SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
BAB I
                                PENDAHULUAN


A       Definisi Investasi
    Salah satu cara memanfaatkan surplus anggaran adalah dengan melakukan
    investasi. Dari investasi tersebut, pemerintah akan memperoleh pendapatan
    dalam jangka panjang. Selain itu investasi juga dapat dilakukan untuk
    memanfaatkan dana yang belum digunakan atau dalam rangka manajemen
    kas. Pemanfaatan dana semacam ini sering dilakukan melalui investasi jangka
    pendek.

    Pada dasarnya definisi dari investasi itu sendiri adalah suatu asset yang
    digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui didtribusi
    hasil investasi (seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa) untuk
    apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang
    berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan
    (PSAK NO. 13 tahun 1994).

    Terdapat dua jenis investasi antara lain sebagai berikut :

    ;    Investasi dalam sekuritas utang (debt securities)

         Debt securities merupakan instrumen investasi yang mewakili hubungan
         kreditor dengan suatu perusahaan, seperti Obligasi RI, Obligasi
         perusahaan, Commercial paper (CP), dan sebagainya.

    ;    Investasi dalam saham (equity securities)

         Equity securities merupakan instrumen investasi yang mencerminkan
         kepemilikan modal dalam suatu perusahaan, yang berupa saham biasa,
         saham preferen, atau capital stock lainnya.




                                                                                1
Berbeda dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, investasi yang
   dilakukan oleh pemerintahan (baik investasi dalam sekuritas hutang maupun
   dalam bentuk saham) juga bertujuan untuk memperoleh manfaat sosial yang
   diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



B Ruang Lingkup
   Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi
   pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
   disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja,
   transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,
   kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

   Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
   laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
   keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

   Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah
   pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
   panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode
   penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

   Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

   1   Investasi dalam perusahaan asosiasi;

   2   Kerjasama operasi; dan

   3   Investasi dalam properti.




C Daftar Istilah
   Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar
   dengan pengertian:




                                                                                2
1   Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas
    investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa
    bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

2   Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
    ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,
    sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
    pelayanan kepada masyarakat.

3   Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan
    dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau
    kurang.

4   Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
    dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

5   Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
    termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara
    tidak berkelanjutan.

6   Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
    untuk dimiliki secara berkelanjutan.

7   Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang
    tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh
    pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun
    golongan masyarakat tertentu.

8   Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
    investasi berdasarkan harga perolehan.

9   Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
    investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
    kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
    bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
    sesudah perolehan awal investasi.



                                                                             3
10          Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
          dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan
          tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

    11 Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai
          yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

    12          Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan
          suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang
          independen.




                                      BAB II
                                 PEMBAHASAN


A        Klasifikasi Investasi
    Di Indonesia, klasifikasi investasi hanya terbagi menjadi dua kelompok besar,
    yaitu investasi lancar dan investasi jangka panjang. PSAK 13 (Tahun 1994)
    tentang Akuntansi untuk Investasi mengatur tentang klasifikasi investasi.

    Sebuah perusahaan yang membedakan antara asset lancar dan tak lancar
    dalam laporan keuangannya harus menyajikan investasi lancar sebagai asset
    lancar dan investasi jangka panjang sebagai asset tak lancar.

    PSAK 13 paragraf 3 (Tahun 1994) menjelaskan bahwa investasi lancar adalah
    investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama
    setahun atau kurang, sedangkan investasi jangka panjang adalah sebaliknya.

    Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, berdasarkan PP nomor 24 Tahun
    2005, investasi pemerintah juga dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu
    investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka
    pendek merupakan kelompok asset lancar, sedangkan investasi jangka
    panjang merupakan kelompok asset non lancar.


                                                                                    4
1   Investasi jangka pendek

    Karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu investasi dikategorikan
    sebagai investasi jangka pendek adalah:

    a Dapat diperjualbelikan/dicairkan dengan segera.

    b      Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat
        menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.

    c Berisiko rendah

    Yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain
    terdiri atas:

    a Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang
        dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits).

    b      Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek
        dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).




2   Investasi jangka panjang

    Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
    dimiliki lebih dari dua belas bulan. Penyertaan Modal Pemda, Investasi
    dalam Surat Utang Negara, dan pembelian Obligasi merupakan beberapa
    contoh investasi jangka panjang. Pengeluaran untuk memperoleh
    investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
    Sebaliknya, pelepasan investasi jangka panjang dicatat sebagai
    penerimaan pembiayaan.

