SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
KESIAPAN TRANSFORMASI
EKONOMI DIGITAL
INDEF
Bhima Yudhistira Adhinegara
081318168622
OUTLINE
 Kondisi Ekonomi Digital
 Kesiapan Indonesia dalam Transisi Ekonomi Digital
 Dampak Revolusi Digital Terhadap Perekonomian
 Munculnya Oligarki Digital
 Rekomendasi
PERGESERAN NILAI PERUSAHAAN
Sumber: Statista, 2016
Rp39 Triliun
Rp12,3 Triliun
Rp9,8 Triliun
Company Valuation
KESIAPAN INDONESIA MENYAMBUT EKONOMI DIGITAL
2013 2014 2015 2016 2017
Overall 58 57 60 60 59
Knowledge 58 57 60 60 58
Technology 55 53 57 58 56
Future
readiness 54 53 58 60 62
Knowledge 58
Talent 48
Training & education 59
Scientific concentration 54
Technology 56
Regulatory framework 61
Capital 37
Technological
framework 58
Future readiness 62
Adaptive attitudes 63
Business agility 35
IT integration 61
Skor Keseluruhan
Sub Faktor
Sumber: IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2017
RANKING INDONESIA DALAM TRANSFORMASI DIGITAL
Source: The Economist Intelligence Unit, Connecting Capabilities: The Asian Digital Transformation Index, 2016.
http://connectedfuture.economist.com/article/connecting-capabilities/
8.84
8.83
8.74
8.68
8.57
8.46
8.37
8.17
7.95
6.22
5.99
5.33
5.19
5.18
5.03
4.29
4.28
3.86
3.12
3.05
2.69
2.54
2.45
1.07
1. Korea, Rep.
2. Iceland
3. Denmark
4. Switzerland
5. United Kingdom
6. Hong Kong
10. Japan
15. United States
20. Singapore
61. Malaysia
63. Brazil
77. Brunei Darussalam
81. China
82. Thailand
88. South Africa
105. Vietnam
107. Philippines
115. Indonesia
125. Cambodia
128. Timor-Leste
138. India
140. Myanmar
144. Lao, PDR
175. Niger
ICT Development Index 2016
RANKING INOVASI INDONESIA
Sumber: Global Innovation Index, INSEAD 2017
Global Innovation Index 2017
Negara Ranking
Swiss 1
Swedia 2
Belanda 3
AS 4
Malaysia 37
Vietnam 47
Indonesia 87
Sumber: World Bank 2015
Belanja Riset di Indonesia rendah dibanding Negara lain
JUMLAH WIRAUSAHA MASIH RENDAH
Negara Rasio
Wirausahawan
terhadap Total
Penduduk
AS 12%
Jepang 11%
China 10%
Singapura 7%
Malaysia 5%
Indonesia 3,1%
Sumber: BPS, 2016 Sumber: ASEAN Regional Entrepreneurship Report, 2015
JUMLAH TRANSAKSI NON-TUNAI MASIH KECIL
Total transaksi non-tunai masih dibawah 2%
99.6%
99.4%
98.1%
97.2%
92.4%
92.3%
85.0%
58.9%
55.5%
53.7%
53.2%
46.9%
45.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
India
Kenya
Afrika Selatan
Brazil
Singapura
Inggris
Kanada
Sumber: McKinsey
PORSI E-COMMERCE TERHADAP TOTAL RETAIL
Indonesi
a
Singapura Filipina China AS
Penjualan Retail
(Milyar USD)
