https://centersaintek.net/makalah-kebijakan-fiskal-dan-keseimbangan-pendapatan-nasional/

1. MAKALAH
KEBIJAKAN FISKAL DAN KESEIMBANGAN PENDAPATAN
NASIONAL
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi
Dosen Pengampuh oleh :
Munifa, M.E
Disusun oleh:
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
KRAKSAAN PROBOLINGGO
2022
1. Bintara Denis Dega Akmala 0751
2. Daniel M. Rafli agustias 0752
3. Fahrina Nur Fadhila 0759

2. ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah
banyak memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita selaku umatnya. Rahmat
beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada jungjunan kita, sang
revolusioner, pemimpin akhir zaman yang sangat dipanuti oleh pengikutnya yakni
Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna
memenuhi tugas untuk mata kuliah Pengantar Ekonomi dengan judul "Kebijjakan
Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional "
Makalah kami yang berjudul “Kebijjakan Fiskal dan Keseimbangan
Pendapatan Nasional " ini sengaja di bahas karena sangat penting untuk kita
khususnya sebagai mahasiswa yang ingin lebih mengenal mengenai pembahasan
ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki, oleh
karena itu kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan
yang membangun. Serta kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah memberikan pengarahan-pengarahan sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah ini dengan lancar. Tak lupa kepada Ibu Munifa, M.E selaku dosen mata
kuliah Pengantar Ekonomi , dan teman-teman yang lain untuk memberikan
sarannya kepada kami agar makalah ini dapat lebih baik lagi. Demikian, semoga
makalah ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya kepada semua
yang telah membaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Probolinggo, 4 Februari 2023
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………ii
Daftar Isi ………………………………………………………………….…….iii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………...…1
A. Latar Belakang …………………………………………………………....1
B. Rumusan Masalah ……………………………………………………...…2
C. Tujuan…………………………………………………………………..…2
D. Manfaat……………………………………………………………………3
BAB II PEMBAHASAN ………………………………………………………..4
A. Kebijakan Fiskal………………………………………………………….4
B. Keseimbangan Pendapatan Nasional…………………………………….11
BAB III PENUTUP……………………………………………………………..16
A. Kesimpulan ……………...……………………………………………...16
Daftar Pustaka……...…………………………………………………………...17

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan ekonomi akhir-akhir ini menghidupkan kembali perdebatan
efektivitas kebijakan pemerintah yang membawa pada pertumbuhan “seimbang”.
Terdapat perbedaan interpretasi tentang bagaimana kebijakan makro ekonomi
pemerintah dapat menstabilkan output berdasarkan adanya fenomena ekonomi.
Mengacu pada teori siklus bisnis, kebijakan fiskal dan keseimbangan pendapatan
nasional akan memperluas inefisiensi. Berbeda dengan teori Keynes, pengeluaran
pemerintah adalah komponen permintaan agregat yang mempengaruhi output.
Interaksi kebijakan fiskal telah lama menjadi perdebatan di kalangan
ekonom dan pengambil kebijakan. Kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi. Dampak defisit fiskal yang tinggi dapat menyebabkan
kenaikan tingkat inflasi begitu halnya tingkat inflasi yang tinggi juga memberikan
dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perekonomian yang
semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan
implikasi penting bagi para pelaku ekonomi terutama dalam pengambilan kebijakan
makro ekonomi.
Setiap periode, perusahaan-perusahaan memproduksi beberapa jumlah
barang dan jasa agregat yang disebut keluaran agregat. Keluaran mencakup
produksi jasa, barang konsumen, dan barang investasi. Pada masing-masing
periode, rumah tangga menerima sejumlah pendapatan agregat. Hal-hal tersebut
menjadi penyebab berubahnya keseimbangan pendapatan nasional.
Pada periode tertentu, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan sesuai
kondisi perekonomian. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pada saat pengeluaran agregat melebihi besarnya pendapatan nasional, maka
ekspansi akan berlaku. Sebaliknya, pada saat pengeluaran agregat lebih sedikit dari
besarnya pendapatan nasional akan terjadi kontraksi.
Keseimbangan pendapatan nasional atau pada istilahnya (Equilibrium
National Income) adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran

5. 2
perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya konsumsi
pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor.
Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau
keinginan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan
jasa yang meliputi aggregate supply.
Jadi Dalam kebijakan fiskal dan keseimbangan pendapatan nasional ini harus
dilakukan Secara baik, karena di dalam kebijakan fiskal itu berhubungan dengan
pendapatan dan pengeluaran nasional sedangkan pada keseimbangan pendapatan
nasional itu berhubungan dengan keinginan masyarakat untuk melakukan
pengeluaran pembelajaan , jadi ketika keduanya berjalan dengan baik maka
perekonomian di negara itu juga akan lebih baik, Sebab hal tersebut balance.1
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud kebijakan fiskal beserta instrumen ,macam macam
,tujuan, jenis dan fungsi ?
2. Bagaimana keseimbangan pendapatan nasional beserta modelnya dari
2sektor, 3sektor, 4sektor ?
C. Tujuan
1. untuk mengetahui kebijakan fiskal beserta instrument ,macam macam
,tujuan, jenis dan fungsi
2. untuk mengetahui keseimbangan pendapatan nasional beserta modelnya
dari 2 sektor, 3 sektor, serta 4 sektor
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini, penuulis harapkan dapat memberikan manfaat antara
lain sebagai berikut:
1
Setiawan, H.2018.Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja
Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar).
Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3(2), 23-43.

6. 3
1. Untuk Pemerintah: Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan
rekomendasi bagi pemerintah dalam menangani suatu permasalah
perekonomian yang terjadi sehingga kegiatan perekonomian di provinsi
Banten bisa berjalan dengan baik.
2. Untuk Akademis: Dapat memberikan manfaat dan menambah wacana
keilmuan tentang bagaimana pemerintah berupaya dalam menangani suatu
masalah perekonomian sehinggga dapat dijadikan sebagai bahan referensi
bagi peneliti di masa yang akan datang.
3. Untuk Peneliti: Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi
peneliti sendiri.

7. 4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kebijakan fiskal
1. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang
berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran nasional untuk
meningkatkan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan fiskal berperan sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi
negara dan tujuannya adalah untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.2
Kata Fiskal berasal dari bahasa Latin Fiscus, yang berarti pemegang
kekuasaan keuangan pertama di Roma kuno. Sementara itu, KBBI
mendefinisikan fiskal sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan
negara atau urusan perpajakan. Kebijakan fiskal pertama kali diusulkan oleh
British John Maynard Keynes pada tahun 1883. Menurut John Maynard
Keynes, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai stabilitas ekonomi
dan komersial. Sebab, kebijakan tersebut memungkinkan penerimaan pajak
digunakan untuk menyesuaikan belanja negara. Menurut Keynes, kebijakan
fiskal yang diterapkan dalam jangka waktu yang lama dapat mengatasi
permasalahan ekonomi suatu negara. Selain itu, diyakini mampu mengatasi
masalah makro internal lainnya seperti inflasi, lemahnya nilai tukar mata uang
dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. 3
Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang
dikeluarkan oleh suatu negara dalam rangka mengatur dan mengarahkan
perekonomian agar berkembang ke arah yang lebih menguntungkan. Cara
karakteristik Kebijakan ekonomi ini melibatkan modifikasi atau pemutakhiran
2
Ananda Bayu Krisna, B. 2020. Kebijakan Fiksal. Teknik industri umsida, 1-15
3
Ardiansyah Faris. 2020 . Kebijakan Fiskal. Teknik industri umsida

8. 5
pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Inti dari kebijakan fiskal adalah
upaya mengelola penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang lebih luas.
2. Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor- sektor dalam perekonomian yang
dimanfaatkan pemerintah guna melindungi stabilitas perekonomian makro.
Sektor- sektor tersebut antara lain:
a. Pajak
Bagian penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, baik
dari sektor dalam negeri ataupun luar negeri. agar menggapai tujuan
ekonomi, pemerintah bisa menambah ataupun mengurangi daya beli warga
melalui pajak. Contohnya apabila pajak diturunkan, jumlah output barang
serta jasa akan semakin bertambah sehingga menambah daya beli warga.
Tetapi kebalikannya, apabila pajak dinaikkan, akan menurunkan output
barang serta jasa dan mengurangi daya beli masyarakat.
b. Pengeluaran Belanja
Instrumen kebijakan fiskal yang kita bahas berikutnya adalah
pengeluaran belanja negara, Perihal ini semacam konsep dasar dari apapun
yang terjadi, apalagi dalam hidup kita sendiri. Misal pemasukan keluarga
menurun, pastinya kita akan berupaya untuk berhemat serta memencet
pengeluaran supaya terjadi keseimbangan antara pemasukan dan
pengeluaran. Dalam konteks negara, nilai belanja negara bisa dikurangi
ataupun ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara
defisit, maka pemerintah dapat mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor
tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR untuk PNS.
c. Obligasi Publik
Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir adalah tentang penerbitan
obligasi ataupun surat utang untuk masyarakat negara. Pesan utang ini
populer dalam bidang investasi, dimana rakyat yang mempunyai dana,