    Jenis investasi jangka panjang

    Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi
    menjadi dua, yaitu:

    a    Investasi Permanen


                                                                             5
Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
    dimiliki secara berkelanjutan, tidak untuk diperjualbelikan, tetapi
    untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam
    jangka panjang. Investasi permanen terkadang juga dilakukan untuk
    menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat
    berupa:

    ;   Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,
        badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik
        negara. Penyertaan modal dapat berupa surat berharga (saham)
        pada suatu perseroan terbatas (PT) dan nonsurat berharga, yaitu
        kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan
        yang bukan perseroan.

    ;   Investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan
        atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat




b   Investasi Nonpermanen

    Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
    dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanent yang
    dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

    ;   Pembelian obligasi atau surat kewajiban jangka panjang yang
        dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
        temponya oleh pemerintah.

    ;   Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
        dialihkan kepada pihak ketiga.

    ;   Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
        masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
        kelompok masyarakat.




                                                                          6
;   Investasi nonpermanent lainnya, yang sifatnya tidak
                dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan,
                seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan /
                penyelamatan perekonomian.



B Pengakuan dan Pengukuran Investasi
   Perusahaan atau entitas ekonomi lainnya dapat mengakui suatu asset jika
   besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan akan
   diperoleh dan asset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
   dengan andal.




   Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi oleh
   pemerintah apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

   a   Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
       masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah.

   b   Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
       (reliable).

   Secara umum, invetasi yang diperoleh pemerintah diukur berdasarkan nilai
   perolehannya. Jika investasi tersebut tidak memiliki nilai perolehan, maka
   yang digunakan adalah nilai wajarnya. Untuk beberapa jenis investasi,
   terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi
   yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar,
   sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat
   dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.




C Metode Penilaian Investasi




                                                                                7
Penilaian investasi jangka panjang pemerintah dipengaruhi oleh porsi
    kepemilikan dalam badan uasaha investee. Kepemilikan kurang dri 20%,
    dinilai menggunakan metode biaya. Kepemilikan 20% sampa 50% atau
    kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan
    kepemilikan lebih dari 50% diinilai menngunakan metode ekuitas.

    1    Metode biaya

         Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicata sebesar biaya
         perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil
         yang diterima dan tidak memengarihi besarnya investasi pada badan
         usaha/ badan hokum yang terkait.

    2    Metode ekuitas

         Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi
         awal sebesar biaya perolehan kemudian ditambah atau dikurangi sebesar
         bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. bagian laba
         kecuali dividen, dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan
         mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai
         pendapatan.

         Penyesuaian terhadap nilai invetasi juga diperliakn untuk mengubah
         porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya erubahan yang
         timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetep.

    3    Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

         Metode nilai bersih yang dapat direlisasikan digunakan terutama untuk
         kepemilkian yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat.




D       Perolehan, Hasil Investasi, dan Pelepasan Invetasi Jangka Pendek

    Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
    pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam



                                                                                   8
Laporan Realisasi anggaran. Dengan kata lain, pengeuaran untuk investasi
   ajngka pendek hanya meruakan reklasifikasi dari akun kas menjadi akun
   investasi jangka oendek. Nilai investasi ajngka oendek dicata sebesar nilai
   peolehan atau nilai nominalnya.

   Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicata sebagai biaya
   perolehan. biaya petolehan investasi meliuti harga transaksi investasi itu
   sendiri. Ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya
   yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

   Jika tidak ada biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar
   invstasi pada tanggal perolehan atau nilai wajar asset lain diserahkan untuk
   memeperoleh investasi tersebut.

   Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham (deposito jangka pendek)
   dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

   Selain untuk memanfaatkan dana yang ada (manajemen kas), investasi jangka
   pendek juga dilakukan dengan tujuan memeperoleh manfaat ekonomis,
   seperti benga deposito dicatat pendapatan

   Pelepasan investasi terpisah dapat terjadi karena penjualan, dan atau
   pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Penerimaan
   dari penjualan investasi ajngka pendek diakui sebagai penerimaan kas
   pemerintah ddan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam LRA

   Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimilki pemerintah dinilai
   menggunakan nilai rata – rata , yaitu dengan cara memebagi nilai investasi
   terhadap total jumlah saham yang dimilki pemerintah.




