2.
19 Agustus 1945 PPKI Menetapkan bahwa
Kepolisian (bernama Djawatan Kepolisian) Negara
Republik Indonesia bernaung dibawah Kementrian
Dalam Negeri.
Maklumat Pemerintah 11 tahun 1946 menetapkan
kepolisian bertanggung jawab langsung kepada
Perdana Menteri.
UU No. 13 Tahun 1961 mengatur tentang ketentuan
Pokok Kepolisian, di tahun ini Djawatan Kepolisian
berubah nama menjadi POLRI.
Latar Belakang Historis
4.
“Kepolisian di pindahkan dari Kementerian Dalam
Negeri untuk memudahkan Jawatan itu mengusahakan
penyusunan Polisi dari mula-mula kembali dan
memberikan kebebasan serta kesempatan yang lebih
luas kepadanya untuk bekerja secepat-cepatnya dalam
pembaharuan dan penyusunan kepolisian.”
- Perdana Menteri Sjahrir
5.
19 Agustus 1945
Jawatan
Kepolisian
Dibawah
Mendagri
Maklumat
Pemerintah Tahun
no.11 Tahun 1946
Jawatan
Kepolisian
bertanggung
jawab kepada PM
1949-1950
Kepolisian RIS
(pusat) dan
Kepolisian Negara
Bagian.
1961 Jawatan
Kepolisian
berubah nama
menjadi POLRI
sampai sekarang.
2000
Pemisahan TNI-
POLRI dari ABRI,
masing-masing
berdiri sendiri.
Timeline Kepolisian 1
6.
UU No. 2 Tahun 2002 Tentang KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Mengingat :
Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 30 UUD 1945
TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
UU. No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 43 Tahun 1999
Dasar Hukum UU
Kepolisian
18.
BAB II Pasal 2 :
(1) Pegawai Negeri terdiri dari:
a.Pegawai Negeri Sipil;
b.Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB IV Pasal 37 :
“Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
masing-masing diatur dengan Undang-undang
tersendiri.“ (UU No. 2 Tahun 2002)
Yang Mengatur Tentang
Kepolisian
20.
Pasal 2 : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara
di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”
Pasal 3 :
(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh : (a.) kepolisian khusus, (b.) pegawai negri
sipil dan/atau (c.) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.*
(2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-
masing.
Fungsi Kepolisian
21.
Swakarsa adalah pihak keamanan yang
melakukannya tanpa dorongan atau paksaan dari
pihak lain. Contoh : sistem ronda/kamling.
22.
Pasal 13 :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat.
Tugas Pokok Kepolisian
27.
Fungsi Utama
Kepolisian
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, jika diringkas,
Polisi memiliki 3 fungsi Utama. :
Tugas Pembinaan Masyarat.
Tugas di bidang Preventif.
Tugas di bidang Represif.
28.
Dalam pembinaan masyarakat, POLRI
menggunakan konsep Community Policing. Strategi
kepoolisian ini, adalah strategi keamanan yang
berfokus kepada pendekatan dan berkerja sama
dengan anggota masyarakat.
Konsep ini sesuai dengan budaya masyarakat
Indonesia dengan melakukan keamanan lingkungan
dalam komunitas kota dan desa, secara bergantian
masyarakat menjaga wilayahnya maisng-masing.
Pembinaan Masyarakat
29.
Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian
preventif untuk memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, memelihara keselematan
orang, benda dan barang termasuk memberikan
perlindungan dan pertolongan , khususnya
mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam
melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan
professional tekhnik tersendiri seperti patroli,
penjagaan pengawalan dan pengaturan.
Preventif
30.
Berdasarkan Pasal 18, Kepolisian bisa bertindak
“menurut penilaiannya sendiri”
Represif
31.
Penjelasannya yang tercantum dalam Penjelasan UU
No.2 Tahun 2002 :
Pasal 18 ayat (1) :
“Yang dimaksud dengan "bertindak menurut
penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat
dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dalam bertindak harus
mempertimbangkan manfaat serta resiko dari
tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”
Hal ini disebut sebagai “Diskresi Kepolisian”
32.
Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang
dilakukan berdasarkan hukumatas pertimbangan dan
keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-
pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.
Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak
sangat terikat oleh hukum,di mana penilaian pribadi juga
memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu
wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan
pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan
keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.
33.
Dalam prakteknya, selain berpedoman pada
undang-undang, polisi memiliki pedoman yang
disebut sebagai Tribrata dan Catur Prasetya.
