Dokumen tersebut membahas tentang integrasi sistem ekonomi koperasi dan syariah, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi, perbedaan sistem ekonomi konvensional dan syariah, serta bentuk organisasi koperasi syariah.

1. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Pristiyanto
Community College

2. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Pristiyanto, SS. MM. MP.
Kepala Bidang Literasi dan
Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi
Disampaikan pada:
Pelatihan Pengembangan Koperasi Syariah
Dinas KUKM Kabupaten Bogor
Senin, 23 November 2020
Asdep Pembiayaan Syariah

3. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Nama : Pristiyanto, SS. MM. MP.
Pekerjaan : 1. PNS Kementerian Koperasi dan UKM
(Kabid Literasi dan Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi)
2. Personal Treiner Bidang Koperasi dan UMKM
(Organisasi dan Manajemen, MSDM, Keuangan Syariah)
Pengalaman organisasi : Gerakan Pramuka, Forum Studi Islam, KOPMA, Senat/BPM UI,
(Ketua BPM UI 1997/1998)
Organisasi : - Ketua Umum Forum Ekonomi Syariah Koperasi dan UMKM
- Sekretaris Koperasi KPDK, Kementerian KUKM
- Owner Pristiyanto Community College
Alamat (K) : Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta12940
Pendidikan : S1 Sastra Universitas Indonesia
Administrasi Bisnis Unkris Jakarta
Hukum Bisnis Untag Jakarta
S2 Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta
Manajemen IKM Institut Pertanian Bogor
S3 Candidat Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Negeri Jakarta
No. Reg Sertifikasi BNSP : Asesor (MET 000 001007 2020); Treiner (ITM 045 00914 2019)
Manajer (KJK 156 00038 2019)
Sertifikasi Diklat : DPS LKS DSN-MUI (2017); AWP IFAC (2020)
BIODATA SINGKAT
3

4. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
1 2 3 4
Koperasi
adalah
Organisasi
Ekonomi
yang
Berwatak
Sosial
Koperasi
adalah
kumpulan
orang
bukan
kumpulan
modal
Koperasi
memberi
manfaat
(benefit )
bukan
pendapatan
(profit)
Anggota
bertransaksi
melalui
koperasi bukan
Anggota
bertransaksi
dengan
Koperasi
FILOSOFI DASAR BERKOPERASI
6

5. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
SISTEM EKONOMI KOPERASI vs KAPITALIS
SISTIM EKONOMI KAPITALIS
A
B
C
D
E
KOPERASI
P
A
S
A
R
U
M
K
Anggota
Koperasi Pelayanan &
SHU
Barang/
Jasa
Simpanan
SISTIM EKONOMI KOPERASI
Koperasi berorientasi pada
manfaat pelayanan kepada
anggota dalam meningkatkan
kesejahteraanya
PT berorientasi pada
peningkatan laba perusahaan dan
share deviden kepada pemodal
F
G
H
I
J
PERSEROAN
TERBATAS
P
A
S
A
R
Laba
Barang/
Jasa
Saham
7

6. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
7
4
6
1
2
5
3
Keanggotaan
bersifat suka rela
dan terbuka;
Pembagian SHU
sebanding dgn besarnya
jasa usaha anggota;
Pemberian balas jasa
yang terbatas terhadap
modal;
Kerjasama antar
koperasi;
Pengelolaan
dilakukan secara
demokratis
Kemandirian
;
Pendidikan
perkoperasian
PRINSIP
KOPERASI
PRINSIP KOPERASI
8

7. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
• Nilai Lebih
Berkoperasi
• Kesejahteraan
Anggota
• Kemudahan
Akses Pasar
•Konsolidasi
Sumberdaya
Menghadapi Pasar
Alat
Perjuangan
Ekonomi
Pelayanan
Anggota
Efisiensi
Usaha
Promosi
Ekonomi
FUNGSI KOPERASI
10

8. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
EKONOMI SYARIAH
Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai
Syariah.
Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah (kemaslahatan bagi umat manusia)
yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas ekonomi demi mencapai
kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia, atau dengan menghindarkan diri dari
segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.
Implementasi Ekonomi Syariah adalah wujud ketakwaan kepada Allah SWT
dan upaya meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun
akhirat.
Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya dalam
memenuhi kebutuhan dan memperoleh kesejahteraan.
11

9. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Ekonomi Syariah
Keuangan
Syariah
HARAM KARENA ZATNYA:
(Babi, Minuman Keras [khamr], Darah,
Bangkai, dll).
Ekonomi Koperasi
HARAM KARENA UNSURNYA
1. Tidak Pasti (Gharar)
2. Judi (Maisir)
3. Riba :
• transaksi dgn objek tdk jelas
(fadhi),
• pertukaran sejenis dgn nilai
berbeda (nasiah),
• bunga uang, (jahiliyah)
4. Informasi tdk transparan
/menyesatkan (tadlis)
5. Rekayasa penawaran/supply [-] agr
harga naik (Ikhtikar)
6. Rekayasa permintaan/demand [+]
agr harga naik (Bai Najsy)
7. Merusak (mudharot) : pornografi,
prostitusi, dll.
Tolong Menolong
(Ta’awun)
Keadilan (‘Adalah)
Keseimbangan (al-
Wustho)
Kebenaran (al-
Shidqah)
Kejujuran
(amanah)
TDK SAH AKAD
1. Tdk Terpenuhi Rukun & Syarat Akad
2. Transaksi terkait dgn transaksi lainnya
(ta’alluq)
3. Dua Transaksi dalam satu akad: obyek,
pelaku dan priode sama
Kebersamaan dan Persamaan
(Ukhuwwah)
PERBEDAAN SISTEM EKONOMI
KONVENSIONAL - SYARIAH
13

10. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Memisahkan
Sektor
Keuangan
Dengan
Sektor Riil
Tidak
Memisahkan
Sektor
Keuangan
Dengan
Sektor Riil
S
Keuangan
Syariah
Keuangan
Konvensional
Sektor
Riil
SISTEM KEUANGAN
Pembiayaan dgn Bagi Hasil,
Margin, Fee dan Bonus
(Hasil Manfaat Uang)
Kredit dengan Bunga
(Nilai tambah dari
Uang yg dipinjam)
SYARIAH KONVENSIONAL
PERBEDAAN SISTEM EKONOMI
KONVENSIONAL - SYARIAH
14

11. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
INTEGRASI SISTEM EKONOMI
KOPERASI - SYARIAH
1. Mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi
sektor riil bukan kesemuan dari peningkatan nilai
tambah dari uang (riba).
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan bersama melalui pendayagunaan
zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf
3. Mengembangkan badan usaha bersama yang
sesuai syariat islam yang mengedepankan keadilan,
keseimbangan, dan tolong-menolong sesama
manusia.
15

12. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Pristiyanto, SS. MM. MP.
No. Reg. ITM 045 00914 2019

13. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Melaksanakan perintah
agama (Syariat Islam)
Mengembangkan usaha
dan diversifikasi produk
Memaksimalkan
pemenuhan kebutuhan
anggota
Meningkatkan promosi
ekonomi anggota
17

14. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Meninggalkan ekonomi
ribawi dan yang diharamkan
Meningkatkan kesejahteraan
individu dan umat
Membentuk lingkungan alam
dan sosial yang harmonis
Mengembangkan sistem ekonomi
berbagi (tolong menolong)
Melaksanakan usaha yang
halal dan sesuai syariah
Sistim keuangan yang adil dan
menyejahterakan
Mendorong pengembangan
usaha sektor riil
Meningkatkan ketakwaan dan
motivasi hidup
Syariah
18
1
2
3
4
5
6
8
7

15. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Obyek Akad
Ijab - Kabul
Perorangan
(Cakap Hukum)
Subyek Akad
Badan Hukum
Koperasi
Permodalan
Kegiatan Usaha
Wakil : Mengawasi dan
Mengelola,
Bagi Hasil : Keuntungan
/Kerugian
Di Putuskan dlm RA ,
Pengankatan Hak dan
Kewajiban Pengurus/
Pengawas/DPS, Anggota
dan Dinyatakan Tertulis
dalam AD Pendirian
Rukun dan Syarat Akad Syirkah
K O P E R A S I S Y A R I A H
Koperasi
Syariah
19

16. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KETENTUAN NAMA KOPERASI
Pemakaian nama Koperasi wajib memperoleh
persetujuan Menteri melalui permohonan pada Sistem
Administrasi Badan Hukum dengan memuat: nama
Koperasi dan jenis Koperasi (produsen, konsumen,
pemasaran; jasa; dan simpan pinjam serta pernyataan
bertanggung jawab penuh terhadap nama Koperasi
yang diajukan.
Permen KUMHAM No. 14/2018 Pasal 5,6 dan 19
Nama Koperasi yang dipesan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
• terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah
frasa Koperasi dan jenis koperasi;
• ditulis dengan huruf latin;
• belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
• tidak bertentangan dengan ketertiban umum
dan/atau kesusilaan;
• tidak sama atau tidak mirip dengan nama
lembaga negara, lembaga pemerintah, atau
lembaga internasional, kecuali mendapat izin
dari lembaga yang bersangkutan; dan
• tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka,
huruf atau rangkaian huruf yang tidak
membentuk kata.
Permen KUMHAM No. 14/2018 Pasal 7
Persetujuan pemakaian nama Koperasi diberikan
oleh Menteri secara dan berlaku untuk jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak persetujuan
pemakaian nama diberikan
Permen KUMHAM No. 14/2018 Pasal 10

17. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PERANGKAT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI
KOPERASI SYARIAH
21
RAPAT ANGGOTA
PENGURUS
PENGAWAS DPS
MANAGER
Kabag Maal Kabag Keuangan Kabag USPPS
UMKM Syariah Anggota Koperasi
Perangkat Organisasi
Alat Kelengkapan
Organisasi
Pengelolaan ZISWAF
Simpan Pinjam dan
Pembiayaan
Permen KUKM No. 11 Tahun 2017.
1. Dewan Pengawas Syariah beranggotakan minimal 2 orang, berasal dari anggota dan/atau non anggota
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan yang sama pada Koperasi lainnya.
3. Persyaratan aturan: Memperoleh rekomendasi MUI sesuai wilayah keanggotaan koperasi atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelaihan DSN MUI,
• Memenuhi kepatutan dan kelayakan rangkap jabatan pengawas syariah pada koperasi lain, dengan pertimbangan ketersedian waktu, jumlah koperasi, dan jarak.

18. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Simpanan Pokok
Modal Sendiri
Simpanan Wajib
Cadangan
Hibah
Pinjaman/Pembiayaan
LK/BU/Perorangan
Modal Penyertaan
Simpanan/Tabungan
Modal Pinjaman
Modal Penyertaan
Musyarakah
Hibah
Wadiah, Mudharabah
dan Musyarakah
Musyarakah
Hibah
Qord, Mudharabah dan
Musyarakah
Mudharabah dan
Musyarakah
PERMODALAN KOPERASI SYARIAH
22
Surat Hutang (Sukuk) Mudharabah dan
Musyarakah

19. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
*) Usaha Utama Koperasi berdasarkan Jenis Usaha: Konsumen, Produksen, Pemasaran, Jasa dan Simpan Pinjam
Unit Produksi
Unit Konsumen
Unit Pemasaran
Unit Jasa
KOPERASI
SYARIAH
Tunggal Usaha
Multil Usaha Koperasi Konsumen*)
Transaksi Elektronik USPPS
Sistem/Aplikasi berbasis ITE
PPOB (fee base income)
Transaksi Elektronik USPPS
PPOB (fee base income)
KEGIATAN USAHA KOPERASI SYARIAH
Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariahc
Unit Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah

20. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
*) Termasuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagai Koperasi yang hanya melaksanakan tunggal usaha dibidaang Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah
Rapat Pendirian
Dihadiri >20 org
(Ttd daftar Hdsir)
Pengesahan
Akta, No BH,
NPWP dan NIB
Keputusan Pendirian
Koperasi Syariah
dengan kesepakatan
Subtansi Pokok
sesuai Peraturan
Notaris
Pembuat Akta
Koperasi
(Terdaftar di
Kemenkop)
Notaris
Akta Koperasi
Terdaftar di
Kemenkop
Kuasa Pendiri
untuk Pembuatan
Akta Notaris dan
Perizinan
Akta Notaris
Koperasi Syariah
Persetujuan Nama
Koperasi Syariah
Kementerian Hukum
OSS
Berita Acara
Pendirian
Keputusan Rapat
Pendirian Visi,
Misi, Tujuan,
Usaha Utama dan
Tambahan, dan
Kepengurusan
Nama Koperasi
dan Alternatif
Nama
Draft Akta
Pendirian/AD
Pemesanan
Nama Koperasi

21. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
25
Restrukturisasi
Usaha SPPS
Simpanan
Berjangka
Mudharabah
(Bagi Hasil)
Tabungan
Wadiah
(Titipan)
Pinjaman
Qordul
Hasan/Qord
(Non Imbalan)
Pembiayaan
Murabahah
(Margin)
Pembiayaan
Ijarah
(Ujroh)
Pinjaman
Rahn
(Ujroh)
Pembiayaan
Mudharabah
(Bagi Hasil)
Pembiayaan
Musyarakah
(Bagi Hasil)
Pinjaman
(Bunga)
Laporan
Keuangan
Rapat
Anggota
Imbalan
sebagai
Pendapatan
Bunga
sebagai
Penerimaan
Non Halal
START
Rapat Anggota
Data
Simpanan
dan
Pinjaman
Pembentukan
Tim Asistensi
dan Pelaksana
Penyusunan
Pedoman dan
Standar
Prosedur
Restrukturisasi
Pelaksanaan
Restrukturisasi
Usaha
Keputusan
Perubahan
Konvensional
ke Syariah
Data
Bahan,
Proses dan
Hasil Non
USPPS
Restrukturisasi
Usaha Non SPPS
Menghentikan
produksi/pem
asaran
produk
barang/jasa
tidak halal
Musnah
kan
Jual
Alih
Produksi/
Pemasaran
Halal
Menggati
bahan
baku/sumber
/produk tidak
halal
Memperbaiki
proses
Produksi/
Pemasaran
yang dapat
menyebabkan
tidak halal
Memperbaiki
proses
Distribusi dan
Logistik
Rapat
Anggota
Perubahan
Anggaran
Dasar
Usaha
SPPS
Usah Non
USPPS
Izin Usaha
Izin
Operasion
al
Penetapan
DPS
Perubahan
Legalitas
Perubahan
Standar
Kompetensi
SOM
dan SOP
Izin Usaha
Izin
Operasion
al

22. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Memutuskan
perubahan Usaha
KSP/USP
Koperasi dari
Konvensional
ke Syariah
Rapat Anggota
Menetapkan
Pedoman dan
Standar Prosedur
Restrukturisasi
Pedoman
Restrukturisasi
Menghentikan
pinjaman riba
(bunga) dan
berubah jadi
pinjaman/pembia
yaan syarah
Pelaksanaan
Restrukturisasi
Menetapkan
pendamping dan
pelaksana untuk
menyiapkan dan
melaksanakan
perubahan
Asistensi &
Pelaksana
Menetapkan
Perubahan
Anggaran Dasar
Atas Nama,
Kegiatan Usaha &
Penetapan DPS
Rapat Anggota
Menetapkan
Perubahan
Manajemen dan
Kompetensi
Pengelola,
Perijinan dan
SOM/SOP
Perubahan
Legalitas
< Tahun ke 3
< Tahun ke 2
Tahun ke 0
< Tahun ke 2 < Tahun ke 2 < Tahun ke 2
KONVENSIONAL
Mak 1 Tahun
Usaha
Koperasi Syariah
Produksi, Konsumsi
dan Jasa
KSPPS/
USPPS
Koperasi
Maksimal 2 Tahun Untuk Melakukan Perubahan Layanan Produk/Jasa dan Pengelolaan
0
1b
1a 1c 1d 2
Menghentikan
produksi/pemasaran
produk barang/jasa non
halal ke halal
Restrukturisasi
Menetapkan Peraturan ttg
Standari Produk Halal, Standar
Manajemen dan Prosedur
sesuai Syariah
1b 1c
SOM/SOP
Proses Perubahan sama dengan KSPPS/USPPS Koperasi kecuali 1b dan 1c karena perbedaan produk barang/jasa
Permen KUKM No. 11 Tahun 2017

23. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
27
IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL
Perizinan Usaha
Koperasi Syariah
Persiapkan
Dokumen
Persyaratan
Komitmen
Izin Usaha
Penuhi
Komitmen
Permohonan Izin Usaha USPPS/Non USPPS (Konsumen,
Produksi, Pemasaran dan Jasa pada OSS dengan Unggah
Persyaratan dan Cek Lis Komitmen
Komitmen Prasarana :
Izin Usaha/Izin Operasional
Berlaku Efektif
Izin Lokasi
Izin Lokasi
Perairan
Izin
Lingkungan
Izin
Mendirikan
Bangunan
Pemenuhan Komitmen Teknis Usaha pada
K/L/Dinas
Ya
Tidak
Permohonan
Ulang
Modal
Kepengurusan/P
engelola
Sertifikasi
Kompetensi/
Produk/Halal
Rencana Kerja
Izin
Operasional
Penuhi
Komitmen
Ya
Permohonan
Ulang
Tidak

24. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Pristiyanto, SS. MM. MP.
No. Reg. ITM 045 00914 2019
Disampaikan pada:
Pelatihan Pengembangan Koperasi Syariah
Dinas KUKM Kabupaten Bogor
Rabu, 24 November 2020
Asdep Pembiayaan Syariah

25. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
UU No. 25/1992 ttg Perkoperasian Pasal 60 ayat (1) dan (2)
• Pemerintah Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.
• Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.
• Permen KUKM No. 11/2017 ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
• Permen KUKM No. 14/2015 ttg Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
PP 9/1995 ttg Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 23 ayat (1), (2) & Penjelasan
• Penghimpunan (simpanan & tabungan) dan penyaluran dana (pinjaman) dilakukan
dengan pemberian imbalan, yang ditentukan oleh Rapat Anggota.
• Pemberian imbalan dpt berupa bunga/bentuk lain antrln berupa prinsip bagi hasil
• Permen KUKM No. 11/2018 ttg Perizinan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi
• Permen KUKM No. 09/2018 ttg Penyelenggaraan Dan Pembinaan
Perkoperasian

26. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KJKS/UJKS
Koperasi
KSPPS/USPPS
Koperasi
KSPPS/USPPS
Koperasi
BMT
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
UKM No.91 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
No.16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
No.11 Tahun 2017 tentang Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi
• Jasa Keuangan
(Non SP)
• Maal dpt dibentuk
• DPS bukan
perangkat organisasi
• Simpan Pinjam
• Maal dpt dibentuk
• DPS wajib sbg
“perangkat
organisasi”
• Simpan Pinjam
• Maal wajib dibentuk
• DPS wajib sbg
“perangkat
organisasi”

27. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Menggunakan Akad-Akad Syariah
Melaksanakan Hukum Islam
Berlandaskan Alquran dan Hadis
Akad Syirkah
Akad Permodalan
Badan Usaha
dikelola dengan
Akad Simpanan
Akad Pinjaman
Akad Pembiayaan
KOPERASI
Koperasi Syariah
Akad
Produk/Jasa
Syariah Lain
Badan Hukum
didirikan dengan
Standar Akutansi, Standar Manajeman, Standar Operasional
Prosedur dan Pemasaran sesuai Prinsip Syariah
1
2
3
4
Akad Kerjasama Lain
KELEMBAGAAN KOPERASI SYARIAH
31

28. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Obyek Akad
Ijab - Kabul
Perorangan
(Cakap Hukum)
Subyek Akad
Badan Hukum
Koperasi
Permodalan
Kegiatan Usaha
Wakil : Mengawasi dan
Mengelola,
Bagi Hasil : Keuntungan
/Kerugian
Di Putuskan dlm RA ,
Pengankatan Hak dan
Kewajiban Pengurus/
Pengawas/DPS, Anggota
dan Dinyatakan Tertulis
dalam AD Pendirian
Rukun dan Syarat Akad Syirkah
K O P E R A S I S Y A R I A H
Koperasi
Syariah
32

29. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Simpanan Pokok
Modal Sendiri
Simpanan Wajib
Cadangan
Hibah
Pinjaman/Pembiayaan
LK/BU/Perorangan
Modal Penyertaan
Simpanan/Tabungan
Modal Pinjaman
Modal Penyertaan
Musyarakah
Hibah
Wadiah, Mudharabah
dan Musyarakah
Musyarakah
Hibah
Qord, Mudharabah dan
Musyarakah
Mudharabah dan
Musyarakah
PERMODALAN KOPERASI SYARIAH
33
Surat Hutang (Sukuk) Mudharabah dan
Musyarakah

30. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PERANGKAT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI
KOPERASI SYARIAH
34
RAPAT ANGGOTA
PENGURUS
PENGAWAS DPS
MANAGER
Kabag Maal Kabag Keuangan Kabag USPPS
UMKM Syariah Anggota Koperasi
Perangkat Organisasi
Alat Kelengkapan
Organisasi
Pengelolaan ZISWAF
Simpan Pinjam dan
Pembiayaan

31. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
35
Unit
Sektor Riil
Unit
Tamwil
Unit
Maal
Baitul Maal, mengelola
dana sosial keagamaan
dari anggota, calon
anggota dan masyarakat.
• Memberdayakan
anggota , calon anggota
dan masyarakat wilayah
sekitar.
• Menjalin persaudaraan
dan keterikatan anggota,
calon anggota dan
masyarakat.
• Mengembangkan
kesetiakawanan sosial
dan kesenjangan di
lingkungan.
Baitul Tamwil,
menjalankan fungsi
intermediasi keuangan
melalui
pinjaman/pembiayaan
untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja
dan investasi
• Menyediakan
pinjaman (qord)
untuk kebutuhan
dasar yang mendesak
di bidang sandang,
pangan, dan papan
termasuk pendidikan
dan kesehatan.
• Menyediakan
pembiayaan syariah
bagi kebutuhan
barang rumah tangga,
modal usaha, jasa
keuangan lainnya.
Baitul Tamwil,
menjalankan fungsi
intermediasi keuangan
melalui
pinjaman/pembiayaan
untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja
dan investasi
• Menyediakan
pinjaman (qord)
untuk kebutuhan
dasar yang mendesak
di bidang sandang,
pangan, dan papan
termasuk pendidikan
dan kesehatan.
• Menyediakan
pembiayaan syariah
bagi kebutuhan
barang rumah tangga,
modal usaha, jasa
keuangan lainnya.
Sektor Riil, layanan
produk dan jasa (non
keuangan).
SEKTOR USAHA KOPERASI SYARIAH
Keuangan
Non Keuangan
35

32. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
36
Tanpa Imbalan Bagi Hasil Margin Fee
Bonus
IMBALAN
Pembiayaan
DILAKSANAKAN SESUAI PRINSIP SYARIAH
Penghimpunan (simpanan dan tabungan) dan penyaluran dana (pinjaman) dilakukan
dengan pemberian imbalan, yang ditentukan oleh Rapat Anggota.
[PP 9/1995, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)]
Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain
berupa prinsip bagi hasil
[Penjelasan PP 9/1995, Pasal 23 ayat (1)]
Simpanan
Pinjaman

33. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat
dilaksanakan oleh: KSPPS dan USPPS Koperasi.
Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi.
Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk
dan/atau memiliki USP Koperasi.
USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha
lainnya.
Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada
papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan.
1
2
3
4
5
6

34. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
*) Usaha Utama Koperasi berdasarkan Jenis Usaha: Konsumen, Produksen, Pemasaran, Jasa dan Simpan Pinjam
KOPERASI
SYARIAH
Tunggal Usaha
Multil Usaha Koperasi Konsumen*)
Transaksi Elektronik USPPS
Sistem/Aplikasi berbasis ITE
PPOB (fee base income)
Transaksi Elektronik USPPS
PPOB (fee base income)
BADAN USAHA
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN
UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah
Unit Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah

35. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
LEGALTAS USAHA SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH
PENGESAHAN
BADAN HUKUM
PERIZINAN
BADAN USAHA
IJIN USAHA
NOMOR
BADAN
HUKUM
NOMOR INDUK
KOPERASI
NOMOR INDUK
BERUSAHA
NAMA
KOPERASI
AKTA
PENDIRIAN/
ANGGARAN
DASAR
NOMOR
POKOK WAJIB
PAJAK
KSPPS/USPPS KOPERASI
IZIN OPERASIONAL
PELAPORAN
KEMENTERIAN
KOPERASI
PENCATATAN
KEPENGURUSAN
KEPESERTAAN
PROGRAM
AKSES
PROGRAAM
PEMBIAYAAN
KANTOR CABANG
KANTOR CABANG PEMBANTU
KANTOR KAS

36. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Memperkuat landasan
pelaksanaan kegiatan
usaha KSPPS/USPPS
Koperasi berlandaskan
prinsip syariah (hukum
Islam)
Pembagian tupoksi
kelembagaan, pembinaan
usaha dan pengawasan.
Pembinaan dan
Pengawasan Kantor
Cabang, CP dan Kas oleh
Walikota/Bupati selain
pemberi izin.
Penguatan legalitas
kegiatan Maal
dalam pengelolaan
ZISWAF untuk
pemberdayaan
sosial-ekonomi
anggota dan
masyarakat
Layanan Simpan
Pinjam dan
Pembiayaan Syariah
secara Elektronik
Pengaturan Usaha Koperasi
Sekunder KSPPS/USPPS
POKOK PENGATURAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PADA PERMEN 11 TAHUN 2017

37. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KSPPS/USPPS
Simpanan
Simpanan
Pinjaman
Pinjaman
Pembiayaan
Pembiayaan
Zakat
Zakat
Infaq
Infaq
Wakaf
Wakaf
Shodaqoh
Shodaqoh
Baitul Maal
Baitul Maal Baitul Tamwil
Baitul Tamwil
41
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

38. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PENGHIMPUNAN DANA
USAHA SIMPANAN
Tabungan
Mudharabah Muqayyadah
ditentukan pemanfatan
oleh pemilik dana (shahibul
maal)
Mudharabah Muthlaqah
Wa’diah Yad Amanah
tidak dapat dimanfaatkan
pengelola (mudharib) dan
dapat menarik imbalan
(ongkos)
Wa’diah Yad Dhamanah
dapat dimanfaatkan
pengelola (mudharib) dan
dapat diberi imbalan yg tidak
diperjanjikan (bonus)
Wa’diah (Titipan)
Simpanan Berjangka
Mudharabah (Bagi Hasil)
keleluasaan pemanfaatan
oleh pengelola (mudharib)
SIMPANAN

39. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
43
Qordhul Hasan
Al Qord
kembali pokok, tidak ada
imbalan dan dapat menarik
biaya perolehan
kembali pokok, tidak ada
imbalan dan biaya
perolehan serta jika
rugi/gagal pokok tidak
dikembalikan
PINJAMAN
PENYALURAN DANA
PINJAMAN

40. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
bagi hasil
Mudharabah
Musyarakah
sewa
menyewa
Ijarah
Ijarah Muntahiya Bit
Tamlik
Ijarah Maushufah Fi
Zimmah
Multijasa: ijarah atau
kafalah
Piutang sewa-menyewa atas manfaat produk
(sewa barang atau upah kerja)
jual beli
Murabahah
Salam
Istisna
Wakalah
Ju’alah
Ujrah
Kafalah
Rahn
PENYALURAN DANA
PEMBIAYAAN
Musyarakah
Mutanaqishoh
Pembiayaan Bagi Hasil atas Kepemilikan Modal
dan Kerja
Pembiayaan Bagi Hasil atas Kepemilikan Modal
Bersama dan Kerja
Pembiayaan Bagi Hasil atas Kepemilikan Modal
Bersama dan Kerja dengan Kesepa-katan
Peralihan Kepemilikan Modal
Piutang sewa-menyewa dengan nilai tambah
atas manfaat produk dengan opsi peralihan
kepemilikan (hibah/jual) di akhir akad
Piutang sewa-menyewa dgn nilai tambah atas
manfaat produk yang spesifikasi produknya
telah disepakati dan dibayar dimuka sedang
penyerahannya kemudian
Piutang atas pemenuhan kewajiban atau
penjaminan pemenuhan kewajiban (utang)
dengan nilai tambah atas upah kerja pemenuhan
kewajiban tersebut.
pembayaran atas hak guna
(manfaat) suatu barang/jasa
Piutang jual-beli dengan pesanan kesepakatan
atas produk yang dibeli dengan nilai tambah
upah kerja dan/atau nilai manfaat atas produk
Piutang Jual beli atas produk dengan nilai
tambah upah kerja dan/atau nilai manfaat atas
produk
jaminan memenuhi kewajiban
kepada pihak ketiga
Lainnya
Hawalah
Pengambilalihan kewajiban pihak
kedua kepada pihak ketiga
Kuasa untuk melaksanakan suatu
janji untuk memberikan imbalan
atas pencapaian hasil
PEMBIAYAAN
Pinjaman dgn jaminan & nilai tam-
bah biaya pemeliharaan jaminan
Piutang jual-beli dengan pesanan yg spesifikasi
produknya telah disepakati dengan nilai tambah
upah kerja dan/atau nilai manfaat atas produk

41. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Spiritual
Capital
• Memahami
Tujuan Hidup
• Membangun
Motivasi Untuk
Perbaikan Hidup
• Memiliki
semangat
berusaha
meperoleh
kesejahteraan
Social Capital
• Keinginan
Berinteraksi
• Memiliki
keterikatan
dengan
kelompok/
koperasi
• Berinteraksi aktif
pada kegiatan
koperasi
• Loyalitas kepada
Koperasi
Knowledge
Capital
• Peningkatan
kompetensi
personal
• Penguasaan
Teknologi
• Berbagi
Pengetahuan
Financial
Capital
• Penyatuan
Sumberdaya
Pemanfaatan
• Sumberdaya
Bersama
• Bekerjasama
memcapai tujuan
berkoperasi
Economic
Capital
• Kemauan
membayar
Simpanan Pokok
dan wajib
• Membayar Jasa
• Tanggung
Renteng Rasiko
Bisnis
Semanagat
menjalankan syariat
Islam dalam
berusaha
(muamalah)
Semangat tolong-
menolong
Mengembangkan
kompetensi dan
kerjasama usaha
Menghimpun dan
mendayagunakan
dana bersama
Mengembangkan
usaha dan
kesejahteraan
bersama
PPENGEMBANGAN SDM
KSPPS/USPPS KOPERASI

42. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
46
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI

43. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KUANTITAS
AKSESIBILITAS
MANFAAT
Kemudahan anggota dalam memperoleh
layanan jasa dan produk dari koperasi
Jasa dan produk mem-berikan dampak
terhadap promosi ekonomi (peningkatan
kesejahteraan) anggota
Kesesuaian antara jasa dan produk yang
ditawarkan dengan keinginan dan
karakteristik usaha anggota
Meningkatnya jumlah transaksi anggota
dalam menggunakan keragaman jasa dan
produk
KUALITAS
1
2
3
4
KUNCI KEBERHASILAN

44. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Terimakasih
Pristiyanto, SS. MM. MP.
Konsultasi dengan kesepakatan
Kementerian Koperasi dan UKM
Pristiyanto, Kabid Literasi dan
Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi
Lt. 3 Kementerian Koperasi dan UKM
Jl HR Rasuna Said Kav 3-4 Kuningan
Jakarta 12940
Senin-Jumat 08.00-15.30
08121808043
pristiyanto@gmail.com
Pristiyanto Community College
Senin-Jumat 16.00-21.00
Silahkan tinggalkan pesan dan tunggu
konfirmasi melalui :
082114738601
pristiyanto.pcc@gmail.com
Konsultasi online
Pristiyanto
Community College

45. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Asdep Pembiayaan Syariah
Oleh:
Pristiyanto, SS. MM. MP.
No. Reg. ITM 045 00914 2019

46. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 21
(1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.
(2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas
syariah
UU No. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja

47. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 44A
1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah.
2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai
dewan pengawas syariah.
3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat
oleh Rapat Anggota
4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta
mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dengan Peraturan
Pemerintah
UU No. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja

48. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
• Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis
Ulama Indonesia.
• Koperasi Syariah adalah Koperasi Primer dan Koperasi
Sekunder yang didirikan, dikelola dan menjalankan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

49. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
1. Koperasi yang melaksanakan usaha simpan dan pinjam
dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib
menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu-
waktu kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
melalui sistem pelaporan secara elektronik.
2. Koperasi yang melaksanakan usaha simpan dan pinjam
dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib
menggunakan sistem aplikasi pencatatan keuangan pada
sistem pelaporan secara elektronik
Pasal 7
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

50. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf Kedua
Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah
Pasal 12
1) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilaksanakan oleh Koperasi
Syariah dan wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan
Koperasi.
3) Koperasi Syariah didirikan dan dikelola berdasarkan Prinsip
Syariah.
4) Koperasi Syariah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang
bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5) Koperasi Syariah melaksanakan usaha berdasarkan kesamaan
usaha dan/atau pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat di
bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lainnya.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

51. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
6) Usaha Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-
menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip
Syariah.
7) Selain menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Koperasi Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam
bentuk baitul maal melalui penghimpunan, pengelolaan, dan
penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana kebajikan
dan sosial lainnya untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan
masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

52. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 13
1) Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya dapat
dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Koperasi pada Koperasi Syariah.
2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi
Syariah dilaksanakan dengan kegiatan:
a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain dan anggotanya
dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan
berjangka dengan akad bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya
sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan
anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-
meminjam dan pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam,
bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya
sesuai dengan Prinsip Syariah.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

53. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
3) Selain menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah mengelola
zakat, infak, sedekah, dan/atau wakaf.
4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik atau digital.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

54. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
58
Pasal 14
Dalam hal Koperasi Syariah atau Koperasi yang
melaksanakan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul
maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan
Pasal 13 ayat (4), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial
kepada Kementerian, Badan Amil Zakat Nasional, dan
Badan Wakaf Indonesia.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

55. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
59
Pasal 15
(1) Koperasi Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
(2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a. memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta
mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip
Syariah;
b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh
Koperasi;
c. mengawasi pengembangan produk baru;
d. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis
Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada
fatwanya; dan
e. melakukan review secara berkala terhadap produk- produk
syariah.
(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memiliki pengetahuan Prinsip Syariah.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

56. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
60
Pasal 16
(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah, Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama,
dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan
pengawas syariah.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas
dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah dan/atau
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama memfasilitasi pembinaan atau pengembangan
kapasitas dewan pengawas syariah.
(3) Pemerintah Pusat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau
pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah Koperasi Syariah
kepada gubernur dan/atau bupati/walikota berdasarkan wilayah
keanggotaan Koperasi.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM

57. Integrasi Ekonomi
Koperasi dan Syariah
❖ Oleh: Pristiyanto, SS. MM.
MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 89
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. permohonan pengesahan akta pendirian, yang telah diajukan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian;
b. koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam dan
pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah
ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan
pembiayaan syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini di
undangkan; dan
c. permohonan perizinan berusaha yang yang telah diajukan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya.
RPP ttg Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan KUMKM