Tiga kalimat ringkasan artikel tersebut adalah:
Artikel ini membahas analisis kebijakan versi William Dunn dalam pondok pesantren modern dengan menjelaskan definisi analisis kebijakan pendidikan, bentuk analisis kebijakan publik, model teori analisis kebijakan versi Dunn, dan penerapan kebijakan William Dunn dalam pesantren.
1. Journal on Education
Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, pp. 16737- 16747
E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365
Website: http://jonedu.org/index.php/joe
Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern
Nurul Fika1
, Anis Fauzi 2
, Ahmad Qurtubi3
1,2,3
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jl. Jendral Sudirman N0. 30 Panancangan Cipocok Jaya Kec. Serang, Kota
Serang, Banten
nurulfika992@gmail.com
Abstract
This research uses qualitative research methods with a type of approach, namely library research or literature
studies by exploring information through literature related to William Dunn's version of wisdom in modern
Islamic boarding schools to answer the focus of the study on this research. This study examines the definition of
education policy analysis, forms of public policy analysis, Dunn's version of the policy analysis theory model,
the application of William Dunn's policies in pesantren. Policy is one of the most important things that
everyone must have in making decisions. Policy can affect something in determining an action. William
Dunn's version of policies includes: 1) problem formulation. 2) forecasting the future of the policy. 3) policy
recommendations. 4) determination of policy outcomes 5) evaluation of policy performance
Keywords: Analysis, and Policy William Dunn.
Abstrak
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yaitu (library research) atau
studi pustaka dengan menggali informasi melalui literatur berkenaan dengan kebijakan versi William Dunn di
pondok pesantren modern untuk menjawab fokus kajian pada penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang
definisi analisis kebijakan pendidikan, bentuk analisis kebijakan public, model teori analisis kebijakan versi
Dunn, penerapan kebijakan William Dunn dalam pesantren. kebijakan ialah salah satu hal yang sangat penting
yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam mengambil keputusan. Kebijakan dapat berpengaruh terhadap suatu
hal dalam menentukan suatu tindakan. Adapun kebijakan versi William Dunn diantaranya: 1) perumusan
masalah. 2) peramalan masa depan kebijakan. 3) rekomendasi kebijakan. 4) penentuan hasil kebijakan 5)
evaluasi kinerja kebijakan.
Kata kunci: Analisis, dan Kebijakan William Dunn.
Copyright (c) 2023 Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi
Corresponding author: Nurul Fika
Email Address: nurulfika992@gmail.com (Jl. Jendral Sudirman N0. 30 Panancangan Cipocok Jaya Kec. Serang,
Kota Serang, Banten)
Received 5 Mei 2023, Accepted 13 Mei 2023, Published 13 Mei 2023
PENDAHULUAN
Kebijakan (policy) ialah salah satu topik pembahasan yang sangatlah unik. Dimana kebijakan
merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia
(Dunn, 2004). Pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya
manusia yang akan melaksanakan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik,
ekonomi, maupun sosial budaya. Hubungan antara pendidikan dan bidang-bidang kehidupan di luar
pendidikan, perlu dikaji agar terjadi sinergi antara sistem internal pendidikan dan faktor eksternal
tersebut. Dengan melakukan kajian terhadap keadaan maupu permasalahan mengenai bidang-bidang
kehidupan lain di luar pendidikan, beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sistem
pendidikan akan muncul ke permukaan. (Hasnadi, 2019).
Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut
bagaimana meningkatkkan pendidikan secara internal, tetapi juga bagaimana meningkatkan
kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain.menguasai teknik-teknik pengembangan,
2. 16738 Journal on Education, Volume 05, No. 04 Mei-Agustus 2023, hal 16737- 16747
tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan, baik isu pendidikan secara
internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral. Isu-isu pendidikan secara
internal meliputi sistem pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti isu
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, isu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
pendidikan, serta isu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraaan publik (Aslamiyah dkk,
2014). Isu pendidikan secara eksternal juga penting untuk terus dikaji oleh para analis kebijakan,
menyangkut keterkaitan yang intergral antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat sebagai
stakeholders pendidikan, dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Penguasaan terhadap isu-isu pendidikan, baik secara internal maupun eksternal, perlu dibentuk oleh
suatu kelompok analis kebijakan pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan secara
interdisipliner. Hal itu dilakukan agar mampu melahirkan berbagai gagasan yang bermanfaat dalam
upaya menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun sistem pendidikan yang efisien, bermutu,
dan relevan dengan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang. (Suaeb, 2021).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang definisi analisis kebijakan pendidikan, bentuk
analisis kebijakan public, model teori analisis kebijakan versi Dunn, serta penerapan kebijakan
William Dunn dalam pesantren.