134 31 34 2.380 4.700
B2C E-Commerce
Market
(Milyar USD)
0.9 1,1 0,4 190 343
E-Commerce % of
Retail
0,7% 3,5% 1,1% 8% 9%
Sumber: UBS Research, Nielsen
Porsi e-commerce masih dibawah 1% dari total penjualan retail nasional, terlalu dini menyimpulkan
shifting ke e-commerce sebagai penyebab lesunya penjualan ritel nasional
TRANSFORMASI DIGITAL MENYEBABKAN PERUBAHAN PRILAKU KONSUMEN
Sumber: Nielsen, 2017
Dual Viewer: Nonton TV dan Melihat Handphone Bersamaan
PERUBAHAN TENAGA KERJA
Buruh Pabrik Jasa Jenis Tenaga Kerja yang akan digantikan Robot
ALIH PROFESI BELUM DISIAPKAN
Sources: Bureau of Labor Statistics, US
Pekerjaan yang Hilang digantikan oleh Robot
OLIGARKI KEUANGAN: SIAPA PENIKMAT EKONOMI DIGITAL?
69 Juta Unit*
(Per Juli 2017-Data Bank Indonesia)
Rp.1.500 per Top Up Off Us 1x Top Up Per Bulan
Rp1,24 Triliun per Tahun
18 Juta Unit*
(Rata-rata jumlah kartu baru per tahun)
Rp20 ribu
(Harga kartu perdana)
Rp360 Miliar per TahunPenjualan Kartu Perdana
Top Up
4.68
3.6
5.46
1.9
7.87
8.57
2.63
10.36
12.78
9.32
13.59
9.04
4.18
5.73
1.47
0
5
10
15
TW I
2014
TW II
2014
TW III
2014
TW IV
2014
TW I
2015
TW II
2015
TW III
2015
TW IV
2015
TW I
2016
TW II
2016
TW III
2016
TW IV
2016
TW I
2017
Industri Pengolahan Jasa Keuangan Sektor Pertanian
Sumber: BPS, 2017
Disaat sektor riil mengalami penurunan, sektor jasa keuangan justru mengalami
kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikasi ketimpangan sektor keuangan dan
riil
FINTECH DAN E-COMMERCE BERPOTENSI MENINGKATKAN KETIMPANGAN
Dalampersen(%)
Pertumbuhan PDB Sektoral
KOLONIALISME DIGITAL
Penandatanganan LOI (Letter of
Intent) IMF 1998
Jack Ma (Pendiri Alibaba.com) resmi menjadi
Penasihat Indonesia dalam membuat peta jalan e-
commerce
PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM E-COMMERCE
EK-2 Ekonomi digital
KERAHASIAAN DATA?
EKONOMI DIGITAL: KEBERLANJUTAN DAN PENGAWASAN
Bitcoin goes bubble?
MASALAH KOORDINASI LINTAS SEKTORAL
Sumber: OJK 2017
REKOMENDASI
 Perlu peningkatan kapasitas baik dari sisi pengusaha lokal maupun
regulator dalam menghadapi transformasi digital
 Pemerintah harus waspada terhadap inflitrasi pengaruh asing yang
berkedok advisor (penasihat) namun memiliki conflict of interest untuk
meraup pasar di Indonesia
 Pengawasan Pemerintah khususnya BI dan OJK harus diperketat
terhadap spekulan berkedok angel investor yang beroperasi secara
global
 Koordinasi lintas sektoral harus segera difasilitasi dengan membentuk
satgas e-commerce dibawah Kemenko Perekonomian sebagai
Koordinator utama