E Perolehan, Hasil Investasi, dan Pelepasan Investasi Jangka Panjang

   Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh investasi jangka panjang
   dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Untuk investasi jangka panjang
   yang sifatnya permanen, digunakan biaya perolehan sebagai dasar


                                                                                  9
pencatatanya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Untuk investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanent, ada beberapa
nilai yang digunakan, yaitu:

1   Pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak
    untuk dimiliki berkelanjutan dicatat sebesar nilai perolehannya.

2   Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang
    akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
    direalisasikan.

3   Investasi nonpermanen dalam bentuk permanen modal di proyek-proyek
    pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya
    pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan
    biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai
    proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Jurnal yang dibuat untuk mencatat perolehan investasi jangka panjang
melibatkan setidaknya empat kode rekening, yaitu kas, pengeluaran,
pembiayaan, dan jurnal corollary. Sedangkan hasil investasi bunga deposito,
atau bunga obligasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah atau
bentuk investasi jangka panjang lainnya, dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi (lain-lain pendapatan yang sah).

Namun untuk investasi yang berupa kepemilikan (pembelian saham), hasil
investasi berupa deviden dicatat sebagai:

1   Pendapatan haisl investasi (lain-lain pendapatan yang sah) apabila
    penilaian menggunakan metode biaya.

2   Pengurangan nilai investasi apabila investasi dicatat menggunakan
    metode ekuitas, namun laba dari perusahaan yang diinvestasikan akan
    dicatat sebagai penambah nilai investasi sebesar persentase kepemilikan
    saham.



                                                                               10
Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak
    karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Penerimaan dan pelepasan
    investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiyayaan. Pelepasan
    sebagaian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai
    menggunakan nilai rata-rata, yaitu dengan cara membagi total nilai investasi
    terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

    Pos investasi jangka panjang dapat berubah dengan adanya reklasifikasi.
    Reklasifikasi tersebut dapat berupa pemindahan investasi permanen menjadi
    investasi jangka pendek, asset tetap, asset lain-lain, dan sebaliknya.




F Penyajian dan Pengungkapan

    Investasi yang dimiliki oleh pemerintah harus disajikan dan diungkapkan
    dalam neraca serta mencantumkan beberapa hal yang yang harus diungkap
    dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal tersebut antara lain:

    1    Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.

    2    Jenis-jenis investasi, investasi pemanen dan non permanen.

    3    Perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi
         jangka panjang.

    4    Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
         tersebut.

    5    Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.

    6    Perubahan pos investasi.




G       Tanggal Efektif




                                                                                11
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat diberlakukan sampai
dengan tahun anggaran 2014.




                                                                          12

More Related Content

What's hot

Mene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Mene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangMene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Mene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangDevy Sylvia Silaban
 
Economic and accounting education
Economic and accounting educationEconomic and accounting education
Economic and accounting educationwanayuss
 
Akuntansi investasi saham jk pendek & jk panjang
Akuntansi investasi saham jk pendek & jk panjangAkuntansi investasi saham jk pendek & jk panjang
Akuntansi investasi saham jk pendek & jk panjangSidik Abdullah
 
Sumber sumber dana
Sumber sumber danaSumber sumber dana
Sumber sumber danagustiratna
 
Tugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modalTugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modalmutiariyb
 
Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)
Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)
Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)Ronaldo Roberto
 
Penggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnya
Penggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnyaPenggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnya
Penggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnyaEkky Abdul Rahman
 
sumber sumber keuangan perusahaan
sumber sumber keuangan perusahaansumber sumber keuangan perusahaan
sumber sumber keuangan perusahaanayudya fitri
 
Pengantar ekonomi makro kapitalisasi dan investasi
Pengantar ekonomi makro   kapitalisasi dan investasiPengantar ekonomi makro   kapitalisasi dan investasi
Pengantar ekonomi makro kapitalisasi dan investasiGinta Saputra
 
PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIA
PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIAPENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIA
PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIARachardy Andriyanto
 
RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1
RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1
RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1wid ya
 
Tugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksiTugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksiDicky Alejandro
 
Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)
Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)
Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)Futurum2
 

What's hot (20)

Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Mene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Mene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangMene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Mene keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
 
