Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hak serta kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Hak dan kewajiban warga negara seperti kebebasan berekspresi dan ber

1. Oleh:
Ayu carissa hapsari(4)
Baiq erzy alvia d (6)
Evandy (12)
I made adi suarya dharma (16)
Lalu mahendra utama putra (22)
Rifki safrian nugroho(33)
Rima widyasti (34)
Tyas dwi syarfa(38)

2. Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia

3. TAP MPR No. III/MPR/2000
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan, tata urutan peraturan perundangundangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

4. 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
merupakan hukum dasar tertulis Negara
Republik Indonesia, memuat dasar dan garis
besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (TAP MPR-RI) merupakan
putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat
yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden
untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPRRI.

5. 4. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan
yang berikut.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu
dengan tidak mengadakan perubahan.
c. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh
Pemerintah untuk melaksanakan perintah undangundang. 6. Keputusan Presiden (Keppres) yang
bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk
menjalankan fungsi dan tugasnya berupa
pengaturan.

6. Hak dan Kewajiban warga negara diatur dalam
undang -undang sbb:
Pasal 27 ayat 1-3
Pasal 28 A-J
Pasal 29 ayat 2
Pasal 30 ayat 1-5
Pasal 31 ayat 1-5
Pasal 33 ayat 1-5
Pasal 34 ayat 1-4

7. Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara
Yang termasuk pelanggaran hak warga
negara menurut UU yaitu:
a.
Penangkapan dan penahanan
seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa
berdasarkan hukum.
b. Pengeterapan budaya kekerasan
untuk menindak warga masyarakat yang
dianggap ekstrim yang dinilai oleh
pemerintah mengganggu stabilitas
keamanan yang akan membahayakan
kelangsungan pembangunan.

8. c.
Pembungkaman kebebasan pers dengan cara
pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang
dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan
dalih mengganggu stabilitas keamanan.
d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas
terhadap pemerintah, karena takut dicurigai
sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan
pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman
demikian ini merupakan salah satu bentuk
pelanggaran hak asasi warga negara.
e. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul
serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan
akan menjadi oposan terhadap pemerintah.