SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
ANALISA KEBIJAKAN
Permenkes No 56 Tahun 2014
Tentang Klasifikasi Dan Perizinan
Rumah Sakit
Yulia Reviani
NIM : 158020005
Permenkes no 56 Tahun 2014
Adalah Permenkes yang
menyempurnakan dan mencabut :
-Permenkes no 147 tahun 2010
tentang perijinan Rumah Sakit
-Permenkes no 340 tahun 2010
tentang klasifikasi Rumah Sakit
-KMK 2264/MENKES/SK/XI/2011
tentang pelaksanaan perizinan RS.
Latar Belakang
RS : institusi pelayanan publik harus
dapat memberikan pelayanan yang
bermutu sesuai dengan standar.
Maka diperlukan suatu kebijakan yang
dapat membantu mempermudah
pengajuan izin rumah sakit baik izin
mendirikan maupun izin operasional
rumah sakit.
Kajian Pustaka
• Rumah Sakit adalah : institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
• Bentuk : RS menetap, RS bergerak, RS
lapangan
• Jenis Pelayanan : RSU dan RS.Khusus
Permenkes no 56 Tahun 2014
Terdiri dari 9 Bab dan 81 Pasal :
•Ketentuan Umum : Pengertian
•Pendirian & penyelenggaraan
•Bentuk Rumah Sakit
•Klasifikasi Rumah Sakit : RSU, RS Khusus
•Perizinan
•Penamaan RS
•Pembinaan & pengawasan
•Ketentuan peralihan
•Penutup
Rumusan Masalah
Apakah Permenkes no 56 tahun 2014
ini lebih efektif dan lebih baik dalam
mengatur perizinan RS dibandingkan
dengan Permenkes yang sebelumnya?
Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui perbedaan pada
Permenkes no 56 Tahun 2014 dengan
dua Permenkes yang sebelumnya.
 Mengetahui perbedaan dalam proses
perizinan setelah diberlakukannya
Permenkes no 56 Tahun 2014
Penelitian Sederhana
1. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif
2. Metode pengumpulan data yang dilakukan :
 Studi Kepustakaan : mengumpulkan data
berupa Permenkes yang berhubungan
dengan Permenkes no 56 Tahun 2014
 Studi Lapangan : dengan melakukan
wawancara kepada staf bag. perizinan
Rumah Sakit.
Permenkes no 147 tahun 2010
tentang Perizinan Rumah Sakit
Terdiri dari : 6 Bab, 20 Pasal, Lampiran
•Izin mendirikan : diberikan jangka waktu 2
tahun dan diperpanjang untuk 1 tahun
•Pengajuan izin mendirikan : melampirkan
dokumen - dokumen
•Izin operasional : berlaku 5 tahun
•Persyaratan izin operasional : sarana &
prasarana, peralatan, SDM, administrasi &
manajemen
Permenkes no 56 tahun 2014
• Izin mendirikan diajukan oleh pemilik
RS.
• Izin mendirikan diberikan jangka
waktu 1 tahun & hanya diperpanjang
untuk 1 tahun.
• Pengajuan perpanjangan izin
mendirikan : 2 bulan sebelum izin
berakhir.
• Persyaratan izin mendirikan :
melampirkan dokumen - dokumen
Permenkes no 56 tahun 2014
• Izin operasional diajukan oleh
pengelola RS.
• Izin operasional berlaku 5 tahun.
• Pengajuan perpanjangan izin
operasional : 6 bulan sebelum izin
berakhir.
• Persyaratan izin operasional :
melampirkan dokumen, mengisi
instrumen self assesment, dokumen
administrasi & manajemen.
Perbandingan
Permenkes no 147
Tahun 2010
oIzin mendirikan : 2 th,
diperpanjang 1 th
oYang mengajukan izin
mendirikan : -
