1. Dalam mempelajari ilmu politik kita kerap ‗dipusingkan‘ oleh berbagai macam istilah yang
satu sama lain saling berbeda. Peristilahan yang seringkali ditemukan tersebut misalnya
monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi, federasi, kesatuan,
konfederasi, presidensil, dan parlementer. Bagaimana kita harus mengkategorikan
masing-masing istilah tersebut?
Apa beda antara monarki dengan parlementer? Sama atau berbedakah pengertian antara
tirani dengan monarki? Dalam konteks apa kita berbicara mengenai presidensil atau
oligarki? ‗Pemusingan‘ ini merupakan awal dari proses belajar, dan jangan kita surut,
melainkan terus maju dengan membaca.
Jika kita berbicara mengenai monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan
mobokrasi, berarti kita tengah berbicara mengenai jenis-jenis kekuasaan. Jika kita
berbicara mengenai federasi, kesatuan, dan konfederasi, berarti kita tengah berbicara
mengenai bentuk-bentuk negara. Jika kita berbicara mengenai presidensil dan
parlementer berarti kita tengah berbicara mengenai bentuk-bentuk pemerintahan.
Jika kita berbicara mengenai jenis kekuasaan, berarti kita tengah berbicara mengenai
apakah kekuasaan itu dipegang oleh satu tangan (mono), beberapa tangan atau orang
(few), ataukah banyak tangan atau orang (many). Definisi kekuasaan adalah kemampuan
seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain agar mereka menuruti
keinginan atau maksud si pemberi pengaruh. Dalam hal ini, pihak pemberi pengaruh dapat
berwujud mono, few, atau many.
Jika kita berbicara mengenai bentuk negara, berarti kita tengah membicarakan
bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah.
Hubungan seperti ini disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya ‗pusat‘ diasumsikan
berada di atas ‗daerah‘, dalam mana keberadaan pusat di ‗atas‘ tersebut berbeda
derajatnya baik di negara kesatuan, federasi, atau konfederasi.
Akhirnya, jika kita berbicara mengenai bentuk pemerintahan, berarti kita tengah
berbicara mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara
legislatif dengan eksekutif. Legislatif dan eksekutif, dalam doktrin Trias Politika adalah
setara, yang satu tidak lebih berkuasa atau lebih tinggi posisinya ketimbang yang lain.
Dalam hubungan horizontal inilah kita akan menemui pembicaraan mengenai presidensil
atau parlementer.
A. Jenis-Jenis Kekuasaan

2. 1. Monarki dan Tirani
Monarki berasal dari kata ‗monarch‘ yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di
mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan). Para
pendukung monarki biasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang
oleh satu tangan ini lebih efektif untuk menciptakan suatu stabiltas atau konsensus di
dalam proses pembuatan kebijakan. Perdebatan yang bertele-tele, pendapat yang
beragam, atau persaingan antarkelompok menjadi relatif terkurangi oleh sebab cuma ada
satu kekuasaan yang dominan.
Negara-negara yang menerapkan jenis kekuasaan monarki hingga saat ini adalah Inggris,
Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxemburg, Jepang, Muangthai, dan
Spanyol. Di negara-negara ini, monarki menjadi instrumen pemersatu yang cukup efektif,
misalnya sebagai simbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah
masyarakat. Kita perhatikan negara yang modern dan maju seperti Inggris dan Jepang pun
masih menerapkan sistem monarki.
Namun, di negara-negara ini, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak
lain, terutama parlemen. Proses berbagi kekuasaan tersebut dikukuhkan lewat konstitusi
(Undang-undang Dasar), dan sebab itu, monarki di era negara-negara modern
sesungguhnya bukan lagi absolut melainkan bersifat monarki konstitusional. Bahkan,
kekuasaannya hanya bersifat simbolik (sekadar kepala negara) ketimbang amat
menentukan praktek pemerintahan sehari-hari (kepala pemerintahan). Di ke-10 negara
monarki yang telah disebut di atas, pihak yang relatif lebih berkuasa untuk menentukan
jalannya pemerintahan adalah parlemen dengan perdana menteri sebagai kepala
pemerintahannya.
Jenis monarki lainnya yang kini masih ada adalah Arab Saudi. Negara ini berupa kerajaan
dan raja adalah sekaligus kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan raja tidak dibatasi
secara konstitusional, tidak ada partai politik dan oposisi di sana. Pola kekuasaan di Arab
Saudi juga dikenal sebagai dinasti (Dinasti al-Saud), di mana pewaris raja adalah
keturunannya.
Bentuk pemerintahan yang buruk di dalam satu tangan adalah Tirani. Tiran-tiran kejam
yang pernah muncul dalam sejarah politik dunia misalnya Kaisar Nero, Caligula, Hitler,
atau Stalin. Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era negara modern, tetapi jenis
kekuasaan yang mereka jalankan pada hakekatnya terkonsentrasi pada satu tangan, di
mana keduanya sama sekali tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap
kali bersifat kejam baik terhadap rakyat sendiri maupun lawan politik.

