SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI TENTANG
PEMBERHENTIAN SAMBO SEBAGAI ANGGOTA POLRI
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
KELOMPOK 4
- AZZAHRA NUR SAFANA (211081016)
- YOHANES CAHYO HARYONO (211081020)
- RAFII ROSYAFANA (211081021)
- MIRACLE GRACIEL KEZIA WULAN (211081022)
- ADELIA PUTRI ANDHIARGO (211081024)
LATAR BELAKANG
Sidang kode etik digelar ketika ada anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan
wewenang. Peraturan tentang penyalahgunaan wewenang ini diatur dalam
Peraturan Disiplin Polri ataupun Kode Etik Polri.
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor Polisi 7 Tahun 2006,
sidang etik dilakukan oleh komisi kode etik Polri terhadap polisi yang melakukan
pelanggaran. Melanggar kode etik profesi Polri, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.
Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan
kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan
mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh
anggota Polri.
Adapun ruang lingkup kode etik Polri terdiri dari 4 etika, yakni:
1. Etika Kepribadian
2. Etika Kenegaraan
3. Etika Kelembagaan
4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
Ketika ada anggota Polri yang terlibat pelanggaran kode etik maka akan ditindak oleh
Komisi Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di
lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Kode Etik Profesi Polri merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan
dengan perilaku atau ucapan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang,
dan tanggung jawab jabatan. Dapat dikatakan, kode etik berfungsi sebagai
pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan sebagai pengawas
hati nurani agar polisi tidak melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan
wewenang
RUMUSAN MASALAH
1. Apa Itu Sidang Kode Etik Dan Kode Etik Apa Yang Dilanggar Oleh
Sambo?
2. Bagaimana Keputusan Kapolri Tehadap Sidang Kode Etik Ferdi
Sambo?
SIDANG KODE ETIK
Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Perkap) Nomor 7 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut,
disebutkan bahwa sidang kode etik atau sidang etik adalah
disebut juga sebagai sidang Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau sidang KKEP.
Aturan kode etik tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian
(Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
tentang kode etik profesi kepolisian. Dalam Perkap itu, ada
empat kode etik, yaitu etika kepribadian, kenegaraan,
kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat. Namun,
dalam kepolisian erat kaitannya dengan etika kelembagaan.
Saat anggota Polri dinyatakan sebagai pelanggar kode etik Polri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2), maka akan dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sanksi akan
dikenakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan
Berikut beberapa sanksi pelanggaran Kode Etik Polri :
1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelakukan.
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KEPP dan atau
secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan,
dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya (1) satu minggu dan paling lama (1) bulan
4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda sekurang-kurangnya satu tahun
6. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda sekurang-kurangnya satu tahun
7. Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Polri
8. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri
Adapun 7 Kode Etik Yang Dilanggar Ferdy Sambo Sebagai Berikut :
1. dalam etika kepribadian wajib jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil,
peduli, tegas, dan humanis.
2. dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra,
soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan.
3. polri sebagai atasan dilarang berikan perintah yang bertentangan
dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.
4. dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan
pelanggaran keputusan, atau disiplin atau tindak pidana.
5. dalam etika kepribadiandilarang melakukan tindakan kekerasan,
berperilaku kasar, dan tidak patut.
6. sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara
tidakbertanggung jawab.
7. sebagai atasan dilarang berikan perintah yang bertentangan dengan
norma hukum, agama, dan kesusilaan.
KEPUTUSAN KAPOLRI
Sidang etik Polri digelar dengan tujuan untuk melakukan penegakan kodeetik profesi Polri
terhadap pelanggaran oleh pejabat Polri. Sidang kode etik Sambo dilaksanakan buntut
kasus pelanggaran etik oleh Ferdy Sambo yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus
pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang kode etik Ferdy Sambo diketahui telah rampung
digelar pada hari Kamis, 25 Agustus 2022. Sidang tersebut dipimpin oleh Kepala Badan
Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri.
Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
atau pemecatan terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat
Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J
PTDH dilakukan setelah Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang kode etik secara
paralel sejak pukul 09.25 WIB sampai dengan Jumat dini hari pukul 01.50 WIB.Selain
PTDH, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus selama 21 hari
di Mako Brimob.Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan
tercela.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (5)
menyebutkan "Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa
dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu“. Hasil putusan
sidang komisi kode etik Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik
Sebanyak 15 saksi telah diperiksa dalam sidang kode etik Sambo. Seluruh saksi
tersebut telah mengakui perbuatannya di hadapan majelis sidang.
Putusan lengkap hasil sidang kode etik Sambo adalah sebagai berikut:
Satu sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan
tercela.
Ada dua sanksi administrasi yaitu:
a) penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan
12 Agustus 2022 di Rutan Korps Brimob Polri yang penempatan dalam tempat
khusus itu telah dijalani oleh pelanggar,
b) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polri
1. Kode Etik Profesi Polri merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan
dengan perilaku atau ucapan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang,
dan tanggung jawab jabatan. Dapat dikatakan, kode etik berfungsi sebagai
pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan sebagai pengawas
hati nurani agar polisi tidak melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan
wewenangDalam persidangan kode etik, yang berwenang memeriksa dan memutuskan
perkara dalam persidangan pelanggaran adalah Komisi Kode Etik Polri.
2. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
atau pemecatan terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat
Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Hasil
putusan sidang komisi kode etik Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo terbukti melanggar kode
etik. Setelah putusan dibacakan, Ketua Komisi menanyakan kepada Ferdy Sambo
apakah menerima keputusan tersebut. Dihadapan komisi sidang, Ferdy Sambo
mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan lalu Ferdy juga
mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya.
KESIMPULAN
CREDITS: Diese Präsentationsvorlage wurde von Slidesgo erstellt,
inklusive Icons von Flaticon und Infografiken & Bilder von Freepik

