningkatan ketersediaan sarana pendukung jaringan transportasi perkeretaapian  Pengembangan Jalur Perkeretaapian  Pengembangan Stasiun Kereta api  Revitalisasi dan Konservasi Rel Mati Tuban,Merakurak, Kerek,Montong, Singgahan Tuban, Semanding, Plumpang, Jatirogo Widang,Plumpang, Semanding,Tuban Palang, Parengan, Singgahan, Bangilan, Jatirogo APBN, APBD Provinsi, Pengembangan sistem jaringan transportasi Laut Pengembangan Pelabuhan  Pengembangan Pelabuhan Pengumpan  Pengembangan Tatanan Kepelabuhan untuk mendukung operasional TNI AL  Pengembangan Pangkalan Pendaratan ikan Jenu Bancar Bancar dan Palang APBN, APBD Provinsi, Pengembangan Terminal Khusus  Pengembangan Terminal Khusus Minyak dan Gas Bumi  Pengembangan Terminal Khusus untuk kegiatan industri Palang, Jenu Bancar, Tambakboyo, Jenu, Palang APBN, APBD Provinsi, 2.2 Sistem Jaringan Energi Pengembangan Pembangkit tenaga listrik Peningkatan kapasitas energi listrik  Peningkatan pembangkit listrik saluran udara SUTT Jawa - Bali  Pengembangan PLTU Tanjung awar awar  Pembangunan PLTGU Tuban  Pengembangan sumber energi alternatif Jenu APBN, APBD Provinsi, Pengembangan Jaringan transmisi tenaga listrik peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di seluruh kecamatan;  Pengembangan SUTET  Pengembangan SUTT  Pengembangan sarana prasarana energi listrik perdesaan Merakurak, Tambakboyo, Jenu, dan Tuban Jenu, Merakurak, Kerek, Tuban, Semanding, Plumpang dan Widang Tersebar diseluruh kecamatan APBN, APBD Provinsi, Pengembangan gardu Induk Peningkatan daya terpasang gardu induk  Optimalisasi dan pengembangan daya terpasang pada gardu induk Tuban, Kerek, Jenu APBN, APBD Provinsi,
  • 5. 5 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Pengembangan Jalur pipa minyak dan gas bumi Peningkatan sarana prasarana jalur distribusi BBM, dan migas.  Pengembangan jalur pipa bahan bakar minyak  Pengembangan jalur pipa minyak dan gas bumi Jenu, Tuban, Palang, Semanding, Plumpang dan Widang Soko, Rengel, Plumpang, Semanding dan Palang 2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan Sistem Jaringan Kabel Telepon Peningkatan pelayanan jaringan kabel telepon  Pengembangan area pelayanan  Peningkatan kualitas layanan kabel telepon Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, BUMN Pengembangan Sistem Telepon Nirkabel Peningkatan pelayanan jaringan telepon nirkabel  Pengoptimalan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, BUMN, Swasta Pengembangan Sistem Jaringan Internet Peningkatan pelayanan jaringan internet  Pengembangan sarana prasarana jaringan internet pada pusat kegiatan  Pengembangan sarana prasarana jaringan internet pada kawasan pendidikan  Pengembangan sarana prasarana jaringan internet sampai ke pelosok desa Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., BUMN, Swasta Pengembangan Sistem Pemancar Radio dan Televisi Peningkatan pelayanan sistem pemancar radio dan televisi  Pengembangan jaringan pelayanan pemancar radio  Pengembangan jaringan pelayanan pemancar televisi Kab. Tuban APBD Kab, Swasta 2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pengembangan sistem jaringan irigasi Optimalisasi sungai kecil dan jaringan Daerah Irigasi  Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan  Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Pengembangan sistem jaringan air baku Pelestarian sumber- sumber mata air  Penyediaan dan pengelolaan air baku  Perlindungan, Konservasi dan pendayagunaan sepanjang DAS Bengawan Solo  Perlindungan dan konservasi sumber mata air dan daerah resapan air Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Pengoptimalian pemanfaatan air baku  Pengelolaan dan pemanfaatan air baku untuk irigasi Kab. Tuban APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.