3. 2. Aristokrasi dan Oligarki
Dalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yang
diberikan oleh para penasihat dan birokrat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh
orang-orang ini (penasihat dan birokrat) maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu
orang (mono) melainkan beberapa (few).
Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit (few) dalam
masyarakat, di mana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan
politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun
dari orang tua kepada anak. Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis
kekuasaan kaum bangsawan (aristokrasi).
Biasanya, di mana ada kelas aristokrat yang dominan secara politik, maka di sana ada
pula monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini —aristokrasi— tidak
bertahan lama, oleh sebab orang-orang yang orang tuanya bukan bangsawan pun bisa
duduk mempengaruhi keputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya,
berpengaruh, dan cerdik. Jika kenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para
bangsawasan ke kelompok non-bangsawan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai
peralihan atau pergeseran dari aristokrasi menuju oligarki.
Untuk menggambarkan peralihan di atas, baiklah kami kemukakan apa yang terjadi di
Inggris. Sebelum terjadinya Revolusi Industri padaa abad ke-18 —tepatnya sebelum mesin
uap ditemukan oleh James Watt— Inggris menganut jenis kekuasaan monarki dengan kaum
bangsawasan (aristokrat) sebagai pemberi pengaruh yang besar.
Namun, setelah Revolusi Industri mulai menunjukkan efek, yaitu berupa munculnya kelas
menengah baru (pengusaha baru yang kekayaan diperoleh sendiri bukan diwariskan),
maka kekuasaan kaum bangsawasan dalam mempengaruhi kekuasaan monarki mulai
‗digerogoti.‘ Kelas menengah baru ini mulai menentukan jalannya kekuasaan di parlemen,
dan, pengaruh kaum ‗Orang Kaya Baru‘ ini dinyatakan sebagai jenis kekuasaan oligarki.
Hingga saat ini, di parlemen Inggris terdapat dua kamar yaitu House of Lords dan House of
Commons. Kamar yang pertama berisikan kaum bangsawan (namanya didahului dengan
Sir), sementara yang kedua banyak diisi oleh kaum kaya yang berpengaruh, meskipun
mereka bukan berdarah bangsawan. House of Commons lebih menentukan jalannya
parlemen Inggris ketimbang House of Lords. Dengan demikian, oligarki-lah yang lebih
berkuasa di Inggris ketimbang aristokrasi pada masa kini.

4. 3. Demokrasi dan Mobokrasi
Jika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh mono atau few, maka kekuasaan
tersebut dinamakan demokrasi. Di dalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang
dikenal terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah demokrasi langsung (direct
democracy) dan demokrasi perwakilan (representative democracy).
Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung, tanpa perantara.
Salah satu pendukung demokrasi langsung adalah Jean Jacques Rousseau, di mana
Rousseau ini mengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya
demokrasi langsung yaitu :
1.
2.
3.
4.
Jumlah warganegara harus kecil.
Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata).
Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya.
Terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian.
Pertanyaan kemudian adalah: Mungkinkan keadaan yang digambarkan Rousseau itu ada di
era negara modern saat ini? Jumlah warganegara negara-negara di dunia rata-rata berada
di atas jumlah 1-2 juta jiwa, pemilikan harta sama sekali tidak merata, secara budaya
masyarakat relatif heterogen (beragam) yang ditambah dengan infiltrasi budaya asing,
dan pencaharian penduduk dunia tengah beralih dari pertanian ke industri. Masih
mungkinkah demokrasi langsung dilaksanakan?
Di dalam demokrasi langsung, memang kedaulatan rakyat lebih terpelihara oleh sebab
kekuasaannya tidak diwakilkan. Semua warganegara ikut terlibat di dalam proses
pengambilan keputusan, tanpa ada yang tidak ikut serta. Namun, di zaman pelaksanaan
demokrasi langsung sendiri, yaitu di masa negara-kota Yunani Kuno, ada beberapa
kelompok masyarakat yang tidak diizinkan untuk ikut serta di dalam proses demokrasi
langsung yaitu: budak, perempuan, dan orang asing.
Dengan alasan kelemahan demokrasi langsung, terutama oleh ketidakrealistisannya untuk
diberlakukan dalam keadaan negara modern, maka demokrasi yang saat ini dikembangkan
adalah demokrasi perwakilan. Di dalam demokrasi perwakilan, tetap rakyat yang
memerintah. Namun, itu bukan berarti seluruh rakyat berbondong-bondong datang ke
parlemen atau istana negara untuk memerintah atau membuat UU. Tentu tidak
demikian.
Rakyat terlibat secara ‗total‘ di dalam mekanisme pemilihan pejabat (utamanya anggota

