ok

1. PEDOMAN BNSP 217: 2009
Penilaian Kesesuaian –
Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
Pendidikan dan Latihan Profesi

2. Istilah dan Definisi
3.1. Sertifikasi Pihak 1 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi
Sertifikasi Pihak1 Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi adalah sertifikasi kompetensi yang
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
yang merupakan bagian dari lembaga pelatihan
berdurasi panjang (pendidikan vokasi seperti seperti
diklat kejuruan, SMK, D1, D2, D3, D4) atau
menghasilkan kualifikasi okupasi atau KKNI sendiri
untuk memastikan dan memelihara kompetensi
selama dalam proses pendidikan dan pelatihan.

3. 3.2. Asesi (Peserta Uji Kompetensi)
Asesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.
3.3. Proses sertifikasi Pihak 1 Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Profesi
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak untuk menetapkan
bahwa seseorang memenuhi persyaratan
kompetensi yang ditetapkan, mencakup
permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi,
survailen dan sertifikasi ulang.

4. 3.4. Skema sertifikasi
Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan
dengan kategori profesi yang ditetapkan
dengan menggunakan standar dan aturan
khusus yang sasama, serta prosedur yang
sama, dengan acuan pedoman ini.
3.5. Kompetensi
Kemampuan yang dapat diperagakan untuk
menerapkan pengetahuan, keterampilan dan
sikap sesuai dengan atribut personal
sebagaimana yang ditetapkan dalam skema
sertifikasi.

5. 3.6. Keluhan
Permintaan penilaian kesesuaian selain
banding, oleh suatu organisasi perorangan
terhadap Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama,
untuk melakukan tindakan perbaikan yang
berkaitan dengan kegiatan Lembaga Sertifikasi
Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi atau pelanggannya.
3.7. Evaluasi
Proses penilaian profesi terhadap pemenuhan
persyaratan yang ditetapkan dalam skema
sertifikasi untuk mengambil keputusan
sertifikasi

6. 3.8 . Asesmen kompetensi
Mekanisme yang merupakan bagian dari
asesmen untuk mengukur kompetensi calon
dan menggunakan satu atau lebih metode
misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan
pengamatan.
3.9. Asesor kompetensi
Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang
relevan dan kompeten untuk melaksanakan
dan/atau menilai uji kompetensi

7. 3.10. Surveillance
Monitoring berkala, dalam periode sertifikasi
personil untuk tetap menjamin
kompetensinya selama memegang sertifikat
kompetensi.
3.11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi yang melaksanakan program pelatihan
berbasis kompetensi untuk mencapai
kualifikasi profesi.

8. Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi
Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi.
4.1 Lembaga sertifikasi.
4.1.1 Kebijakan, prosedur, dan administrasi
lembaga sertifikasi harus terkait dengan kriteria
sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap seluruh
calon dan harus memenuhi semua persyaratan
dan peraturan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesinya serta perundang-undangan yang
berlaku. Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi tidak
boleh menggunakan prosedur yang menghambat
dan menghalangi akses oleh asesi dan calon,
kecuali yang ditetapkan dalam pedoman ini.

9. 4.1.2 Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus menetapkan kebijakan dan
prosedur untuk pemberian, pemeliharaan,
perpanjangan, penundaan atau pencabutan
sertifikasi serta perluasan/pengurangan ruang
lingkup sertifikasi yang diajukan.
4.1.3 Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus membatasi persyaratan,
evaluasi dan keputusan sertifikasinya, sesuai
dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan
ruang lingkup sertifikasi.

10. 4.2 Struktur organisasi
4.2.1. Pembentukan
4.2.2. LSP dipersiapkan pembentukannya oleh suatu
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
yang mempunyai komitmen membangun dan
memelihara kompetensi peserta diklatnya
secara mandiri.
4.2.3 Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi dibuktikan dengan surat keputusan
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi
Profesi Pihak Pertama.

11. 4.2.4 Bentuk organisasi
4.2.5.Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi minimal terdiri atas kepala atau nama
lainnya, bagian administrasi, manajemen
teknis sertifikasi dan manajemen mutu.
4.2.6 Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi bertanggung jawab kepada
manajemen puncak Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Profesi yang membentuknya.

12. 4.2.7. Bagian Sertifikasi mempunyai tugas:memfasilitasi
- penyusunan Materi Uji Kompetensi dan paket sertifikasi,
- melaksanakan kegiatan asesmen,
- melaksanakan verifikasi TUK pada laboratorium/workshopnya
dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi afilasinya,
- mengembangkan skema sertifikasi.
4.2.8. Bagian manajemen mutu mempunyai tugas:
- mengembangkan menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi sesuai Pedoman BNSP 217,
- memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai
dengan standar dan pedoman yang diacu,
- melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi.
- melaksanakan tugas-tugas administrasi organisasi Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi.

13. 4.2.9. Struktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus dibentuk sedemikian rupa
sehingga memberikan kepercayaan kepada
pihak terkait atas kompetensi, ketidak
berpihakan dan integritasnya.