METODE
Artikel ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yaitu studi pustaka.
Dalam studi pustaka, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan litelatur-litelatur yang terkait dengan
kebijakan versi William Dunn dalam pesantren kemudian peneliti melakukan penelaahan kembali
terhadap litelatur-litelatur tersebut secara mendalam sehingga dapat menghasilkan inti dalam
pembahasan maupun hasil kesimpulannya tersebut. Penelitian ini menggunakan buku-buku serta
literature-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Maka jenis penelitain yang digunakan ialah
penelitain kualitatif. Dimana hasilnya berupa catatan serta data deskriptif yang berada pada teks yang
diteliti. Dikarenakan menggunakan penelitain kualitatif, maka membutuhkan analisis deskriptif agar
memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematif, analitis maupun kritis
mengenai kebijakan versi William Dunn dalam pondok pesantren modern.
HASIL DAN DISKUSI
Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai
macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang
relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan
masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000). Kebijaka publik adalah “a complex pattern of
interdependent collective choice, including decisions not act, made goverenmental bodies
and official. Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan
dilakukan dalam sejarah manusia. (Dunn, 2004)
3. Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern, Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi
16739
Analisis kebijakan ialah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan
argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan
pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. (Duncan MacRae, 1976). Analisis
kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi
memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari
analisis terhadap masalahnya, pengumpulan iniformasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan,
sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan. (Diskon Silitonga,
2018). Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan ini tidak
dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan kebijakan ini
sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternatif, maka alternatif kebijakan itu sendiri akan
berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan
merupakan proses rasional.
Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-
cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Wibawa
dkk, 2003). Selain itu, masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (policy
stakeholders), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan
kebijakan (policy environment) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu
kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik,
sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif
dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya. (Syifa, dkk, 2021).
Kebijakan, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi
kepada tindakan (action-oriented). Dalam dunia pendidikan, kebijakan pesantren menjadi kata kunci
dalam merumuskan tujuan umum dan spesifik sekolah, maka kebijakan pesanren harus benar-benar
orientasinya kepada persoalan yang dihadapi oleh pendidikan itu sendiri, baik secara internal maupun
eksternal yang disertai dengan upaya pembenahan, sehingga kualitas pelayanan pesantren dapat
diwujudkan. (Muhtar, 2009).
Kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu kebijakan negara, memberikan pengertian
kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem
nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut
dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan
tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar
tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan
yaitu cara untuk mendapatkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu
masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat
politis serta dalam rangka memecahkan masalah kependidikan tersebut.
Bentuk Analisis Kebijakan Publik
4. 16740 Journal on Education, Volume 05, No. 04 Mei-Agustus 2023, hal 16737- 16747
1. Analisis Kebijakan Prospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi
kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk
mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang
dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan
atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis Kebijakan Retrospektif
Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah
aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh
kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada
masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini
terdapat kelebihan dan kelemahan.
3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi
Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya
operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan
sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan
para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut
para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. (Dunn,
2000)
Model Teori Analisis Kebijakan Versi Dunn
1. Perumusan Masalah
Masalah kebijakan yaitu nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat
diidentifikasiakan, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah
kebijakan mempunyai ciri-ciri :
a. Terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan
b. Mempunyai subjektifitas
c. Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan
d. Bersifat dinamis
Dalam fase-fase perumusan masalah kebijakan versi Dunn dalam pesantren disusun sebagai
berikut :
a. Pencarian Masalah
b. Pendefenisian Masalah
c. Spesifikasi Masalah
d. Pengenalan Masalah (Dunn, 2013)
Untuk menuju analisis Kebijakan, sejak perumusan masalah sudah sudah harus dikenali
model- model kebijakan Dunn yaitu:
5. Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern, Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi
16741
a. Model Deskriptif, yatu model analisis yang bertujuan menjelaskan atau memprediksi sebab-sebab
dan konsekuensikonsekuensi pilihan kebijakan.