9. 6
ditawarkan buat membeli surat utang dari negara, serta negara akan mencicil
hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Salah satu produknya adalah SBN
Ritel ataupun Surat Berharga Negara yang diperjual belikan. Surat ini
diperdagangkan selaku produk investasi. Apabila kalian memutuskan buat
membeli SBN Ritel, tidak hanya hendak memperoleh imbal balik hasil.4
3. Macam-acam Kebijakan Fiskal
Dalam pertumbuhan kebijakan fiskal bisa dibedakan jadi 4 macam atas
dasar
a. Pembiayaan Fungsional( Functional Finance)
Tokoh dari Kebijakan Fiskal Ini merupakan Ap.Lener. Dalam
perihal ini pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat terhadap
pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan peluang kerja(
Employment). Disisi lain pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta
serta bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga jika
terdapat pengangguran, pajak Sama Sekali tidak dibutuhkan. Selanjutnya
pinjaman hendak dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi melalui
pengangguran dana yang ada dalam masyarakat. Setelah itu apabila pajak
ataupun pinjaman dirasa tidak pas maka ditempuh pencetakan uang, jadi
pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal
yang terpisah, namun demikian ada kehawatiran jika tanpa ada hubungan
langsung antara keduanya hendak ada bahayanya sebab kemungkinan
pengeluaran pemerintah semakin berlebihan.
b. Pengelolaan Anggaran
Pendekatan ini lebih banyak disukai dari pada Pendekatan
“Pembelanjaan Fungsional” sebab pengeluaran pemerintah, perpajakan
serta pinjaman dimaksudkan untuk pencapaian kesetabilan ekonomi yang
lebih baik lagi. Dalam pendekatan ini, hubungan antara pengeluaran
4
Nainggolan Pinondang, Purba Bonaraja, dkk. 2021 . Pengantar Ilmu Ekonomi. Publisher :
Yayasan Kita Menulis

10. 7
pemerintah serta perpajakan senantiasa dipertahankan, namun penyesuaian
dalam anggaran senantiasa dilakukan untuk memperkecil ketidakstabilan
ekonomi, sehingga pada suatu saat bisa terjadi defisit ataupun surplus.
Tokoh dalam pendekatan ini adalah Alvin Hasen yang mengusulkan kalau
dalam masa tekanan mental di mana banyak pengangguran, pengeluaran
pemerintah bisa menjadi salah satunya obat. Dalam pemikiran lebih lanjut,
pemakaian anggaran belanja yang balance dibutuhkan untuk jangka
Panjang, dengan catatan kalau dalam masa tekanan mental ditempuh
anggaran defisit sedangkan dalam masa inflasi ditempuh anggaran belanja
surplus. Dalam perkembangan yang lebih jauh lagi, pendekatan ini
senantiasa berupaya untuk mempertahankan terjadinnya anggaran belanja
yang balance, tanpa defisit anggaran belanja. Sehingga dalam masa defresi
(Perekonomian Lesu) pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan serta
penerimaan dari pajak pun akan ditingkatkan pula, namun jangan sampai
memunculkan deplasi. Dan kebalikannya dalam masa inflasi, pajak akan
dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menghindari munculnya akibat inflasi
yang tidak inginkan.
c. Stabilisasi Anggaran Otomatis
1). Dengan stabilisasi otomatis, pengeluaran pemerintah akan
didetetapkan berdasar perkiraan manfaat serta anggaran dari bermacam
macam program. Pajak akan didetetapkan Sehingga akan memunculkan
surplus dalam periode peluang Kerja penuh. Terdapat kemunduran
kegiatan usaha- program pemerintah serta perpajakan tidak diubah, akan
tetapi penerimaan pajak akan turun. Pengeluaran pemerintah meningkat
terutama yg berhubungan dengan pendapatan, pensiun, bantuan sosial.
Dampaknya defisit dalam anggaran belanja pemerintah muncul serta
mendorong perkembangan sektor swasta kembali sampai tercapainya
peluang kerja penuh.
2). Dalam masa inflasi- ada peningkatan dalam penerimaan pemerintah
terutama dari pajak pendapatan serta tidak perlu sangat banyak tunjangan
pengangguran sehingga akan ada surplus anggaran belanja.