5. parlemen) lewat Pemilihan Umum periodik (misal: 4 atau 5 tahun sekali). Dengan memilih
si anggota parlemen, rakyat tetap berkuasa untuk membuat UU, akan tetapi keterlibatan
tersebut melalui si wakil. Wakil ini adalah orang yang mendapat delegasi wewenang dari
rakyat. Di Indonesia, 1 orang wakil rakyat (anggota parlemen) kira-kira mewakili 300.000
orang pemilih.
Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh di dalam membuat UU
negara. Misalnya saja, dari hampir 200 juta jiwa warganegara Indonesia, proses
pemerintahan demokrasi di tingkat parlemen hanya dilakukan oleh 500 orang wakil rakyat
yang duduk menjadi anggota DPR. Bandingkan kalau saja Indonesia menerapkan
demokrasi langsung di mana 200 juta rakyat Indonesia duduk di parlemen. Kacau dan
pasti memakan biaya mahal, bukan? Dengan kenyataan ini maka demokrasi perwakilan
lebih praktis ketimbang demokrasi langsung.
Dalam demokrasi, baik langsung ataupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi
tujuan utama penyelenggaraan negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin
kepentinganyalah yang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab keinginan tersebut ingin
didahulukan, dan pihak lain pun sama, dan jika hal ini berujung pada situasi chaos (kacau)
bahkan perang (bellum omnium contra omnes --- perang semua lawan semua), maka
bukan demokrasi lagi namanya melainkan mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari
demokrasi, di mana rakyat memang berdaulat tetapi negara berjalan dalam situasi perang
dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat secara damai.
4. Timokrasi
Menurut Stanley Rosen, Timokrasi adalah jenis kekuasaan yang pernah disebutkan oleh
Sokrates, filosof Yunani. Timokrasi dirujuk Sokrates dalam menggambarkan rezim
pemerintahan negara kota Sparta. Konsep ini mengacu pada ―timocratic man‖, yaitu
seseorang yang gandrung akan kemenangan dan kehormatan. Timokrasi terletak di posisi
tengah antara Aristokrasi dan Oligarki. Juga disebutkan Timokrasi adalah Aristokrasi yang
tengah mengalami kemerosotan ke arah jenis kekuasaan Oligarki.
Jika Aristokrasi adalah jenis pemerintahan ideal, penuh keberanian dan kehormatan
dalam pemerintahan. Namun, tatkala keberanian dan kehormatan dari kekuasaan di
tangan beberapa orang atau kelompok ini (aristokrasi) mulai diwarnai motivasi
kesejahteraan pribadi atau kelompok, maka dimulaikan Timokrasi. Timokrasi bukan
Oligarki, oleh sebab di dalam Timokrasi, menurut Sokrates, masih meniru Aristokrasi.
Barulah, tatkala proses peniruan kualitatif atas Aristokrasi tidak lagi terjadi, Timokrasi
merosot menjadi Oligarki.

6. 5. Oklokrasi
Mirip dengan definisi Mobokrasi. Oklokrasi adalah situasi negara dalam anarki massa.
Pemerintahan ini tidak legal dan konstitusional. Namun, karena --biasanya-- kelompokkelompok massa tersebut punya senjata atau massa besar, mereka memerintah
memanfaatkan rasa takut. Amerika Serikat tahun 1930-an hampir masuk ke dalam
kategori ini, di mana keluarga-keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan
inkonstitusional.
6. Plutokrasi
Plutokrasi adalah jenis kekuasaan di mana negara ―disetir‖ oleh orang-orang kaya.
Plutokrasi ini mirip dengan Oligarki. Namun, Plutokrasi terjadi tatkala tercipta suatu
kondisi ekstrim ketimpangan antara ―kaya‖ dan ―miskin‖ di dalam suatu negara. Plutokrat
(penguasa dalam Plutokrasi) tidak hanya menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik,
melainkan juga sumber-sumber militer (pasukan, senjata, teknologi). Dalam kondisi
seperti ini, Plutokrat biasanya, secara de facto, lebih berkuasa ketimbang pemerintah
resmi.
7. Kleptokrasi
Kleptokrasi adalah jenis kekuasaan dimana pejabat publik menggunakan kekuasaan
publiknya untuk mencuri kekayaan negara (korupsi otomatis). Kleptokrasi juga disebut
sebagai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tingkat tinggi yang secara sistematis
menggunakan posisinya untuk mengalirkan dana publik ke dalam kantong-kantong
pribadinya. Semakin massal tindak korupsi oleh para pejabat publik, maka semakin
mendekati suatu negara menganut jenis pemerintahan Kleptokrasi.
B. Bentuk-Bentuk Negara
Bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu
Konfederasi, Kesatuan, dan Federal. Meskipun demikian, bentuk negara Konfederasi
kiranya jarang diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini. Namun, untuk
keperluan analisis, baiklah di dalam materi kuliah ini dicantumkan pula masalah
Konfederasi minimal untuk lebih meluaskan wawasan kita mengenai bentuk-bentuk
negara yang ada.