More Related Content

What's hot

Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialKebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialRatri nia
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
PPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptx
PPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptxPPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptx
PPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptxGian774627
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaadindarizqy
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaAyah'nya Rizam
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 

What's hot (20)

Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Hukum kepolisian
Hukum kepolisianHukum kepolisian
Hukum kepolisian
 
Konsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahanKonsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahan
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialKebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
PPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptx
PPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptxPPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptx
PPT BAB I Perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.pptx
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
 

Similar to Kode Etik Polri dan Pemberhentian Sambo

Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesiPerkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesiFitria Anggraeni
 
Perkap 14 tahun 2011 kode etik profesi
Perkap 14 tahun 2011 kode etik profesiPerkap 14 tahun 2011 kode etik profesi
Perkap 14 tahun 2011 kode etik profesiSpudd Natsbaal
 
PERPOL-NO-7-TH-2022.pdf
PERPOL-NO-7-TH-2022.pdfPERPOL-NO-7-TH-2022.pdf
PERPOL-NO-7-TH-2022.pdfflooderpequez
 
Salinan Berita Negara 597-2022.pdf
Salinan Berita Negara 597-2022.pdfSalinan Berita Negara 597-2022.pdf
Salinan Berita Negara 597-2022.pdfCIkumparan
 
Proses Penegakan Hukum (gakkum) tindak pidana riksa saksi tsk; AKBP DADANG
Proses Penegakan Hukum (gakkum)  tindak pidana  riksa saksi tsk; AKBP DADANGProses Penegakan Hukum (gakkum)  tindak pidana  riksa saksi tsk; AKBP DADANG
Proses Penegakan Hukum (gakkum) tindak pidana riksa saksi tsk; AKBP DADANGDadang DjokoKaryanto
 
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024bagusajja53
 
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polriPeraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polriBobby D'Arch
 
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020CIkumparan
 
penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan
penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikanpenerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan
penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikanDELA ASFARINA
 

Similar to Kode Etik Polri dan Pemberhentian Sambo (10)

Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesiPerkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
Perkap nomor 14 th 2011 ttg kode etik profesi
 
Perkap 14 tahun 2011 kode etik profesi
Perkap 14 tahun 2011 kode etik profesiPerkap 14 tahun 2011 kode etik profesi
Perkap 14 tahun 2011 kode etik profesi
 
PERPOL-NO-7-TH-2022.pdf
PERPOL-NO-7-TH-2022.pdfPERPOL-NO-7-TH-2022.pdf
PERPOL-NO-7-TH-2022.pdf
 
Salinan Berita Negara 597-2022.pdf
Salinan Berita Negara 597-2022.pdfSalinan Berita Negara 597-2022.pdf
Salinan Berita Negara 597-2022.pdf
 
Proses Penegakan Hukum (gakkum) tindak pidana riksa saksi tsk; AKBP DADANG
Proses Penegakan Hukum (gakkum)  tindak pidana  riksa saksi tsk; AKBP DADANGProses Penegakan Hukum (gakkum)  tindak pidana  riksa saksi tsk; AKBP DADANG
Proses Penegakan Hukum (gakkum) tindak pidana riksa saksi tsk; AKBP DADANG
 
11pr017
11pr01711pr017
11pr017
 
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024
 
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polriPeraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
 
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020
 
penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan
penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikanpenerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan
penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan
 

Recently uploaded

Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 

Recently uploaded (20)

Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 

Kode Etik Polri dan Pemberhentian Sambo

  • 1. KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI TENTANG PEMBERHENTIAN SAMBO SEBAGAI ANGGOTA POLRI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI KELOMPOK 4 - AZZAHRA NUR SAFANA (211081016) - YOHANES CAHYO HARYONO (211081020) - RAFII ROSYAFANA (211081021) - MIRACLE GRACIEL KEZIA WULAN (211081022) - ADELIA PUTRI ANDHIARGO (211081024)
  • 2. LATAR BELAKANG Sidang kode etik digelar ketika ada anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Peraturan tentang penyalahgunaan wewenang ini diatur dalam Peraturan Disiplin Polri ataupun Kode Etik Polri. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor Polisi 7 Tahun 2006, sidang etik dilakukan oleh komisi kode etik Polri terhadap polisi yang melakukan pelanggaran. Melanggar kode etik profesi Polri, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.
  • 3. Adapun ruang lingkup kode etik Polri terdiri dari 4 etika, yakni: 1. Etika Kepribadian 2. Etika Kenegaraan 3. Etika Kelembagaan 4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat Ketika ada anggota Polri yang terlibat pelanggaran kode etik maka akan ditindak oleh Komisi Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kode Etik Profesi Polri merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Dapat dikatakan, kode etik berfungsi sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan sebagai pengawas hati nurani agar polisi tidak melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan wewenang
  • 4. RUMUSAN MASALAH 1. Apa Itu Sidang Kode Etik Dan Kode Etik Apa Yang Dilanggar Oleh Sambo? 2. Bagaimana Keputusan Kapolri Tehadap Sidang Kode Etik Ferdi Sambo?
  • 5. SIDANG KODE ETIK Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa sidang kode etik atau sidang etik adalah disebut juga sebagai sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sidang KKEP. Aturan kode etik tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian. Dalam Perkap itu, ada empat kode etik, yaitu etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat. Namun, dalam kepolisian erat kaitannya dengan etika kelembagaan.
  • 6. Saat anggota Polri dinyatakan sebagai pelanggar kode etik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka akan dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sanksi akan dikenakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan Berikut beberapa sanksi pelanggaran Kode Etik Polri : 1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelakukan. 2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KEPP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan 3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya (1) satu minggu dan paling lama (1) bulan 4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun 5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda sekurang-kurangnya satu tahun 6. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda sekurang-kurangnya satu tahun 7. Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Polri 8. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri
  • 7. Adapun 7 Kode Etik Yang Dilanggar Ferdy Sambo Sebagai Berikut : 1. dalam etika kepribadian wajib jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, dan humanis. 2. dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan. 3. polri sebagai atasan dilarang berikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan. 4. dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran keputusan, atau disiplin atau tindak pidana. 5. dalam etika kepribadiandilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut. 6. sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara tidakbertanggung jawab. 7. sebagai atasan dilarang berikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.
  • 8. KEPUTUSAN KAPOLRI Sidang etik Polri digelar dengan tujuan untuk melakukan penegakan kodeetik profesi Polri terhadap pelanggaran oleh pejabat Polri. Sidang kode etik Sambo dilaksanakan buntut kasus pelanggaran etik oleh Ferdy Sambo yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang kode etik Ferdy Sambo diketahui telah rampung digelar pada hari Kamis, 25 Agustus 2022. Sidang tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J PTDH dilakukan setelah Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang kode etik secara paralel sejak pukul 09.25 WIB sampai dengan Jumat dini hari pukul 01.50 WIB.Selain PTDH, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus selama 21 hari di Mako Brimob.Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela.
  • 9. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (5) menyebutkan "Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu“. Hasil putusan sidang komisi kode etik Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik Sebanyak 15 saksi telah diperiksa dalam sidang kode etik Sambo. Seluruh saksi tersebut telah mengakui perbuatannya di hadapan majelis sidang. Putusan lengkap hasil sidang kode etik Sambo adalah sebagai berikut: Satu sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Ada dua sanksi administrasi yaitu: a) penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korps Brimob Polri yang penempatan dalam tempat khusus itu telah dijalani oleh pelanggar, b) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polri
  • 10. 1. Kode Etik Profesi Polri merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Dapat dikatakan, kode etik berfungsi sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan sebagai pengawas hati nurani agar polisi tidak melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan wewenangDalam persidangan kode etik, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara dalam persidangan pelanggaran adalah Komisi Kode Etik Polri. 2. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Hasil putusan sidang komisi kode etik Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik. Setelah putusan dibacakan, Ketua Komisi menanyakan kepada Ferdy Sambo apakah menerima keputusan tersebut. Dihadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan lalu Ferdy juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya. KESIMPULAN
  • 11. CREDITS: Diese Präsentationsvorlage wurde von Slidesgo erstellt, inklusive Icons von Flaticon und Infografiken & Bilder von Freepik