11. 8
d. Anggran Belanja Seimbang
1). Suatu modifikasi pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan
kondisi (managed budget)
2). Balance dalam jangka panjang, tapi ditempuh defisit pada masa
tekanan mental serta surplus pada masa inflasi.
3). Dalam masa tekanan mental, pengeluaran butuh ditingkatkan dan
diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan
memperbesar hutang negara.5
4. Tujuan Kebijakan Fiskal
Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara dengan bermacam
sasaran seperti berikut ini:
a. Meningkatkan Perkembangan Ekonomi dan PDB Suatu Negara
Kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk meningkatkan perkembangan
perekonomian secara optimal karena sangat berfungsi dalam pendapatan
ataupun pemasukan negara hal itu meliputi : Bea dan cukai, pajak bumi dan
bangunan ,pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lain
sebagainya.
Tidak hanya itu contoh pengeluaran negara yang dimaksud adalah:
1). pembangunan sarana dan prasarana umum
2). pesawat serta program lain untuk kesejahteraan warga
3). belanja persenjataan
4). proyek pemerintah
5
Ananda Bayu Krisna, B. 2020. Kebijakan Fiksal. Teknik industri umsida

12. 9
b. Mengurangi angka pengangguran serta memperluas lapangan pekerjaan.
Hal ini tentu sudah kita ketahui bahwa pengangguran adalah salah satu
pokok masalah dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri tingkat
pengangguran sudah berkurung sebanyak 140.000 jiwa. Dalam persentase
tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari tahun 2017 angkanya
mencapai hingga 5,33% dan dalam bulan Februari tahun ini angkanya sudah
menurun di tingkat 5,13%. Hal itu tentunya tidak lepas dari penerapan
kebijakan fiskal di Indonesia kebijakan fiskal memang dilakukan serta
menjadi prioritas utama dalam usaha pencegahan munculnya
angka pengangguran.
c. Menstabilkan Harga Berbagai Produk Dan Menanggulangi Terbentuknya
Inflasi.
Turunnya harga suatu produk pastinya membuat hilangnya harapan
dalam mendapat keuntungan terhadap sektor swasta. Akan tetapi, harga
suatu produk yang terus bertambah pula bisa menyebabkan terbentuknya
inflasi. Di sisi lain, inflasi bisa juga memberikan keuntungan, contohnya
dalam menciptakan peluang kerja penuh. Tapi lagi-lagi, inflasi juga bisa
berakibat negatif terhadap suatu kelompok ataupun orang yang mempunyai
penghasilan rendah karena daya beli bisa menjadi turun. Permasalahan
inflasi yang tidak kunjung stabil akan membuat kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah Jadi Menurun. Melalui kebijakan fiskal ini tingkat dari
pendapatan nasional, peluang kerja, tinggi rendahnya investasi nasional,
dan distribusi pendapatan nasional juga diharapkan lebih baik lagi.6
6
Ardiansyah Faris. 2020 . Kebijakan Fiskal. Teknik industri umsida

13. 10
5. Jenis Jenis Kebijakan Fiskal
Pada umumnya diketahui 2 jenis kebijakan fiskal yakni kebijakan
fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif diharapkan bisa
meningkatkan pendapatan nasional serta menurunkan tingkat pengangguran.
Sebaliknya kebijakan fiskal kontraktif ditujukan untuk menurunkan tingkat
inflasi serta memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri ( Mankiw,
2013: 392).
Kebijakan fiskal ekspansif (expansionary fiscal policy), yaitu kebijakan
ini Pasar Modal Pasar Barang Kebijakan Fiskal Dalam Model IS-LM.
Kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat, dan karenanya, memiliki
dampak terhadap output dan pendapatan. Tetapi perubahan tingkat pendapatan
mempengaruhi permintaan akan uang, dan karenanya, mengangsir suku bunga
keseimbangan dalam pasar modal. Perubahan suku bunga ini memberi umpan
balik pada pasar modal sekaligus mengurangi kekuatan pengaruh kebijakan
fiskal. menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto.
Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal
ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan
pengangguran yang tinggi.
Kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan
belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk
menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.7
6. Fungsi Kebijakan Fiskal
Fungsi kebijakan fiskal fungsi kebijakan fiskal diatur dalam undang-
undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang keuangan negara yaitu, fungsi
7
Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja
Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar).
Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3(2), 23-43.