  • 6. 6 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan  Pengelolaan dan pemanfaatan air baku untuk air minum  Pengoptimalan dan pengendalian pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah Pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir Peningkatan sarana pendukung pengendalian banjir  Pengembangan waduk, embung dan cek dam  Pembangunan tanggul sungai  Pembangunan bozem. Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Tuban, Parengan, Singgahan, Senori, Kenduruan, Jatirogo dan Merakurak APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. 2.5 Sistem Prasarana Lingkungan Pengembangan sistem prasarana persampahan Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan  peningkatan dan pengembangan TPA;  peningkatan pengelolaan sampah melalui sanitary landfill  peningkatan dan pengembangan TPS  program pengelolaan sampah 3R  penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan;  studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan  usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik. Semanding, Rengel dan Jatirogo Kerek dan Singgahan Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas Permukiman Prov, Dinas Permukiman kebersihan dan pertamanan Kab, dan Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Pengembangan sistem prasarana air minum peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana air minum  penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR)  pengembangan jaringan distribusi utama  penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh Kecamatan  pembangunan reservoir Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan sistem prasarana sanitasi dan limbah industri peningkatan pengelolaan prasarana sanitasi dan limbah industri  pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 dan non B3 pada kawasan industri  pembangunan instalasi pengolahan limbah komunal pada kawasan industri kecil dan menengah Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab.
  • 7. 7 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan  pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja  pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan  pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan Pengembangan sistem prasarana drainase peningkatan pengelolaan prasarana drainase  pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan  normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder  normalisasi saluran sungai  pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas Permukiman Prov, Dinas Permukiman kebersihan dan pertamanan Kab, dan Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten 2.6. Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Penetapan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Penyediaan sarana dan prasarana untuk evakuasi bencana  Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir  Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang pantai dan abrasi  Penetapan ruang evakuasi bencana  Peningkatan perkerasan jalan dana sarana prasarana pendukung mitigasi bencana Widang, Plumpang, Rengel, Soko, Jenu, Merakurak, Jatirogo,Kenduruan Bangilan, Singgahan, Senori, Parengan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo, Bancar APBN, APBD Prov, APBD Kab. Bappeda, PU, Kesabangpolimas B. Rencana Pola Ruang 1 Kawasan Lindung 1.1 Kawasan Hutan Lindung Perlindungan Kawasan Hutan Lindung Penetapan hutan Lindung  Penetapan batas kawasan hutan lindung  Pengawasan dan pemantauan kawasan hutan lindung Bangilan, Bancar, Singgahan, Montong, Rengel, Grabagan, Plumpang, Semanding, Kerek APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dep Kehutanan,
  • 8. 8 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Pelestarian hutan lindung  Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem  Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan  Pemantapan hutan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air  percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung Bangilan, Bancar, Singgahan, Montong, Rengel, Grabagan, Plumpang, Semanding, Kerek APBN, APBD Prov, APBD Kab. 1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Pelestarian kawasan resapan air  pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air  pelestarian mata air  pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah  pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat  pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan  perluasan ruang terbuka hijau. Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. BLH, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan 1.3 Kawasan Perlindungan Setempat Perlindungan kawasan sekitar mata air Pelestarian kawasan sekitar mata air  penetapan batas sempadan masing- masing sumber air  pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan  pembatasan untuk fungsi pariwisata;  pemeliharaan sumber-sumber mata air dengan reboisasi kawasan di area tangkapan Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab. Dinas Pengairan,LSM, Dinas Parwisata, Perlindungan kawasan sempadan pantai Pelestarian kawasan sempadan pantai  Penetapan batas sempadan pantai  Perlindungan terhadap hutan angrove, terumbu karang dan eustaria  Pengendalian reklamasi pantai  Pengendalian pemanfaatan sempadan pantai untuk kegiatan Sepanjang Sempadan Pantai : Bancar, T. Boyo, Jenu, Tuban, Palang APBN, APBD Prov, APBD Kab.