b. Model Normatif, yaitu model yang selain bertujuan sama dengan model deskriptif, juga
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian nilai atau kemanfaatan.
c. model Verbal, yakni bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan
rekomendasi.
d. Model Prosedural, yaitu menampikan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang
diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.
e. Model sebagai pengganti dan persepektif, yaitu dimensi terakhir yang penting dari model-model
kebijakan berhubungan dengan asumsi mereka. Model pengganti. (Dunn, 2013)
2. Peramalan Masa Depan
Peramalan atau Forecasting adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang
situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. (Dunn,
2013). Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah
yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak
melakukan sesuatu. (Dunn, 2013). Ramalan memiliki tifa bentuk utama yakni proyeksi, Prediksi, dan
perkiraan (Dunn, 2003).
3. Rekomendasi Kebijakan
prosedur dari analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan menghasilkan informasi
tentang memungkinkan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian serangkaian aksi
dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau
masyarakat seluruhnya. (Dunn, 2013). Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan
kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat
resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam
pembuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi Implementasi Kebijakan.
(Dunn, 2013). Membuat rekomendasi kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya
karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada
dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pernyataan yang harus dijawab
yaitu ;
a. Dapat ditindaklanjuti, yaitu pernyataan advokatif memusatkan pada tindakan yang dapat
menyelesaikan masalah kebijakan
b. Bersifat prospektif, karena pernyataan tersebut dibuat sebelum melakukan tindakan
c. bermuatan nilai, bahwa alternatif bergantung pada”fakta” dan juga pada nilai.
d. Etik secara kompleks, yaitu nilai-nilai yang mendasari pernyataan advokatif secara etika yang
kompleks (Dunn, 2013: 406).
6. 16742 Journal on Education, Volume 05, No. 04 Mei-Agustus 2023, hal 16737- 16747
Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas tersebut adalah bahwa semuanya
melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk
memecahkan masalah kebijakan. Diluar model rasionalitas diatas, rasionalitas komprehensif, yang
merupakan upaya yang penyingkronisasi seluruh model rasionalitas diatas. (Dunn, 2003).
Rasionalitas bertemu dengan realitas bahwa alternatif pada akhirnya terbatas karena adanya nilai-nilai
individual yang lebih banyak mempengaruhi dan batas-batas pengetahuan.
Konsep yang lebih modern yaitu satisfactory dan sufficiency. (Simon dalam Nugroho, 2012).
Disini pengambilan alternatif terbaik maksimal, namun alternatif yang terbukti akan menghasilkan
suatu kenaikan manfaat yang paling memuaskan. (Shalahuddin, dkk, 2021). Rekomendasi mempunyai
enam kriteria Kriteria utama, beberapa tipe pilihan rasional yang dapat diletakan sebagai Kriteria
keputusan yang digunakan untuk menyarankan memecahkan masalah kebijakan Dunn yaitu:
a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau
mencapai tujuan dari diadakan tindakan.
b. Efesiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkaan tingkat
efektivitas yang dikehendaki
c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai,
atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
d. Perataan, berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
referensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan
f. Kelayakan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.
(Dunn, 2013).
4. Pemantauan Hasil Kebijakan
Pemantauan hasil kebijakan atau bisa disebut memonitoring merupakan prosedur analisis
kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat kebijakan Publik (Dunn,
2013). Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu; kepatuhan,
akuntansi, pemeriksaan dan eksplanasi Dunn (2013, 510). Dunn membedakan jenis tindakan
kebijakan menjadi dua, yakni kebijakan regulatif, yaitu tindakan kebijakan yang dirancang untuk
menjamin keputusan terhadap standar prosedur tertentu, dan kebijakan alokatif yaitu tindakan
mengalokasiakan sumer daya tertentu pada sasaran kebijakan. Baik kebijakan regulif maupun
kebijakan alokatif dapat memberikan akibat yang bersifat distributtif ataupun redistributif. (Dunn,
2013)
Pemantauan sangat penting dalam analisis kebijakan. Untuk itu ada beberapa penekatan
dalam pemantauan yang dapat dipilih menjadi beberapa pendekatan yaitu: akuntansi sistem sosial,
eksperimental sosial, auditing sosial, dan sistesis riset praktek, pendekatan tersebut dapat
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (Dunn, 2013).
7. Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern, Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi
16743
5. Evaluasi Kinerja Kebijakan
Suratman mengartikan bahwa evaluasi Kebijakan Publik merupakan bagian dari proses
analisis kebijakan. (Suratman, 2017). Menurut Dunn, fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan adalah
menyediakan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan
kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan, sasaran, dan penyediaan informasi bagi
perumusan masalah dan informasi praktis. (Dunn, 2013).
Dunn mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu,
evaluasi formal, dan evaluasi reoritis. Evaluasi semu adalah “ pendekatan yang mengunakan metode-
metode deskriptif untuk menghasilan infrmasi-informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai
hasil kebijakan tanpa berusaha menayakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil pada target
kebijakan.” Evaluasi semu berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu
yang terbukti sendiri. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang metode- metode deskriptif untuk
menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun
mengevaluasi hal tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh
pembuat kebijakan. (Dunn, 2013)
Model evaluasi menurut Dunn (2013 :610) sebagai berikut :
a. Efektifitas
b. Efesiensi
c. Kecukupan
d. Perataan
e. Keetapan
f. Responsivitas
g. ketepatan
Penerapan Kebijakan William Dunn Dalam Pesantren
Perumusan masalah merupakan tahapan paling mendasar dalam proses formulasi kebijakan.
Karena tahap ini adalah merumuskan apa sebenarnya yang menjadi masalah kebijakan untuk segera
dipecahkan. (Hasnadi, 2021). Tahapannya bermula dari pengakuan atau “Dirasakannya Keberadaan”
suatu situasi masalah. Perpindahan dari situasi masalah harus melalui suatu “pencarian masalah” yang
masih multi tafsir, kemudian perpindahan menuju permasalahan paradigmatik (subtantive problem)
dilalui melalui “Pendefinisian Masalah”, sampai akhirnya dapat ditemukan spesifikasi masalah yang
kemudian menjadi agenda setting dari suatu kebijakan (formal problem). Dari masalah formal yang
telah spesifik menjadi kebijakan, kemudian kembali lagi pada situasi masalah yang merupakan hasil
dari “pengenalan masalah”. Dalam perumusan masalah merupakan titik krusial yang membutuhkan
niat baik atau pun komitmen dari otoritas pemerintah, sehingga pada tahapan-tahapan yang dilalui
tersebut dapat menghasilkan klasifikasi secara jelas dan tegas, mana yang termasuk masalah privat
dan mana masalah yang tergolong masalah publik. (Sabatier, 2005).
8. 16744 Journal on Education, Volume 05, No. 04 Mei-Agustus 2023, hal 16737- 16747
Akib, Haedar menggambarkan secara umum, Analisis Dunn dapat diaplikasikan dalam
Rencana kebijakan pemerintahan untuk menaikkan harga BBM dengan alasan APBN negara
terbebani berat oleh pemberian subsidi BBM. Langkah pemerintah ini merupakan langkah-langkah
perumusan masalah secara sepihak tanpa melibatkan publik atau para aktor di tingkat legislatif dan
kelompok strategis lainnya. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah telah mencapai tahap
menemukan spesifikasi masalah (formal problem), sedangkan masyarakat sedang berada dalam
tahapan mengakui “situasi bermasalah”. (Akib, Haedar, 2010). Anton menyatakan bahwa publik
sebenarnya meletakkan masalah utamanya adalah mengapa negara Indonesia yang kaya sumber daya
alam di bidang gas, minyak dan hasil tambang lainnya, harus melakukan impor dari luar negeri.
