Lembaga Perbankan

1. Hukum Perbankan
Semester Genap Maret 2021

2. INDONESIA FINANCIAL SYSTEM
Non Financial Institution (IKNB) Monetary/Banking System
Financial Services Authority (OJK) OJK-Bank Indonesia
Indonesia Deposit
Insurance Corporation-LPS
Finance Company/
Lembaga Pembiayaan
Insurance Pension
Fund
Capital Market Pawn based
Financial
services
company,
Perusahaan
Penjaminan Commercial
Banks
Rural Banks
As.
Kerugian
As.Jiwa
As.Sosial
Re-
asuransi
Broker
Asuransi
Dana Pensiun
Pemberi Kerja
Dana Pensiun
Lembaga
Keuangan
Bursa Efek
Perush. Efek
Reksa Dana
Bank BUMN
Bank BPD
Bank Asing
Bank Campuran
Secondary
Mortgage
Lembaga
Keuangan
Mikro
(Micro
Finance)
- FinancialTechnology:
Peer to Peer Lending
- Equity Crowd Funding
-- Inovasi Keuangn Dgital

3. WHY BANK IS DIFFERENT?
Capital Adequacy Ratio – Min 8 %
(Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank)
1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Penyertaan saham : pada Lembaga Keuangan
Mendirikan DP – DPPK atau DPLK
4. Menerbitkan, menjual-beli dan menjamin surat
berharga
5. Memberikan jasa-jasa di bidang lalu lintas
pembayaran / perbankan

4. Penyertaan Saham sementara sbg akibat
kegagalan dalam pemberian kredit –
Restructuring - Debt to Equity Swap +
Technical assistant
Penyertaan Sementara maksimal 5 thn;
Buy Back Clause

5. LEMBAGA PEMBIAYAAN
1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus
didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,
Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
3. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan
modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam
bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi
konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil
usaha.
4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang
didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk
Penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

6. LEMBAGA PEMBIAYAAN
5. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha
dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa
hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna
Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan
pembayaran secara angsuran.
6. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan
berikut pengurusan atas piutang tersebut.
7. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan
kebutuhankonsumen dengan pembayaran secara angsuran.
8. Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaanuntuk
pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

7. LEMBAGA PEMBIAYAAN
Lembaga Pembiayaan meliputi:
a. Perusahaan Pembiayaan;
b. Perusahaan Modal Ventura; dan
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
a. Sewa Guna Usaha;
b. Anjak Piutang;
c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
d. Pembiayaan Konsumen.
Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:
a. Penyertaan saham (equity participation);
b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); dan/atau
c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).

8. LEMBAGA PEMBIAYAAN
Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan
Infrastruktur;
b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
c. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan
dengan Pembiayaan Infrastruktur;
Untuk mendukung kegiatan usahanya Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
dapat pula melakukan:
a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan
untuk Pembiayaan Infrastruktur;
b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services);
c. Penyertaan modal (equity investment);
d. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan
Infrastruktur; dan/atau
e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan
Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

9. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Leasing (SEWA GUNA USAHA)
Factoring (anjak piutang) – trade receivables, export
import; subrogatie - cessie
Consumer Finance
Credit Card Company - Diner’s club, GE Capital
Kartu Kredit banyak diterbitkan oleh Bank
Modal Ventura (Penyertaan Modal) – PNM, Bahana
Ventura
BANCASSURANCE
BANKER’S CLAUSE

10. IKNB
Pasar Modal : securities company;
Underwriting = penjamin emisi efek; full
commitment, best effort basis
Brokerage= perantara penjualan efek
Fund manager = penasehat investasi
Bank boleh listing di PM
Settlements transaction via Banks

11. IKNB
Bank vs Pegadaian:
Keduanya menggunakan hukum gadai;
Vide Psl 8 UU Perbankan:
B menilai orang & prospek usahanya :
character, capacity… collateral terakhir;
Pgdn hanya menilai barang agunan.
Secondary Mortgage Facility – assets back
securities
Universal Banking (UU 7/92) vs Specialized
Banking (UU 14/67)

12. FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
EQUITY CROWD FUNDING
INOVASI KEUANGAN DIGITAL

13. SISTEM KEUANGAN INDONESIA
No. Perbedaan L E M B A G A
Pembiayaan
Dana
Pensiun
Asuransi Pegadaian Perbankan
1. Dasar Hukum Keppres No. 61 Tahun
1988 (dicabut dg
PERPRES No. 9/09)
Kep Menkeu No.
1251/KMK.013/’88 jo
Kep Menkeu No.
1256/KMK.000/’89 jo
Kep Menkeu No.
468/KMK.017/’95 jo
Kep Menkeu No.
448/KMK.017/’00 jo
Kep Menkeu No.
172/KMK.06/’02
PMK No.84/PMK.
012/2006 (Pmbiayaan)
Perpres No. 9/2009
dicabut dg Perpres No.
110/2020
POJK No.35/POJK.05/
2018 ttg Penyel Usaha
PerushPembiayaan
UU No.11/92 UU No. 40/14 PP No. 7/1969
Keppres No. 55/1985
PP No. 103/’00
Perum Pegadaian
Nomor 51 Tahun 2011
Persero Pegadaian
Tahun 2012 tanggal 4
April 2012 – PT
Pegadaian (Persero)
UU No.7/1992 ttg
Perbankan sbgmn
tlh diubah dgn UU
No. 10/1998; UU No.
21/2008 ttg Prbnkn
syariah
UU No. 23/’99
sbgmn tlh diubah
dgn UU No. 3/2004
jis UU No. 6/2009 ttg
Bank Indonesia
2. Otoritas
Pemberian Izin
dan
Pengawasan
OJK OJK OJK OJK Izin OJK dan BI
(Pengawasan SIB-
macroprudentials)
LPS
3. Sumber Dana Sebagian besar
pinjaman, modal
sendiri
Iuran Peserta Premi Pinjaman & Modal
Sendiri
Sebagian besar
dari Simpanan (kl.
90%)
4. Usaha •Factoring (anjak
piutang)
•Leasing (sewa guna
usaha)
•Kartu Kredit
Memberikan
manfaat
pensiun bagi
peserta
Memberikan
perlindungan
bagi
pemegang
polis
Meminjamkan uang
kepada nasabah
•Menghimpun dana
•Menyalurkan dana
•Menerbitkan,
menjual-beli dan
menjamin surat

14. PERBEDAAN BANK UMUM DAN BPR
No P E R B E D A A N B A N K U M U M BANK PERKREDITAN RAKYAT
1. D e f i n i s i Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran (Ps.1 angka 3)
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran (Ps.1 angka4)
2. Tempat Kedudukan Dimana saja dalam wilayah Indonesia Di kecamatan di luar ibukota, kabupaten, kotamadya,
propinsi atau ibukota negara.
3. Modal Disetor Rp 3 trilliun BUK
Rp. 1 triliun BSyariah
4. Pemilikan Boleh dimiliki WNA atau badan hukum
asing
Harus dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia
(Pasal 23)
5. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi,
Perusahaan Daerah (PD) Bentuk
lainnya (Bank Asing)
Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas &
bentuk lainnya jo Pasal 58
6. Bentuk Penghimpunan
Dana
Giro, tabungan, deposito, dan sertifikat
deposito (Ps.6 huruf a) Mencipta uang
giral
Tabungan, deposito berjangka (Pasal 13 huruf a)
(bukan pencipta uang giral)
7. Kegiatan Valuta Asing Boleh (Ps. 7 huruf a) Tidak boleh
8. Penyertaan Boleh (Ps. 7 huruf b) Tidak boleh
9. Kliring Peserta Kliring Tidak ikut Kliring

15. PERBEDAAN PASAR UANG DAN PASAR MODAL
No M A T E R I PASAR UANG PASAR MODAL
1. Otoritas Bank Indonesia OTORITAS JASA KEUANGAN
2. Piranti Sertifikat Bank Indonesia, Surat
Berharga Pasar Uang, Commercial
Paper, Certificate of Deposit
Saham, Obligasi dan derivatifnya
3. Jangka Waktu Pendek Panjang
4. Hasil Bunga, Bagi Hasil deviden/capital gain (loss), bunga & bagi hasil
5. Tempat bertemu tidak ada Bursa
6. Pelaku Bank-Bank & Financial Institution,
Money Broker
Securities Company (Perusahaan Sekuritas)
7. Valuta Rupiah dan mata uang asing Rupiah dan mata uang asing
8. Investasi lebih mudah/aman, sederhana, return
relatif kecil
lebih complicated, lebih beresiko
9.

16. Notes
• Sampai dengan 5 Agustus 2020, total jumlah penyelenggara FINTECH terdaftar dan
berizin adalah sebanyak 158 perusahaan.
• Saat ini Penyelenggara IKD berjumlah 16 perusahaan dalam proses penelitian dan
pendalaman terhadap model bisnisnya melalui mekanisme Regulatory Sandbox.
1. AGGREGATOR BLOCKCHAIN BASED
2. CLAIM SERVICE HANDLING CREDIT SCORING
3. E-KYC FINANCIAL PLANNER
4. FINANCING AGENT FUNDING AGENT
5. INSURANCE BROKER MARKET PLACE INSUR TECH
6. ONLINE DISTRESS SOLUTION PROJECT FINANCING
7. PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT REG TECH PEP
8. TAX AND ACCOUNTING VERIFICATION TECHNOLOGY
PERUSAHAAN EFEK 123
IKNB :
Asuransi 152 (139 + 13)
Lembaga Pembiayaan 245 (236 + 9)
Dana Pensiun 222 (219 + 3)
Lembaga Keuangan Khusus 115 (110 + 5) LPEI, Pegadaian, LPenjamin,SMF,
PNM, DANAREKSA
Jasa Penunjang IKNB 228 Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,
Penilai Kerugian Asuransi
LKM 221 (145 + 76)
Fintech 158 (147 + 11)
TOTAL 1341 (1224 + 117)