  • 9. 9 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan industri  Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat  Penghijauan Perlindungan kawasan sempadan irigasi Pelestarian kawasan sempadan irigasi  Penetapan batas sempadan irigasi  Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat  pengendalian pemanfaatan sempadan irigasi untuk kegiatan terbangun;  Penghijauan Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perlindungan kawasan sempadan waduk Pelestarian kawasan sempadan waduk  Penetapan batas sempadan waduk dan embung  Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat  Pengendalian pemanfaatan waduk dan embung untuk kegiatan terbangun  Penghijauan Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. 1.4 Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam Mempertahankan kelestarian kawasan pelestarian alam  Pemeliharaan habitat dan ekosistem khusus  Peningkatan tempat wisata, obyek penelitian dan kegiatan pecinta alam  Pembatasan terhadap fungsi lindung Montong, Plumpang, Tuban, Bancar, Semanding, Jenu, Tambakboyo APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab. Dinas Pengairan,LSM, Dinas Parwis, Pemantapan kawasan cagar budaya Mempertahankan kelestarian kawasan cagar budaya  Pelestarian cagar budaya Semanding, Palang, Rengel, Montong, Tuban, Bancar APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bapekab, BPN Kab. Dinas Pengairan,LSM, Dinas Pariwisata 1.5 Kawasan Rawan Bencana Penanganan kawasan rawan bencana Pengendalian kawasan rawan banjir  Rehabilitasi kawasan yang rawan bencana banjir sungai dan banjir avour  Peringatan terhadap adanya bencana  Peningkatan tanggul, waduk dan bozem Widang, Plumpang, Rengel, Soko, Parengan , Singgahan, Senori, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Merakurak APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab. Dinas Pengairan,LSM, Dinas Parwis, Pengendalian kawasan rawan gelombang pasang  Pengembangan hutan mangrove  Peringatan terhadap adanya bencana Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban, Palang, APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengendalian kawasan rawan abrasi  Pengembangan hutan mangrove  Peringatan terhadap adanya bencana Bancar, Tambakboyo, Jenu, APBN, APBD Prov, APBD Kab.
  • 10. 10 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan  Peningkatan tanggul pengaman pantai  Pembangunan pemecah ombak Tuban, Palang, 1.8 Kawasan Lindung Geologi Pemantapan kawasan lindung Geologi Perlindungan kawasan cagar alam geologi  Pelestarian ekosistem di kawasan kars Montong, Singgahan, Rengel, Merakurak, Semanding, Kerek APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab. Dinas Pengairan,LSM, Dinas Parwisata Perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap ait tanah  Pengendalian kegiatan pada kawasan kars  Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat  Penghijauan Montong, Singgahan, Rengel, Merakurak, Semanding, Kerek APBN, APBD Prov, APBD Kab. 2 Rencana Kawasan Budidaya 2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pengembangan hutan produksi Pengembangan kawasan hutan poduksi  Pelestarian hutan produksi seluas 50.783 ha  Pengembangan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi  Penerapan sistem tebang tanam  Pengembangan kemitraan antara masyarakat dengan Perhutani  Pengelolaan hasil hutan  Pengelolaan hutan produksi secara intensif  Penggantian lahan untuk hutan yang telah dikonversi Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Tambakboyo, Jatirogo, Bancar APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab. Dinas Pengairan,LSM, Dinas Parwis, 2.2. Kawasan Hutan Rakyat Penetapan Hutan Rakyat Menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelola oleh rakyat  Pelestarian kawasan hutan rakyat seluas 6.785 ha  Reboisasi lahan kritis  pengembangan kemitraan antara masyarakat dengan Perhutani  Penggunaan daerah kering untuk area hutan rakyat Tersebar di Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. 2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pangan Peningkatan produktivitas tanaman pangan  Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 15.000 ha  Pengendalian ketat pada lahan pertanian pangan berkelanjutan  Pengembangan sarana dan Plumpang, Rengel, Soko, Widang, Senori, Bangilan, Singgahan, Parengan, Kenduruan, Jatirogo Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Bape
  • 11. 11 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan prasarana kawasan peruntukan pertanian  Pelestarian sawah irigasi teknis  Pemeliharaan kualitas waduk dan sungai sebagai sumber irigasi  Peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan  Pengembalian lahan pertanian yang rusa  Pengembangan sistem minapadi  Pengembangan lumbung desa modern  Pengembangan kemitraan Widang, Plumpang, Palang, Soko, Parengan, Singgahan, Bangilan, Kenduruan, Jatirogo, Bancar dan Tambakboyo Kab. Tuban Pengembangan kawasan peruntukan hortikultura Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura  Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan hortikultura  Pengembangan dan pelestarian tanaman hortikultura  Peningkatan produktivitas hasil tanaman hortikultura  Pengembangan kemitraan Semanding, Merakurak, Grabagan APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan  Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan perkebunan  Pengembangan dan pelestarian tanaman perkebunan  Peningkatan produktivitas hasil tanaman perkebunan  Pengembangan kemitraan Tuban, Semanding, Palang, Merakurak APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan Peningkatan produktivitas hasil peternakan  Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan peternakan  Pengembangan dan pelestarian hasil peternakan Tambakboyo, Bancar, Palang, Semanding, Parengan, Rengel, Montong, Singgahan, Jatirogo APBN, APBD Prov, APBD Kab.