More Related Content

What's hot

Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Erta Erta
 
Analisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal drafting
Analisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal draftingAnalisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal drafting
Analisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal draftingMuhammad Salim
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek PemerintahanDinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek PemerintahanDadang Solihin
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryonoBayu Rizky Aditya
 
Administrasi Perkantoran
Administrasi PerkantoranAdministrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoranbambange
 
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan Tri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Tri Widodo W. UTOMO
 
Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan
Pemecahan Masalah & Pengambilan KeputusanPemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan
Pemecahan Masalah & Pengambilan KeputusanTri Widodo W. UTOMO
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
 
Organizational Diagnostic
Organizational DiagnosticOrganizational Diagnostic
Organizational Diagnostic
 
Analisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal drafting
Analisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal draftingAnalisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal drafting
Analisis kebijakan proses legislasi penyusunan legal drafting
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Inovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan DigitalInovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan Digital
 
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek PemerintahanDinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
Pengembangan UMKM
Pengembangan UMKM  Pengembangan UMKM
Pengembangan UMKM
 
Administrasi Perkantoran
Administrasi PerkantoranAdministrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
 
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
 
Strategi pemasaran umkm
Strategi pemasaran umkmStrategi pemasaran umkm
Strategi pemasaran umkm
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan
Pemecahan Masalah & Pengambilan KeputusanPemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan
Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 

Similar to EK-2 Ekonomi digital

1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdf
1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdf1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdf
1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdfDeniFitriaman2
 
Sharing Vision IT Business Outlook 2023
Sharing Vision IT Business Outlook 2023Sharing Vision IT Business Outlook 2023
Sharing Vision IT Business Outlook 2023Ali Akbar
 
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxPERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxYulisaLin
 
Merekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaMerekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaRidho Fitrah Hyzkia
 
Digital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxDigital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxrichard pantun
 
Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...
Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...
Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...Muhammad Iqbal Nursyaifullah Sadeli
 
Booklet9-ekonomi-digital.pdf
Booklet9-ekonomi-digital.pdfBooklet9-ekonomi-digital.pdf
Booklet9-ekonomi-digital.pdfFajar Baskoro
 
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxGuideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxWindaFaza
 
Solusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptx
Solusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptxSolusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptx
Solusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptxsetyososetyoso
 
Digital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang Dinamis
Digital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang DinamisDigital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang Dinamis
Digital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang DinamisIfa Alif
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber citySTT Harapan
 
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019Bari Arijono
 
Sim05 data informasi
Sim05 data informasiSim05 data informasi
Sim05 data informasiedison8301
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Economic Leadership in Financial Technology
Economic Leadership in Financial TechnologyEconomic Leadership in Financial Technology
Economic Leadership in Financial TechnologyBimo Tyasono
 
25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdf
25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdf25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdf
25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdfYosepMulyanap
 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025Rein Mahatma
 
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digitalBank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digitalEra Wibowo
 
Bigdata analytic as a service
Bigdata analytic as a serviceBigdata analytic as a service
Bigdata analytic as a serviceIbenk Dwi ANggono
 

Similar to EK-2 Ekonomi digital (20)

1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdf
1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdf1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdf
1.Keynote Speech Simposium Wantiknas 4 Des 2019 v6_editPAKK-converted.pdf
 
Sharing Vision IT Business Outlook 2023
Sharing Vision IT Business Outlook 2023Sharing Vision IT Business Outlook 2023
Sharing Vision IT Business Outlook 2023
 
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxPERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
 
Merekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaMerekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce Indonesia
 
Digital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxDigital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptx
 
Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...
Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...
Strategi Komunikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar...
 
Booklet9-ekonomi-digital.pdf
Booklet9-ekonomi-digital.pdfBooklet9-ekonomi-digital.pdf
Booklet9-ekonomi-digital.pdf
 
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxGuideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
 
Solusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptx
Solusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptxSolusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptx
Solusi Satu Data Bigbox untuk PEMKOT SEMARANG_V2 (1).pptx
 
Digital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang Dinamis
Digital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang DinamisDigital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang Dinamis
Digital, Potensi Market dan Persaingan Bisnis yang Dinamis
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber city
 
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
 
Sim05 data informasi
Sim05 data informasiSim05 data informasi
Sim05 data informasi
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Economic Leadership in Financial Technology
Economic Leadership in Financial TechnologyEconomic Leadership in Financial Technology
Economic Leadership in Financial Technology
 
25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdf
25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdf25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdf
25571-Article Text-117237-1-10-20201106.pdf
 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
 
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digitalBank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
 
Bigdata analytic as a service
Bigdata analytic as a serviceBigdata analytic as a service
Bigdata analytic as a service
 

More from Dialog Nasional ID-IGF 2017

IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisEK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisDialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaEK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaDialog Nasional ID-IGF 2017
 
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiSB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiDialog Nasional ID-IGF 2017
 
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internetHK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internetDialog Nasional ID-IGF 2017
 

More from Dialog Nasional ID-IGF 2017 (19)

NOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGF
NOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGFNOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGF
NOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGF
 
Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)
Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)
Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)
 