7. 1. Negara Konfederasi
Bagi L. Oppenheim, ―konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang
untuk mempertahankan kedaulatan ekstern (ke luar) dan intern (ke dalam) bersatu atas
dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat
perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota
Konfederasi, tetapi tidak terhadap warganegara anggota Konfederasi itu.‖
Menurut kepada definisi yang diberikan oleh L. Oppenheim di atas, maka Konfederasi
adalah negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan
tersebut diantaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara
yang masuk ke dalam Konfederasi tersebut. Pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura
pernah membangun suatu Konfederasi, yang salah satunya dimaksudkan untuk
mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia di masa pemerintahan
Sukarno. Malaysia dan Singapura mendirikan Konfederasi lebih karena alasan pertahanan
masing-masing negara.
Dalam Konfederasi, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada masingmasing pemerintah (misal: pemerintah Malaysia dan Singapura), dengan tidak
mempengaruhi warganegara (individu warganegara) Malaysia dan Singapura. Meskipun
terikat dalam perjanjian, pemerintah Malaysia dan Singapura tetap berdaulat dan berdiri
sendiri tanpa intervensi satu negara terhadap negara lainnya di dalam Konfederasi.
Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa Konfederasi itu sendiri pada hakekatnya bukan
negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional.
Keanggotaan suatu negara ke dalam suatu Konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun
mengurangi kedaulatan setiap negara yang menjadi anggota Konfederasi. Untuk lebih
jelasnya, mari kita lihat skema berikut :
Garis putus-putus yang melambangkan ‗rantai komando‘ dari Konfederasi menuju
Pemerintah Negara A, B, dan C, dimaksudkan guna menunjukkan hirarki yang kurang tegas
antara kedua ‗negara‘ tersebut (tanpa petunjuk panah plus garis putus-putus). Dapat

8. dilihat misalnya, garis ‗komando‘ hanya beranjak dari Konfederasi menuju pemerintah
negara A, B, dan C, tetapi tidak pada warganegara di ketiga negara.
Garis ‗komando‘ langsung terhadap warganegara di masing-masing negara dilakukan oleh
pemerintah masing-masing. Kesediaan pemerintah ketiga negara berdaulat untuk
bergabung ke dalam konfederasi lebih disebabkan oleh motivasi sukarela ketimbang
kewajiban. Pengaruh Konfederasi terhadap ketiga negara berdaulat (A, B, dan C) hanya
bersifat kecil saja. Mengenai ‗lingkaran‘ yang melingkupi masing-masing pemerintah dan
negara bagaian mengindikasikan kedaulatan yang tetap ada di masing-masing negara
anggota Konfederasi.
2. Kesatuan
Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang
kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari.
Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan
pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi).
Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas
(melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan
pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang
yang dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di
Indonesia UUD 1945), di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktuwaktu.
Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya
kepada daerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi.
Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan
demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah
pusat.
Miriam Budiardjo menulis bahwa yang menjadi hakekat negara Kesatuan adalah
kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin di dalam
konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi
itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan
tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat-lah sesungguhnya
yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.
Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan

9. yang menyangkut ‗nasib‘ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat.
Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra
pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.
Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan
oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk negara Kesatuan
juga tidak cocok bagi negara yang jumlah penduduknya besar, heterogenitas
(keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-pulau. Untuk
lebih memperjelas masalah negara Kesatuan ini, baiklah kami buat skema berikut :
Ada sebagian kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, yang dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah mengatur penduduk yang
ada di dalam wilayahnya. Namun, pengaturan pemerintah daerah terhadap penduduk di
wilayahnya lebih bersifat ‗instruksi dari pusat‘ ketimbang improvisasi dan inovasi
pemerintah daerah itu sendiri.
Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing
penduduk yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik
pajak dari penduduk daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan,
membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun televisi dan radio
pemerintah ke seluruh daerah, dan bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.
3. Federasi
Negara Federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan
nasional dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan,
atau wilayah). Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang
dasar). Sistem pemerintahan Federasi sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki
kawasan geografis luas, keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi
cukup tajam.
Apakah ada perbedaan antara Konfederasi dengan Federasi ? Ya, ada! Negara-negara yang