14. 4.3. Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi
4.3.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus menetapkan
metode dan mekanisme untuk digunakan dalam
mengases kompetensi calon dan harus menetapkan
kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk sertifikasi
awal dan pemeliharaan berkelanjutan dari metode dan
mekanisme tersebut.
4.3.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus menetapkan
suatu proses pengembangan dan pemeliharaan skema
sertifikasi yang mencakup kaji ulang dan validasi
skema.

15. 4.3.3. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus melakukan
verifikasi standar kompetensi yang digunakan dalam
pengembangan skema sertifikasi.
4.3.4. Standar yang digunakan dalam sertifikasi adalah standar
kompetensi, mencakupi SKKNI, Standar internasional
dan/atau standar khusus perusahaan.
4.3.5. Kriteria kompetensi asesi uji kompetesi yang dievaluasi
harus ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
sesuai dengan pedoman ini dan dokumen relevan lainnya.
4.3.6. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus mengevaluasi
metode asesmen kompetensi calon. Penyelenggaraan
asemen kompetensi harus jujur, absah dan dapat
dipertanggungjawabkan.

16. 4.4. Sistem manajemen
4.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Profesi harus menggunakan sistem manajemen
yang didokumentasikan dan mencakup semua persyaratan
pedoman ini serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan
tersebut.
4.4.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Profesi harus menjamin bahwa:
– sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan
pedoman ini, dan
– sistem manajemennya dimengerti dan diterapkan pada semua
tingkat organisasi.
4.4.3. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Profesi harus mempunyai sistem pengendalian
dokumen dan audit internal serta kaji ulang manajemen yang
sudah diterapkan termasuk ketentuan untuk perbaikan
berkelanjutan, tindakan koreksi dan pencegahan.

17. 4.5. Subkontrak
4.5.1. Jika Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi memutuskan untuk
mensubkontrakkan pekerjaan yang berkaitan dengan
asesmen kepada asesor subkontrak, maka perjanjian
terdokumentasi yang mencakup pengaturan, termasuk
kerahasiaan dan pencegahan konflik kepentingan harus
dituliskan. Keputusan sertifikat tidak boleh disubkontrakkan.
4.5.2. Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi harus:
– bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang
disubkontrakkan dan tetap bertanggung jawab atas pemberian,
pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang
lingkup, penundaan atau pencabutan sertifikasi.
– menjamin bahwa subkontraktor tersebut kompeten dan
memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini, dan tidak
terlibat baik secara langsung atau melalui atasannya dengan
pelatihan atau pemeliharaan sertifikasi personel sedemikian
rupa sehingga kerahasiaan dan kenetralan dapat dikompromikan.
– memelihara daftar subkontraknya dan menilai serta memantau
kinerjanya sesuai prosedur yang didokumentasikan.

18. 4.6. Rekaman
4.6.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus memelihara sistem
rekaman yang harus membuktikan bahwa proses sertifikasi
telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan
dengan formulir permohonan, laporan evaluasi, kegiatan
survailen, dan dokumen lain yang terkait dengan pemberian,
pemeliharaan, perpanjangan, perluasan, pengurangan,
penundaan dan pencabutan sertifikasi.
4.6.2. Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan
dengan cara yang sesuai untuk menjamin integritas proses
dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan
selama periode waktu tertentu untuk memberikan jaminan
kepercayaan berkelanjutan, minimal satu siklus sertifikasi
penuh, atau sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
perjanjian pengakuan, kontrak, hukum dan kewajiban lainnya.

19. 4.7. Kerahasiaan
Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
harus menjaga kerahasiaan semua informasi
yang diperoleh selama proses kegiatannya,
melalui komitmen terhadap peraturan Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesinya yang
berlaku.
4.8. Keamanan
Seluruh soal-soal asesmen kompetensi dan
bahan bahan yang terkait harus dipelihara
dalam suatu lingkungan yang aman oleh
Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama, atau
subkontraktornya untuk melindungi kerahasiaan
bahan-bahan tersebut selama masa pakainya.

20. Persyaratan untuk personil Lembaga
Sertifikasi Pihak Pertama
5.1. Umum
5.1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personil yang
terlibat dalam proses sertifikasi.
5.2.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus membuat dan memelihara dokumentasi mutakhir mengenai
kualifikasi setiap personil. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh
personil permanen atau yang dikontrak dan harus mencakup:
– nama dan alamat;
– organisasi dan jabatannya;
– pendidikan, jenis dan status personil;
– pengalaman dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya;
– tanggung jawab dan kewajibannya dalam lembaga sertifikasi;
– tanggal pemuktakhiran rekaman.

21. 5.2. Persyaratan Asesor Kompetensi dan Asesor
Lisensi
5.2.1. Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi berdasarkan persyaratan kompetensi
yang berlaku dan dokumen relevan lainnya. Dalam proses
pemilihan asesor yang ditugaskan untuk suatu uji
kompetensi atau bagian dari suatu asemen kompetensi
harus dijamin bahwa asesor kompetensi tersebut minimal:
– mengerti skema sertifikasi yang relevan;
– memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode asesmen
kompetensi;
– memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji;
– mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun
tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam ujian, dan
– bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan
asesmen dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.