oIzin operasional :
berlaku 5 th
oPersyaratan izin
operasional
Permenkes no 56
Tahun 2014
Izin mendirikan : 1 th
diperpanjang 1 th.
•Yang mengajukan izin
mendirikan : pemilik
RS
•Izin operasional :
berlaku 5 th
•Persyaratan izin
operasional
Hasil Wawancara
• Lama pengurusan izin : sama
• Persyaratan pengurusan izin yang
sekarang ditambahkan tentang :
hospital by laws, SIP & STR tenaga
kesehatan, SPO kredensial staf medis,
Surat penugasan klinis staf medis,
surat keterangan/sertifikat hasil
uji/kalibrasi alat kesehatan.
Analisis Kebijakan
1. Adanya perbedaan dalam masa
berlaku izin mendirikan
2. Adanya perbedaan persyaratan
dokumen dalam izin mendirikan dan
izin operasional
3. Dalam izin operasional : SDM
disertakan juga tentang : SIP, STR
SPO kredensial staf medis, surat
penugasan klinis staf medis, surat
ket hasil uji/kalibrasi almed.
Permenkes no 340 tahun 2010
tentang : Klasifikasi Rumah Sakit
• Terdiri dari 10 bab & 34 pasal
• Klasifikasi RSU berdasarkan kelas : A, B, C, D
• Jenis Rumah Sakit khusus : RSIA, Jantung,
Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, KO,
Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut,
Rehab Medik, THT, Bedah, Ginjal, Kulit dan
Kelamin.
• Klasifikasi RS Khusus berdasarkan kelas
: A, B, C
Permenkes no 56 tahun 2014
• Bentuk RS : menetap, bergerak, lapangan
• Klasifikasi RS : RSU kelas A, B, C, D & D
pratama
• RS Khusus : kelas A, B, C
• RS Khusus : RSIA, mata, otak, gigi &
mulut, kanker, jantung & pembuluh darah,
jiwa, infeksi, paru, THT, bedah, KO,
ginjal
Perbandingan
Permenkes no 340
Tahun 2010
oBentuk RS (-)
oKlasifikasi RSU : A,
B, C, D
oRS Khusus : 18
jenis RS
Permenkes no 56
Tahun 2014
•Bentuk RS :
menetap, bergerak,
lapangan
•Klasifikasi RSU
Kelas A, B, C, D, D
pratama
•RS Khusus :
13 jenis
ANALISIS KEBIJAKAN
 Bentuk RS : Menetap, bergerak, lapangan
 Jenis RS Khusus
 Klasifikasi RS : RSU kelas D Pratama:
1.Belum tersedia RS di Kota/Kab
2.RS yang ada kapasitasnya belum
mencukupi
3.Lokasi RS yang ada sulit dijangkau secara
geografis oleh sebagian penduduk.
KESIMPULAN
1. Persyaratan izin operasional : SIP,
STR, kredensial, penugasan klinis,
uji kalibrasi almed → meningkatkan
mutu pelayanan
2. Permenkes no 56 Tahun 2014
menyempurnakan Permenkes yang
sebelumnya yaitu dengan penjelasan
pasal demi pasal yang lebih lengkap.
SARAN
1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap
perubahan – perubahan yang ada
terutama tentang syarat perizinan RS
2. Bila perlu ditambahkan ALUR Proses
yang jelas terkait dengan proses
perizinan sehingga dapat
mempermudah jalannya proses
perizinan tersebut.
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Implementasi jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013
Implementasi  jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013Implementasi  jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013
Implementasi jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013Cut Ampon Lambiheue
 
