1. SISTEM PEMERINTAHAN
Nama Kelompok :
1. Rizki Maulana P
2. Syahril Agil M
3. Reza Ardiansyah
4. Dede Sunjaya
5. Agus Chandra
XII IPA 1
SMA NEGERI 1 CIKARANG TIMURPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
3. Arti Luas
Suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak
dari hubungan antar semua organ negara, termasuk hubungan antara
pemerintah pusat (central government) dan bagian yang terdapat di
dalam negara di tingkat lokal (local government).
Arti Sempit
Suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari
hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya antara
eksekutif dan legislatif.
4. A. Bentuk Pemerintahan Klasik
Pemerintahan klasik umumnya masih menggabungkan bentuk
negara dan bentuk pemerintahan. Dalam teori klasik, bentuk
pemerintahannya dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang
yang memerintah dan sifat pemerintahannya
•> Berikut Tokoh-tokoh yang menganut teori
klasikadalah:
5. Monarki
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu
orang demi kepentingan umum
Tirani
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu
orang demi kepentingan pribadi
Aristokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum
Oligarki
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
sekelompok cendekiawan demi kepentingan
kelompoknya
Politeia
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh
rakyat demi kepentingan umum
Demokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat
dan dijalankan demi kepentingan seluruh rakyat
Berikutbentuk pemerintahan
menurutAristoteles :
Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM)
http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
6. B. Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan)
• Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan dibagi menjadi
pemerintah Monarki dan Republik. Perbedaan antar keduanya
adalah pada kepala negaranya. Dikatakan Monarki jika kepala
negaranya berdasarkan turun-temurun. Dan Republik jika
kepala negaranya dipilih, bukan berdasarkan keturunan.
Berkaitan dengan bentuk pemerintahan, Prof. Padmo Wahyono,
S.H, berpendapat bahwa aristokrasi dan monarki merupakan
bentuk pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik
merupakan bentuk pemerintahan modern.
>Adapun bentuk monarki ini dibedakan menjadi tigamacam, yaitu
7. • Monarki Absolut
• Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu
negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau
kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.
Perintah raja merupakan hukun dan undang-undang yang
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Pada diri raja
terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang
menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis
semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat
C’est Moi.
• Daftar negara-negara dengan sistem monarki mutlak
• Arab Saudi (Raja Abdullah ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud)
• Brunei (Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah )
• Swaziland (Raja Mswati III)
• Vatikan (Paus Benediktus XVI)
• Di Yordania dan Maroko, rajanya mempunyai banyak kuasa
tetapi tidak boleh dianggap sebagai monarki yang mutlak.
Manakala di Liechtenstein, hampir dua-pertiga penduduknya
yang berhak mengikuti pemilu telah memberikan hak veto
kepada kepala negaranya Pangeran Hans-Adam II.
8. • Monarki Konstitutional
• Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu
negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi
oleh undang-undang dasar (konstitusi). Proses monarki
konstitusional adalah sebagai berikut :
– a. Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari
inisiatif raja itu sendiri karena ia takut kekuasaannya akan
runtuh / dikudeta. Contoh: negara Jepang dengan hak octrooi.
– b. Adakalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena
adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contoh: Inggris yang
melahirkan Bill of RightsI tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab
Saudi, dan Brunei Darussalam.
>berikut daftar negara-negara yang menganut sistem ini
9. Perancis pernah
menggunakan sistem ini
untuk waktu singkat pada
1789-1792 dan 1815-
1848.
Daftar negara-negara
dengan sistem monarki
konstitusional
• Antigua dan Barbuda (Ratu Elizabeth
II)
• Australia (Ratu Elizabeth II)
• Bahama (Ratu Elizabeth II)
• Barbados (Ratu Elizabeth II)
• Belanda (Ratu Beatrix)
• Belgia (Raja Albert II)
• Belize (Ratu Elizabeth II)
• Britania Raya (Ratu Elizabeth II)
• Denmark (Ratu Margrethe II)
• Greenland (Ratu Margrethe II)
• Grenada (Ratu Elizabeth II)
• Jamaika (Ratu Elizabeth II)
• Jepang (Maharaja Akihito)
• Kamboja (Raja Norodom Sihamoni)
• Kanada (Ratu Elizabeth II)
• Liechtenstein (Pangeran Hans Adam
II)
• Luxemburg (Grand Duke Henri)
• Malaysia (Yang di-Pertuan Agong Sultan
Mizan Zainal Abidin)
• Monako (Pangeran Albert)
• Maroko (Raja Mohammed VI)
• Norwegia (Raja Harald V)
• Papua Nugini (Ratu Elizabeth II)
• Saint Kitts dan Nevis (Ratu Elizabeth II)
• Saint Lucia (Ratu Elizabeth II)
• Saint Vincent dan Grenadines (Ratu
Elizabeth II)
• Selandia Baru (Ratu Elizabeth II)
• Kepulauan Solomon (Ratu Elizabeth II)
• Spanyol (Raja Juan Carlos I)
• Swedia (Raja Carl XVI Gustaf)
• Thailand (Raja Bhumibol Adulyadej)
• Tuvalu (Ratu Elizabeth II)
• Uni Emirat Arab (Presiden Khalifa bin
Zayed Al Nahayan)
• Yordania (Raja Abdullah II )
10. • Monarki Parlementer
• Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu
negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan
parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jatuh
tegaknya pemerintah bergantung pada kepercayaan parlemen
kepada para menteri. Dalam monarki parlementer, kekuasaan
eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung
jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara
(simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.
