Hasil pendataan dapodik pada jenjang pendidikan SMK untuk provinsi Sulawesi Tenggara

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Advokasi Hasil Pendataan Dapodik SMK
Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2023
Agustus 2023

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
• Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia
• Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data
Pokok Pendidikan
DASAR HUKUM
Semangat Satu Data Pendidikan
Indonesia

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Aplikasi Dapodik
Definisi Aplikasi
Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
adalah suatu sistem pendataan yang
dikelola oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang memuat data
satuan pendidikan, peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan, dan
substansi pendidikan yang datanya
bersumber dari satuan pendidikan yang
terus menerus diperbaharui secara
online.

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Entitas Data Dapodik

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kriteria Data yang Baik
Cepat
01
Memerlukan waktu
cukup singkat
Dapodik telah menggunakan sistem
Aplikasi untuk mengumpulkan data
pendidikan
Lengkap
02
Seluruh komponen
data ada di Dapodik
Kelengkapan data Dapodik
(Sekolah, PD, Sarpras, PTK)
Mutakhir
03
Data yang dikirimkan
adalah kondisi terkini
Sekolah telah melakukan sinkronisasi
pengiriman data setiap semester
Akurat
04
Data yang dikirimkan
adalah data apa adanya
dari sekolah
Akurasi data Dapodik (Sekolah,
PD, Sarpras, PTK)
Akuntabel
05
Kondisi Data dapat
dipertanggung
jawabkan
Digunakan untuk: BOS, PIP,
Tunjangan Guru, Peningkatan
Kompetensi Guru & Program-program
lainnya.

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kualitas Data

7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UPT Kemdikbud
➔Berfungsi sebagai helpdesk
bagi pemda dan sekolah (sesuai
daerah yang diampu) dalam
penggunaan aplikasi
➔Melakukan Sosialisasi,
bimbingan, dan layanan teknis;
➔Monitoring progress sinkronisasi
dapodik;
➔Melakukan pengelolaan
manajemen pendataan;
➔Menyetujui pengajuan
penonaktifan sekolah;
➔Membantu pengelolaan Mutasi
Peserta Didik.
Dinas Pendidikan
➔Melakukan Sosialisasi, bimbingan, dan
layanan teknis;
➔Melakukan pengelolaan manajemen
pendataan;
➔Melakukan verifikasi dan validasi
tingkat provinsi/kabupaten/kota;
➔Menginstruksikan kepada semua satuan
pendidikan di wilayah kerja masing-masing
untuk melakukan pengumpulan dan
pengiriman data melalui Dapodik;
➔Memfasilitasi dan menegur kepada semua
satuan pendidikan di wilayah kerja masing-
masing yang tidak melakukan
pemutakhiran data secara berkala.
Satuan Pendidikan
➔Melakukan pengisian data
melalui aplikasi
➔Mengirimkan data dari
aplikasi ke server
➔Melakukan pemutakhiran data
secara berkala minimal satu
kali dalam satu semester
Tugas dan Peran Pengguna

8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Proses Pengumpulan Data

9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
TERSEDIANYA DATA
PENDIDIKAN
VOKASI (Link and
Super Match) YANG
BERKUALITAS DAN
SIAP PAKAI
INPUT OUTPUT
Pengumpulan dan
Analisa Data Pokok
Pengumpulan dan
Analisa Data
Penjaminan Mutu
Pembaharuan dan
Pengembangan
Aplikasi Data Pokok
Pendidikan
Meningkatkan
kemampuan manajemen
dan teknis pengelolaan
data
Pengembangan Aplikasi
Penjaminan Mutu/ Rapor
Pendidikan
Peningkatan Kompetensi
Pengelola Data
Meningkatkan kinerja instansi melalui penguatan tata kelola, SDM, regulasi,
pendanaan dan sarana prasarana pengelolaan data
PROSES
PETA PROSES BISNIS PENGELOLAAN DATA
PENDIDIKAN VOKASI
daring
dan
luring
• SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN
• LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN
• PERGURUAN TINGGI
VOKASI (POLITEKNIK,
AKADEMI KOMUNITAS
DAN AKADEMI)
• PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH
• MASYARAKAT DAN
LEMBAGA/ ORGANISASI
TERKAIT