22. 5.2.2. Asesor lisensi harus memenuhi persyaratan Lembaga Sertifikasi
Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
berdasarkan persyaratan kompetensi yang berlaku dan dokumen
relevan lainnya. Dalam proses pemilihan asesor lisensi yang
ditugaskan untuk suatu audit internal harus dijamin bahwa
asesor lisensi tersebut minimal:
– mengerti sistem lisensi dan skema sertifikasi yang relevan;
– memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teknik asesmen sistem
mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama;
– memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Sistem Manajemen
Sistem Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama;
– bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian
asesmen dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
5.2.3. Jika seseorang asesor kompetensi atau asesor lisensi mempunyai
potensi konflik kepentingan dalam asesmen dengan calon,
Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Profesi harus mengambil langkah-langkah untuk
menjamin bahwa kerahasiaan dan kenetralan ujian tidak
dikompromikan. Langkah-langkah tersebut harus direkam.

23. 6. Proses sertifikasi
6.1. Inisiasi
6.1.1 Berdasarkan program Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
untuk asemen atau reasesmen dalam rangka ”lifelong learning”
dan program pengembangan sumber daya manusia, Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi harus memberikan uraian rinci yang mutakhir
mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang
sesuai (term and conditions).
6.2.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi harus mensyaratkan kelengkapan asesi, yang
ditandatangi oleh asesi yang meminta sertifikasi dan mencakup:
– lingkup sertifikasi yang diajukan;
– pernyataan bahwa personil yang bersangkutan setuju
memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap
informasi yang diperlukan untuk evaluasi;
– rincian kualifikasi yang relevan didukung dengan bukti dan
rekomendasi;
– informasi umum asesi, seperti nama, alamat dan informasi
lain yang disyaratkan untuk identifikasi Profesi.

24. 6.2. Evaluasi
6.2.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus mengkaji ulang program sertifikasi untuk menjamin bahwa:
– Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi
sesuai ruang lingkup yang diajukan;
– Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesi menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi asesi
dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus
asesi seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya;
6.2.2 Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
harus mengases kompetensi dari asesi berdasarkan persyaratan skema melalui
satu atau lebih metode seperti tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain.
6.2.3. asesmen harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat
menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan
sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan
kompetensi calon.
6.2.4.Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus membuat prosedur pelaporan yang menjamin kinerja dan hasil
evaluasi termasuk kinerja dan hasil asesmen, yang didokumentasikan secara tepat
dan dimengerti.

25. 6.3. Keputusan sertifikasi
6.3.1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang asesi oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus
berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang
membuat keputusan sertifikasi seharusnya tidak boleh berperan serta dalam
pelaksanaan asesmen atau pelatihan asesi.
6.3.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus memberikan sertifikasi kepada semua personil yang disertifikasi.
Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi
harus memelihara kepemilikan sertifikat sesuai kebijakan Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Profesinya. Sertifikat tersebut dapat dalam bentuk surat, kartu atau
media lainnya, yang ditandatangi atau disahkan oleh Personel Lembaga Sertifikasi
Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi yang
bertanggung jawab.
6.3.3. Sertifikat tersebut minimal harus memuat informasi berikut:
– nama Personel yang disertifikasi dan nomor sertifikat;
– nama lembaga sertifikasi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesinya;
– acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal
yang menjadi dasar dalam sertifikasi;
– ruang lingkup sertifikasi termasuk batasannya;
– tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku;

26. 6.4. Survailen
6.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan
personil yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan
selama proses pendidikan asesi.
6.4.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi seharusnya menetapkan informasi tentang survailen bagi pemegang
sertifikat setelah lulus pendidikan dan pelatihan. Informasi seharusnya mencakupi
LSP pihak 1 industri, 2, 3, dan profisiensi untuk memelihara kompetensi.
6.4.3. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi
melalui surveilan sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut harus cukup
menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi
Personel yang disertifikasi. Berdasarkan skema sertifikasi, surveillance oleh
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Profesi dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
• Uji Proficiensi
• Asesmen lapangan;
• Interview terstruktur;
• Pengecekan buku kerja.

27. 6.5. Sertifikasi ulang
6.5.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi dapat melakukan
sertifikasi ulang kepada hanya lulusannya sesuai
dengan persyaratan kompetensi dan dokumen
relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang
disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang
mutakhir.
6.5.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus memiliki
prosedur dan aturan untuk sertifikasi ulang sesuai
dengan skema sertifikasi.

28. 6.6. Penggunaan sertifikat
6.6.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Profesi harus mensyaratkan
bahwa personil yang disertifikasi menandatangani
persetujuan untuk:
– memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
– menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang
lingkup sertifikasi yang diberikan;
– tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pihak Pertama.