Laporan IGF 2017 oleh Bhredipta
Laporan IGF 2017 oleh BhrediptaLaporan IGF 2017 oleh Bhredipta
Laporan IGF 2017 oleh Bhredipta
 
Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita LaksmiLaporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
 
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
 
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
 
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
IS-2  Tantangan SMK di Era Digital IS-2  Tantangan SMK di Era Digital
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
 
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
 
EK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKMEK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKM
 
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisEK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
 
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaEK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
 
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiSB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
 
SB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuumSB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuum
 
SB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi DigitalSB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi Digital
 
SB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of controlSB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of control
 
SB-1 Baduy 2.0
SB-1 Baduy 2.0SB-1 Baduy 2.0
SB-1 Baduy 2.0
 
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internetHK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
 
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data PribadiHK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
 
HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things
 

EK-2 Ekonomi digital

  • 1. KESIAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara 081318168622
  • 2. OUTLINE  Kondisi Ekonomi Digital  Kesiapan Indonesia dalam Transisi Ekonomi Digital  Dampak Revolusi Digital Terhadap Perekonomian  Munculnya Oligarki Digital  Rekomendasi
  • 3. PERGESERAN NILAI PERUSAHAAN Sumber: Statista, 2016 Rp39 Triliun Rp12,3 Triliun Rp9,8 Triliun Company Valuation
  • 4. KESIAPAN INDONESIA MENYAMBUT EKONOMI DIGITAL 2013 2014 2015 2016 2017 Overall 58 57 60 60 59 Knowledge 58 57 60 60 58 Technology 55 53 57 58 56 Future readiness 54 53 58 60 62 Knowledge 58 Talent 48 Training & education 59 Scientific concentration 54 Technology 56 Regulatory framework 61 Capital 37 Technological framework 58 Future readiness 62 Adaptive attitudes 63 Business agility 35 IT integration 61 Skor Keseluruhan Sub Faktor Sumber: IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2017
  • 5. RANKING INDONESIA DALAM TRANSFORMASI DIGITAL Source: The Economist Intelligence Unit, Connecting Capabilities: The Asian Digital Transformation Index, 2016. http://connectedfuture.economist.com/article/connecting-capabilities/ 8.84 8.83 8.74 8.68 8.57 8.46 8.37 8.17 7.95 6.22 5.99 5.33 5.19 5.18 5.03 4.29 4.28 3.86 3.12 3.05 2.69 2.54 2.45 1.07 1. Korea, Rep. 2. Iceland 3. Denmark 4. Switzerland 5. United Kingdom 6. Hong Kong 10. Japan 15. United States 20. Singapore 61. Malaysia 63. Brazil 77. Brunei Darussalam 81. China 82. Thailand 88. South Africa 105. Vietnam 107. Philippines 115. Indonesia 125. Cambodia 128. Timor-Leste 138. India 140. Myanmar 144. Lao, PDR 175. Niger ICT Development Index 2016
  • 6. RANKING INOVASI INDONESIA Sumber: Global Innovation Index, INSEAD 2017 Global Innovation Index 2017 Negara Ranking Swiss 1 Swedia 2 Belanda 3 AS 4 Malaysia 37 Vietnam 47 Indonesia 87 Sumber: World Bank 2015 Belanja Riset di Indonesia rendah dibanding Negara lain
