SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
MK. Pembangunan Politik
PPKn FKIP UNS / Smtr 5/ 2021_1
Dr. Winarno, M Si
Anis Suryaningsih, M Sc
TM Online ke 1, 2, 3, 4
Jumat, 3 Sept 2021 dst
Kontrak Kuliah
• Jadwal kuliah Jumat, Jam ke 3-4 / 09.10-10.50 WIB
• Ada Rencana Pembelajaran Semester/ RPS
• Memuat tujuan, proses, isi/materi, penilaian
• Merupakan mata kuliah keahlian prodi PPKn bidang
politik
• Melalui tatap muka online, sinkrounus dan a-sinkrounus,
dg berbagai media komunikasi online : telegram, WA,
OCW, spada uns
• Kontrak kuliah selama 16 kali pertemuan
• Penilaian UTS dan UAS (45%), penilaian sikap dan proses
(25%), penugasan (30%)
• Ada remidi bagi yang skornya kurang
Materi pembangunan politik
1) Pembangunan Politik
• hakekat pembangunan
politik
• obyek pembangunan
politik
• tahapan pembangunan
politik di Indonesia
• kebijakan pembangunan
politik di Indonesia
• hubungan politik dengan
pendidikan
2) Pendidikan Politik
• hakekat pendidikan politik
• perspektif pendidikan
politik sesuai konteks
• isi pendidikan politik
• pendekatan, jalur, model
• contoh pendidikan politik
Definisi Pembangunan Politik
• Ada beberapa istilah : perubahan, pembangunan, modernisasi,
industrialisasi, urbanisasi, westernisasi
• Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
(“nation building)”.
• “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana”.
• Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup
seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur,
pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya
• Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.
Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat
• Adakah pengertian lain? Silakan telusuri
Sumber materi
• Video pembelajaran :
https://www.youtube.com/watch?v=rWIwGjR
1HPQ
Obyek Pembangunan Politik
• Objek/ sasaran pembangunan politik mencakup
3 (tiga) perubahan, yakni: 1) sistem nilai politik,
2) struktur kekuasaan dan 3) strategi
kebijaksanaan umum
• Bagaimana dengan ke-tiga hal di atas?
• Apa itu sistem (nilai) politik?
• Apa itu struktur kekuasaan (politik)?
• Apa itu strategi kebijaksanaan umu (kebijakan)?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem
nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi
kebijaksanaan umum
• Pembangunan politik : pembangunan pada sistem politik
• Lalu apakah sistem politik itu?
• Adakah macam/jenis sistem politik?
• Silakan telusuri referensi yang berkaitan
• Contoh , Ada 2 sistem politik : sistem politik demokrasi
dan non-demokrasi (Huntington, 1993)
• Bagaiman dengan pembangunan (sistem) politik di
Indonesia ?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai
politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan
umum
• Obyek nya struktur kekuasaan? Apa sajakah ?
• Misal pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa
contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga
DPD, KPK, MK, BPIP
• Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur
daerah. Misal membentuk ?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai
politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan
umum
• Pembangunan pada strategi umum kebijakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional
• Misalnya, strategi yang digunakan oleh suatu
rezim/kepempimpinan, bisa berbeda-beda
• Strategi itu umumnya termuat dalam dokumen strategi
pembangunan
• Misal, strategi pembangunan yang dipakai oleh Orde Baru,
Orde Lama, Orde reformasi

More Related Content

Similar to PEMBANGUNAN POLITIK

Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx
[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx
[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptxKhairilAzhar4
 
Handout perenc.sistem pai
Handout perenc.sistem paiHandout perenc.sistem pai
Handout perenc.sistem paiSunja Dewi
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanSiti Sahati
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxAnisaAmalia21
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianMukhrizal Effendi
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanDadang Solihin
 
Hakikat n karakteristik ips new
Hakikat n karakteristik ips newHakikat n karakteristik ips new
Hakikat n karakteristik ips newMitha Ye Es
 
STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxSTUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxpaknoor1
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxMaya133447
 

Similar to PEMBANGUNAN POLITIK (20)

Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Pengantar ilmu pendidikan
Pengantar ilmu pendidikanPengantar ilmu pendidikan
Pengantar ilmu pendidikan
 
[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx
[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx
[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx
 