10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
“Data merupakan bagian penting untuk mendorong
terwujudnya Perencanaan dan Pengambilan
Kebijakan yang Efektif dan Akurat”
Sekolah Peserta Didik Rombel Guru Tendik
172 35.334 1.780 3.740 499
Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan di
Provinsi Sulawesi Tenggara
• Terdapat beberapa SMK yang belum melakukan sinkron dapodik per
tanggal 31 Agustus 2023 untuk cut off data peserta didik sehingga capaian
progresnya masih 97,67%;
• Kondisi tersebut merupakan data entitas pokok terkait populasi sekolah,
peserta didik, guru dan tenaga kependidikan di provinsi Sulawesi Tenggara;
• Rasio jumlah Rombel dengan Guru dapat menjadi rujukan dinas Pendidikan
provinsi dalam penentuan kebijakan untuk pengusulan terkait pengangkatan
guru di wilayah binaannya, selain itu dapat dicermati melalui guru produktif
(kejuruan) dengan jumlah kompetensi keahlian yang dibuka oleh SMK;
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.54%
99.47%
99.45%
99.35%
99.33%
99.22%
99.09%
98.97%
98.91%
98.66%
98.24%
98.10%
98.08%
97.88%
97.71%
97.67%
97.52%
97.44%
96.60%
96.59%
96.15%
96.08%
95.87%
95.35%
94.87%
94.74%
94.52%
93.04%
92.59%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Gorontalo
Jambi
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Jawa Timur
D.K.I. Jakarta
Sulawesi Tengah
Jawa Barat
Maluku Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Jawa Tengah
Aceh
Banten
Bengkulu
Papua Tengah
Kalimantan Barat
Sulawesi Barat
Sulawesi Tenggara
Maluku
Riau
Sumatera Selatan
Bali
Papua Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
D.I. Yogyakarta
Papua Barat Daya
Papua Pegunungan
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Selatan
Kepulauan Riau
Progres Data
Sinkron
per 31-08-2023

11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
DATA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Swasta
41%
Negeri
59%
172 SMK
102 Negeri | 70 Swasta
Swasta
17%
Negeri
83%
35.334 Siswa
29.468 Negeri | 5.866 Swasta
Swasta
18%
Negeri
82%
3.735 Guru
3.089 Negeri | 670 Swasta
Perempuan
44%
Laki-laki
56%
499 Tenaga Pendidikan
281 Laki2 | 218 Perempuan
7
247
99 64 47
68
930
384 370
198
NULL Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat
Kondisi RPS dan Ruang Teori di SMK
RPS
Ruang Teori
Sumber: Dapodik per tanggal 1 September 2023, pukul 13.00 wib
Akreditasi
SMK*
A B C TT BT NULL
Sertifikat
Kadaluarsa
0 59 61 10 0 14 28

12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
275
6,401
6,592
6,570
-57
-5,293
-5,195
-4,951
-6,000 -4,000 -2,000 - 2,000 4,000 6,000
Kelas XIII
Kelas XII
Kelas XI
Kelas X
Peserta Didik berdasarkan jenis kelamin dan tingkat
Perempuan Laki-laki
DEMOGRAFI SATPEN Peserta Didik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
5
7
7
25
64
233
0 50 100 150 200 250
Aceh
Bengkulu
D.I. Yogyakarta
D.K.I. Jakarta
Gorontalo
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Pegunungan
Papua Selatan
Papua Tengah
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Selatan
Banten
Jambi
Kalimantan Selatan
Kepulauan Riau
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Sumatera Barat
Bali
Maluku
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Jawa Barat
Data sertifikasi siswa
Masih minimnya
data terkait
sertifikasi siswa
SMK yang diisikan
pada dapodik
bahkan di banyak
provinsi tidak ada
yang mengisi sama
sekali
Proporsi jumlah siswa perempuan dapat menjadi dasar
bagi pemda provinsi agar lebih selektif dalam melakukan
buka tutup untuk program keahlian SMK yang ada di
wilayahnya;
Terlihat sekolah sebagian besar masih belum
memperhatikan terkait data kondisi peserta didik yang
mendapatkan sertifikasi dalam rangka peningkatan
kompetensinya.