14. 11
otoriter, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi
serta fungsi Distribusi.
a. fungsi otoritas yaitu ketika anggaran negara jadi pedoman untuk mencari
pendapatan serta belanja untuk tahun yang bersangkutan
b. fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara jadi dasar bagi
manajemen dalam merancang anggaran tahun yang bersangkutan
c. pengawasan yaitu ketika anggaran negara jadi pedoman untuk menilai
Apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara cocok dengan syarat
yang sudah ditetapkan
d. fungsi alokasi adalah jika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan
mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya dan
menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara.
e. fungsi stabilitas adalah ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
f. fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran
dengan adil dan rasa kepatutan
B. Keseimbangan Pendapatan Nasional
1. Definisi Keseimbangan Pendapatan Nasional
Keseimbangan pendapatan nasional atau pada istilahnya (Equilibrium
National Income) adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan
pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa,
misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta
kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan
penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintah, pengusaha, dan
masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi aggregate
supply.
Keseimbangan pendapatan nasional dalam analisis AD-AS akan
menunjukkan tingkat harga yang berlaku pada keseimbangan dan pendapatan

15. 12
nasional yang dicapai pada keseimbangan tersebut. Selanjutnya dengan
memperhatikan berbagai kemungkinan perubahan kurva AD dan AS, dapat pula
ditunjukkan akibat dari perubahan tersebut kepada tingkat harga dan kegiatan
perekonomian negara
Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima
oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerahan berbagai
faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama satu tahun. Untuk
dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan
kesejahteraan masyarakat dari suatu negara dari waktu ke waktu maka suatu
negara haruslah menghitung pendapatan nasionalnya sebagai indikator lajunya
pembangunan negara.
2. Model Keseimbangan Pendapatan Nasional 2 Sektor
Perekonomian 2 sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor
rumah tangga dan perusahan. Berarti pada perekonomian ini tidak ada aktivitas
pemerintah ataupun perdagangan luar negeri. Aliran pendapat mempuyai
sebagai berikut:
a. Sektor perusahaan memakai aspek aspek produksi yang dimiliki oleh
rumah tangga. Pemilik aspek aspek tersebut mendapatkan pendapatan berupa
gaji, upah, bunga serta laba usaha.
b. Sebagian pendapatan yang diterima oleh pemilik aspek produksi akan
digunakan untuk membeli barang barang serta jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan.
c. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan
ditabung dalam institusi institusi keuangan.
d. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan
rumah tangga dari institusi institusi keuangan.
Sirkulasi perekonomian 2 sektor bisa dilihat dari bagan berikut ini:

16. 13
Gambar 2.1
Pendapatan nasional terletak pada keseimbangan ataupun kondisi
ekuilibirium apabila permintaan agregat sama dengan penawaran agregat(
AD=AS). Dari sumber ataupun asalnya bahwa pendapatan nasional terdiri
dari konsumsi serta investasi. Jadi C+ I= Y. Sementara itu dari sudut
pemakaian nya merupakan bahwa pendapatan nasional sebagian
dipergunakan untuk pengeluaran konsumsi, sedangkan selebihya merupakan
ialah tabungan yaitu Y= C+ S Dengan demikian: C+ I= Y= C+ S C+ I= C+
S Sebab ruas kiri serta ruas kanan mempunyai C, hingga I= S Dengan
demikian ketentuan keseimbangan perekonomian model 2 sektor yaitu jika
S=I. Dalam perekonomian tertutp, perhitungan pendapatan keseimbangan 2
sektor terdiri dari variabel konsumsi( C) serta investasi( I). Y= C+ I e( C= a+
by) Y=( a+ by)+ I Y= a+ by+ I Y– by= a+ I( 1– b) Y= a+ I Y= a+ I/ 1– b
Contoh:
Soal !
Misalkan ( dalam milyar rupiah) fungsi konsumsi( C)= 20+ 0, 75Y dan
besarnya investasi (I)= 10, maka besarnya pendapatan nasional dengan
pendekatan 2 sektor yaitu sebagai berikut.
Jawab !
Y= (a+ I) : (1– b) = ( 20+ 10) : ( 1– 0, 75) = 30 : 0, 25
Y= 120 milyar rupiah

