1. World Islamic
Economic Forum
Indonesia Bukan...
hal
Spirit Baru Jawa Timur
surabaya.tribunnews.com
surya.co.id
2
| SABTU, 02 NOVEMBER 2013 | Terbit 2 halaman
edisi pagi
Mogok Buruh Nasional
UPAYA MENGHANCURKAN
SURYA Online - Negara seolah semakin
rapuh. Berbagai lini sudah tidak dapat
dikendalikan dengan baik dengan berlindung pada slogan Demokrasi. Padahal
sebenarnya yang terjadi di negara kita
adalah Democrazy. Benar, yang terjadi
adalah demo yang benar-benar gila,
karena hampir semua demo yang dilakukan bukan untuk sebuah tujuan mulia
yang berujung pada kemakmuran Bangsa Indonesia. Justru sebaliknya adalah
menghancurkan Bangsa Indonesia. Lihat
saja yang terjadi Kamis (31/10/2013)
hingga Jumat (1/11/2013), dimana ada
join facebook.com/suryaonline
serangkaian demo secara nasional. Gilanya lagi para buruh melakukan mogok
yang boleh dikatakan nasional, karena
mereka demo tentu saja tidak masuk
kerja. Di beberapa tempat bahkan
dilakukan sweeping oleh sesama buruh
kepada buruh yang tidak demo. Padahal
jika buruh mogok alias tidak masuk
kerja karena hanya untuk demo, berapa
kerugian yang ditimbulkan akibatnya.
Roda ekonomi pasti terganggu.
Ini semua tentu ada penggeraknya
yang bukan tidak mungkin ditunggangi
oleh kepentingan, entah asing atau
kekuatan laten
yang memang
sengaja untuk
menghancurkan
Bangsa Indonesia.
Dinas Intelejen Indonesia
mestinya
sudah melakukan
penyelidikan,
namun entah
apa yang akan
dilakukan dan
dihasilkan dari
hasil penyelidikan mogok buruh
tersebut. Karena
sudah semestinya ini menjadi
kewaspadaan.
Jika ini tidak
segera diantisipasi dan dilakukan penyelesaian
maka bukan
tidak mungkin
keruntuhan ekonomi nasional bakal
terjadi. Karena aksi buruh itu melumpuhkan aktivitas pabrik dan membuat
pengusaha mengalami kerugian ratusan
miliar rupiah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI),
Said Iqbal
mengatakan, aksi
tersebut
dilakukan
karena
buruh
menilai
Pemerintah
tidak merespons dialog
maupun
aksi yang
dilakukan
buruh.
Beberapa
tuntutan
buruh di antaranya, upah layak khusus,
jaminan sosial, disahkannya RUU
PRT, dihapuskannya UU Ormas, dan
dihapuskannya sistem alih daya atau
outsourcing.
Iqbal yang mewakili kaum buruh
merasa selama ini buruh selalu ditindas
dengan upah yang murah. “Sejak zaman
Orde Baru, buruh selalu diupah murah.
Sekarang saatnya untuk melawan rezim
upah murah,” tegas Iqbal.
Iqbal juga mengkritik Pemerintah
yang dinilai tidak mempunyai konsep
pengupahan buruh, yang hanya mencantumkan 60 komponen Kebutuhan
Hidup Layak (KHL).
Sementara Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan
Wanandi mengatakan, kenaikan upah
buruh tidak akan menyelesaikan
masalah yang dihadapi buruh.
Menurut Sofjan, yang paling penting
adalah peranan Pemerintah dalam
menyelesaikan masalah seperti dalam
penyediaan rumah murah, biaya kesehatan yang terjangkau, dan transportasi
murah.
“Selain itu, Pemerintah juga memiliki
tugas untuk menyediakan rumah murah,
kesehatan, dan juga menjaga inflasi,
sementara para pengusaha juga telah
membantu dari sisi upah dan juga
asuransi untuk para pekerja,” ujar
Sofjan.
Dari kemauan dua tokoh tersebut
(Pengusaha dan Buruh), sebenarnya
tidak sulit bagi Pemerintah untuk
mencari titik temunya. Tentunya harus
dilandasi tujuan untuk memakmurkan
rakyat Indonesia. Tidak ada tendensi
lain.
Karena pada dasarnya hidup manusia
hanya menyangkut
tiga hal
utama,
pangan,
sandang
dan papan
(makan,
pakaian
dan
tempat
tinggal).