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Cut Ampon Lambiheue
 
(Induk) perwako standar pelayanan 2018
(Induk) perwako  standar pelayanan 2018(Induk) perwako  standar pelayanan 2018
(Induk) perwako standar pelayanan 2018Armin Kobain
 
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
 
Perda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_warasPerda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_warasPA_Klaten
 
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmenSeb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmenDokter Tekno
 
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin (Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin Armin Kobain
 
Implikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter Spesialis
Implikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter SpesialisImplikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter Spesialis
Implikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter SpesialisDokter Tekno
 
Perjanjian kerja
Perjanjian kerjaPerjanjian kerja
Perjanjian kerjaWarnet Raha
 
Sop jkbm
Sop jkbmSop jkbm
Sop jkbmdwi ayu
 
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppbPerbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppbppbkab
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
 
Remunerasi paket jkn
Remunerasi paket jknRemunerasi paket jkn
Remunerasi paket jknakhyari
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanPutri Marlina
 

What's hot (19)

Implementasi jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013
Implementasi  jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013Implementasi  jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013
Implementasi jaminan kesehatan di rs dan puskesmas 2013
 
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 
(Induk) perwako standar pelayanan 2018
(Induk) perwako  standar pelayanan 2018(Induk) perwako  standar pelayanan 2018
(Induk) perwako standar pelayanan 2018
 
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
 
Perda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_warasPerda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_waras
 
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmenSeb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
 
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin (Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
 
Implikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter Spesialis
Implikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter SpesialisImplikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter Spesialis
Implikasi Pemberlakuan SJSN Terhadap Dokter/ Dokter Spesialis
 
Perjanjian kerja
Perjanjian kerjaPerjanjian kerja
Perjanjian kerja
 
Sop jkbm
Sop jkbmSop jkbm
Sop jkbm
 
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppbPerbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
 
Remunerasi paket jkn
Remunerasi paket jknRemunerasi paket jkn
Remunerasi paket jkn
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Juknis izin op. rs
Juknis izin op. rsJuknis izin op. rs
Juknis izin op. rs
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
share
shareshare
share
 

Viewers also liked

Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitGafar Hartatiyanto
 
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1melodycguitarista
 
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014marsunpas2015
 
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )riski albughari
 
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011Muhammad Jarno
 
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014marsunpas2015
 
Proposal Pendirian Rumah Sakit
Proposal Pendirian Rumah SakitProposal Pendirian Rumah Sakit
Proposal Pendirian Rumah Sakitadnanims
 
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe BPerencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe BMuhammad Zulfikar
 
3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrs3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrsriski albughari
 
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...dr. Sri Yulianti
 
Studi layak-rs-210511
Studi layak-rs-210511Studi layak-rs-210511
Studi layak-rs-210511Budiasa Gede
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsWira Kusuma
 
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015marsunpas2015
 
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan LainnyaPeta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan LainnyaSuprijanto Rijadi
 
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Suprijanto Rijadi
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1siskamto
 
Daya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnisDaya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnisYunus Paelo
 
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)Muttaqien Al-Maidin
 

Viewers also liked (20)

Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
 
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
permenkes no-340-ttg-klasifikasi-rumah-sakit-1
 
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
 
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
 
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
 
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
 
Proposal Pendirian Rumah Sakit
Proposal Pendirian Rumah SakitProposal Pendirian Rumah Sakit
Proposal Pendirian Rumah Sakit
 
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe BPerencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
 
3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrs3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrs
 
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
 
Studi layak-rs-210511
Studi layak-rs-210511Studi layak-rs-210511
Studi layak-rs-210511
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
 
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
 
Makalah sterilasasi alat alat kesehatan
Makalah sterilasasi alat alat kesehatanMakalah sterilasasi alat alat kesehatan
Makalah sterilasasi alat alat kesehatan
 
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan LainnyaPeta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
 
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
 
Tantangan dan peluang rs blu
Tantangan dan peluang rs bluTantangan dan peluang rs blu
Tantangan dan peluang rs blu
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
 
Daya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnisDaya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnis
 
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
 

Similar to Analisis permenkes no. 56 tahun 2014

Persyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaPersyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaMukhali Ali
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxmursal sigli
 
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptPaparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptKlinikRawatInapBasma
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptFahtiaNurRosyida1
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfdrgShelyOktavia
 
LAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdfLAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdfposkesbulungan
 
Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2Rain Sualang
 
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptxMarselRuis
 
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8AfniJuntak
 
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8AfniJuntak
 
Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Erwin santosa
 
Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16Tiara Adila
 
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRSREGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRSdewikarsui
 