  • 12. 12 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan  Peningkatan produktivitas hasil peternakan  Pengembangan kemitraan Penetapan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengembangan Kawasan Agropolitan secara terpadu  Penetapan kawasan agropolitan  Pengembangan kawasan agropolitan  Penyediaan sentra pemasaran dan pengolahan hasil pertanian  Peningkatan akses dari kantong produksi menuju sentra pengolahan dan pemasaran  Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan  Penyediaan bibit, obat obatan dan pupuk yang bagus untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian Semanding, Palang, Plumpang, Widang, Jatirogo APBN, APBD Prov, APBD Kab. 2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap Peningkatan produktivitas hasil perikanan tangkap  Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan perikanan tangkap  Pembangunan pangkalan pendaratan ikan  Pelestarian dan pengembangan ekosistem kawasan peruntukan perikanan tangkap  Penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan  Peningkatan produktivitas hasil perikanan tangkap  Pengembangan kemitraan Bnacar, Tambakboyo, Jenu, Tuban, Palang APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan Peningkatan produktivitas hasil budidaya perikanan  Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan budidaya perikanan  Pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan  Pengembangan perikanan hias, perikanan tambak dan perikanan air tawar  Peningkatan produktivitas hasil budidaya perikanan  Pengembangan kemitraan Jatirogo, Semanding, Singgahan, Merakurak, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Soko, widang, Jenu APBN, APBD Prov, APBD Kab.
  • 13. 13 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Pengembangan kawasan peruntukan pengolahan ikan Peningkatan produktivitas hasil pengolahan ikan  Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan pengolahan ikan  Peningkatan ketrampilan dan manajerial masyarakat  Pengembangan industri rumah tangga pengolahan hasil perikanan  Penyediaan sentra pemasaran dan pengolahan hasil pertanian pada kawasan agropolitan  Pengembangan kemitraan Bancar, Tambakboyo, Palang APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan kawasan peruntukan minapolitan Pengembangan Kawasan Minapolitan secara terpadu  Penetapan kawasan minapolitan  pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan pengolahan ikan  peningkatan ketrampilan dan manajerial masyarakat  penyediaan sentra pemasaran dan pengolahan hasil pertanian pada kawasan agropolitan  pengembangan kemitraan Bancar Tambakboyo, Palang APBN, APBD Prov, APBD Kab. 2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Penetapan kawasan layak tambang bahan galian mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur  Pengembalian rona alam bekas area tambang  Pembinaan pelaku tambang  Peningkatan nilai ekonomis hasil tambang  Pencegahan galian liar  Pelaksanaan Studi Kajian Ekologis Kelayakan Pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang berada di kawasan lindung  Pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan Montong, Rengel, Palang, Kerek Plumpang, Grabagan, Tambakboyo, Singgahan, Jatirogo, Merakurak, Bancar, Parengan, Soko APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab.Dinas pertambangan Pengendalian pada zona kawasan pertambangan migas Pengelolaan zona kawasan pertambangan migas  Pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan Migas Soko dan Rengel APBN, APBD Prov, APBD Kab. 2.6 Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan kawasan peruntukan industri besar, menengah dan kecil mikro Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri  Penetapan zona kawasan peruntukan industri secara khusus  Pengendalian ketat kawasan industri besar  Pembangunan sarana prasarana Zona industri besar : Bancar, Tambakboyo, Jenu, Merakurak, Soko, Kerek, APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dep Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perekonomian, Dep PU, Dinas PU