(Anton, Sujarwo, 2012)
Apep menjelaskan bahwa kajian substansi dari argumentasi kebijakan dimaksudkan untuk
menguji apakah suatu gagasan cukup realistis. Untuk memperoleh usulan kebijakan yang diuji
kemungkinan penerapannya berdasarkan analisis ekonomi, pendidikan, politik, sosiologis, dan
administratif sehingga setiap gagasan pembaharuan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan
kondisi objektif yang ada. Dalam melakukan analisis pendidikan dimaksudkan untuk melihat apakah
suatu gagasan pendidikan cukup realistis dan memungkinkan kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut
diterapkan. (Apep, 2003). Puspawati mengatakan bahwa adapun masalah yang berkembang dalam
dunia pendidikan khususnya di Indonesia ada beberapa isu kritis diantaranya adalah konsep mutu
dalam kebijakan pendidikan, manajemen berbasis sekolah, isu mengenai pendidikan non formal,
pendidikan anak usia dini, boarding school. Isu-isu kritis kebijakan pendidikan era otonomi daerah.
(Puspawati, A. A. 2016).
William Dunn adalah seorang ilmuwan politik yang telah mengembangkan model analisis
kebijakan publik yang dikenal sebagai "model proses kebijakan". Model ini terdiri dari lima tahap
yaitu: agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan
perbaikan kebijakan. Berikut adalah contoh penerapan model Dunn dalam pesantren:
1. Keterampilan dalam memimpin
Proses pemilihan isu yang akan dijadikan perhatian utama oleh pembuat kebijakan. Dalam
pesantren, agenda setting dapat dilakukan dengan menentukan isu-isu pesantren yang menjadi
perhatian utama, seperti pengembangan kurikulum yang sesuai dengan ajaran pendidikan di
pesantren, pelatihan guru dalam penerapan pendekatan Islami dalam pembelajaran, dan
pengembangan literasi keagamaan bagi santri (Haudi, 2022).
2. Perumusan Kebijakan
Setelah agenda setting, tahap selanjutnya adalah perumusan kebijakan. Dalam hal ini,
pemerintah atau lembaga pesantren dapat merumuskan kebijakan pesantren yang akan diterapkan,
seperti pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ajaran Islam, pengadaan bahan ajar dan
buku-buku yang berkaitan dengan pesantren, serta penerapan pendekatan Islami dalam pembelajaran.
9. Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern, Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi
16745
3. Implementasi Kebijakan
Setelah kebijakan pesantren dirumuskan, tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan
tersebut. Hal ini melibatkan penerapan kebijakan dalam praktik, seperti melaksanakan kurikulum
yang telah dikembangkan, memperkuat pelatihan guru dalam penerapan pendekatan Islamik dalam
pembelajaran, serta memastikan ketersediaan bahan ajar dan buku-buku yang berkaitan dengan
pesantren. (Suratman, 2017)
4. Evaluasi Kebijakan
Tahap selanjutnya dalam model Dunn adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk
mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi kelemahan dan
kesempatan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian
kinerja santri, pengukuran pemahaman santri terhadap ajaran dalam pesantren tersebut, serta melalui
penilaian kinerja guru dan efektivitas pelatihan yang telah diberikan.
5. Perbaikan Kebijakan
Tahap terakhir dalam model Dunn adalah perbaikan kebijakan. Perbaikan kebijakan
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Langkah-langkah perbaikan dapat
mencakup pengembangan kurikulum yang lebih efektif, pemberian pelatihan yang lebih baik untuk
guru, serta peningkatan akses dan kualitas bahan ajar dan buku-buku yang berkaitan dengan Islam.
(Mccarley, 2021).
Dengan mengikuti model proses kebijakan William Dunn, lembaga pesanren dapat
merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan dalam pesantren yang lebih
efektif dan berkualitas.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya, pentingnya analisis
kebijakan publik dalam pesantren untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang positif pada sistem pendidikan.