Economic and accounting education
Economic and accounting educationEconomic and accounting education
Economic and accounting education
 
Akuntansi investasi saham jk pendek & jk panjang
Akuntansi investasi saham jk pendek & jk panjangAkuntansi investasi saham jk pendek & jk panjang
Akuntansi investasi saham jk pendek & jk panjang
 
Sumber sumber dana
Sumber sumber danaSumber sumber dana
Sumber sumber dana
 
Laporan keuangan
Laporan keuanganLaporan keuangan
Laporan keuangan
 
Tugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modalTugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modal
 
Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)
Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)
Persentasi akuntansi (sumber keuangan perusahaan)
 
Penggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnya
Penggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnyaPenggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnya
Penggolongan rekening atau akun dan jenis jenisnya
 
sumber sumber keuangan perusahaan
sumber sumber keuangan perusahaansumber sumber keuangan perusahaan
sumber sumber keuangan perusahaan
 
Bab 18 investasi
Bab 18 investasiBab 18 investasi
Bab 18 investasi
 
Pengantar ekonomi makro kapitalisasi dan investasi
Pengantar ekonomi makro   kapitalisasi dan investasiPengantar ekonomi makro   kapitalisasi dan investasi
Pengantar ekonomi makro kapitalisasi dan investasi
 
Pelaku pasar modal rika
Pelaku pasar modal rikaPelaku pasar modal rika
Pelaku pasar modal rika
 
PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIA
PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIAPENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIA
PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIA
 
Makalah pasar modal
Makalah pasar modalMakalah pasar modal
Makalah pasar modal
 
Prospectus HPAM Flexi Plus
Prospectus HPAM Flexi PlusProspectus HPAM Flexi Plus
Prospectus HPAM Flexi Plus
 
RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1
RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1
RESUME Materi Manajemen keuangan Smt 2 #part 1
 
Tugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksiTugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksi
 
Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)
Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)
Apakah ipo dapat dianggap dana murah (bagian 2)
 
Bab 14 sei
Bab 14 seiBab 14 sei
Bab 14 sei
 

Similar to INVESTASI PEMERINTAH

Similar to INVESTASI PEMERINTAH (20)

Bi zzzzz
Bi zzzzzBi zzzzz
Bi zzzzz
 
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pmaTnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
 
Manajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi PemerintahManajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi Pemerintah
 
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
 
PSAP-06-akrual-101012014.pptx
PSAP-06-akrual-101012014.pptxPSAP-06-akrual-101012014.pptx
PSAP-06-akrual-101012014.pptx
 
TUGAS Kelompok 2
TUGAS Kelompok 2TUGAS Kelompok 2
TUGAS Kelompok 2
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
Manajemen investasi (softskill)
Manajemen investasi (softskill)Manajemen investasi (softskill)
Manajemen investasi (softskill)
 
makalah Investasi dan pasar modal
makalah Investasi dan pasar modalmakalah Investasi dan pasar modal
makalah Investasi dan pasar modal
 
Manajemen investasi bank power
Manajemen investasi bank powerManajemen investasi bank power
Manajemen investasi bank power
 
Tugas softskill
Tugas softskillTugas softskill
Tugas softskill
 
Tugas softskill
Tugas softskillTugas softskill
Tugas softskill
 
Tugas softskill
Tugas softskillTugas softskill
Tugas softskill
 
Definisi dan arti investasi
Definisi dan arti investasiDefinisi dan arti investasi
Definisi dan arti investasi
 
Kebijakan teknis kementerian keuangan
Kebijakan teknis kementerian keuanganKebijakan teknis kementerian keuangan
Kebijakan teknis kementerian keuangan
 
MANAJEMEN INVESTASI.pptx
MANAJEMEN INVESTASI.pptxMANAJEMEN INVESTASI.pptx
MANAJEMEN INVESTASI.pptx
 
INVESTASI
INVESTASIINVESTASI
INVESTASI
 
UTS
UTSUTS
UTS
 
Laporan arus kas
Laporan arus kasLaporan arus kas
Laporan arus kas
 
Modal (1).pptx modal perusahaan, keuangan, bisnis
Modal (1).pptx modal perusahaan, keuangan, bisnisModal (1).pptx modal perusahaan, keuangan, bisnis
Modal (1).pptx modal perusahaan, keuangan, bisnis
 