Handout perenc.sistem pai
Handout perenc.sistem paiHandout perenc.sistem pai
Handout perenc.sistem pai
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUMLANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
 
Ruang lingkup
Ruang lingkupRuang lingkup
Ruang lingkup
 
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen Pembangunan
 
Hakikat n karakteristik ips new
Hakikat n karakteristik ips newHakikat n karakteristik ips new
Hakikat n karakteristik ips new
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxSTUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
 
Reno pp
Reno ppReno pp
Reno pp
 
Pendidikan sebagai sistem dan ilmu
Pendidikan sebagai sistem dan ilmuPendidikan sebagai sistem dan ilmu
Pendidikan sebagai sistem dan ilmu
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 

More from pikipardede1

Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiapikipardede1
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptpikipardede1
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfpikipardede1
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxpikipardede1
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfpikipardede1
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfpikipardede1
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfpikipardede1
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptpikipardede1
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxpikipardede1
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxpikipardede1
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxpikipardede1
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.pptpikipardede1
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdfpikipardede1
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfpikipardede1
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfpikipardede1
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxpikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdfpikipardede1
 

More from pikipardede1 (20)

Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 
asiadevs.ppt
asiadevs.pptasiadevs.ppt
asiadevs.ppt
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

PEMBANGUNAN POLITIK

  • 1. MK. Pembangunan Politik PPKn FKIP UNS / Smtr 5/ 2021_1 Dr. Winarno, M Si Anis Suryaningsih, M Sc TM Online ke 1, 2, 3, 4 Jumat, 3 Sept 2021 dst
  • 2. Kontrak Kuliah • Jadwal kuliah Jumat, Jam ke 3-4 / 09.10-10.50 WIB • Ada Rencana Pembelajaran Semester/ RPS • Memuat tujuan, proses, isi/materi, penilaian • Merupakan mata kuliah keahlian prodi PPKn bidang politik • Melalui tatap muka online, sinkrounus dan a-sinkrounus, dg berbagai media komunikasi online : telegram, WA, OCW, spada uns • Kontrak kuliah selama 16 kali pertemuan • Penilaian UTS dan UAS (45%), penilaian sikap dan proses (25%), penugasan (30%) • Ada remidi bagi yang skornya kurang
  • 3. Materi pembangunan politik 1) Pembangunan Politik • hakekat pembangunan politik • obyek pembangunan politik • tahapan pembangunan politik di Indonesia • kebijakan pembangunan politik di Indonesia • hubungan politik dengan pendidikan 2) Pendidikan Politik • hakekat pendidikan politik • perspektif pendidikan politik sesuai konteks • isi pendidikan politik • pendekatan, jalur, model • contoh pendidikan politik
  • 4. Definisi Pembangunan Politik • Ada beberapa istilah : perubahan, pembangunan, modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, westernisasi • Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (“nation building)”. • “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. • Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya • Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat • Adakah pengertian lain? Silakan telusuri
  • 5. Sumber materi • Video pembelajaran : https://www.youtube.com/watch?v=rWIwGjR 1HPQ
  • 6. Obyek Pembangunan Politik • Objek/ sasaran pembangunan politik mencakup 3 (tiga) perubahan, yakni: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Bagaimana dengan ke-tiga hal di atas? • Apa itu sistem (nilai) politik? • Apa itu struktur kekuasaan (politik)? • Apa itu strategi kebijaksanaan umu (kebijakan)?
  • 7. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Pembangunan politik : pembangunan pada sistem politik • Lalu apakah sistem politik itu? • Adakah macam/jenis sistem politik? • Silakan telusuri referensi yang berkaitan • Contoh , Ada 2 sistem politik : sistem politik demokrasi dan non-demokrasi (Huntington, 1993) • Bagaiman dengan pembangunan (sistem) politik di Indonesia ?
  • 8. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Obyek nya struktur kekuasaan? Apa sajakah ? • Misal pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga DPD, KPK, MK, BPIP • Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur daerah. Misal membentuk ?
  • 9. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Pembangunan pada strategi umum kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional • Misalnya, strategi yang digunakan oleh suatu rezim/kepempimpinan, bisa berbeda-beda • Strategi itu umumnya termuat dalam dokumen strategi pembangunan • Misal, strategi pembangunan yang dipakai oleh Orde Baru, Orde Lama, Orde reformasi