Raja tidak memegang pemerintahan secara nyata, tetapi para
menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-
sendiri, sesuai tugas masing-masing. Bentuk monarki parlementer
sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan
Malaysia.
11. • C. Bentuk Pemerintahan Republik
• Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat
dibedakan menjadi republik absolut, republik
konstitusional, dan republik parlementer.
>berikut penjelasandari bentuk-bentuk pemerintahan Republik
12. • 1) Republik Absolut
• Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa
ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan
untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam
pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidka berfungsi.
• 2) Republik Konstitusional
• Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang
kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun,
kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu,
pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
• 3) Republik Parlementer
• Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala
negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan
kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang
bertanggungjawab kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan
legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.
13. Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata,
“sistem” dan “pemerintahan”. “Sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari
beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-
bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga,
hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian
yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan
mempengaruhi keseluruhannya itu. (Carl J. Friedrich). Sistem pemerintahan
di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem
pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai
variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Penggolongan
kedua sistem pemerintahan ini didasarkan pada hubungan antara kekuasaan
eksekutif dan legislatif. Digolongkan sebagai sistem pemerintahan
parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif
mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sedangkan
dogolongkan sebagai sistem pemerintahan presidensial apabila badan
eksekutif berada di luar pengawasan langsung legisaltif.
>berikutmacam-macamsistem pemerintahan
14. 1. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki
wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan
pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat
memiliki seorang presiden, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam
sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem ini
dikembangkan di berbagai negara, antara lain, adalah di Prancis, Kerajaan Inggris, dan
negara-negara commonwealth, antara lain seperti : Kanada, Australia, India, dan
sebagainya.
Menurut Arend Ljiphart, perkembangan sistem ini pada umumnya melalui 3
fase, yaitu :
1.) Pada awalnya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab
atas seluruh sistem politik atau kenegaraan.
2.) Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja.
3.) Majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak
sebagai parlemen, sehingga raja kehilangan sebagian kekuasaan tradisionalnya.
15. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan
Parlementer
• Raja/ratu atau presiden adalah
sebagai kepala negara. Kepala
negara ini tak bertanggung jawab
atas segala kebijaksanaan yang
diambil oleh kabinet.
• Kepala negara tidak sekaligus
sebagai kepala pemerintahan.
Kepala pemerintahan adalah
perdana menteri. Kepala negara tak
memiliki kekuasaan pemerintahan.
Ia hanya berperan sebagai simbol
kedaulatan dan keutuhan negara.
• Badan legislatif atau parlemen
adalah satu-satunya badan yang
anggotanya dipilih lansung oleh
rakyat melalui pemilihan umum.
Parlemen memiliki kekuasaan besar
sebagai badan perwakilan dan
lembaga legislatif.
• Eksekutif bertanggung jawab
kepada legislatif. Dan yang
disebut sebagai eksekutif di sini
adalah kabinet. Kabinet harus
meletakkan atau mengembalikan
mandatnya kepada kepala negara,
manakala parlemen mengeluarkan
mosi tidak percaya kepada
menteri tertentu atau seluruh
menteri.
• Dalam sistem dua partai, yang
ditunjuk sebagai pembentuk
kabinet dan sekaligus sebagai
perdana menteri adalah ketua
partai politik yang memenangkan
pemilu. Sedangkan partai politik
yang kalah akan berlaku sebagai
pihak oposisi.
16. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan
Parlementer
• Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk
kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan
kepercayaan dari parlemen.
• Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala
negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka
kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan menjadi
tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo
30 hari setelah pembubaran itu. Sebagai akibatnya, apabila partai
politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu tersebut,
maka kabinet akan terus memerintah. Sebaliknya, apabila partai
oposisi yang memenangkan pemilu, maka dengan sendirinya
kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik yang menang
akan membentuk kabinet baru.
17. KelebihandankekuranganSistemPemerintahan
Parlementer
1. Kelebihan
• Pembuatan kebijakan dapat
ditangani secara cepat karena
mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan
legislatif. Hal ini karena kekuasaan
legislatif dan eksekutif berada
pada satu partai atau koalisi
partai.
• Garis tanggung jawab dalam
pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan publik jelas
• Adanya pengawasan yang kuat
dari parlemen terhadap kabinet
sehingga kabinet menjadi berhati-
hati dalam menjalankan
pemerintahan.
2. Kekurangan
• Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat
tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan
oleh parlementer
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau
kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan
masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet
dapat bubar
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini
terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota
parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena
pengaruh mereka yang besar di parlemen dan
partai, anggota kabinet pun dapat menguasai
parlemen
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-
jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi
anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal
penting untuk menjadi menteri atau jabatan
eksekutif lainnya.
Next
18. ۞ Model ini dianut oleh Amerika Serikat,
Filipina, Indonesia dan sebagian besar
negara-negara Amerika Latin dan Amerika
Tengah ۞
2. Sistem Pemerintahan Presidensial
• Sistem ini atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu
dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki
posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif
seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk
mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi,
pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden
bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu,
biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
• Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat.
Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.
Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
• Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court
(Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau
Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem
presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu secara
murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Contohnya
adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di
Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).
19. Ciri-ciriSistemPemerintahanPresidensial
• Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah
kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih
oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu
dewan/majelis
• Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung
jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada
parlemen/legislatif
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak
dipilih oleh parlemen
• Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem
parlementer
• Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga
perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat
• Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen
20. 1. Kelebihan
• Badan eksekutif lebih stabil kedudu-
kannya karena tidak tergantung
pada parlemen
• Masa jabatan badan eksekutif lebih
jelas dengan jangka waktu tertentu.
Misalnya, masa jabatan presiden
Amerika Serikat adalah 4 tahun dan
presiden Indonesia selama 5 tahun
• Penyusunan program kerja kabinet
mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya
• Legislatif bukan tempat kaderisasi
untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar
termasuk anggota parlemen sendiri
2. Kekurangan
• Kekuasaan eksekutif di luar
pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak
• Sistem pertanggung jawabannya
kurang jelas
• Pembuatan keputusan/kebijakan
publik umumnya hasil tawar-
menawar antara eksekutif dengan
legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas dan
memakan waktu yang lama.
Next
21. 3. SistemPemerintahan Referendum
• Referendum berasal dari kata refer yang berarti mengembalikan.
Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintah didasarkan pada
pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap
kebijakan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh
badan legislatif atau eksekutif.
• Sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan
presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara
Swiss, di mana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah
pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu
dilakukan dalam bentuk referendum yang terdiri dari referendum
obligatoir, referandum fakultatif, dan referandum konsultatif.
• Pada pemerintahan dengan sistem referandum, pertentangan yang
terjadi antara eksekutif (bundesrat) dan legislatif (keputusan
daripada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari bundesrat ini
dipilih oleh bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan
bisa dipilih kembali.
22. Macam-macam referendumadalah sebagai berikut:
• Referandum Obligatoir, adalah referandum yang harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu
undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak
harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat
seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. Contoh, adalah
persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-
undang dasar.
• Referendum Fakultatif, adalah referandum yang dilaksanakan apabila
dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan
dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara
menginginkan diadakannya referandum. Dalam hal ini apabila
referandum menghendaki undang-undang tersebut dilaskanakan, maka
undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu
ditolak dalam referandum tersebut, maka undang-undang itu tidak
berlaku lagi.
• Referandum Konsultatif, adalah referandum yang menyangkut soal-
soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi
undang-undang yang dimintakan persertujuaannya.
23. Keuntungan dan kelebihan
Keuntungan dari sistem referendum adalah, bahwa pada
setiap masalah negara, rakyat langsung ikut serta
menanggulanginya. Akan tetapi kelemahannya adalah tidak
setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya karena untuk
mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup harus dimiliki
oleh rakyat itu sendiri. Sistem ini tak bisa dilaksanakan jika
banyak terdapat perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif
yang menyangkut kebijaksanaan politik. Keuntungan yang
lain ialah, bahwa kedudukan pemerintah itu stabil sehingga
membawa akibat pemerintah akan memperoleh pengalaman
yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya.