17. 14
3. Model Keseimbangan Pendapatan Nasional 3 Sektor
Yang dimaksud dengan perekonomian 3 sektor merupakan
perekonomian yang terdiri dari sektor sektor rumah tangga perusahaan, serta
pemerintah luar negeri. Jadi untuk menganalisis perekonomian 3 sektor yaitu
pada hakekatnya perlu mempertahankan peranan pemerintah serta
pengaruhnya keatas kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dalam
perekonomian memunculkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan
keseimbangan pendapatan nasional adalah:
a. Pemungutan pajak oleh pemeritah akan mengurangi pengeluaran agregat
dengan pengurangan keatas konsumsi rumah tangga.
b. Pajak oleh pemerintah digunakan untuk belanja tentu akan menaikkan
pembelanjaan agregat yaitu G.
Sirkulasi perekonomian 3 sektor bisa dilihat dari bagan berikut ini:
Gambar 2.2
4. Keseimbangn Perekonomian Terbuka
Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Terbuka Perekonomian
terbuka ataupun perekonomian 4 sektor merupakan suatu sistem ekonomi yang
melakukan aktivitas ekspor serta impor dengan negara- negara lain di dunia
ini. Dalam perekonomian terbuka sektor- sektor ekonominya dibedakan
menjadi  4 golongan, yaitu: rumah tangga, perusahaan, pemerintah,
serta luar negara. Melakukan perdagangan internasional merupakan aktivitas
yang lazim dilakukan oleh berbagai negara. Sejak berabad- abad yang lalu,

18. 15
ketika berbagai perekonomian masih belum begitu berkembang, perdagangan
ekspor serta impor sudah mereka jalani. Pada ketika ini kegiatan ekspor serta
impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian.
Walaupun bagaimanapun, secara relatif kepentingannya berbeda dari suatu
negara ke negara lain.
Sirkulasi perekonomian terbuka (4 sektor) dapat dilihat dari bagan berikut ini8
Gambar 2.3
8
https://www.academia.edu/49219158/Agung_Andana_Yoshanda_191020700091
_Pendapatan_Nasional. Di akses pada 5 Mei 2023

19. 16
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang
berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran nasional dalam meningkatkan
Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal ada
beberapa sektor yang dimanfaatkan pemerintah untuk melindungi Stabilitas
perekonomian makro antara lain, Pajak, Pengeluaran Belanja, Obligasi Publik.
Dalam kebijakan fiskal itu ada 4 macam antara lain, Pembiayaan Fungsional,
Pengelolaan Anggaran, Stabilitas Anggaran Otomatis, Anggaran Belanja
Seimbang. Tujuan kebijakan fiskal itu untuk meningkatkan perkembangann
ekonomi dan PDB suatu negara , mengurangi angka pengangguran serta
memperluas lapangan pekerjaan, menstabilkan harga berbagi produk dan
menanggulangi terbentuknya inflasi. Kebijakan fiskal ada 2 jenis yaitu kebijakan
fiskal ekspansif dan kontraktif.
2. Keseimbangan pendapatan nasional atau pada istilahnya (Equilibrium National
Income) adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran
perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya
konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan
ekspor dan impor. Model keseimbangan pendapatan nasional ada 2 yakni , Model
keseimbangan pendapatan nasional 2 sektor, 3sektor, dan Model keseimbangan
pertumbuhan terbuka

20. 17
DAFTAR PUSTAKA
Ananda Bayu Krisna, B. 2020. Kebijakan Fiksal. Teknik industri umsida
Ardiansyah Faris. 2020 . Kebijakan Fiskal. Teknik industri umsida
Nainggolan Pinondang, Purba Bonaraja, dkk. 2021 . Pengantar Ilmu Ekonomi.
Publisher : Yayasan Kita Menulis
Setiawan, H.2018.Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap
Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector
Autoregression (Svar). Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3(2), 23-43.
https://www.academia.edu/49219158/Agung_Andana_Yoshanda_191020700091_
Pendapatan_Nasional. Di akses pada 5 Mei 2023