  • 7. JUMLAH WIRAUSAHA MASIH RENDAH Negara Rasio Wirausahawan terhadap Total Penduduk AS 12% Jepang 11% China 10% Singapura 7% Malaysia 5% Indonesia 3,1% Sumber: BPS, 2016 Sumber: ASEAN Regional Entrepreneurship Report, 2015
  • 8. JUMLAH TRANSAKSI NON-TUNAI MASIH KECIL Total transaksi non-tunai masih dibawah 2% 99.6% 99.4% 98.1% 97.2% 92.4% 92.3% 85.0% 58.9% 55.5% 53.7% 53.2% 46.9% 45.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% India Kenya Afrika Selatan Brazil Singapura Inggris Kanada Sumber: McKinsey
  • 9. PORSI E-COMMERCE TERHADAP TOTAL RETAIL Indonesi a Singapura Filipina China AS Penjualan Retail (Milyar USD) 134 31 34 2.380 4.700 B2C E-Commerce Market (Milyar USD) 0.9 1,1 0,4 190 343 E-Commerce % of Retail 0,7% 3,5% 1,1% 8% 9% Sumber: UBS Research, Nielsen Porsi e-commerce masih dibawah 1% dari total penjualan retail nasional, terlalu dini menyimpulkan shifting ke e-commerce sebagai penyebab lesunya penjualan ritel nasional
  • 10. TRANSFORMASI DIGITAL MENYEBABKAN PERUBAHAN PRILAKU KONSUMEN Sumber: Nielsen, 2017 Dual Viewer: Nonton TV dan Melihat Handphone Bersamaan
  • 11. PERUBAHAN TENAGA KERJA Buruh Pabrik Jasa Jenis Tenaga Kerja yang akan digantikan Robot
  • 12. ALIH PROFESI BELUM DISIAPKAN Sources: Bureau of Labor Statistics, US Pekerjaan yang Hilang digantikan oleh Robot
  • 13. OLIGARKI KEUANGAN: SIAPA PENIKMAT EKONOMI DIGITAL? 69 Juta Unit* (Per Juli 2017-Data Bank Indonesia) Rp.1.500 per Top Up Off Us 1x Top Up Per Bulan Rp1,24 Triliun per Tahun 18 Juta Unit* (Rata-rata jumlah kartu baru per tahun) Rp20 ribu (Harga kartu perdana) Rp360 Miliar per TahunPenjualan Kartu Perdana Top Up
  • 14. 4.68 3.6 5.46 1.9 7.87 8.57 2.63 10.36 12.78 9.32 13.59 9.04 4.18 5.73 1.47 0 5 10 15 TW I 2014 TW II 2014 TW III 2014 TW IV 2014 TW I 2015 TW II 2015 TW III 2015 TW IV 2015 TW I 2016 TW II 2016 TW III 2016 TW IV 2016 TW I 2017 Industri Pengolahan Jasa Keuangan Sektor Pertanian Sumber: BPS, 2017 Disaat sektor riil mengalami penurunan, sektor jasa keuangan justru mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikasi ketimpangan sektor keuangan dan riil FINTECH DAN E-COMMERCE BERPOTENSI MENINGKATKAN KETIMPANGAN Dalampersen(%) Pertumbuhan PDB Sektoral
  • 15. KOLONIALISME DIGITAL Penandatanganan LOI (Letter of Intent) IMF 1998 Jack Ma (Pendiri Alibaba.com) resmi menjadi Penasihat Indonesia dalam membuat peta jalan e- commerce
  • 16. PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM E-COMMERCE
  • 19. EKONOMI DIGITAL: KEBERLANJUTAN DAN PENGAWASAN Bitcoin goes bubble?
  • 20. MASALAH KOORDINASI LINTAS SEKTORAL Sumber: OJK 2017
  • 21. REKOMENDASI  Perlu peningkatan kapasitas baik dari sisi pengusaha lokal maupun regulator dalam menghadapi transformasi digital  Pemerintah harus waspada terhadap inflitrasi pengaruh asing yang berkedok advisor (penasihat) namun memiliki conflict of interest untuk meraup pasar di Indonesia  Pengawasan Pemerintah khususnya BI dan OJK harus diperketat terhadap spekulan berkedok angel investor yang beroperasi secara global  Koordinasi lintas sektoral harus segera difasilitasi dengan membentuk satgas e-commerce dibawah Kemenko Perekonomian sebagai Koordinator utama

Editor's Notes

  1. Disaat sektor riil mengalami penurunan pertumbuhan, sektor jasa keuangan justru mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Sebagai contoh pada Triwulan II 2016 industri pengolahan hanya tumbuh 4,6 persen (yoy) dan pertanian tumbuh 3,4 persen (yoy) sementara jasa keuangan justru mencatat rekor tumbuh diatas 13,5 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jasa keuangan dan sektor riil tidak berkorelasi positif.