10. menjadi anggota suatu Konfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat, sedangkan
negara-negara yang tergabung ke dalam suatu Federasi kehilangan kedaulatannya, oleh
sebab kedaulatan ini hanya ada di tangan pemerintahan Federasi.
Di Amerika Serikat, terdapat 50 negara bagian semisal Alabama, New Hampshire, New
Mexico, Maine, Utah, Wisconsin, South Dakota, Wyoming, West Virginia, Nevada, New
Jersey, Florida, Hawaii, Alaska, New Mexico, California, Kansas, Phoenix, Nebraska,
Pennsylvania, atau Texas. Negara-negara bagian ini tidaklah berdaulat sendiri-sendiri
melainkan kedaulatan tersebut hanya ada di tangan pemerintah Federasi yang dikenal
sebagai United States of America (Amerika Serikat) dengan ibukotanya di Washington D.C.
(District Columbia) itu!
Bagaimana selanjutnya, adakah perbedaan antara negara Federasi dengan negara
Kesatuan ? Ya, juga ada! Negara-negara bagian suatu Federasi memiliki wewenang untuk
membentuk undang-undang dasar sendiri serta pula wewenang untuk mengatur bentuk
organisasi sendiri dalam batas-batas konstitusi federal, sedangkan di dalam negara
Kesatuan, organisasi pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh undangundang dari pusat.
Selanjutnya pula, dalam negara Federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat
untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi Federal,
sedangkan dalam negara Kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat
ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal
tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Berikut hirarki negara
Federasi :
Di dalam negara Federasi,
kedaulatan hanya milik pemerintah Federal, bukan milik negara-negara bagian. Namun,
wewenang negara-negara bagian untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar
ketimbang pemerintah daerah di negara Kesatuan.
Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di dalam
konstitusi federal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang

11. dasar sendiri, memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara
bagian sendiri, bahkan melakukan perdagangan langsung dengan negara luar seperti
pernah dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara bagian Georgia di Amerika Serikat
di masa Orde Baru.
Kendatipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar ketimbang
negara Kesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah Federal yaitu dengan
monopoli hak untuk mengatur Angkatan Bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan
politik luar negeri (hubungan diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam
negara Federasi tetap menjadi hak pemerintah Federal bukan negara-negara bagian.
Korelasi Demografis dengan Bentuk Negara dan Pemerintahan
Guna memperlihatkan korelasi antara bentuk negara, luas wilayah, jumlah penduduk,
bentuk pemerintahan, dan bentuk negara, di bawah ini kami cantumkan 20 negara dari
beragam belahan dunia. Perhatikan tabel di bawah ini :
Dari tabel di atas dapat kita sama-sama lihat bahwa negara-negara dengan luas wilayah
besar (di atas 1 juta kilometer persegi), biasanya memilih bentuk negara Federasi,
kecuali Indonesia, Mesir, dan Bolivia.
Namun, antara Indonesia, Mesir dan Bolivia terdapat sejumlah perbedaan. Indonesia
terpecah ke dalam pulau-pulau di mana penduduk di masing-masing pulau tersebut
memiliki budaya yang saling berbeda. Sementara Mesir dan Bolivia seluruh wilayahnya
berada di daratan. Jumlah penduduk Bolivia dan Mesir pun jauh berada di bawah jumlah

12. penduduk Indonesia.
Anda pun dapat menganalisis berdasarkan tabel di atas khususnya sehubungan dengan
masalah keragaman budaya di masing-masing negara dengan pemilihan bentuk negara
(Federasi atau Kesatuan). Di Indonesia sendiri, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah
diberi hak untuk menerapkan sistem hukum sendiri (syariat Islam), tetapi tetap tidak
diperbolehkan memiliki angkatan perang, mata uang, dan melakukan politik luar negeri
sendiri. Apakah Indonesia tengah berjalan menuju bentuk negara Federasi atau tidak?
Bagaimana argumentasi Anda?
C. Bentuk Pemerintahan
Pengantar. Pemerintahan tidak sekedar menyangkut pihak eksekutif, melainkan juga
eksekutif. Dalam pembicaraan mengenai bentuk pemerintahan, kita sekaligus menelaah
hubungan antara badan eksekutif dengan legislatif. Pembicaraan ini juga menyangkut
bagaimana proses perekrutan anggota eksekutif dan legislatif di suatu negara.
Dua bentuk pemerintahan yang paling luas digunakan negara-negara di dunia adalah
Parlementer dan Presidensil. Kedua bentuk tersebut memiliki mekanisme perekrutan yang
berbeda satu dengan lainnnya.
1. Bentuk Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem Parlementer, warganegara tidak memilih kepala negara secara langsung.
Mereka memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam
satu atau lebih partai politik. Umumnya, sistem Parlementer mengindikasikan hubungan
kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
Kepala pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri (disebut Premier
di Italia atau Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta
membentuk kabinet berdasarkan suatu ‗mayoritas‘ dalam parlemen (berdasarkan jumlah
suara yang didapat masing-masing partai di dalam Pemilu). Untuk lebih memberi
kejelasan mengenai sistem Parlementer ini, baiklah digambarkan terlebih dahulu skema
berikut :

13. Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanya diadakan satu macam yaitu untuk
memilih anggota parlemen. Lewat mekanisme pemilihan umum, warganegara memilih
wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Wakil-wakil yang mereka pilih tersebut
merupakan anggota dari partai-partai politik yang ikut serta di dalam pemilihan umum.
Jika sebuah partai memenangkan suara secara mayoritas (misalnya 51% suara pemilih),
maka secara otomatis, ketua partai tersebut menjadi perdana menteri. Selanjutnya,
tugas yang harus dilakukan si perdana menteri ini adalah membentuk kabinet, di mana
anggota-anggota kabinet diajukan oleh para anggota parlemen terpilih, sehingga anggota
kabinet dapat berasal baik dari partainya sendiri maupun partai saingannya yang punya
jumlah suara signifikan. Menteri-menteri inilah yang nantinya mengarahkan atau
mengepalai kementerian-kementerian yang dibentuk.
Jika pemilu tidak menghasilkan jumlah suara mayoritas (misalnya 30% hingga 50%), maka
partai-partai harus berkoalisi untuk kemudian memilih siapa perdana menterinya.
Biasanya, partai dengan jumlah suara paling besar-lah yang ketua partainya menjadi
perdana menteri di dalam koalisi (kabinet koalisi). Susunan kabinet pun, dengan koalisi
ini, tidak bisa dimonopoli oleh satu partai saja, layaknya ketika pemilu menghasilkan
suara mayoritas 51%. Masing-masing partai yang berkoalisi biasanya menuntut ‗jatah‘
menteri sesuai dengan jumlah suara yang mereka hasilkan dalam pemilu. Untuk
selanjutnya, perdana menteri (beserta kabinetnya) bertanggung jawab kepada parlemen
sebagai representasi rakyat hasil pemilihan umum.
Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus
pemimpin partai. Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk ke dalam
kabinet menjadi ‗pemerintah‘ sementara yang tetap berada di dalam parlemen menjadi
‗oposisi.‘
Hal yang menarik adalah, anggota-angggota parlemen yang menjadi oposisi membentuk

14. semacam ‗kabinet bayangan.‘ Jika kabinet pemerintah ‗jatuh‘, maka ‗kabinet bayangan‘
inilah yang akan menggantikannya lewat pemilu ‗yang dipercepat‘ atau pemilihan
perdana menteri baru. Sistem ‗kabinet bayangan‘ ini berlangsung efektif di Inggris di
mana ‗kabinet bayangan‘ tersebut bekerja layaknya kabinet pemerintah dan … digaji
pula.
Matthew Soberg Shugart menyatakan bahwa, bentuk pemerintahan parlementer murni
adalah sebagai berikut :
1. Executive authority, consisting of a prime minister and cabinet, arises out of the
legislative assembly;
2. The executive is at all times subject to potential dismissal via a vote of ―no confidence‖
by a majority of the legislative assembly.
Shugart menekankan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam parlementer
bersifat hirarkis. Dalam poin 1, otoritas eksekutif terdiri atas perdana menteri dan
kabinet. Keduanya lahir dari parlemen (legislatif). Karena keduanya lahir dari parlemen,
maka baik perdana menteri ataupun anggota kabinet merupakan sasaran potensial bagi
―mosi tidak percaya‖ yang disuarakan oleh parlemen. Mudahnya, posisi perdana menteri
dan para menterinya amat bergantung pada kepercayaan politik yang diberikan para
anggota parlemen. Sebab itu, secara hirarkis, posisi perdana menteri dan anggota kabinet
ada di bawah parlemen atau, eksekutif berada di bawah legislatif.
Shugart juga menambahkan bahwa sistem pemerintahan Parlementer punya 2 varian,
yaitu : (1) Parlementer Mayoritas dan (2) Parlementer Transaksional.
Parlementer Mayoritas. Sistem ini berkembang kala satu partai memperoleh mayoritas
kursi di parlemen. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka hubungan antara legislatif dan
eksekutif bersifat hirarkis di mana legislatif berada di atas eksekutif. Kajian yang
dilakukan Walter Bagehot (1867-1963) menunjukkan derajat hirarkis seperti ini masih
terjadi antara kepemimpinan partai mayoritas di dalam parlemen terhadap eksekutif.
Namun, pasca Bagehot muncul keadaan di mana konsentrasi kekuasaan ada di tangan
kepemimpinan partai mayoritas (partai itu sendiri) ketimbang kepemimpinan partai di
dalam parlemen. Kondisi lain yang juga mengemuka, pimpinan partai yang duduk di
dalam kabinet semakin beroleh otonomi yang lebih besar dan cenderung ―lepas‖ dari
sokongan politik mereka di parlemen. Ini misalnya terjadi di Inggris atau negara yang
menganut demokrasi Westminster.
Parlementer Transaksional. Jika tidak terdapat mayoritas di dalam parlemen, eksekutif