  • 14. 14 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan secara terpadu  Pengelolaan lingkungan pada kawasan peruntukan industri  Pengembangan industri besar minyak dan semen  Pengembangan industri untuk pengolahan hasil tambang  Pengembangan zona pengembangan pelabuhan guna menunjang kawasan peruntukan industri  Pengembangan usaha home industri  Pengembangan pusat promosi dan pemasaran industri kecil  Peningkatan kegiatan koperasi Zona industri menengah : Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Jatirogo, Palang Tambakboyo, Jenu, Palang Kab. Tuban 2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata  Peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan pariwisata  Mengembangkan obyek wisata andalan  Meningkatkan kalender wisata dalam skala nasional  Menbentuk zona wisata disertai pengembangan paket wisata  Peningkatan promosi pariwisata  Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya  Pengembangan batik gedog Tuban  Pengembangan wisata bekas bahan tambang Tuban, Bancar, Semanding, Palang, Rengel, Montong, Plumpang, Parengan, Jenu APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab. 2.8 Kawasan Peruntukan Pemukiman Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman  Pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan karakter fisik dan sosial budaya  Pengembangan sarana prasarana permukiman  Peningkatan kualitas permukiman  Pengembangan perumahan terjangkau Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas permukiman, Bape- kab, BPN Kab. 2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pengembangan Kawasan RTH Pengembangan dan pengelolaan kawasan RTH  Pengadaan taman dan ruang terbuka hijau  Pengembangan jenis ruang terbuka dan fungsinya Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas Pertanian, BLH, Pertamanan dan Kehutanan
  • 15. 15 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan  Pengalokasian RTH pada setiap kawasan terbangun Pengembangan Kawasan Sektor Informal Penyediaan kawasan sektor informal yang optimal  Penyediaan lahan untuk kawasan sektor informal  Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan informal pada pemukiman developer, pusat perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata jalan arteri primer sebagai tempat istirahat (rest area).  Penataan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan informal pada pemukiman developer, pusat perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata jalan arteri primer sebagai tempat istirahat (rest area).  Pembinaan dan pengawasan Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab. Memantapkan kawasan pertahanan Penyediaan kawasan pertahanan  Pengamanan kawasan militer seluas 30 Ha  Penetapan zona penyangga bagi kawasan militer dengan radius 200 m dari kegiatan masyarakat  Pengendalian ketat bagi penggunaan fungsi lahan selain kegiatan militer  Optimalisasi fungsi Kodim dan Polres  Optimalisasi fungsi Polsek dan Koramil Bancar Kab. Tuban Tuban Kab. Tuban APBN, APBD Prov. TNI AL, TNI AD dan Kepolisian C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 1 Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut pertumbuhan Ekonomi Memantapkan Kawasan strategis ekonomi Pengembangan pelabuhan dan Industri  Pengembangan infrastruktur pendukung rencana pelabuhan pengumpan Jenu  Penyediaan lahan untuk daerah berkembangan disekitar pelabuhan pengumpan Jenu sebagai kawasan perdagangan  Mempersiapkan Kecamatan Jenu sebagai pusat pertumbuhan karena didukung oleh pengembangan  Pengembangan pelabuhan khusus (wood center, Pelabuhan industri, Tambakboyo, Jenu, Palang APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas perikanan, Bape-kab, BPN Kab.
  • 16. 16 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Pelabuhan FSO-(BBM)  Pengembangan industri di kawasan pantura  Pengembangan jalur angkutan barang  Pengembangan pariwisata di lokasi pelabuhan Jenu  Mempercepat terealisasinya jalan bebas hambatan Pengembangan pelabuhan perikanan  Pengembangan fasilitas pendukung PPI Bulu dan Karangagung (pergudangan dan pengepakan)  Perbaikan akses PPI Bulu dan Karangagung  Pengembangan kegiatan perdagangan untuk mendukung sektor perikanan Bancar dan Palang APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas Perhubungan Dep Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan, Dinas PU, BPN Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jawa Timur  Perijinan Terpadu  Pengembangan infrastruktur pendukung industri terpadu Jawa Timur  Pengembangan kerjasama dengan pihak terkait  Peningkatan produktifitas hasil industri Tuban, Bancar, Tambakboyo, Jenu, Kerek, Merakurak APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan kegiatan budidaya pembenihan air payau  Penetapan area pembenihan budidaya air payau seluas 75 ha  Peningkatan SDM Perikanan Bancar APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan kawasan minapolitan  Penyediaan fasilitas perikanan, seperti cool storage, TPI, gudang penyimpanan dll.  Sentra hasil pengolahan perikanan dan hasil tangkapan  Pengembangan industri kecil hasil pengolahan perikanan  Pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan kawasan minapolitan  Pengembangan sub terminal tipe C di Bancar Bancar Tambakboyo, dan Palang APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pengembangan kawasan  Pengembangan sarana prasarana Palang, APBN, APBD Prov,