More from Adi Jauhari

Managemen strategi
Managemen strategiManagemen strategi
Managemen strategiAdi Jauhari
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAdi Jauhari
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAdi Jauhari
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAdi Jauhari
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganAdi Jauhari
 
Akuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAkuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAdi Jauhari
 
Sistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnSistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnAdi Jauhari
 

More from Adi Jauhari (10)

Managemen strategi
Managemen strategiManagemen strategi
Managemen strategi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajiban
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak LangsungAKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetap
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
 
Akuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAkuntansi persediaan
Akuntansi persediaan
 
Daftar isi
Daftar isiDaftar isi
Daftar isi
 
Sistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnSistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya Taksirn
 

Recently uploaded

5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxUlyaSaadah
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............SenLord
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTINAFITRIYAH
 

Recently uploaded (20)

5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
 

INVESTASI PEMERINTAH

  • 1. BAB I PENDAHULUAN A Definisi Investasi Salah satu cara memanfaatkan surplus anggaran adalah dengan melakukan investasi. Dari investasi tersebut, pemerintah akan memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Selain itu investasi juga dapat dilakukan untuk memanfaatkan dana yang belum digunakan atau dalam rangka manajemen kas. Pemanfaatan dana semacam ini sering dilakukan melalui investasi jangka pendek. Pada dasarnya definisi dari investasi itu sendiri adalah suatu asset yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui didtribusi hasil investasi (seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa) untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan (PSAK NO. 13 tahun 1994). Terdapat dua jenis investasi antara lain sebagai berikut : ; Investasi dalam sekuritas utang (debt securities) Debt securities merupakan instrumen investasi yang mewakili hubungan kreditor dengan suatu perusahaan, seperti Obligasi RI, Obligasi perusahaan, Commercial paper (CP), dan sebagainya. ; Investasi dalam saham (equity securities) Equity securities merupakan instrumen investasi yang mencerminkan kepemilikan modal dalam suatu perusahaan, yang berupa saham biasa, saham preferen, atau capital stock lainnya. 1
  • 2. Berbeda dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, investasi yang dilakukan oleh pemerintahan (baik investasi dalam sekuritas hutang maupun dalam bentuk saham) juga bertujuan untuk memperoleh manfaat sosial yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. B Ruang Lingkup Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan. Pernyataan Standar ini tidak mengatur: 1 Investasi dalam perusahaan asosiasi; 2 Kerjasama operasi; dan 3 Investasi dalam properti. C Daftar Istilah Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 2
  • 3. 1 Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal. 2 Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 3 Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 4 Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 5 Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 6 Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 7 Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. 8 Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 9 Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 3
  • 4. 10 Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. 11 Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. 12 Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. BAB II PEMBAHASAN A Klasifikasi Investasi Di Indonesia, klasifikasi investasi hanya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu investasi lancar dan investasi jangka panjang. PSAK 13 (Tahun 1994) tentang Akuntansi untuk Investasi mengatur tentang klasifikasi investasi. Sebuah perusahaan yang membedakan antara asset lancar dan tak lancar dalam laporan keuangannya harus menyajikan investasi lancar sebagai asset lancar dan investasi jangka panjang sebagai asset tak lancar. PSAK 13 paragraf 3 (Tahun 1994) menjelaskan bahwa investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang, sedangkan investasi jangka panjang adalah sebaliknya. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, berdasarkan PP nomor 24 Tahun 2005, investasi pemerintah juga dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok asset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok asset non lancar. 4
  • 5. 1 Investasi jangka pendek Karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu investasi dikategorikan sebagai investasi jangka pendek adalah: a Dapat diperjualbelikan/dicairkan dengan segera. b Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. c Berisiko rendah Yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: a Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits). b Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 2 Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan. Penyertaan Modal Pemda, Investasi dalam Surat Utang Negara, dan pembelian Obligasi merupakan beberapa contoh investasi jangka panjang. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, pelepasan investasi jangka panjang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Jenis investasi jangka panjang Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu: a Investasi Permanen 5
  • 6. Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terkadang juga dilakukan untuk menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa: ; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan modal dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas (PT) dan nonsurat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. ; Investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat b Investasi Nonpermanen Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanent yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa: ; Pembelian obligasi atau surat kewajiban jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. ; Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. ; Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. 6