15. dalam sistem parlementer akan terdiri dari koalisi. Kabinet dalam koalisi ini bertahan
selama koalisi mampu menjamin mayoritas. Alternatif-nya, pemerintahan minoritas
mungkin saja terbentuk, di mana kabinet tetap ada sejauh oposisi tidak membangun
aliansi guna menghentikannya. Parlementer Transaksional ini bersifat hirarkis dalam
rangka hubungan legislatif – eksekutif-nya.
2. Bentuk Pemerintahan Presidensil
Presidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat
sedikit media tempat di mana eksekutif dan legislatif dapat saling bertanya satu sama
lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat skema presidensil di bawah ini :
Dalam sistem presidensil, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota
parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak
prerogatifnya menunjuk pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam
kabinet. Pola penunjukkan menteri oleh presiden ini efektif di dalam sistem dua partai, di
mana dengan dua partai yang bersaing tersebut, pasti salah satu partai akan menang
secara mayoritas. Di dalam sistem banyak partai, penunjukkan menteri oleh presiden juga
dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.
Di Indonesia yang bersistemkan presidensil, mekanisme penunjukkan anggota kabinet
efektif di masa pemerintahanan Soeharto. Namun, di masa reformasi, pemenang pemilu,
misalnya PDI-P, hanya mengantongi sekitar 35% suara, dan itu tidaklah mayoritas,
sehingga di dalam menunjuk menteri-menteri Megawati harus mempertimbangkan
pendapat dari partai-partai lain, apalagi yang punya suara cukup besar seperti Golkar,
PPP, PAN, dan PKB.
Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
tetapi langsung kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak ‗menrespon hati nurani

16. rakyat‘ dapat berujung pada dua jalan: pertama, tidak memilih lagi si presiden tersebut
dalam proses pemilihan umumj, dan kedua, mengadukan pelanggaran-pelanggaran yang
presiden lakukan kepada parlemen. Parlemen inilah yang nanti menggunakan hak
kontrolnya untuk mempertanyan sikap-sikap presiden yang diadukan ‗rakyat‘ tersebut.
Jadi, berbeda dengan Parlementer —di mana jika si perdana menteri dianggap tidak
bertanggung jawab, parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan mosi
tidak percaya kepada perdana menteri yang jika didukung oleh 51% suara parlemen, si
perdana menteri tersebut beserta kabinetnya terpaksa harus mengundurkan diri— dalam
sistem presidensil, hal seperti ini sulit untuk dilakukan mengingat yang memilih si
presiden bukanlah parlemen melainkan rakyat secara langsung.
Matthew Soberg Shugart menyatakan, bentuk murni dari presidensil adalah sebagai
berikut :
1. Eksekutif dikepalai oleh presiden yang dipilih rakyat secara langsung dan ia merupakan
―kepala eksekutif.‖
2. Posisi eksekutif dan legislatif didefinisikan secara jelas dan keduanya tidak saling
bergantung.
3. Presiden memilih dan mengarahkan kabinet dan punya sejumlah kewenangan pembuatan
legislasi yang diatur secara konstitusional.
Bagi Shugart, posisi hubungan eksekutif dan legislatif adalah transaksional. Keduanya
independen satu sama lain karena dipilih rakyat lewat dua pemilu berbeda. Posisi
legislatif tidak lebih tinggi ketimbang eksekutif dan demikian pula sebaliknya. Namun,
eksekutif dan legislatif terlibat dalam hubungan pertukaran (transaksional) seputar
keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan politik bergantung permasalahan yang
mengemuka.
Varian bentuk sistem Presidensil terjadi bergantung kebutuhan presiden dalam melakukan
transaksi dengan legislatif. Kebutuhan tersebut utamanya dalam hal presiden
mengimplementasikan kebijakan.
Kala parlemen terdiri atas partai mayoritas, baik itu partai-nya presiden atau bukan, pasti
terdapat kapasitas institusional untuk tawar-menawar dengan presiden seputar
kepentingan partai mayoritas tersebut. Dalam konteks ini, presiden mungkin tidak
membutuhkan kabinet yang merefleksikan transaksi eksekutif-legislatif. Legislatif dan
eksekutif yang otonomi tercipta.
Kala parlemen terfragmentasi dan presiden punya dukungan yang kurang memadai dari

