Recommended
More Related Content
Similar to [Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx
Similar to [Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
[Khairil] Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar.pptx
- 1. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar di Indonesia Khairil Azhar
- 2. Kerangka Analisis: Kenapa Berubah? Pertanyaan Pokok 1. Kenapa terjadi perubahan kebijakan? 2. Seperti apa kebijakan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia saat ini? 3. Bagaimana dengan kebijakan kurikulum sebelumnya? 4. Bagaimana dampak dari perubahan kebijakan
- 3. Beberapa Teori Perubahan Kebijakan Ideologis-Politis (Public Policy) Penjelasan Teori Demokrasi (partai/fraksi/eksekutif) Kebijakan dibuat sesuai kepentingan pemilih Teori Kelompok Kepentingan Sesuai kepentingan kelompok sosial tertentu di masyarakat Teori Proses Keputusan (decision- makers) Sesuai kebijakan (dan kapasitas) pengambil keputusan Teori Legal-Birokratis Dasar universal, kebutuhan prima facie masyarakat (Stava, 1973)
- 5. Dialektika Perubahan Kurikulum •Dinilai usang (kurang efektif, tidak efisien, cacat atau masalah •Kebutuhan baru (sosial, politik, ekonomi, budaya) Kurikulum Lama (Tesis) •Penemuan-penemuan baru Iptek •Perkembangan sains Pendidikan •Social/political will Konsep Baru (Antitesis) •Pewacanaan •Riset dan prototyping (resmi atau tidak resmi) •Inisiatif pelembagaan oleh swasta Mainstreaming •Agenda setting •Penyusunan kebijakan •Sosialisasi •Uji-publik dan perbaikan •Instrumen pendukung Kebijakan Publik
- 9. Kebijakan Pendidikan Dasar (UU) UU No, 20/2003, Pasal 6: (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 7: (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pasal 17: (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat Pasal 34: (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
- 10. Pergantian Kurikulum di Indonesia
- 14. Struktur Pengembangan Kurikulum Nasional Pengembangan kurikulum secara konseptual dan kontekstual: 1. Rekonseptualisasi ide kurikulum yang berbasis kompetensi 2. Pengembangan struktur kurikulum berdasarkan ide kurikulum yang telah direkonseptualisasi 3. Pengembangan Kompetensi Inti (KI) sebagai faktor pengikat 4. Pengembangan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran yang dikaitkan dengan Kompetensi Inti. (Naskah Akademik Kurikulum 2013) Tujuan [dan fungsi] Pendidikan Nasional Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum operasional TSP
- 15. Pelaksana Pengembangan Kurikulum • Standar Nasional Pendidikan disusun oleh Pemerintah (PP No. 57/2021, Pasal 35 [3]) a. standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian Pendidikan b. kerangka dasar kurikulum (landasan utama pengembangan kurikulum) dan struktur kurikulum (pengorganisasian kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar) • Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk Pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah(UU No. 20/2003, Pasal 38 [2])
- 16. Bentuk Pengembangan Kurikulum TSP • Pasal 36: (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. • Satuan pendidikan • Potensi daerah Diversifikasi • Kesiapan (readiness) • Potensi [minat, bakat] Differensiasi
- 17. Pertimbangan Pengembangan Kurikulum Pasal 36: (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai- nilai kebangsaan Kurikulum Iman-Taqwa Akhlak mulia Potensi, minat, bakat Potensi daerah, lingkungan Pembangunan nasional/daerah Dunia kerja Perkembangan Ilmu Pengetahuan Agama Dinamika global Persatuan & Nasionalisme
- 18. Struktur Kurikulum Pasal 37: (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. Mapel Pendidikan Agama PKn Bahasa Matematika IPA IPS Seni & Budaya PJO[K] Keterampilan Kejuruan Muatan Lokal
- 20. Alasan Kebijakan
- 21. Cuplikan 1: Materi Esensial
- 23. Beberapa Kritik terhadap Kurikulum
- 24. Kurikulum dan Guru “… curriculum development must rest on teacher development and that it should promote it and hence the professionalism of the teacher.” --An intoduction to curriculum research and development (Stenhouse, 1975) Motivasi : Hasrat untuk berbuat Agensi : Kapasitas untuk berbuat Kenapa guru permisif tidak mau berbuat?
- 25. Kebijakan dan Mentalitas Manusia Sumbu horizonal: hal yang memotivasi manusia dalam bertindak, yang meliputi altruisme (ksatria/pahlawan/pendekar) dan self- interest (bajingan) Sumbu vertikal: kapasitas agency manusia, mulai dari individu yang pasif (bidak) dan agen otonom (ratu). Empat kuadran: ksatria/bidak, ksatria/ratu, bajingan/bidak, bajingan/ratu (Le Grand, 2003)