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9 Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9 fitriandriasari
 
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdfSOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdfelenerlando1
 
Evaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogor
Evaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogorEvaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogor
Evaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogorSuharti Wairagya
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxFaizAji1
 
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015Qaainy
 

Similar to Analisis permenkes no. 56 tahun 2014 (20)

Permenkes 56
Permenkes 56Permenkes 56
Permenkes 56
 
Persyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaPersyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratama
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptx
 
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptPaparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdf
 
LAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdfLAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdf
 
Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2Rts145 slide hospital_by_laws_2
Rts145 slide hospital_by_laws_2
 
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
 
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
 
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
 
Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )
 
Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16
 
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRSREGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM TKRS
 
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9 Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 9
 
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdfSOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
 
Evaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogor
Evaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogorEvaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogor
Evaluasi pelayanan jkn di rs pmi bogor
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
 
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
 
materi mfk.pdf
materi mfk.pdfmateri mfk.pdf
materi mfk.pdf
 

Recently uploaded

Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 

Recently uploaded (20)

Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 

Analisis permenkes no. 56 tahun 2014

  • 1. ANALISA KEBIJAKAN Permenkes No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Yulia Reviani NIM : 158020005
  • 2. Permenkes no 56 Tahun 2014 Adalah Permenkes yang menyempurnakan dan mencabut : -Permenkes no 147 tahun 2010 tentang perijinan Rumah Sakit -Permenkes no 340 tahun 2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit -KMK 2264/MENKES/SK/XI/2011 tentang pelaksanaan perizinan RS.
  • 3. Latar Belakang RS : institusi pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar. Maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat membantu mempermudah pengajuan izin rumah sakit baik izin mendirikan maupun izin operasional rumah sakit.
  • 4. Kajian Pustaka • Rumah Sakit adalah : institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. • Bentuk : RS menetap, RS bergerak, RS lapangan • Jenis Pelayanan : RSU dan RS.Khusus
  • 5.
  • 6. Permenkes no 56 Tahun 2014 Terdiri dari 9 Bab dan 81 Pasal : •Ketentuan Umum : Pengertian •Pendirian & penyelenggaraan •Bentuk Rumah Sakit •Klasifikasi Rumah Sakit : RSU, RS Khusus •Perizinan •Penamaan RS •Pembinaan & pengawasan •Ketentuan peralihan •Penutup
  • 7. Rumusan Masalah Apakah Permenkes no 56 tahun 2014 ini lebih efektif dan lebih baik dalam mengatur perizinan RS dibandingkan dengan Permenkes yang sebelumnya?
  • 8. Tujuan Penelitian  Untuk mengetahui perbedaan pada Permenkes no 56 Tahun 2014 dengan dua Permenkes yang sebelumnya.  Mengetahui perbedaan dalam proses perizinan setelah diberlakukannya Permenkes no 56 Tahun 2014