13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Verval Sarpras Kondisi Data Bangunan
48.33%
51.67%
Pemutakhiran Data Sarpras
1 bangunan
Lebih dari 1 bangunan
49.40% sekolah masih belum melakukan perubahan data terkait bangunan yang
dimiliki oleh SMK;
Masih adanya status tanah SMK yang bukan milik, dapat menjadi catatan Dinas
Pendidikan Provinsi akan memberikan bantuan pembangunan prasarana melalui dana
DAK
Terlihat sekolah sebagian besar melalukan update/sinkronisasi data dapodik kondisi
sekolahnya hanya pada saat bulan momen transaksional diberlakukan.
165
2
10 7
Milik Sewa Pinjam Bukan Milik
Status Tanah
0
10
20
30
40
50
60
1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023
Fluktuasi sinkronisasi data dapodik SMK bulanan
SDM Sarpras
Sinkronisasi
data sarpras
untuk DAK
Sinkronisasi
data siswa
untuk BOS

14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
143 143 143
139
122
138
100.00% 100.00% 100.00% 97.20%
85.31%
96.50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
50
75
100
125
150
Jumlah SMK Punya akun
belajar.id
Aktivasi
belajar.id
Sudah Login Selesai
Eksplorasi
Sudah
Unduh
Jumlah %
Adoption Rate Rapor Pendidikan
Jumlah SMK yang telah mempunyai akun belajar.id Rapor
Pendidikan sudah 100%, namun masih terdapat beberapa
yang belum melakukan aktivasi akun;
 Masih terdapat beberapa yang belum melakukan login
pada Rapor Pendidikan;
 Terdapat beberapa Sekolah yang belum melakukan
unduh terhadap hasil Rapor Pendidikan;
 Sementara untuk eksplorasi terhadap hasil Rapor
Pendidikan masih banyak yang belum dilakukan oleh
sekolah.

15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pengisian Umum Sarpras
Deskripsi Alur Pengisian Tanah, Bangunan dan Ruang Pada Aplikasi Dapodik
➔Perekaman data Sarana dan
Prasarana pada Aplikasi Dapodik
dimulai dari perekaman data Tanah,
selanjutnya data Bangunan, dan
Ruang
➔Contoh Denah sekolah yang akan
diinputkan data pada Aplikasi Dapodik
❏ Bangunan 1 terdiri dari Ruang
Kelas, Perpustakaan dan WC
siswa
❏ Bangunan 2 terdiri dari 4 Ruang
Kelas
❏ Bangunan 3 terdiri dari Ruang
Guru, Mushola dan Ruang BK
❏ Lapangan Upacara dan Lahan
Parkir termasuk dalam kategori
Bangunan yang perlu direkam

16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Form PUPR untuk Informasi Tingkat Kerusakan
Usulan
Rehabilitasi
melalui DAK
Dokumen
Form
Penilaian
Kerusakan
PUPR
Wajib ada
Satuan
Pendidikan
Konsultasi
melalui Tim
Survei/ PUPR
Usulan kebutuhan rehabilitasi bangunan melalui dana DAK hanya
disetujui ketika sekolah melakukan pemutakhiran data kerusakan
sarana prasarana pada Dapodik dengan melampirkan Form
Penilaian Tingkat Kerusakan Bangunan. Penilaian tingkat
kerusakan bangunan di satuan pendidikan dilakukan oleh dinas
pendidikan bekerja sama dengan dinas yang menangani
keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai
format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
Tim Survei/ PUPR mengisi
form isian tingkat kerusakan
massa bangunan di sekolah
yang bersangkutan
Tim Survei/ PUPR
menyampaikan hasil survei untuk
diberikan pengesahan oleh Dinas
PU dan diketahui Dinas
Pendidikan setempat.
Login Aplikasi DAPODIK
untuk Perbarui Data &
Unggah dokumen
Proses Pengusulan
Rehabilitasi
Bangunan melalui
Dana DAK pada
sistem Bappenas

17. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alur Verval Sarpras

18. Terima
Kasih