2. Landasan pertahanan dan keamanan Negara
Salah satu fungsi dari Pemerintah adalah mengatur
dan menyelenggarakan seluruh upaya untuk
menjamin keberadaan bangsa dan negara serta
keutuhan wilayah Indonesia.Didalam pasal 30 UUD
1945 dinyatakan setiapa warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara. Menurut pasal 30 UUD 1945 ayat 2
sampai ayat 5 dinyatakan bahwa usaha pertahanan
dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia
3. Peran dan Fungsi TNI
TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan
yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan
kebijakan dan keputusan politik negara
TNI sebagai alat pertahanan negara,berfungsi sebagai
;penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan
ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap
kedaulatan,keutuhan wilayah,dan keselamatan
bangsa;penindak terhadap setiap bentuk ancaman
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A;dan pemulih
terhadap kondisi kemananan negara yang terganggu
akibat kekacauan keamanan.Dalam melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat 1,TNI merupakan
komponen utama sistem pertahanan Negara.
4. Peran dan Fungsi Polisi
Tugas pokok polisi menurut UU nomor 2 tahun 2002
1)Melaksanakan pengaturan,penjagaan,pengawalan
dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai kebutuhan
2)Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas
dijalan dll
5. Peran dan fungsi Polisi
Tugas pokok kepolisian NKRI :
1. Memelihara keamanan dan ketertiban negara, dan
2. Menegakan hukum
6. Peran Dan Fungsi Polisi
Macam tugas pokok dari polisi :
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, dan
2 menyelenggarakan segala kegiatan dalam
menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu
lintas jalan
7. Peran dan Fungsi polisi
Wewenang polisi Indonesia :
Polri memiliki kewenangan berdasarkan pasal 16 UU
No 2 th 2002 yang telah di tetapkan itu sebagai
berikut : 1. melalukan pengankapan, penggeledahan,
dan penyitaan , dan melarang setiap orang
meninggalkan atau memasuki tempat TKP untuk
kepentingan penyelidikan.