Investasi pemerintah adalah kegiatan menanamkan dana untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Jenis investasi terdiri dari investasi jangka pendek, jangka panjang, dan permanen. Proses manajemen investasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan divestasi. Pencatatan investasi didasarkan pada biaya perolehan, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi.

1. AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kelompok 1:
• Rita Rohayati (14060037)
• Magdalena Palma (14060001)
Fakultas Ekonomi
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
“INVESTASI
PEMERINTAH”

2. Pengertian Investasi
• Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan
uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau
pembelian surat utang dalam rangka memperoleh
manfaat ekonomi atau sosial.
• Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen
dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
• Dasar Hukum Akuntansi investasi pemerintah diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005
dalam standar akuntansi pemerintahan pernyataan No.
06 (PSAP 06) tentang Akuntansi Investasi.

3. Manfaat
Ekonomi:
Meningkatkan
Pendapatan
Pemerintah
Manfaat
Sosial:
Meningkatkan
pelayanan
pemerintah
Memanfaatkan
surplus
anggaran utk
memperoleh
pendapatan
dalam jangka
panjang
Memanfaatkan
dana yg blm
digunakan utk
investasi jangka
pendek dalam
rangka
manajemen kas.
Manfaat
Investasi
Manfaat Investasi

4. KlasifikasiInvestasi
Investasi
Investasi jangka pendek:
investasi yang dapat
segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk
dimiliki selama < 12
bulan.
Investasi jangka panjang:
investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki selama > 12
bulan.
Investasi Permanen:
dimaksudkan untuk
dimiliki secara terus
menerus tanpa ada
niat untuk
memperjualbelikan /
menarik kembali
Investasi Nonpermanen:
dimaksudkan untuk
tidak dimiliki terus
menerus dan ada niat
utk memperjualbelikan /
menarik kembali

5. Contoh – contoh Investasi :
1. Investasi Jangka Pendek : Deposito berjangka waktu 3-12 bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis (revolving deposits), Pembelian Surat Utang Negara
(SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan
pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
2. Investasi Jangka Panjang :
 Investasi permanen, dapat berupa :
a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara, badan
internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; Misalnya
investasi pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT INTI, PT PAL, PT
Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT BAT, PT Dirgantara Indonesia, dll.
b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Misalnya investasi dalam hutan wisata, terminal, dermaga,
dan lainnya.
 Investasi Nonpermanen: Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang,
Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada
pihak ketiga, Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
masyarakat (Dana Bergulir)

6. ATURAN PELAKSANAAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah pada tanggal 4 Pebruari 2008.
Sebagai aturan pelaksanaan telah diterbitkan beberapa Peraturan
Menteri Keuangan (PMK), antara lain:
• PMK Nomor 179/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana
Investasi
• PMK Nomor 180/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Investasi Pemerintah
• PMK Nomor 181/PMK/2008 tentang Pelaksanaan Investasi
Pemerintah
• PMK Nomor 182/PMK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan
Investasi
• PMK Nomor 183/PMK/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah

7. SOSIALISASI PP No. 1 th 2008
Kegiatan sosialisasi PP 1/2008 bertujuan untuk :
• Agar PP 1/2008 ini dapat menjadi payung hukum
atau guideline yang jelas bagi unit unit pelaksana investasi
pemerintah sehingga pengelolaan investasi dapat dilaksanakan
secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu dalam rangka
menciptakan tata kelola investasi pemerintah yang efisien,
transparan, dan akuntabel.
• Agar investasi yang dilakukan pemerintah dapat menjadi
stimulus pertumbuhan investasi yang dilakukan oleh sektor
swasta sehingga pertumbuhan investasi yang ditargetkan oleh
pemerintah dapat tercapai.
• Agar pendapatan investasi pemerintah yang dilakukan oleh
Badan Investasi Pemerintah dapat menjadi salah satu sumber
pendapatan negara yang cukup besar.

8. Asas PelaksanaanInvestasi Pemerintah
1. Asas fungsional
Pengambilan keputusan
& pemecahan masalah
investasi dilaksanakan
sesuai dgn fungsi,
wewenang & tanggung
jawab yg dimiliki.
2. Asas kepastian
hukum
Investasi pemerintah
harus dilaksanakan
berdasarkan hukum
& perpu yg berlaku.
3. Asas Efisiensi
Investasi pemerintah
diarahkan agar sesuai dgn
batasan standar kebutuhan
dlm rangka menunjang
penyelenggaraan tugas
pokok & fungsi
pemerintahan secara
optimal.
4. Asas akuntabilitas
Setiap kegiatan investasi
pemerintah harus
dipertanggungjawabkan
kpd rakyat dgn
memperhatikan rasa
keadilan & kepatutan.
5. Asas kepastian nilai
Investasi pemerintah
harus didukung oleh
adanya ketepatan
jumlah & nilai investasi
dlm rangka optimalisasi
pemanfaatan dana &
divestasi.