Jika
ketiga
unsur
tersebut
mampu
dimoderatori Pemerintah untuk
menemukan titik temu antara buruh
dan pengusaha, tentu infiltrasi apapun
terhadap buruh, tidak akan dapat
masuk dengan mudah, semudah mogok
buruh yang terjadi Kamis (31/10/2013)
dan Jumat (1/11/2013). Apa yang
dilakukan era kepemimpinan Presiden
Soeharto dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan, jangan dianggap
tidak baik. Karena buktinya Indonesia
bisa membangun, meski masih ada
kelemahan. (wahjoe harjanto)
follow @portalsurya

2. 2
SABTU, 02 NOVEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
World Islamic Economic Forum
INDONESIA BUKAN KECIL
SURYA Online - Peran
konstruktif Indonesia dalam
ikut menciptakan kemakmuran
dan perdamaian dunia makin
diakui dunia internasional
melalui keterlibatan dalam
forum global yang berlangsung
di London, Inggris, World Islamic Economic Forum (WIEF)
ke-9 dan Open Government
Partnership (OGP).
Kehadiran Wakil Presiden
Boediono dalam dua kegiatan
internasional ini menunjukkan
perhatian Indonesia yang
cukup besar akan kemajuan
demokratisasi melalui pemerintahan yang baik, transparan
serta keterlibatan organisasi
masyarakat sipil (CSO).
Pengakuan dunia akan
kredebilitas Indonesia sebagai
suatu negara yang berpengaruh terlihat dengan masuknya
Indonesia dalam G20 bersama
negara-negara barat, seperti
Inggris, Jerman dan Amerika
Serikat.
Selain itu, meningkatnya kepercayaan internasional tidak
lepas dari capaian yang diraih
Indonesia, diantaranya sebagai
negara yang demokratis
dengan jumlah penduduk yang
beragama muslim terbesar di
dunia.
World Islamic Economic
Forum ke-9 diikuti oleh 128
negara, sementara dalam Open
Government Partnership (OGP)
dihadiri 60 negara bersama 90
CSO dunia.
Dalam World Islamic Economic Forum ke-9, Boediono
mengharapkan, melalui
forum itu negara muslim
dapat memberikan
kontribusi kesejahteraan
dan perdamaian dunia
dengan mengunakan
bahasa yang sama.
“Melalui WIEF,
Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia
bahwa Islam adalah
agama yang universal
dan agama perdamaian
dengan mengedepankan
Rahmatan Lil Alamain,”
katanya.
Selain itu, Wapres
mengharapkan forum
ini bisa memperkuat
kerjasama antara negara
muslim dan negara non
anggota WIEF.
WIEF dibentuk
Maret 2006, diprakasai
Malaysia sembilan tahun
lalu, dengan dukungan
Indonesia, dimana SBY sebagai
anggota kehormatan pertemuan pertama yang diawali
setahun sebelumnya, 2005.
Jumlah peserta setiap tahunnya juga terus meningkat dan
tempat penyelenggaraannya
pun setiap tahun berbeda.
Selain di Malaysia, Indonesia,
Pakistan, Kuwait dan di Kaza-
join facebook.com/suryaonline
stan, untuk pertama kalinya
WIEF digelar di negara barat,
khususnya di Inggris.
Dukungan Pemerintah
Inggris menjadi tempat
penyelenggara WIEF tahun ini
menunjukkan perhatian Inggris
dalam menjembati antara dua
pentingan, Dunia Barat dan
Negara Muslim. Apalagi Inggris
juga pernah menyelenggarakan
pertemuan internasional
dibidang perbankan syariah.
Dukungan Inggris dalam
pertemuan para pebisnis
negara-negara Muslim tergambar dalam thema WIEF, yaitu
Changing World, New Relationships to encapsulate the
emergence of new economic
linkages between nations
across borders, religions and
cultures in a fast changing
world.
Sementara dalam OGP yang
diikuti 90 negara anggota
dengan 60 organisasi SCO
membahas kemajuan dan
tantangan dalam mengimplementasikan pemerintahan yang
terbuka.
Kepala UKP4 Kuntoro
Mangkusubroto, mengatakan, OGP suatu gerakan
yang bertujuan membangun
komitmen negara anggota
agar lebih transparan,
lebih akuntabel dalam
mendorong meningkatkan
kualitas layanan publik bagi
masyarakatnya.
Kehadiran Wapres dalam
pertemuan itu sangat
penting dan srategis sebagai
bukti bahwa Indonesia
selama ini telah melakukan
upaya perbaikan untuk
meningkatkan pelayanan
kepada publik.
Indonesia adalah satu
dari delapan negara
pendiri Open Government
Partnership bersama Brazil,
Meksiko, Norwegia, Filipina,
Afrika Selatan, Inggris dan
Amerika. (antara)
follow @portalsurya