  • 7. ; Investasi nonpermanent lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan / penyelamatan perekonomian. B Pengakuan dan Pengukuran Investasi Perusahaan atau entitas ekonomi lainnya dapat mengakui suatu asset jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan akan diperoleh dan asset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi oleh pemerintah apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: a Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah. b Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Secara umum, invetasi yang diperoleh pemerintah diukur berdasarkan nilai perolehannya. Jika investasi tersebut tidak memiliki nilai perolehan, maka yang digunakan adalah nilai wajarnya. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. C Metode Penilaian Investasi 7
  • 8. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah dipengaruhi oleh porsi kepemilikan dalam badan uasaha investee. Kepemilikan kurang dri 20%, dinilai menggunakan metode biaya. Kepemilikan 20% sampa 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50% diinilai menngunakan metode ekuitas. 1 Metode biaya Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicata sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengarihi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hokum yang terkait. 2 Metode ekuitas Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan kemudian ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. bagian laba kecuali dividen, dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai invetasi juga diperliakn untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya erubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetep. 3 Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direlisasikan digunakan terutama untuk kepemilkian yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. D Perolehan, Hasil Investasi, dan Pelepasan Invetasi Jangka Pendek Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam 8
  • 9. Laporan Realisasi anggaran. Dengan kata lain, pengeuaran untuk investasi ajngka pendek hanya meruakan reklasifikasi dari akun kas menjadi akun investasi jangka oendek. Nilai investasi ajngka oendek dicata sebesar nilai peolehan atau nilai nominalnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicata sebagai biaya perolehan. biaya petolehan investasi meliuti harga transaksi investasi itu sendiri. Ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Jika tidak ada biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar invstasi pada tanggal perolehan atau nilai wajar asset lain diserahkan untuk memeperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham (deposito jangka pendek) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Selain untuk memanfaatkan dana yang ada (manajemen kas), investasi jangka pendek juga dilakukan dengan tujuan memeperoleh manfaat ekonomis, seperti benga deposito dicatat pendapatan Pelepasan investasi terpisah dapat terjadi karena penjualan, dan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi ajngka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah ddan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam LRA Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimilki pemerintah dinilai menggunakan nilai rata – rata , yaitu dengan cara memebagi nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimilki pemerintah. E Perolehan, Hasil Investasi, dan Pelepasan Investasi Jangka Panjang Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh investasi jangka panjang dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Untuk investasi jangka panjang yang sifatnya permanen, digunakan biaya perolehan sebagai dasar 9
  • 10. pencatatanya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Untuk investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanent, ada beberapa nilai yang digunakan, yaitu: 1 Pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dicatat sebesar nilai perolehannya. 2 Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 3 Investasi nonpermanen dalam bentuk permanen modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Jurnal yang dibuat untuk mencatat perolehan investasi jangka panjang melibatkan setidaknya empat kode rekening, yaitu kas, pengeluaran, pembiayaan, dan jurnal corollary. Sedangkan hasil investasi bunga deposito, atau bunga obligasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah atau bentuk investasi jangka panjang lainnya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (lain-lain pendapatan yang sah). Namun untuk investasi yang berupa kepemilikan (pembelian saham), hasil investasi berupa deviden dicatat sebagai: 1 Pendapatan haisl investasi (lain-lain pendapatan yang sah) apabila penilaian menggunakan metode biaya. 2 Pengurangan nilai investasi apabila investasi dicatat menggunakan metode ekuitas, namun laba dari perusahaan yang diinvestasikan akan dicatat sebagai penambah nilai investasi sebesar persentase kepemilikan saham. 10
  • 11. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Penerimaan dan pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiyayaan. Pelepasan sebagaian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai menggunakan nilai rata-rata, yaitu dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pos investasi jangka panjang dapat berubah dengan adanya reklasifikasi. Reklasifikasi tersebut dapat berupa pemindahan investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, asset tetap, asset lain-lain, dan sebaliknya. F Penyajian dan Pengungkapan Investasi yang dimiliki oleh pemerintah harus disajikan dan diungkapkan dalam neraca serta mencantumkan beberapa hal yang yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal tersebut antara lain: 1 Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. 2 Jenis-jenis investasi, investasi pemanen dan non permanen. 3 Perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. 4 Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. 5 Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. 6 Perubahan pos investasi. G Tanggal Efektif 11
  • 12. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat diberlakukan sampai dengan tahun anggaran 2014. 12