Kemudian, analisis kebijakan publik dalam pesantren dapat dilakukan dalam berbagai bentuk,
termasuk analisis akses pendidikan, kurikulum, pengajaran dan penilaian, pelatihan guru, dan alokasi
anggaran. Dan evaluasi kebijakan publik dalam pesantren juga penting untuk memastikan bahwa
program atau kebijakan publik yang diterapkan efektif, efisien, cukup, merata, responsif, dan tepat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dituju. Serta implementasi kebijakan publik dalam
pesantren juga perlu diperhatikan dengan baik untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil
dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang sesuai bagi seluruh masyarakat yang
dituju. Oleh sebab itu, analisis dan implementasi kebijakan publik dalam pendidikan sangat penting
untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat
yang maksimal bagi seluruh masyarakat yang dituju. Adapun kebijakan versi William Dunn
10. 16746 Journal on Education, Volume 05, No. 04 Mei-Agustus 2023, hal 16737- 16747
diantaranya: 1) perumusan masalah. 2) peramalan masa depan kebijakan. 3) rekomendasi kebijakan.
4) penentuan hasil kebijakan 5) evaluasi kinerja kebijakan.
REFERENSI
Akib, Haedar, (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi
Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
Anton, Sujarwo. (2012). Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Penataan Pola Pedangan Kaki Lima di
Kota Malang. Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni.
Diskon Silitonga, 2018, Valuasi Implementasi Kebijakan Publik(Studi Kasus: Evaluasi Implementasi
Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat Jurnal Institut Bisnis Nusantara Volume 21
Nomor 2
Dunn, William N., 2004, Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition, New Jersey:
Pearson Prentice Hall
Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah
Mada Universitas Press
Hasnadi. (2019). “Perencanaan Sumber Daya Manusia Pendidikan”.Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu
Keislaman. 10(2).
Haudi. (2022). “Manajemen Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah”. Jurnal: Ikraith-Humaniora.
6(1).
Hasnadi. (2021). “The Importance of Supervision Implementation in Educational Institution”. Jurnal
Dedikasi Pendidikan. 5(1).
Haryono S, Aslamiyah, B. S., & Rozikin, M. (2014). Model Partnership Sebagai Upaya Strategis
Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 89–94
Insan Parid Apep. 2003. Respon pedagang Kaki ima Terhadap Implementasi Kebijakan Penertiban
(Studi Kasus tehadap PKL di Jalan Merdeka Kota Bandung). UI: Jakarta
Imron Ali. 2006. Kebijakan Pendiikan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara
Miftakhul Alfia Jannah. Irada Haira. (2021). “Karakteristik Kepemimpinan dalam Pendidikan di
Indonesia”. ALSYS : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan. 1(1).
Muhtar. 2009. Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta: Gaung Persada
Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia. Jurnal
PUBLISIA, 1(1), 38–53.
Sabatier, P., & Mazmanian, D. (2005). The Implementation of Public Policy: A Framework of
Analysis. Policy Studies Journal, 8, 538–560
Stufflebeam, Daniel L., George F Madaus and Thomas Kellaghan, Evaluation Models:
Educational and Human Service Evaluation, Second Edition, New York, Boston,
Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2000
11. Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern, Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi
16747
Suratman. (2017). Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In CAPIYA Publishing
(1st ed.). Capiya Publishing.
Shalahuddin. Putri Anggun. Mufidah. (2021). Kepemimpinan Pendidikan Islam. Cerdika: Jurnal
Ilmiah Indonesia. 1(7).
Suaeb. Syarif. Agussalim. Muhammad Iqbal. (2021). Manajemen Kepemimpinan Pendidikan:
Analisis Untuk Mewujudkan Keunggulan Kompetitif. Jurnal Ilmiah Mandala Education. 7(3).
Syifa Fanisa Nabila. Inul Husna. Nuzul Habdi. (2020). “Hubungan Kepemimpinan dengan Lembaga
Pendidikan”. PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2(1).
T. A. Mccarley. Peters. M. L.. & Decman. J. M.. (2014). “Transformational Leadership Related To
School Climate: A Multi-Level Analysis”. Educational Management Administration &
Leadership. 11(3).
Wibawa, S., Asitadani, D., Hadna, A. H., & Purwanto, E. A. (2003). William N Dunn Pengantar
Analisis Kebijakan Publik. In Gadjah Mada University Press (2nd ed.).