17. parlemen. Sementara itu, presiden memilih tidak membentuk kabinet yang
mencerminkan komposisi suara dalam parlemen dengan alasan persetujuan dengan
parlemen akan membatasi kemampuannya mengimplementasi kebijakan. Jika ini yang
terjadi, maka akan tercipta pola ―anarkis‖ di mana presiden terus menerus diganggu dan
tidak ada program-program pemerintah yang tuntas terlaksana akibat gangguan tersebut.
Kala tidak terdapat mayoritas legislatif tetapi terdapat dukuan partisan substansial bagi
presiden di parlemen, maka presiden butuh dan ingin melakukan transaksi dengan
parlemen seputar kabinet. Transaksi ini dalam rangka menghubungkan legislatif dan
eksekutif bersama dan memfasilitasi tawar-menawar legislatif.
3. Semi Presidensil
Shugart memuat pernyataan Maurice Duverger tahun 1980 tentang sistem pemerintahan
campuran. Sistem campuran ini ia sebut Semi-Presidensial. Lebih lanjut, Shugart
menyatakan bahwa ciri utama dari Semi-Presidensial adalah :
1. Presiden dipilih langsung oleh rakyat;
2. Presiden punya kewenangan konstitusional terbatas;
3. Terdapat pula Perdana Menteri dan Kabinet, yang merupakan kepanjangan tangan dari
mayoritas di parlemen.
Semi-Presidensial juga disebut Blondell tahun 1984 sebagai ―Dual Excecutive‖. Dual
executive terjadi kala presiden tidak hanya kepala negara yang kurang otoritas politiknya,
tetapi juga bukan kepala pemerintahan (eksekutif) yang sesungguhnya, karena juga
terdapat Perdana Menteri yang punya hubungan kuat dengan parlemen dan merefleksikan
demokrasi parlementer. Namun, rupa hubungan antara Presiden, Perdana Menteri,
Kabinet, dan Parlemen berbeda-beda antara negara-negara yang menerapkan SemiPresidensial tersebut.
Varian sistem Semi-Presidensial yaitu : (1) Premier-Presidensil dan (2) PresidentParlementer. Kedua varian ini akibat cukup bervariasinya praktek-praktek SemiPresidensial untuk hanya secara ketat dimasukkan ke dalam terminologi Duverger. Variasi
praktek tersebut dalam hal kekuasan konstitusional formal ataupun perilaku aktual
pemerintah di masing-masing negara. Presiden mungkin terkesan sangat kuat di satu
negara, sementara amat lemah di negara lainnya.
Premier-Presidensil. Dalam Premier-Presidensil, perdana menteri dan kabinet secara

18. eksklusif bertanggung jawab kepada mayoritas parlemen. Ini berbeda dengan PresidentParlementer dimana perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada dua pihak
yaitu presiden dan mayoritas parlemen.
Dalam Premier-Presidensil pula, hanya mayoritas parlemen saja yang berhak
memberhentikan kabinet. Ini membuat Premier-Presidensil sangat dekat dengan
Parlementer. Namun, ia tetap punya ciri Presidensil, yaitu bahwa presiden punya
kewenangan konstitusional untuk bertindak secara independen di hadapan parlemen.
Keindependenan tersebut bisa dalam hal membentuk pemerintahan ataupun pembuatan
undang-undang.
Presiden-Parlementer. Dalam sistem ini presiden menikmatik kekuasaan konstitusional
yang lebih kuat atas komposisi kabinet ketimbang di Premier-Presidensil. Otoritas
presiden dalam Presiden-Parlementer juga bisa terbatas akibat orang yang dinominasikan
untuk menjadi perdana menteri harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh mayoritas
parlemen. Presiden-Parlementer menciptakan pertanggungjawaban ganda perdana
menteri dan kabinet, yaitu kepada presiden dan parlemen. Sistem ini juga menempatkan
presiden dalam posisi relatif kuat ketimbang Premier-Presidensil .
4. Hybryd Lainnya
Selain Semi-Presidensial, terdapat pula model hybryd sistem pemerintahan yang bukan
parlementer, bukan presidensil, dan bukan Semi-Presidensial. Model pemerintahan ini
terdapat di Swiss di mana terdapat eksekutif yang dipilih dari parlemen dan memiliki
jangka waktu kekuasaan yang fix (tidak bisa diganggu oleh parlemen). Model ini juga ada
di Israel, di mana kepala eksekutif yang dipilih langsung rakyat sekaligus punya posisi yang
punya ketergantungan tinggi pada parlemen.
Demi memberikan gambaran lebih rinci seputar persebaran anutan sistem pemerintahan
di dunia, baiklah kami kutipkan taksonomi dari Matthew Soberg Shugart berikut ini :

19. --------------Referensi :
o
o
o
o
Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Rajawali, 2002).
Juan J. Linz, et al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan
Negara-Negara Lain, (Bandung: Mizan, 2001).
Matthew Sögard Shugart, ―Comparative Executive-Legislative Relations‖ dalam R.A.W.
Rhodes, Sarah A. Binder, and Bert Rockman, eds., The Oxford Handbooks of Political
Institutions (New York: Oxford University Press, 2006)
Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, (Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice Hall, Inc., 1994).
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000).