  • 17. 17 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan agropolitan penunjang kawasan agropolitan  Pembangunan terminal agro  Pengembangan terminal tipe C di Jatirogo  Pembangunan stasiun di Plumpang  Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian  Penyediaan gudang dan sentra hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian Semanding, Plumpang, Widang dan Jatirogo APBD Kab. 2 Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Pertumbuhan Sosial Budaya Memantapkan Kawasan Strategis sosial budaya Pengoptimalan pengelolaan kawasan strategis sosial budaya  Pengendalian perkembangan kawasan sekitar obyek religi  Pemanfaatan obyek wisata religi; makam sunan Bonang, Sunan Bejagung, Makam Ibrahim Asmorokondi  Peningkatan Perkotaan Tuban sebagai kota wali  Peningkatan pembinaan seni dan budaya  Peningkatan peran Dinas Pariwisata  Pengembangan penataan kawasan wisata baru  Penyebaran informasi dan potensi pariwisata  Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata  Pengembangan pariwisata seni dan budaya Palang, Tuban, Semanding APBN, APBD Kab., Perhutani Dinas Pariwisata, Bape-kab, BPN Kab. 3 Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi Memantapkan kawasan teknologi tinggi Pengembangan teknologi tinggi yang ramah lingkungan  Pengendalian penggunaan teknologi tinggi yang berdampak pada lingkungan  Penggunaan teknologi yang tepat guna Jenu, Soko dan Rengel APBN, APBD Prov, APBD Kab. Perhutani, Bape-kab, BPN Kab. Pengembangan PLTU Tanjung Awar-awar  Penetapan bufferzone PLTU Tanjung Awar-awar dengan radius 500 m dari pemukiman masyarakat  Pengendalian ketat area PLTU Tanjung Awar-awar Jenu APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dep ESDM, Dep Perhubungan, PLN
  • 18. 18 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Pengembangan potensi minyak dan gas bumi  Penetapan zona pengeboran minyak  Penetapan zona penyangga zona Pengeboran minyak dengan radius 500 m dari pemukiman masyarakat  Pengembangan industri pengolahan minyak mencapai pasaran eksport  Pengendalian ketat pada lokasi pengeboran minyak dan gas bumi  Pengendalian ketat jalur pipa BBM dan minyak mentah Soko Soko Soko dan Jenu Soko Jenu, Tuban, Palang Semanding, Widang, Soko, Rengel, Plumpang, APBN, APBD Prov, APBD Kab. 4 Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Memantapkan kawasan strategis lingkungan Pengendalian pertambangan untuk mengurangi kerusakan lingkungan  Peningkatan pemanfaatan bahan galian mineral batuan dan mineral non logam, mineral non logam jenis tertentu.  Pengendalian pertambangan untuk mengurangi kerusakan lingkungan  Pemanfaatan area bekas tambang untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi  Penetapan kawasan layak tambang dan tidak layak tambang  Pengembalian fungsi kawasan asli bekas area penambangan  Pemanfaatan area bekas tambang sebagai budidaya perikanan darat, embung air, obyek wisata, permukiman, dan hutan lindung  Penerapan sistem Upaya pengelolan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan  Rehabilitasi dan Remodel Kawasan Bekas tambang  Penyusunan Studi kandungan tanah bekas tambang, Kajian pemanfaatan kawasan bekas tambang terhadap fungsi wisata, RTH, Perikanan darat, dan fungsi lainnya Kab. Tuban APBN, APBD Prov, APBD Kab.
  • 19. 19 No Rencana Kebijakan Kebutuhan Pengembangan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana (Pembiayaan) Instansi Pelaksana Waktu Pelaksanaan Perlindungan terhadap wilayah sungai Bengawan Solo  Pengelolaan DAS Bengawan Solo  Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat  Pengendalian pemanfaatan DAS Bengawan Solo untuk kegiatan terbangun  Penghijauan Soko, Rengel, Plumpang, Widang APBN, APBD Prov, APBD Kab. Pelestarian dan perlindungan kawasan kars  Pelestarian ekosistem pada kawasan kars  Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat  Pengendalian pemanfaatan kawasan kars untuk kegiatan terbangun  Penghijauan. APBN, APBD Prov, APBD Kab. BUPATI TUBAN, H. FATHUL HUDA