9. Kewenangan Pelaksanaan
Investasi Pemerintah
1. Kewenangan Regulasi
Kewenangan regulasi dilaksanakan oleh Ditjen
Perbendaharaan (Up. Direktorat Sistem Manajemen Investasi)
2. Kewenangan Supervisi
Kewenangan supervisi dilaksanakan oleh Komite Investasi
Pemerintah Pusat (KIPP)
3. Kewenangan Operasional
Kewenangan operasional dilaksanakan oleh suatu Badan
Investasi Pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU),
yaitu Pusat Investasi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan
kewenangan operasional, diterbitkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

10. Jenis dan Manfaat Pelaksanaan
Investasi Pemerintah
1. Investasi Surat Berharga : Dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu
investasi dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan
cara pembelian surat utang. Pelaksanaan Investasi Pemerintah
dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen,
bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam
jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu
2. Investasi Langsung: Dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu
penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman. Investasi
langsung berupa pemberian pinjaman dilaksanakan pada
bidang infrastruktur atau bidang lain sesuai persetujuan
Menteri Keuangan. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam
bentuk Investasi Langsung dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

11. ProsesManajemenInvestasiPemerintah
1. Perencanaan
Investasi Pemerintah
5. Divestasi Investasi
Pemerintah
2. Pelaksanaan
Investasi Pemerintah
3. Penatausahaan &
Pertanggungjawaban
Investasi Pemerintah
4. Pengawasan atas
Pelaksanaan Investasi
Pemerintah

12. Pengakuan Investasi
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi
apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
• Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah;
• Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

13. 1. Pencatatan perolehan investasi jangka pendek dapat dilihat pada
ilustrasi jurnal sebagai berikut :
Uraian Debet Kredit
Investasi Jangka Pendek 15.000.000
Kas 15.000.000
(mencatat investasi jangka pendek)
2. Pencatatan perolehan investasi jangka panjang dapat dilihat pada
ilustrasi jurnal sebagai berikut:
Uraian Debet Kredit
Pengeluaran Pembiayaan-PMP 100.000.000
Kas 100.000.000
Ket:
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen 100.000.000

14. Pengukuran Investasi
• Sebagai contoh, pemerintah membeli saham PT Propertindo
sebanyak 50.000 lembar saham, nominal @ Rp10.000 dengan
harga pari. Biaya Komisi dan administrasi 5% dari nilai
nominal. pemerintah mencatat investasinya sebesar Rp 525
juta dengan Perhitungan:
• 50.000 lembar X Rp 10.000 = Rp 500.000.000
• Biaya komisi dan administrasi
• 5% X Rp 500.000.000 = Rp 25.000.000
• Jumlah Rp 525.000.000

15. Metode Penilaian Investasi
Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
1. Metode biaya; metode penilaian yang mencatat nilai investasi
berdasarkan harga perolehan.
2. Metode ekuitas; metode penilaian yang mengakui penurunan / kenaikan
nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang
menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham
atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu
dekat. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria
sebagai berikut:
• Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
• Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
• Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
• Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan.

16. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan
investee, antara lain:
• a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
• b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
• c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan
direksi perusahaan investee;
• d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
rapat/pertemuan dewan direksi.

17. Perolehan, Hasil Investasi, &
Pelepasan Invetasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat
sebagai biaya perolehan. biaya petolehan investasi meliuti harga
transaksi investasi itu sendiri. Ditambah komisi perantara jual beli, jasa
bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Jika tidak ada biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai
wajar invstasi pada tanggal perolehan atau nilai wajar asset lain
diserahkan untuk memeperoleh investasi tersebut. Sebagai contoh
pada tanggal 7 maret 2007. Pemkot Harapan memeutuskan untuk
menempatkan Rp 200 juta disertifikat Bank Indonesia. Atas pembelian
ini, dikenakan biaya administrasi oleh agen penjual sebesar Rp 200
ribu. Jurnal untuk mencatat transaksi perolehan investasi adalah :
Investasi Jangka pendek 200.200.000
Kas 200.200.000

18. Perolehan, Hasil Investasi, dan
Pelepasan Investasi Jangka Panjang
• Untuk investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanent,
ada beberapa nilai yang digunakan, yaitu:
• 1. Pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang
dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dicatat
sebesar nilai perolehannya.
• 2. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan
perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan.
• 3. Investasi nonpermanen dalam bentuk permanen modal
di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek
PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

19. Penyajian dan Pengungkapan
Investasi yang dimiliki oleh pemerintah harus disajikan dan
diungkapkan dalam neraca serta mencantumkan beberapa hal
yang yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
Hal-hal tersebut antara lain:
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
2. Jenis-jenis investasi, investasi pemanen dan non permanen
3. Perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek
maupun investasi jangka panjang.
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut.
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya.
6. Perubahan pos investasi.

20. KESIMPULAN
• Investasi atau yang disebut sebagai penanaman modal adalah
suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan
dengan keuangan dan ekonomi, istilah tersebut berkaitan
dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan
mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi
merupakan salah satu kompunen pembentuk pertumbuhan
ekonomi.
• Hal yang paling penting dalam berinvestasi adalah perlunya
mengenali berbagai elemen resiko terhadap modal dalam
jenis investasi yang akan kita pilih nantinya. Sangat penting
untuk disadari bahwa semakin besar resiko terhadap modal
yang kita keluarkan maka akan semakin tinggi pula potensi
untuk pengembalian modal.