  • 9. Penelitian Sederhana 1. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif 2. Metode pengumpulan data yang dilakukan :  Studi Kepustakaan : mengumpulkan data berupa Permenkes yang berhubungan dengan Permenkes no 56 Tahun 2014  Studi Lapangan : dengan melakukan wawancara kepada staf bag. perizinan Rumah Sakit.
  • 10. Permenkes no 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit Terdiri dari : 6 Bab, 20 Pasal, Lampiran •Izin mendirikan : diberikan jangka waktu 2 tahun dan diperpanjang untuk 1 tahun •Pengajuan izin mendirikan : melampirkan dokumen - dokumen •Izin operasional : berlaku 5 tahun •Persyaratan izin operasional : sarana & prasarana, peralatan, SDM, administrasi & manajemen
  • 11. Permenkes no 56 tahun 2014 • Izin mendirikan diajukan oleh pemilik RS. • Izin mendirikan diberikan jangka waktu 1 tahun & hanya diperpanjang untuk 1 tahun. • Pengajuan perpanjangan izin mendirikan : 2 bulan sebelum izin berakhir. • Persyaratan izin mendirikan : melampirkan dokumen - dokumen
  • 12. Permenkes no 56 tahun 2014 • Izin operasional diajukan oleh pengelola RS. • Izin operasional berlaku 5 tahun. • Pengajuan perpanjangan izin operasional : 6 bulan sebelum izin berakhir. • Persyaratan izin operasional : melampirkan dokumen, mengisi instrumen self assesment, dokumen administrasi & manajemen.
  • 13. Perbandingan Permenkes no 147 Tahun 2010 oIzin mendirikan : 2 th, diperpanjang 1 th oYang mengajukan izin mendirikan : - oIzin operasional : berlaku 5 th oPersyaratan izin operasional Permenkes no 56 Tahun 2014 Izin mendirikan : 1 th diperpanjang 1 th. •Yang mengajukan izin mendirikan : pemilik RS •Izin operasional : berlaku 5 th •Persyaratan izin operasional
  • 14. Hasil Wawancara • Lama pengurusan izin : sama • Persyaratan pengurusan izin yang sekarang ditambahkan tentang : hospital by laws, SIP & STR tenaga kesehatan, SPO kredensial staf medis, Surat penugasan klinis staf medis, surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
  • 15. Analisis Kebijakan 1. Adanya perbedaan dalam masa berlaku izin mendirikan 2. Adanya perbedaan persyaratan dokumen dalam izin mendirikan dan izin operasional 3. Dalam izin operasional : SDM disertakan juga tentang : SIP, STR SPO kredensial staf medis, surat penugasan klinis staf medis, surat ket hasil uji/kalibrasi almed.
  • 16. Permenkes no 340 tahun 2010 tentang : Klasifikasi Rumah Sakit • Terdiri dari 10 bab & 34 pasal • Klasifikasi RSU berdasarkan kelas : A, B, C, D • Jenis Rumah Sakit khusus : RSIA, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, KO, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehab Medik, THT, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin. • Klasifikasi RS Khusus berdasarkan kelas : A, B, C
  • 17. Permenkes no 56 tahun 2014 • Bentuk RS : menetap, bergerak, lapangan • Klasifikasi RS : RSU kelas A, B, C, D & D pratama • RS Khusus : kelas A, B, C • RS Khusus : RSIA, mata, otak, gigi & mulut, kanker, jantung & pembuluh darah, jiwa, infeksi, paru, THT, bedah, KO, ginjal
  • 18. Perbandingan Permenkes no 340 Tahun 2010 oBentuk RS (-) oKlasifikasi RSU : A, B, C, D oRS Khusus : 18 jenis RS Permenkes no 56 Tahun 2014 •Bentuk RS : menetap, bergerak, lapangan •Klasifikasi RSU Kelas A, B, C, D, D pratama •RS Khusus : 13 jenis
  • 19. ANALISIS KEBIJAKAN  Bentuk RS : Menetap, bergerak, lapangan  Jenis RS Khusus  Klasifikasi RS : RSU kelas D Pratama: 1.Belum tersedia RS di Kota/Kab 2.RS yang ada kapasitasnya belum mencukupi 3.Lokasi RS yang ada sulit dijangkau secara geografis oleh sebagian penduduk.
  • 20. KESIMPULAN 1. Persyaratan izin operasional : SIP, STR, kredensial, penugasan klinis, uji kalibrasi almed → meningkatkan mutu pelayanan 2. Permenkes no 56 Tahun 2014 menyempurnakan Permenkes yang sebelumnya yaitu dengan penjelasan pasal demi pasal yang lebih lengkap.
  • 21. SARAN 1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap perubahan – perubahan yang ada terutama tentang syarat perizinan RS 2. Bila perlu ditambahkan ALUR Proses yang jelas terkait dengan proses perizinan sehingga dapat mempermudah jalannya proses perizinan tersebut.

Editor's Notes

  1. :sarana & prasarana, peralatan, SDM, administrasi & manajemen melampirkan dokumen, mengisi instrumen self assesment, dokumen administrasi & manajemen